Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel, Suhendri mengatakan, Usualan itu bersifat diskresi (kebebasan mengambil keputusan situasi yang dihadapi).

Dikatakannya, apalagi kawasan tersebut belum ada infrastruktur penunjang, kendati demikian, pihaknya sedang menyusun DED dan mengurus izin lingkungan.

“Kasawan tersebut belum ada infrastruktur penunjang, kami sedang menyusun DED dan izin lingkungannya, ” ujarnya pada prokabar.com Senin (27/12), di Painan.

Dikatakannya, pergantian Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Dan Ekonomis Kreatif (Menparekraf) melalui proposal.

Dalam perancangan anggaran yang diusulkan, menelan biaya Rp55 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Belum bisa dipastikan akan terealisasi pada tahun 2022, karena proposal yang diusulkan itu belum ada jawabannya dari Menparekraf, apalagi pergantian itu hanya wacana,” ujarnya.

Penggantian nama itu, merupakan usulan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahhuddin Uno, pada saat melakukan pertemuan resmi di Jakarta pada 13 April 2021. Silam.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pessel, Rusma Yu l Anwar mengatakan, ide memberikan nama sebuah Puncak Paku diubah menjadi Puncak Jokowi adalah tidak terlepas dari kepedulian Presiden saat melakukan kunjungan ke KWBT Mandeh, pada 2015 silam.

“Pada tahun 2015 Presiden meresmikan Objek Wisata Mandeh menjadi KWBT. Usul Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi tidak ada maksud lain, tujuannya hanya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan demi untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Diakunya, usulan Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi sudah lama direncanakan sewaktu dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati.

Ia menambahkan, dengan memakai nama Presiden Jokowi tersebut, hendaknya memberikan dampak positif terhadap kemajuan objek wisata di Pessel, khusus KWBT Mandeh.

“Pergantian Puncak Paku ini menjadi Puncak Jokowi, kami dari Pemkab Pessel, minta izin kepada bapak Andre Rosiade sebagai Anggota DPR_RI, Dapil Sumbar I, bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumbar, dan tidak luput pula kepada seluruh masyarakat Pessel baik di ranah maupun di rantau,” ujar Bupati saat menyambut kedatangan Menparekraf, Jumat (23/4). Silam

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, usulan Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi ketika Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, melakukan pertemuan resmi di Jakarta beberapa waktu lalu. Usulan itu merupakan tujuan positif demi terwujudnya KWBT Mandeh lebih dikenal oleh Wisatawan.

Dijelaskan, Sandi, Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi dan atau dengan memakai nama tokoh pahlawan adalah sebuah branding yang bagus. Apalagi dengan memakai nama Presiden.

“Memakai nama Presiden dan atau nama pahlawan itu hanya untuk branding dengan tujuan yang baik, salah satu objek wisata pantai di Pariaman juga memakai nama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, semuanya tidak ada persoalan, sepanjang masyarakat menerimanya dengan baik, masyarakat Pessel harus bangga menerimanya,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia menambahkan, ide membranding nama objek wisata dengan nama pejabat dan atau nama pahlawan tentu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan. Selian itu. Memakai nama Presiden tentu mempercepat fasilitas dan pembagunan di KWBT Mandeh.

“Branding nama Presiden itu sangat luar biasa. Ini adalah bentuk apresiasi Pemkab Pessel pada kinerja Presiden. Dengan memakai nama Presiden, semoga tingkat kunjungan di KWBT Mandeh semakin meningkat baik dari Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancaranegara (Wisman),” tuturnya.

Tanggapan Warga

Disebut angkat telur, tidak. Dikata, mau populer, entah. Nama Puncak Paku Mandeh diganti Puncak Jokowi.

“Memakai nama orang, apalagi nama Presiden RI, harus minta izin pada si empunya nama. Apa sudah ada izin?” Bertanya seorang warga di Painan.

“Jangan nama Puncak Paku yang ditukar, tapi bagusnya jalan saja dikasih nama jalan Jokowi,” kata warga lain, Jumat (23/4).

Ide warga ini benar. Nama jalan. Itupun harus ada izin juga.

Kabarnya warga di sana tak setuju ganti nama. Kenapa? Hilang sejarahnya.

Kawasan Mandeh adalah obyek wisata yang mendunia belakangan. Ini berkat tokoh Andrinof Chaniago. (min)

The post Pergantian Nama Puncak Paku Jadi Puncak Jokowi Belum ada Kejelasan  appeared first on Prokabar.

