Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan.

Ia mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Dirinya mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan.

“Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” sebutnya, Kamis (5/7).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.

“Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelasnya. (*/hdp)

The post Evaluasi Keselamatan Transportasi, Menhub Akan Panggil Seluruh Kadishub appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menhub Budi melalui video conference yang dilakukan dari Bandara Soekarno Hatta kepada Kepala Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2018 di Kementerian Perhubungan, Selasa (19/6).

Menhub Budi meminta agar dilakukan video conference rutin ke semua pelabuhan dan KSOP yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. “Untuk Ditjen Perhubungan Laut tolong dibuat video conference ke semua pelabuhan dan KSOP untuk mematuhi tentang keselamatan, tentang jumlah penumpang yang diangkut dan ketersediaan baju pelampung.” ungkapnya.

Dengan adanya kejadian kapal penumpang yang tenggelam di kawasan Danau Toba, Menhub meminta agar informasi terkait aturan keselamatan penumpang tersebut juga diinformasikan kepada para pengurus kantor pelabuhan penyeberangan yang berada di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Arif Toha selaku Ketua Posko Harian Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2018 di Kementerian Perhubungan menyampaikan telah berkoordinasi dengan beberapa kantor Pelabuhan Penyeberangan yang saat ini berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOP untuk meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terkait keselamatan pelayaran.

“Tadi lakukan Video Conference dengan beberapa kantor Pelabuhan Penyeberangan dan KSOP untuk turut serta berkoordinasi dengan dinas perhubungan di wilayah kerjanya untuk meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terkait keselamatan pelayaran,” ujar Arif.

Menurut Arif Toha, dua hal yang menjadi perhatian bagi seluruh OPP dan KSOP ialah pemeriksaan dan pengawasan kapasitas kapal yang tidak boleh berlebihan dan kesediaan jaket keselamatan pada kapal-kapal non standar SOLAS. (*/hdp)

The post Menhub Minta Seluruh KSOP Patuhi Aturan Keselamatan Penumpang appeared first on Prokabar.