”Seperti yang kita semua sudah ketahui, rankingkita sekarang masih banyak butuh peningkatan terutama di area literasi itu yang mengalami sedikit penurunan,” ujar Mendikbud saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video usai Rapat Terbatas, Jumat (3/4).

Untuk itu, Mendikbud telah menyiapkan strategi yang komprehensif untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nanti di tahun 2024 atau tahun 2025 saat tes PISA berikutnya bisa terlihat akan ada peningkatan, sebagai berikut:

Pertama, dan yang terpenting adalah untuk mengubah standar penilaiannya itu sendiri.

“Makanya yang telah kita lakukan dengan UN itu diubah menjadi assessment kompetensi minimum, assessment kompetensi minimum itu adalah terinspirasi oleh PISA dan memang sangat mirip dengan PISA dan soal-soalnya pun mengikuti dan melekat dengan PISA, tapi dengan assessment,” imbuh Mendikbud.

Karena PISA itu, menurut Mendikbud, hanya untuk 15 Ia akan menurunkan itu, baik yang buat SMA, SMP, dan juga SD. Ia menyebutkan bahwa step pertama adalah mengikuti standar internasional yaitu PISA dalam assessmentpemetaan pendidikan kita.

”Karena UN itu standar lokal tapi assessmentkompetensi kita yang baru itu adalah standar internasional. Tentunya yang dites bukan hanya kognitif saja tapi juga survei karakter dan lingkungan belajar, dimana kita akan bisa mendapatkan pemetaan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma-norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan pada anak-anak di masing-masing sekolah,” kata Mendikbud seraya menegaskan langkah pertama yakni mengubah kepada standar penilaian atau assessment global yaitu PISA.

Kedua, adalah untuk transformasi kepemimpinan sekolah, yakni memastikan bahwa guru-guru penggerak terbaik yang sekarang di berbagai macam daerah itu benar-benar yang menjadi pemimpin sekolah, yang menjadi kepala sekolah.

”Dan mereka juga diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran dan diberisupply dengan berbagai macam fasilitas teknologi untuk merendahkan atau meminimalisir beban administratif mereka, sehingga mereka bisa fokus pada mentoring guru-guru di dalam sekolah mereka,” tandas Mendikbud.

Ketiga, adalah peningkatan kualitas daripada pendidikan profesi guru atau PPG agar mencetak guru-guru baru dengan kualitas yang baik yang punya misi yang searah, yaitu untuk siswa yang terbaik.

”Dan ini adalah kami akan membuka program pendidikan profesi guru di berbagai macam institusi lokal maupun internasional dan itu akan menciptakan alumni-alumni lulusan yang lebih baik lagi. Karena banyak sekali guru yang pensiun, ada guru-guru PNS yang pensiun setiap tahunnya. Jadinya pabrik guru kita itu harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Kemudian, menurut Mendikbud adalah untuk memastikan juga bahwa pelatihan-pelatihan guru yang ada sekarang itu bukan sifatnya hanya teoritis tapi sifatnya praktik dan benar-benar belajar.

”Ada yang dilakukan pelatihan di dalam sekolah-sekolah lain yang kualitasnya lebih baik. Bukan hanya di dalam suatu seminar atau ditunjukkan PowerPoint tapi proses pelatihan guru itu dilakukan melalui interaksi dengan guru dan guru dan di dalam class room, observasi dan feedback,” imbuhnya.

Keempat adalah untuk melakukan transformasi pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

”Sekarang ini banyak sekali pengajaran karena silabus kita dan kebijakan-kebijakan mengajar kita sangat rigid, sangat ketat, sehingga banyak sekali guru-guru dan sekolah yang tidak bisa mengajar kurikulum yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa,” urai Nadiem.

Kadang-kadang, menurut Nadiem, terlalu sulit yang dihadapi siswa jadi kurikulum ini harus disederhanakan, dibuat lebih fleksibel, dan berorientasi kepada kompetensi, dan didukung juga dengan tool kit-tool kit online yang bisa membantu personalisasi atau segmentasi pembelajaran.

”Sehingga tidak semua murid harus mengerjakan suatu hal yang sama, bila satu kelas pun murid-murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda bisa mengerjakan misalnya PR yang berbeda atau project yang berbeda,” tandasnya.

Kelima, adalah filsafat bahwa semua perubahan atau transformasi sekolah itu dilakukan hanya di kementerian itu akan berubah, kemitraan dengan daerah dan berbagai macam organisasi penggerak itu akan ditingkatkan.

”Jadi kami percaya di Kemendikbud bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai macam organisasi di dunia pendidikan maupun itu nirlaba, perusahaan-perusahaan yang punya passion di pendidikan, Ed-tech, teknologi startup-startup di bidang pendidikan semuanya harus dirangkul untuk bekerja sama untuk menyasar peningkatan pembelajaran hasil belajar siswa,” pungkasnya. (*)

The post Ini Lima Strategi Mendikbud Tingkatkan Kualitas Pembelajaran appeared first on Prokabar.

Keputusan Mendikbud itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tertanggal 10 Desember 2019, yang ditujukan kepada: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid,” tegas Mendikbud dalam Surat Edaran itu.

Menurut Mendikbud, dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:

1. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
2. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
3. kelas/semester;
4. materi pokok;
5. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
6. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
7. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
8. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
9. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
10. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
11. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
12. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
13. penilaian hasil pembelajaran.

yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.

Karena itu Mendikbud memberikan kebebasan kepada  sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KIG/MGMP), dan individu guru secara untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.

“Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud,” tutur Mendikbud. (*)

The post Sekolah Bebas Kembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Secara Mandiri appeared first on Prokabar.

“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated KM 38, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/12).

Menurut Presiden, mulai tahun 2021, Ujian Nasional 2021 akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang diassessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter.

“Itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana ke tingkat yang mana,” terang Presiden.

Artinya, lanjut Presiden, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kebijakan penghapusan Ujian Nasional itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, misalnya perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat  bisa saja dilakukan, karena ini hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi.

“Tapi kan kalau policy ini betul-betul bisa menaikkan misalnya menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan devisa kita ya tentu akan kita jalani terus,” tegas Presiden. (*/hdp)

The post Presiden Dukung Mendikbud Hapus Ujian Nasional appeared first on Prokabar.