“Kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis risiko, provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih banyak. Yang tinggi itu, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Itu yang paling tinggi karena kemungkinan terkenanya juga banyak, masuk ke rumah sakitnya juga banyak, dan yang wafatnya juga paling banyak. Provinsi-provinsi itu otomatis akan mendapatkan prioritas,” kata Menkes.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi kepada masyarakat dengan risiko tinggi, yaitu kelompok lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang mempunyai komorbid.

“Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang risiko tinggi, orang yang usianya lanjut,orang yang punya komorbid. Itu yang harus kita utamakan. Kita lindungi mereka dahulu, kita berikan mereka [vaksin],” ujar Budi.

Menkes memaparkan, hingga 26 Juli cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 60 juta dosis vaksin, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk percepatan program vaksinasi ini pemerintah pun terus berupaya untuk mengamankan stok vaksin.

“Sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca, jadi 12 juta akan datang,” ujarnya. Selain itu, akan tiba juga sekitar 45 juta vaksin produksi Sinovac, Astrazeneca, Moderna, maupun Pfizer pada bulan Agustus mendatang.

Selain percepatan vaksinasi, pemerintah juga terus meningkatkan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) secara masif untuk menekan laju penyebaran COVID-19. “Menko Marinves sudah mencanangkan bahwa program testing dan tracing yang nanti akan dipimpin oleh Panglima TNI akan mulai minggu ini,” ujar Menkes. (*)

The post Pemerintah Prioritaskan dan Percepat Vaksinasi Daerah dengan Kasus Tinggi appeared first on Prokabar.

“Pesan saya kepada seluruh teman-teman di daerah, kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), terus jalankan program vaksinasi, MUI [Majelis Ulama Indonesia] sudah bilang bahwa selama bulan puasa vaksinasi tidak membatalkan puasa, jadi terus dijalankan,” ujarnya dilansir Senin (19/4).

Menkes juga mengingatkan Pemda untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penduduk lanjut usia (lansia) umur 60 tahun ke atas, yang memiliki tingkat kerentanan tinggi jika terpapar COVID-19.

“Penting juga diingat bahwa pada saat Ramadan, kemungkinan bahwa banyak keluarga yang ingin bertemu orang tuanya sangat tinggi. Jadi, tolong dipastikan dalam sebulan ini prioritas diberikan vaksinasi kepada para lansia sehingga mereka, senior-senior kita ini, bisa kita lindungi. Kalau nanti dikunjungi oleh keluarganya, mereka sudah relatif imunitasnya lebih baik,” ujarnya.

Menkes juga kembali mengingatkan semua pihak untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.

“Sekali lagi, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan terus kita vaksinasi, terutama para lansia kita sampai Lebaran nanti,” pungkasnya. (*)

The post Pemda Diminta Perioritaskan Lansia untuk Vaksinasi appeared first on Prokabar.

“Hari ini, kami mendatangkan 6 juta [dosis] bulk vaccine dari Sinovac, China, yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta [dosis] bulk vaccine yang akan kita terima tahun ini,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin dalam keterangan persnya.

Ini adalah kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-8 di Indonesia. Sebelumnya, vaksin COVID-19 tahap pertama tiba di Tanah Air pada 6 Desember 2020 berupa vaksin jadi produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis. Kemudian, pada 31 Desember 2020, pada tahap kedua, kembali didatangkan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac.

Kemudian, pada 12 Januari 2021 atau tahap ketiga, didatangkan sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Pada tahap keempat, sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tiba pada tanggal 2 Februari 2021 .

Selanjutnya, pada 2 Maret 2021 lalu, pada tahap kelima, kembali tiba sebanyak 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Kemudian, pada tahap keenam pada tanggal 8 Maret lalu tiba di Tanah Air sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca dalam bentuk jadi.

Terakhir, pada 25 Maret 2021, tiba sebanyak 16 juta dosis bahan baku vaksin (bulk) Sinovac.

Dengan kedatangan vaksin tahap ke-8 ini, Indonesia telah menerima 59,5 juta dosis bahan baku vaksin yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi vaksin jadi.

“Sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta [dosis bahan baku] yang masuk, yang sudah kita terima dan kita distribusikan ke seluruh daerah,” ujarnya.

Menkes menambahkan, dalam satu bulan ke depan, akan diproduksi oleh Bio Farma sekitar 20 juta dosis vaksin jadi. Dengan tambahan pasokan vaksin tersebut, dirinya berharap agar program vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan April-Mei dapat berjalan lancar dan baik.

“Pesan saya kepada seluruh teman-teman di daerah, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, terus jalankan program vaksinasi. MUI [Majelis Ulama Indonesia] sudah bilang bahwa selama bulan puasa vaksinasi tidak membatalkan puasa, jadi terus dijalankan,” ujarnya. (*)

The post Vaksin Covid Tahap Delapan Tiba di Indonesia appeared first on Prokabar.

“Saya sangat bangga, bahagia. Jadi dari melihat ini semua saya jadi yakin Indonesia bisa mandiri di bidang peralatan kesehatan,” Menteri Terawan melalui keterangan resmi yang diterima Senin (11/11).

Produksi farmasi dan alat kesehatan harus didukung dengan peraturan yang memudahkan. Regulasi yang akan dibangun, menurut Menteri Terawan harus mempermudah perizinan, pengaturan kontrol lebih baik sehingga harga bersaing.

