“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang,” katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Mendagri mengungkapkan, berkaca pada negara Jepang dan Korea Selatan, dua negara ini sebagian besar penduduknya meninggalkan desa dan pergi ke kota. Di Jepang, sebagian besar warganya berbondong-bondong pergi ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka; sementara di Korea Selatan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.

“Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah,” ujarnya.

Dia menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi wakil presiden (wapres) bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit daripada jumlah kematian.

“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, jelas Mendagri, berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Hal itu memberikan peluang, sekaligus hambatan. Penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.

“Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus tapi adalah demografic disaster, bencana demografi,” tutur dia.

Guna mengatasi hal tersebut, Mendagri menegaskan pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama dengan berbagai stakeholder, program-program pemerintah seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas menjadi upaya yang terus dijalankan.

“Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa melakukan menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu,” tandasnya.(rls)

The post Cegah Urbanisasi, Mendagri Tegaskan Desa adalah Sentra Baru Ekonomi appeared first on Prokabar.

Terdapat temuan adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 di sejumlah daerah akibat terinputnya data-data lama.

“Mohon betul-betul dipelototi data, karena data yang kita temukan di beberapa daerah, data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang di-upload (diunggah) data-data yang sudah lama,” ujar Mendagri, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (6/9).

Lebih lanjut Tito mengungkapkan adanya temuan di salah satu daerah yang memiliki angka kematian atau fatality rate yang melonjak tajam.

Namun setelah ditelusuri angka tersebut merupakan akumulasi angka kematian dari minggu-minggu sebelumnya.

“Setelah kita lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mendagri meminta setiap pemda untuk melakukan rapat koordinasi mengenai sistem penginputan data COVID-19. Input data ini akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi ke depannya.

Salah satunya dalam menentukan penerapan level kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan zona wilayahnya.

“Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah, jumlah kasus aktif dimasukin yang 3-4 minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak, sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu,” tandas Mendagri.  (*)

The post Pemda Diperingatkan Untuk Perbaiki dan Perbaharui Input Data COVID-19 appeared first on Prokabar.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ yang ditandatanganinya pada 18 Maret 2021. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

“Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar Tito, dikutip dalam surat edaran tersebut.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk pemda wajib menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan.  Oleh karenanya, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan  Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),” ujar Mendagri sesuai poin nomor 2 dalam edaran tersebut.

Sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh Pemda Tahun 2020 baru mencapai 69,78 persen.

“Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tegasnya sebagaimana poin nomor 3 dalam edaran.

Dalam rangka pembinaan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Bupati/Wali Kota dan melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi dimaksud. Gubernur juga diminta menyampaikan laporan hasil tindaklanjut evaluasi pengaduan kepada Mendagri setelah menerima laporan dari Bupati/Wali Kota. (rel)

The post Daerah Diminta Percepat Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik appeared first on Prokabar.

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, harus kita jaga jangan sampai terjadi,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).

Mendagri menegaskan, pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 fokus pada dua hal yakni keamanan dari berbagai potensi konflik dan juga potensi penyebaran Covid-19.

Mendagri juga meminta aparat keamanan untuk membantu menjaga proses pengangkutan surat suara.

“Semua kotak suara, surat suara, semua diamankan karena itu adalah bukti yang paling penting kalau terjadi gugatan,” katanya.

TNI-Polri, kata Tito, sebagai tiang utama pengamanan Pilkada. Oleh karena itu, dia menjaga seluruh personel untuk menjaga kekompakan serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

Menurutnya, sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Linmas dan Satpol PP serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada.

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Mendagri juga mengimbau pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak, termasuk intelijen personel TNI/Polri dan juga tokoh masyarakat.

Sebelumnya, Bawaslu RI akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang, selama tahapan masa tenang Pilkada serentak 2020.

Upaya itu bagian dari fungsi pengawasan dari Bawaslu untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pilkada.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam rapat koordinasi (Rakor) tiga lembaga yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) terkait persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

Abhan menyebut, potensi pelanggaran yang besar kemungkinan terjadi dalam masa tenang Pilkada adalah maraknya politik uang (money politics) yang dilakukan oknum peserta pemilihan. Pelanggaran ini, katanya, merujuk pada pengalaman penyelenggaran Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. (*)

The post Mendagri Minta Pengamanan Pilkada Fokus pada Dua Hal appeared first on Prokabar.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” ujar Tito, Kamis (19/11).