Da An, begitu ia disapa, sosok yang gigih membangun wisata Mandeh.

Pada 2015 ia berkata, “Pastilah kalau satu daerah seperti Mandeh dipromosikan, yang bergetar itu seluruh wilayah di Sumbar.”

Selain dia, ada nama lain, Nasrul Abit, Irwan Prayitno dan Sari Lenggogeni, serta sederatan panjang nama lainnya.

Kawasan Mandeh kemudian dilengkapi akses jalan yang bagus.

Wisata bahari ini mirip dengan Raja Ampat. Juga Halong Bay di Vietnam.

Salah satu spot terbaik bernama Puncak Paku. (laf)

The post Andrinof Tokoh di Balik Terkenalnya Mandeh appeared first on Prokabar.

“Memakai nama orang, apalagi nama Presiden RI, harus minta izin pada si empunya nama. Apa sudah ada izin?” Bertanya seorang warga di Painan.

“Jangan nama Puncak Paku yang ditukar, tapi bagusnya jalan saja dikasih nama jalan Jokowi,” kata warga lain, Jumat (23/4).

Ide warga ini benar. Nama jalan. Itupun harus ada izin juga.

Kabarnya warga di sana tak setuju ganti nama. Kenapa? Hilang sejarahnya.

Kawasan Mandeh adalah obyek wisata yang mendunia belakangan. Ini berkat tokoh Andrinof Chaniago. (laf)

The post Ganti Nama Puncak Paku, Tagiah-tagiah Saja appeared first on Prokabar.

Pertemuannya nanti membahas tentang percepatan pembangunan Kawasan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Dalam Waktu dekat ini akan saya bawa Bupati menghadap Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .

“Mereka akan membahas percepatan pembangunan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).”

“Prinsipnya Gerindra mendukung rencana itu,” ujarnya pada Prokabar.com saat kunjungan kerja Pesisir Selatan, Selasa (6/4).

Pengembangan Mandeh

Kwasan Mandeh, menurutnya sangat strategis untuk terbuplikasi.

“Jika usulan ini dapat terwujud, maka objek wisata Mandeh akan masuk dalam agenda pengembangan pariwisata nasional, dan akan mendapatkan keringanan terutama anggaran,” ujarnya Wakil MPR itu.

Ahmad Muzani melanjutkan, anggaran pengembangan pariwisata dengan dana besar akan menjadi tanggung jawab pusat.

Baca Juga: 

• Karambia Runners Refreshing di Acara Family Gathering
• Satresnarkoba Polres Dharmasraya Tangkap Pemakai dan Pengedar Sabu
• Alhamdulillah, Arab Saudi Kembali Buka Izin Umrah

Sementara bagian daerah hanya pada sektor penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar kawasan wisata.

Mandeh merupakan kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas langsung dengan Kota Padang.

Kawasan ini hanya berjarak 56 Km dari Padang dengan Luas ± 18.000 Ha dan waktu tempuh sekitar 56 menit.

Kawasan Wisata Mandeh melingkupi 7 Kampung di 3 Nagari dengan penduduk 9.931 jiwa.

Rata-rata mata pencaharian mereka bertani, beternak dan nelayan.

Tingkat nasional maupun internasional sudah mengenal kawasan Mandeh.

Buktinya sudah ada investasi asing dari Itali untuk mengembangkan resort wisata yang kini bernama Cubadak Paradiso.

Bahkan Kawasan Mandeh telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata.

Kawasan Wisata Mandeh sangat menjanjikan untuk tujuan investasi.

Baca Juga Milenialisme.com

• Website Corong Baik untuk Cyber PR Pemerintah
• Awal Ramadan Arab Saudi Buka Akses Umrah
• Ini Syarat dan Instansi yang Membuka Sekolah Kedinasan

Ia menambahkan, objek wisata ini sangat berpotensi untuk menarik banyak wisatawan.

Sebab itulah wisata Mandeh harus berkembang, mulai dari infrastruktur dan SDM.

Kedua hal itu harus menjadi perhatian penting.

“Terutama pengembangan SDM warga di kawasana wisata ini, merupakan hal yang fundamental sekali. Gerindra siap mendukung pengembangan itu,” ujarnya lagi.