“Kalau bersaing bisa menggerakkan roda ekonomi industri, ada penjual ada pembeli. Di situlah fungsi kami sebagai pembuat regulasi untuk membuat semua nyaman,” kata Menteri Terawan.

Baginya, yang paling penting adalah semua upaya kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta bisa mendukung program menuju bangsa sehat. (*/hdp)

The post Menkes Yakin Indonesia Bisa Produksi Alkes appeared first on Prokabar.

“TBC membunuh 1,7 juta jiwa lebih banyak daripada AIDS dan Malaria. TBC tidak mudah ditangani, untuk itu penanganannya perlu peran berbagai sektor,” kata Menkes Nila seperti dalam rilis Kemenkes yang diterima, Kamis (27/9).

Menkes menyampaikan, pertemuan ini merupakan langkah pertama dari berbagai tindakan berbagai sektor untuk sama-sama mengeliminasi TBC secara meluas pada 2030.

“Seluruh sektor perlu dilibatkan, harmonisasi program agar visi misi sama dan pemerintah sudah menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas Nasional dalam Renstra dan menjadikan TBC sebagai indikator PISPK dan Standar Pelayanan Minimal,” kata Nila.

Dijelaskan, dampak TBC sangat besar dan tersebar luas. Diperkirakan mortalitas akibat TBC telah menyebabkan kerugian USD616 miliar selama periode 2000-2015 dan dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut sebesar USD984 miliar secara global.

“Kita tahu bahwa TBC tidak pernah menjadi masalah yang sederhana dan mudah terutama dari sudut bagian termiskin dan terabaikan di dunia. Jelas bahwa TBC bukan hanya masalah kesehatan, tetapi membutuhkan pendekatan multi dimensi untuk akhirnya dihilangkan,” ucap Nila.

Untuk mengakhiri TBC pada 2030, kata dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Butuh komitmen yang kuat dan tindakan dari semua sektor.

Langkah bersama yang dapat dilakukan menuju tahap eliminasi TBC,  pertama, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembiayaan alternatif yang memungkinkan kombinasi negara dan donor atau sumber daya swasta harus dieksplorasi bersama di antara para pelaku yang berbeda.

Kedua, kerja sama lintas sektor. Eliminasi TBC harus melibatkan komitmen jangka panjang dari semua sektor. Masyarakat misalnya, mereka dapat menjadi jembatan untuk mengakhiri TBC. Sementara pada saat yang sama bekerja erat dengan pemerintah dan akademisi dan sektor lain, sehingga akan menurunkan lebih cepat kasus TBC.

Ketiga, bekerja erat dengan pemerintah dalam menangani keragaman dan kompleksitas kasus TBC. Ada peraturan nasional yang tersedia untuk memastikan keberhasilan kolaborasi yang lebih kuat antar pemerintah, seperti Instruksi Presiden tentang Germas, Keputusan Menteri tentang PIS-PK, juga Standar Pelayanan Kesehatan Minimum.

“Semua itu adalah tiga peraturan strategis yang harus kita semua manfaatkan secara optimal,” ujar Menkes.

Selain itu, Ketua FSTPI Arifin Panigoro pada sambutannya menyampaikan Indonesia harus belajar dari negara yang sudah berhasil menanggulangi TBC bahwa eliminasi TBC tidak mungkin tercapai tanpa mobilisasi sumber daya yang masif, efektif dan efisien. Hanya tinggal 12 tahun sebelum 2030, tetapi situasi TBC di banyak negara tidak memiliki kemajuan yang signifikan.

“Sudah saatnya kita merangkul lebih banyak pihak, karena permasalahan TBC menyentuh jauh lebih luas dari kesehatan,” katanya.

FSTPI, tambah Arifin, telah berinisiatif memetakan seluruh pemangku kepentingan relevan dan mengidentifikasi potensi peran masing-masing secara komprehensif.

Ia menambahkan bahwa kemitraan lintas sektor dapat dilakukan melalui berbagi ilmu dan teknologi, cara manajemen yang efisien, pengembangan inovasi, serta mekanisme pendanaan yang stabil.

Melalui acara ini, diharapkan pihak nasional maupun dunia internasional akan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan multi aktor untuk mendorong inovasi dan mengakselerasi upaya eliminasi TBC.

“Komitmen global perlu diterjemahkan juga oleh masing-masing pihak terkait ke dalam aksi-aksi nyata di setiap level pemerintahan, mengedepankan prinsip kemitraan sejajar yang disepakati dalam dialog sebagai kunci untuk mengakhiri TBC,” katanya..

Pada diskusi dalam kegiatan ini, Menkes mengharapkan Dirjen P2P dapat menindaklanjuti FSTPI untuk lebih banyak melibatkan pihak swasta, utamanya yang bergerak di bidang non kesehatan, untuk mendukung pembiayaan operasional Pengendalian TBC yang tidak bisa masuk dalam pembiayaan sektor kesehatan, antara lain bantuan biaya hidup bagi penderita MDR, perbaikan kualitas permukiman penderita TBC serta bantuan biaya transportasi untuk pengambilan obat dan sputum. (*/hdp)

The post Hadir Dalam Forum Stop TB di New York, Menkes Sampaikan ini appeared first on Prokabar.