Disampaikannya, dalam upaya mengendalikan pandemi COVID-19 dan dampak sosial, ekonomi dilakukan kerja bersama pemerintah dengan seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat. “Selama lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah Kabupaten, 93 Pemerintah Daerah Kota serta seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini,” ujar Tito.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengeluarkan sejumlah peraturan, baik itu  berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dalam upaya penanganan pandemi dan dampaknya tersebut.

“Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan,” ujarnya.

Telah dilakukan juga upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) serta beberapa strategi pemerintah daerah lainnya, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

“Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi COVID-19,” ujar Tito.

Tito memandang perlu dilakukan langkah terpadu untuk melaksanakan dan menaati kebijakan dan peraturan yang telah diterbitkan. “Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Untuk itu Mendagri kemudian memberikan instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota terkait hal tersebut. Berikut instruksi yang diberikan oleh Mendagri:

Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

“Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya bertindak responsive/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir,” ujar Tito.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

“Keempat, bahwa sesuai Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah,” ujarnya.

Dijelaskan, sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf b UU Pemda tersebut pemerintah daerah diharuskan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 78 dinyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga dapat diberhentikan, dengan alasan antara lain karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b itu.

“Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian,” ujar Tito. (*)

The post Tindak Lanjut Arahan Presiden, Mendagri Keluarkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Kegiatan Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Series 5 (Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur) dengan tema “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas”, di Radisson Golf and Convention Center, Batam, kemarin (10/11).

“Kita melihat pilkada ini menjadi penting. Jadi dibalik, bukannya protokol COVID-19 untuk menjagain pilkada supaya tidak menular, dibalik mindset kita, penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius, pusat dan daerah,” ujar Tito.

Pandemi COVID-19, ujarnya, memberikan dampak multidimensi, tidak hanya pada kesehatan tetapi berimbas kepada masalah sosial dan ekonomi yang mengubah seluruh pola tatanan kehidupan. Pandemi mengubah polademand dan supply yang kemudian mempengaruhi sistem produksi dan berdampak pada ekonomi. Hal itu juga berpengaruh pada sistem keuangan negara, sehingga daerah yang tadinya mengandalkan transfer pusat menjadi semakin tertekan.

“Ada masalah kesehatan, ada masalah kemanusiaan meninggalnya orang, berimbas ke masalah ekonomi karena adanya pembatasan atau rasa ketakutan masyarakat. Kemudian ke masalah sosial karena merubah pola demand dan supply, mengubah pola permintaan barang, mengubah pola suplainya juga, otomatis produksi juga menjadi terdampak, ini menimbulkan problem masalah ekonomi dan keuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan pihaknya telah berupaya agar tema sentral Pilkada Serentak 2020 dapat mengangkat masalah-masalah riil, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Menurutnya, tema ini akan membantu masyarakat memilih kepala daerh yang tepat karena visi dan misi yang dipaparkan akan sejalan dengan masalah yang dihadapi saat terpilih nanti. Diyakininya, tanpa penanganan COVID-19 maka program lain tidak akan berjalan dengan baik.

“Sebagian besar masa jabatan Bapak-Ibu akan berhadapan dengan masalah ini, berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan COVID-19. Bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restoran yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK, dan lain-lain,” tegasnya.

Tito mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya. “Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember. Kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4-5 tahun. Gunakan hak pilih kalian,” pungkas Mendagri Tito Karnavian. (*)

The post Pilkada, Momentum Memilih Kepala Daerah yang Berkapasitas Menangani Covid appeared first on Prokabar.

“Pengalaman kita sebelumnya (saat) libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi. Masyarakat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan (COVID-19),” kata Tito dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020, kemarin (19/10).

Tito meminta agar kepala daerah mewaspadai mobilitas masyarakat melalui mekanisme pertahanan daerah. “Kita harapkan kepala daerah dan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing, yang selama ini sudah berjalan seperti pada waktu liburan Lebaran yang lalu,” kata Mendagri.

Program pencegahan COVID-19 berbasis wilayah seperti Kampung/Kelurahan Sehat maupun Kampung/Desa/Kelurahan Tangguh, ungkap Tito, harus terus diaktifkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah. “Warga-warga yang datang dari luar, mereka diyakinkan sudah melaksanakan tes (COVID-19) dan kemudian ketika berinteraksi dengan warganya di daerah itu mereka tidak menjadi penular,” ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah menjaga kapasitas tempat wisata yang berpotensi menjadi pusat kerumunan di saat libur panjang tiba. “Dibicarakan dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan masif. Tempat wisata tersebut harus dikelola sedemikian rupa, diberikan pengumuman disampaikan kepada warga, agar tempat itu tidak melebihi kapasitas, misalnya 50 persen atau 30 persen,” ujar Tito.

Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan. “Saya minta rekan-rekan kepala daerah dan forkopimda, betul betul membangun hubungan dengan mereka yang ingin menyelenggarakan (kegiatan) supaya lebih baik untuk sementara pada saat pandemi ini tidak dilaksanakan, karena akan menjadi kerumunan dan itu bisa menimbulkan kerawanan,” tukasnya.

Dalam keterangan persnya, Tito juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan serta tetap menerapkan protokol Kesehatan, yaitu  memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. “(Masyarakat) yang di daerahnya (zona) merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk masyarakat yang ingin bepergian ke luar kota, diharapkan Tito untuk melakukan tes PCR terlebih dahulu. “Yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah dilakukan tes PCR, sehingga yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai menjadi penular bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, dan lain-lain yang ada di daerah,” pungkas Tito. (*)

The post Kepala Daerah Diminta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Libur Panjang appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatra Barat yang digelar di Inna Muara Hotel Padang, Selasa malam (25/08).

“Pilkada harus dijadikan momentum untuk menangani Pandemi Covid-19, jika settingnya benar. Kalau tidak, maka akan jadi klaster. Hal ini tentu tidak kita harapkan,” ungkapnya.

Untuk itu, tutur Mendagri, secara teknis nantinya harus ada proteksi perorangan. Baik bagi penyelenggara maupun pemilih, seperti penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, face shield, pengukur suhu tubuh dan penerapan protokol kesehatan lainnya.

Menurut mantan Kapolri ini, anggaran yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara juga telah dialokasikan, baik bersumber dari hibah daerah maupun anggaran pusat.

Selanjutnya dikatakan, Pandemi Covid-19 akan menggiring masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu menangani krisis.

Diharapkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 menjadi ajang adu gagasan calon kepala daerah untuk mengkonsolidasikan upaya penanganan Pandemi Covid-19. Dampak sosial ekonominya serta peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. “Bagaimana mengiring isu Covid-19, kemampuan kepala daerah menangani dampak sosial ekonominya menjadi isu utama” ujarnya.

Lebih kanjut Mendagri Tito menuturkan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang membutuhkan penanganan secara serentak dan menyeluruh.“Perlu keserentakan dan kesungguhan, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Artinya butuh dukungan dari semua jajaran pemerintahan,” sebutnya.

Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar beserta jajaran atas berbagai upaya sistematis yang telah dilakukan dalam memerangi Covid-19 di Ranah Minang.

Diakui strategi penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatra Barat telah berada pada jalur yang tepat alias on the track.“Dari data-data yang saya peroleh dari Menteri  Kesehatan, penanganan Covid-19 di Sumbar relatif sangat baik. Bukan saya memuji, ini data yang berbicara, testing per satu juta penduduk di Sumbar, nomor dua terbanyak seluruh Indonesia. Fatality ratenya juga rendah. (*)

The post Pilkada Serentak Sebagai Momentum Penanganan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Tujuannya,  agar partisipasi pemilih meningkat meski Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Kaum milenial semua bergerak, para influencermedia sosial bergerak semua. Mainkan saja isu kemampuan daerah dalam menangani daerah masing-masing dan dampak sosial-ekonominya, itu menjadi isu sentral,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7),

Tito mengharapkan, agar target partisipasi pemilih dalam pilkada serentak bisa mencapai angka di atas 50 persen.

“Target partisipasi, ya jelas kami harapkan di atas 50 persen. Kalau bisa semakin tinggi, semakin baik,” ujarnya.

Tito mengimbau para influencer memanas-manasi calon kepala daerah, soal isu penanganan Covid-19 di daerah.

Tito berharap, hal itu dapat meningkatkan keaktifan calon kepala daerah dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19 di daerah yang semakin meningkat.

“Kita bawa Pilkada kita menjadi isu sentral, dan dorong juga untuk stimulasi ekonomi supaya ada gerakan masif oleh para kontestan, bagi-bagi masker, hand sanitizer, itu pasti akan berpengaruh kepada penurunan kurva yang positif di daerah masing-masing,” ujar Tito.