Jika pengembangan fisik objek wisata sudah menjadi bagian pusat, maka kabupaten hanya fokus pada pengembangan SDM untuk memberdayakan masyarakat sekitar, ungkapnya.

Rusma Yul Anwar 

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar,  sangat bangga terhadap Gerindra yang mendukung pengembangan Objek Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Kita bangga dan sangat apresiasi kepada Sekjen pak Ahmad Muzani yang akan membawa saya kepada pak Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rusma Yul Anwar, persiapan pengembangan destinasi wisata di Kawasan Mandeh tentu saja harus mendapatkan dukungan kesiapan masyarakat.

Jika ini terwujud, maka bagi investor ingin mengembangkan investasi agar bisa menyesuaikan nilai kearifan lokal daerah tersebut.

Selain itu, sarana dan prasarana infrastruktur harus menjadi perhatian.

“Pengembangan pariwisata ini harus bersama-sama, baik itu Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, Investor dan masyarakat,” tutupnya. (min)

The post Mandeh Dikembangkan, Sekjen Gerindra Akan Bawa Bupati Pessel, Menghadap Mentri Pariwisata appeared first on Prokabar.

Walinagari Mandeh Musliadi mengatakan pembangunan jalan nagari ini akan menelan dana yang cukup besar hingga ratusan juta sehingga dalam pelaksanaan pekerjaaanya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan di nagari.

Selain pembangunan jalan nagari berbagai pekerjaaan pembangunan lain juga dilaksanakan seperti, pembangunan insfrasruktur berupa jalan usaha tani, pembangunan pemberdayaan masyarakat nagari seperti menggerakan peran aktif berbagai oraganisasi kemasyarakat dan pemuda nagari dalam mendukung percepatan pembangunan di nagari.

Dikatakan, pembangunan jalan nagari merupakan keinginan masyarakat nagari yang sudah lama direncanakan, keberadaan jalan nagari ini akan memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

“Terlaksananya pembangunan nagari tidak terlepas dari kepedulian dan perhatian serta partisipasi semua element masyarakat nagari, semua pembangunan yang dilaksanakan melalui azas musyawarah nagari dengan Badan Musyawarah ( Bamus) nagari,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pessel, Rabu (11/11).

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari,Pengendalian Pendudukan dan KB  Wendi mengungkapkan dengan besarnya aliran dana ke nagari-nagari, terutama dari anggaran dana desa, perangkat nagari dituntut lebih profesional dalam mengelola keuangan nagari.

Alokasi dana desa untuk Kabupaten Pessel tahun anggaran 2020 naik dari tahun sebelumnya artinya pertambahan jumlah tersebut harus dibarengi dengan kinerja keuangan yang lebih baik lagi.

“Gunakan dana desa sesuai denganperuntukannya.Dan hendaknya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat,”  ujarnya. (*)

The post Dengan Dana Desa, Nagari Mandeh Rehab Jalan Agar Tunjang Perekonomian appeared first on Prokabar.

“Saya atas nama bupati dan mewakili rakyat Pesisir Selatan mengucapkan terimakasih atas sumbangsih BRI terhadap pengembangan kawasan Mandeh,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni usai meresmikan taman tersebut di kawasan Mandeh, Sabtu.

Taman itu, lanjutnya dibangun dengan anggaran Rp50.552.000,- melalui dana corporate social responsibility atau CSR perusahaan negara tersebut.

Dengan adanya taman, ia meyakini lokasi akan menjadi semakin menarik terutama bagi wisatawan yang ingin berswafoto.

Sementara itu eks Komisaris Utama BRI, yang juga inisiator pembangunan taman Puncak Paku Kawasan Mandeh, Andrinof Chaniago menyebut pembangunan taman merupakan inisiatif dalam mengembangkan pariwisata Mandeh.

Kawasan Mandeh, kata dia memiliki potensi pariwisata besar apalagi setelah dibangunnya ruas jalan yang memudahkan akses wisatawan ke lokasi.

Menurutnya Puncak Paku merupakan salah satu spot terindah di Kawasan Mandeh dan memberikan daya tarik pengunjung terutama sebagai lokasi berswafoto.

“Meski dana yang dialokasikan untuk membangun taman tidak begitu besar tapi kami yakin akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan Mandeh kedepan,” sebutnya.

Pemimpin BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin yang juga hadir, menyebutkan Kawasan Mandeh dewasa ini menjelma sebagai salah satu destinasi unggulan di provinsi setempat.