Ia optimistis bahwa perhelatan Pilkada  2020 akan menurunkan kurva penularan Covid-19 di setiap daerah, karena semua kontestan Pilkada berupaya berbuat sesuatu untuk daerah pemilihannya.

Dengan permainan isu penanganan Covid-19 di daerah dan dampak sosial-ekonomi oleh para influencer di media sosial, maka isu-isu primordial yang memicu konflik menjadi tertekan.

“Isu masalah kesukuan, kekerabatan. Isu masalah kekerasan, keturunan, dan isu paling sensitif, masalah keagamaan. Ini menjadi tertekan. Karena lebih penting masalah Covid-19 yang menyentuh hajat hidup semua orang,” ujar Tito.

Sebelumnya,  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  Arief Budiman mengatakan, jumlah pemilih dalam Pilkada 2020 sekitar 106 juta orang (106.774.112 orang).

Dengan demikian, berarti target pencapaian partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang diharapkan Mendagri adalah separuhnya yaitu di atas 53 juta orang (53.387.056 orang).

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (*)

The post Pemerintah Rangkul Influencer untuk Sukseskan Pilkada appeared first on Prokabar.

“Kita harapkan agar sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui adendum NPHD,” kata Mendagri dilansir, Rabu (10/6).

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50-an persen yang belum terealisasi,” paparnya.

Menurut Mendagri, pada rapat minggu lalu dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, Ia sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD, yang masih belum teralisasi direalisasikan, sambil duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggaran dari KPU dan Bawaslu.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengatakan, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing, kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelasnya.

Tak kalah penting, Mendagri juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri. (*)

The post Mendagri Minta NPHD Pilkada Cair Sebelum 15 Juni appeared first on Prokabar.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan melalui Video Conference pada Rabu (27/05). “Kesepakatan pemungutan suara pada 9 Desember (2020) tentu diambil berdasarkan pertimbangan dari Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, dan juga atas saran dan dukungan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19,” kata Tito.

Adapun dampak dari perubahan jadwal pemungutan suara ini adalah tahapan Pilkada yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang.

Meski sudah ada kesepakatan tanggal Pilkada 2020, namun Mantan Kapolri itu menyatakan bahwa dalam Pilkada harus dijamin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak mengganggu keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi yang berjalan di 270 daerah.

“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan Gugus Tugas tetap harus dijalankan, sehingga pada saat dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” ujarnya.

Adapun poin kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, Langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor B196/KA GUGAS/PD 01 02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020.

Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU Rl setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Atas persetujuan usulan KPU itu, tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan ProtokoI Kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.(*)

The post DPR dan Mendagri Sepakat, Pilkada Serentak 2020 Digelar 9 Desember appeared first on Prokabar.

“Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir di tahun ini juga, namun kita harus juga siapkan juga dua skenario jika ini berlanjut,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5).

Menurut Mendagri, opsi pertama jika wabah ini masih berlanjut maka fokus tetap pada penanganan Covid-19.

Mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas dan sistem kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan industri alat kesehatan, dan juga mendukung jaring pengaman sosial.

Jaring pengaman sosial dilakukan melalui bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit.

“Selain itu, pemerintah menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup agar ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya,” urainya.

Mendagri menegaskan untuk opsi kedua, yang harus diprioritaskan adalah program-program yang mendesak bagi skala nasional.

“Strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak, untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Sedangkan, bila pandemi Covid-19 ini berakhir tahun ini, maka 2021 pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi.

“Tahun 2020 selesai krisis ini maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menuturkan, ada lima program pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akan tetapi, rencana itu terkendala karena adanya wabah virus corona.

“Semua itu berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yakni krisis yang dipicu oleh Covid-19,” ungkapnya.

Ia menyatakan lima program itu di antaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi. (*)

The post Ini Dua Opsi Mendagri Jika Covid-19 Terus Berlanjut appeared first on Prokabar.

Dalam pesannya kepada seluruh gubernur, Senin (2/3) malam, ia meminta agar gubernur berhati-hati memberi informasi. Mendagri juga minta agar gubernur, mengingatkan bupati dan walikota.

“Siap Pak Mendagri, segera kita tindaklanjuti ke bupati walikota, dari gubernur sudah dimulai imbauan dan edaran,” jawab Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Imbauan Mendagri itu, penting, karena salah ucap akan jadi efek domino dan menganggu perekonomian.

Imbauan itu, semestinya meluas sehingga tidak ada yang melakukan rush di supermarket, seperti dia saja yang akan merasa, orang lain tidak.

Prilaku paranoid semacam itu merusak muka air yang tenang, seperti yang sudah terjadi di Jakarta.

Di Sumbar, Gubernur Irwan meminta agar warga tenang dan tak perlu panik. Di Sumbar, warga tenang-tenang saja, sebab paranoid juga tak ada gunanya (nrs)

The post Imbauan Mendagri, Pas Benar Agar Warga tak Panik appeared first on Prokabar.

“Uji kompetensi, minimal dia (ASN yang akan ke ibu kota baru) punya skill dong,” kata Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta.

Uji kompetensi itu, kata dia, untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru.

“Dicek (uji kompetensi) secara internal. (Untuk yang tidak lulus uji) itu nanti (posisi pekerjaannya), yang jelas semua pindah ke sana karena tidak ada perwakilan kementerian dan lembaga di Jakarta,” kata Tjahjo.

Selain uji kompetensi, Kemenpan RB juga sedang mendata jumlah ASN yang akan pensiun sampai 2024. ASN yang akan memasuki masa pensiun direncanakan tidak akan ikut pindah ke ibu kota baru.

“Kami menata, meminta sekjen dan sesmen untuk mengecek yang mau pensiun berapa, jangan sampai nanti menjelang 2023—2024 pensiun tetapi tetap dikirim ke sana, ya, mau ngapain,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Tjahjo sempat mengatakan bahwa seluruh ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru yang berlokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Total ASN kementerian/lembaga yang saat ini berada di Jakarta sebanyak 118.000 orang.

Terdapat 16—17 persen pegawai yang akan pensiun pada tahun 2023—2024, bertepatan pada tahun perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.(*/mbb)

The post ASN yang Akan Pindah ke Ibu Kota Baru Bakal Diuji Kompetensi appeared first on Prokabar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  M Tito Karnavian menuturkan partisipasi merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan sebuah pesta demokrasi.

“Tingkat partisipasi pemilihan yang tinggi sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi kuat kepada siapapun yang menang, dan ini memerlukan kegiatan sosialisasi, dan pendidikan politik untuk membangunkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kita bekerja sama untuk itu,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).

Mendagri menegaskan, untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pusaran pilkada, pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran (SE) untuk tidak melakukan pergantian jabatan hingga waktu yang telah ditentukan.

“Kemudian untuk menjaga netralitas ASN, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar Pemda dan kepala daerah dimana ada pilkada, tidak boleh melakukan pergantian jabatan kecuali izin menteri, dan izin menteri itu pun hanya untuk hal yang khusus, misalnya meninggal dunia,” urainya.

Tak hanya itu, Mendagri juga minta pergantian tak dilakukan di Sekretariat Penyelenggara Pemilu untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sekretariat juga sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh dilakukan pergantian,” ujarnya.

Tercatat, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada  2020, sebanyak 224 petahana berpotensi kembali mencalonkan diri.

“Nanti ada 224 petahana Begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan (Pelaksana Tugas), kira-kira berarti akan ada banyak Plt,” tambahnya.

Ia juga memastikan pihaknya telah melakukan penyisiran anggaran, untuk memastikan anggaran di 270 daerah tercukupi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. 

“Kemudian kita sisir lagi, anggaran mana yang kurang, mana yang belum. Kami akan mendorong Pemda untuk memenuhi permintaan terutama Bawaslu, KPU hampir tidak masalah. Tapi jika di aparat keamanan belum, ini masih terlambat, tolong dibantu dorong,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai jadwal, meski ada satu komisioner ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya yakinkan seluruh tahapan berjalan sebagaimana ketentuan yang ada dalam undang-undang (UU), tetap berjalan sebagaimana adanya, ” ujarnya.

Menurut Arief, KPU sudah dibangun dengan sistem yang baik.

Sehingga, semua divisi tetap bisa melanjutkan apa yang harus dikerjakan terkait Pilkada 2020 yang akan digelar pada September mendatang.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pilkada  2020.

DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa, yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan, yang tersebar di 270 daerah.

Penyerahan DP4 merupakan salah satu dukungan Kemendagri dalam mensukseskan Pilkada.

Pilkada 2020 akan dilangsungkan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota pada Rabu, 23 September. (*)

The post Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih appeared first on Prokabar.