“Mandeh menjadi destinasi favorit karena selain keindahan alamnya juga didukung oleh berbagai pembangunan sarana dan prasarana di lokasi,” ujarnya.(*)

The post BRI Bangun Taman di Puncak Paku KWBT Mandeh appeared first on Prokabar.

Demikian terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya pada saksi, Bastian, ketika sidang ke-14 kerusakkan mangrove yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (11/12).

Menurutnya, ia tau persis secara keseluruhan di mana pohon-pohon bakau itu tumbuh. Sebab, saksi merupakan penduduk asli di sekitar lokasi mangrove.

Dikatakan saksi, sebelum lahan itu dibeli terdakwa, olo dan jalan yang ada sangat sempit, sehingga sulit dilalui. Apalagi jika digunakan untuk menyadaikan (mengikat) perahu.

Namun, setelah lahan tersebut dibeli dan adanya perhatian terdakwa pada pengguna olo dan pengguna jalan olo, akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah dengan adanya bentuk perhatian pada pengguna Olo dan pengguna jalan olo terdakwa masyarakat sangat berterimakasih, “ujarnya.

Pada kesempatan itu Penasehat Hukum tersakwa, Vino Oktavia juga bertanya pada saksi ketika olo itu ada, bagaimana kondisi bakau di sekitar lokasi itu.

Saksi menjawab, bakau sangat sedikit yang tumbuh. Sedangkan bakau yang rusak itu memang telah rusak, jauh sebelum terdakwa membeli tanah di lokasi itu.

Sidang dipimpin hakim ketua Gustiarso. Sidang dimulai pada pukul 09.45 WIB dan selesai 11.35 WIB.

Sidang kembali dilanjutkan pada Kamis 19 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa,(min)

The post Sidang Wabup Pessel, Saksi: Tidak Ada Penebangan Mangrove Saat Penggalian Olo appeared first on Prokabar.

Batapa tidak, dari empat pelaku yang telah dilaporkan Bupati Hendrajoni, hanya kliennya saja yang diproses. Sementara, tiga nama lainnya tidak.

“Padahal, dari keempat terlapor itu, justru lahan milik Rusma Yul Anwar kerusakannya yang paling kecil,” ungkapnya pada wartawan melalui telponnya di Padang, Rabu (25/9).

Dalam eksepsi, dakwaam perkara hukum ini disebut-sebut berawal dari adanya laporan masyarakat sekitar. Namun, terdapat laporan lain yang diteken Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni tertanggal 27 April 2018.

Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu disampaikan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung.

Pada laporan tersebut, terdapat tiga nama lainnya yang tidak diproses secara hukum. Ketiganya antara lain dua orang mantan pejabat di Pessel dan seorang pengusaha, dengan luasan kerusakkan yang lebih parah.

“Itu belum lagi kerusakkan yang ditimbulkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat,” terangnya.

Akan tetapi, lanjutnya, hingga saat ini hanya Rusma Yul Anwar yang diproses hukum dan ditetapkan tersangka hingga terdakwa.

Sebab, publik bisa menilai, Rusma Yul Anwar selaku Wakil Bupati Pesisir Selatan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, berpotensi paling kuat menjadi penantang petahana Bupati Hendrajoni di Pilkada 2020.

Sementara, terlapor lainnya tidak ada yang berpotensi menjadi penantang petahana dalam Pilkada Pessel mendatang.

Padahal, diantara empat orang terlapor tersebut, belum termasuk Dinas PU Sumbar, mangrove di lahan milik Rusma Yul Anwar yang paling kecil kerusakannya.

Namun segala cara dilakukan agar klien kami diproses hukum, termasuk indikasi mark up luas mangrove rusak yang dituduhkan kepada beliau

“Buktinya, penyidik memalsukkan halaman dan pelataran dekat sungai yang dikeruk sebagai eks hutan mangrove,” tuturnya.

Untuk itu, Tim Penasehat Hukum meminta majelis hakim membatalkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan yang disampaikan tidak tersebut mencerminkan cara dugaan tindak pidana dilakukan. Kemudian, tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

Surat dakwaan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Setidaknya, mejelis hakim bisa menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima

PH juga mengatakan, perkara tersebut merupakan perkara pidana dengan pembuktian materil, bukan formil.

Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pasal yang dituduhkan, Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan telah jelas disebutkan, dilakukan secara langsung para saksi, bukan dilakukan secara langsung terdakwa.

Anehnya, Penuntut Umum sama sekali tidak menjadikan saksi sebagai terdakwa, atau turut sebagai yang melakukan atau membantu melakukan.

“Adalah mustahil seluruh rangkaian tindak pidana yang didakwakan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa seorang diri sebagai yang melakukannya (plegen),” tutupnya,(min)

The post Dugaan Kerusakkan Mangrove Mandeh Dinilai Tebang Pilih, Ini Penjelasan PH Wabup Pessel appeared first on Prokabar.

Dalam eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa itu kepada Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, tim penasihat hukum terdakwa menilai, dakwaan jaksa harus batal demi hukum.

Penasihat hukum terdakwa dari Kantor Hukum Sutomo, S.H dan Rekan, Sutomo mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dalam menerapkan pasal pidana pada kliennya Rusma Yul Anwar.

Dakwaan yang disampaikan tidak memperlihatkan cara dugaan tindak pidana dilakukan. Kemudian, tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

Dalam persidangan, Sutomo mengungkapkan sederet kejanggalan lain dalam dakwaannya.

“Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah kami sampaikan, maka kami selaku Penasihat Hukum memohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, untuk menerima keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya,” kata Sutomo dalam eksepsinya.

Lebih jauh disampaikannya, surat dakwaan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Setidaknya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan penuntut umum,” ujarnya.

Sutomo mengatakan, perkara tersebut merupakan perkara pidana dengan pembuktian materil, bukan formil. Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pasal yang dituduhkan, Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah jelas disebutkan, dilakukan secara langsung oleh para saksi dan bukan dilakukan secara langsung oleh terdakwa.

Anehnya, Penuntut Umum sama sekali tidak menjadikan saksi sebagai terdakwa, atau turut sebagai yang melakukan atau membantu melakukan.

Adalah mustahil seluruh rangkaian tindak pidana yang didakwakan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa seorang diri sebagai yang melakukannya (plegen).

Padahal Penuntut Umum sangat menyadari mengenai asas dan prinsip dalam pertanggungjawaban pidana, yang menyebutkan, siapa yang melakukan perbuatan, maka terhadap itulah yang dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum.

Akan tetapi Penuntut Umum alpa dalam memuat Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam uraian dakwaan a quo, jelas penasihat hukum lainnya, Vino Oktavia.

Menurutnya, jika penuntut umum memuat Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan perkara a quo, maka menjadi jelas siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika tidak, maka sangat nyata surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Sementara JPU Fadlul Azmi Cs, akan memberikan jawaban untuk eksepsi
terdakwa itu pada sidang berikutnya.

Diketahui, perkara berawal dari dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI, Pesisir Selatan pada 2016.

Dalam dakwaannya, terdakwa dikenakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 pada dakwaan kedua, tutupnya.(min)

The post Dugaan Pengrusakan Mangrove di Mandeh, Dakwaan Jaksa Batal Demi Hukum appeared first on Prokabar.

Dalam kunjungannya ke KWBT Mandeh, Mufidah Jusuf Kalla, didampingi Nevi Irwan Prayitno, dan Wartawati Nasrul Abit.

Rombongan Mufidah Jusuf Kalla, mengunjungi Mandeh menempuh jalan darat dari Padang via Sungai Pisang sambil menikmati indahnya pemandangan kawasan Mandeh.

Puncak Paku yang terkenal memiliki view indah untuk berswafoto menjadi tempat persinggahan pertama ibu negara Mufidah.

Dari Puncak Paku, perjalanan dilanjutkan ke Puncak Langgani. Pada titik ini rombongan kembali disuguhi keindahan pamandangan kawasan Mandeh.

Kunjungan Mufidah Jusuf Kalla, ke KWBT Mandeh berakhir di Puncak Mandeh.

Dalam kesempatan itu, Mufidah Jusuf Kalla, berpesan agar masyarakat dan pengunjung tetap menjaga ke asrian kawasan Mandeh.

Menurutnya, Kawasan Mandeh cukup bagus dan memiliki ke asrian serta indah alam yang tinggi.

Keasrian Mandeh akan semakin baik jika di sepanjang jalan ditanami dengan bunga-bungaan, sehingga kawasan ini terlihat semakin indah.

“Mudah-mudahan Mandeh di masa mendatang semakin baik lagi dan terkenal. “tutupnya.(min)

The post Kunjungi KWBT Mandeh, Ini Pesan Istri Wakil Presiden appeared first on Prokabar.

Informasi dihimpun prokabar.com Selasa (20/8), buaya yang melintas didaerah itu sekali lima tahun, karena buaya yang ada di Utara dan Selatan sedang dipanggil oleh sang raja di Mauro Sakai untuk berkumpul.

Selain di Carocok Painan, sekelompok buaya juga terlihat oleh pengunjung di peraiaran Muaro Bantiang, Nagari Pulau Karam, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Menurut cerita orang tua terdahulu, salah seorang tokoh masyarakat Muaro Banting, Pulau Karam, Irus (54) mengatakan, buaya itu sekali lima tahunnya melintas di perairan Pessel melalui jalur laut bukan Jalur sungai.

“Tujuannya, hendak ke Muaro Sakai, karena menurut cerita orang tua terdahulu buaya-buaya itu dipanggil oleh sang raja buaya yang berada di Muaro Sakai, karena, menurut ceritanya buaya yang banyak itu masih di Muaro Sakai, semua buaya yang ada di Pessel dipanggil untuk berkumpul benar atau tidak cerita itu tergantung kita yang menyikapinya, “ujarnya.

Menurut cerita orang tua dahulu,  sambungnya, buaya yang ada di Utara dan Selatan sedang dipanggil oleh sang raja buaya di Muaro Sakai.

Tujuannya buaya dipanggil oleh Sang Raja itu, untuk makan bersama di Mauro Sakai. Karena sang raja yang memanggil.

Selain meraka dilanggil, ungkap Irus, adanya tanda bencana akan tiba seperti badai dan gempa.

Ia menceritakan, buaya yang ada di Utara untuk sampai ke Muaro Sakai menghabiskan waktu satu bulan perjalanan, karena jarak tempuh sangat jauh.

“Kata orang tua saya dahulu buaya yang melintas ke Muaro Sakai itu dia istirahat disetiap Muaro (sungai) sepanjang pantai untuk membersihkan matanya, jadi buaya yang sedang dipanggil itu tidak lah jahat, “ujarnya.

Dikatakanya, setelah sampai di Muaro Sakai semua buaya kembali ke tempat asalnya masing-masing. (min)

The post Buaya Muncul di Objek Wisata Pessel, Ternyata Dipanggil Sang Raja, Begini Ceritanya appeared first on Prokabar.

Informasi dihimpun Prokabar.com ribuan ubur-ubur terdampar di beberapa bibir pantai di Kawasan Mandeh dan Sungai Pinang.

“Ribuan ubur-ubur yang terdampar itu sudah mati, dan belum tentu penyebabnya,,” ujar salah seorang warga Elfi Mahyuni (40) pada Prokabar.com.

Menurutnya, peristiwa ini sudah sering terjadi di kawasan Mandeh, namun kali ini paling banyak yang tewas.

“Ya, peristiwa ini sering terjadi, namun kali ini yang paling banyak,” ungkapnya.

Kendati demikian, tewasnya ubur-ubur itu belum ada dampaknya kepada pengunjung hendak berwisata

“Kalau untuk dampak sejauh ini belum ada, begitu juga dengan kunjungan wisatawan di kawasan mandeh, “ujarnya lagi.

Selaras diakatan, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Pinang, M Zein Dt Rajo Bangkeh mengatakan, memang benar ribuan ubur-ubur yang tewas.

“Benar, ribuan ubur-ubur tewas di bibir pantai daerah kita,” tutupnya. (min)

The post Ribuan Ubur-ubur Terdampar di Kawasan Mandeh appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini digelar di Kantor Camat Koto XI Tarusan dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, sejumlah pejabat daerah setempat, termasuk calon investor, kemarin.

Bupati Hendrajoni menjelaskan manfaat dan tujuan pembangunan KEK serta mekanisme pembebasan lahan dilakukan bersama calon investor.

Dengan adanya sosialisasi ini, dia berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan ditemukan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat.

“Saya yakin masyarakat Koto XI Tarusan juga berharap daerah semakin maju. Salah satu caranya adalah dengan membangun KEK,” sambungnya.

Ia menjelaskan pembebasan lahan di lokasi dibangunnya KEK akan dilakukan langsung investor dan prosesnya dilakukan secara transparan tanpa ada intervensi pemerintah.

“Berkumpul di sini merupakan bukti semuanya berlangsung secara transparan dan kegiatan ini sekaligus untuk mendapatkan kesepakatan khususnya pembangunan KEK,” imbuhnya. (*/mbb)

The post Pembangunan KEK Bukit Ameh KWBT Mandeh Disosialisasilan ke Masyarakat appeared first on Prokabar.

“Total panjang jalan ini sekitar 2,7 kilometer, dan sekitar satu kilometer sudah diaspal. Sisanya diaspal pada 2020,” kata Bupati Hendrajoni ketika meninjau lokasi.

Ia menambahkan tidak ada kendala dalam pelaksanaanya, kondisi terkini sudah tahap pengerasan namun karena terkendala anggaran akhirnya tidak kunjung dituntaskan.

Setidaknya, sambungnya dibutuhkan anggaran hingga Rp4 miliar untuk menuntaskan jalan tersebut.

“Dengan nanti selesainya jalan lingkar ini maka keindahan wisata bahari di sekitar objek wisata Pantai Carocok Painan lebih leluasa di eksplorasi oleh wisatawan,” sebutnya.

Selain itu, jalan tersebut juga akan digunakan untuk mengurai kemacetan saat kunjungan ke objek wisata Pantai Carocok Painan membludak terutama pada saat libur sekolah, akhir tahun dan libur lebaran.

Objek wisata Pantai Carocok Painan merupakan salah satu objek wisata andalan di Pesisir Selatan selain Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Jembatan Akar dan lainnya.

Berbagai wahana air bisa dijajal di sana mulai dari banana boat, speed boat. Selain itu juga tersedia jasa sewa peralatan menyelam sehingga wisatawan leluasa menikmati indahnya terumbu karang yang lengkap dengan ikan-ikan kecil yang berwarna cantik.

Berikutnya lokasi juga terhubung dengan Pulau Cingkuak, pulau ini unik karena terdapat puing-puing Benteng Portugis.

Pasir Pulau Cingkuak putih sehingga banyak wisatawan yang menghabiskan waktu bermain pasir di sana, sementara Benteng Portugis kerap dijadikan sebagai lokasi berswafoto atau berfoto bersama.(*/min)

The post Tahun 2020, Jalan Lingkar Mandeh Dituntaskan Pemkab Pessel appeared first on Prokabar.

“Sesuai informasi dari pejabat Kementerian Pariwisata bahwa peraturan pemerintah tentang KEK Bukit Ameh keluar pada 2020,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.

Hal itu, tambahnya disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Riski Ratman disela-sela rapat pembukaan penyusunan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh di Jakarta hari ini.

Ia mengungkapkan Dadang Riski bersama timnya mendapat tugas khusus dari Menteri Pariwisata untuk menyiapkan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh serta memberikan pendampingan dalam menyiapkan persyaratan lainnya.

Setidaknya terdapat 17 jenis persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum KEK Bukit Ameh diusulkan kepada Dewan Nasional KEK di Kementerian Koodinator Perekonomian.

Dari 17 syarat tersebut diantaranya, rencana induk pengembangan, dokumen analisis dampak lingkungan atau amdal, penyediaan lahan serta ketersedian infrastruktur pendukung.

“Satu per satu persyaratan tersebut akan dipenuhi baik oleh kami dari pemerintah kabupaten maupun campur tangan dari pemerintah provinsi hingga pusat,” sebutnya.

Ia mengaku tidak mudah memenuhi semua persyaratan namun dengan adanya kerja sama tim yang solid maka semuanya akan terwujud dan tuntas tepat waktu.

Sementara di Pesisir Selatan sendiri pihaknya mengaku sejak beberapa tahun terakhir telah mendorong agar seluruh instansi fokus dalam menyiapkan KEK Mandeh sesuai kewenangan.

Pada rapat pembukaan penyusunan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh tersebut, selain dirinya juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir Selatan, Muskamal, Kepala Dinas Perhubungan, Gunawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Era Sukma Munaf, Kepala Bagian Humas dan Protokoler setempat, Rinaldi dan lainnya.

Sementara dari Kementerian Pariwisata selain Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Riski Ratman juga hadir Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Henky HP Manurung, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Indra Ni Tua, serta Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Onny Yulfian.(*/min)

The post Tahun 2020, Kemenpar Targetkan KEK Mandeh Tuntas appeared first on Prokabar.