Kortim Pengawas PPDB, Syauqi Al Faruqi mengatakan salah satu SMPN yang dimoniting Ombudsman adalah SMP 1 Padang, monitoing dilakukan pada hari Jumat, (03/07). Hasilnya, sekolah melalui koperasi menjual baju khas sekolah dan atribut lainnya saat perdaftaran ulang.

“Ada kesan bahwa, pembelian baju khas sekolah dan atribut itu terkait atau menjadi persyaratan mendaftar ulang. Padahal, secara ketentuan, termasuk pengumuman resmi pendaftaran ulang di SMP 1 Padang, tidak ada persyaratan membeli baju atau atribut saat mendaftar ulang.” ungkapnya Sabtu (4/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah layanan pendaftaran ulang selesai dilakukan, masyarakat masyarakat diarahkan ke Koperasi. Disana, telah tersedia pengumuman “Dartar Rincian Harga Seragam Identitas Sekolah” sebesar Rp. 960.000,-.

Ada enam item, diantaranya baju olah raga, baju batik, baju muslim, baju kurung basiba, atribut dan jilbab. Sayangnya, tidak ada rincian biaya masing-masing item itu.

Tak ada informasi, bahwa pembelian baju dan perlengkapan sekolah itu dapat dilakukan pada waktu yang lain, atau tidak terikat dan terkait dengan PPDB.

“Kami khawatir, orang tua yang belum punya akan memaksakan diri untuk menyediakan uang, pinjam sana-sini, gadai emas atau barang, karena khawatir pembelian baju terkait dengan pendaftaran dan dapat menyebabkan mereka gagal mendaftar. Padahal, proses belajar mengajar masih lama.” sambungnya.

Hal ini tidak sesuai dengan, surat Dinas Pendidikan Kota Padang, tertanggal 17 Juni 2020, yang pada intinya melarang adanya pengutan dalam jenis apapun, termasuk pengadaan baju dan seragam.

Dalam surat itu ditegaskan, pakaian atribut khas sekolah dapat dibagikan pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai.

“Sekaligus hemat kami, hal ini menyalahi Pasal 31 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 PPDB, dimana ditegaskan pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya. Untuk SMPN 1 Padang sendiri, kami telah tegur. Kami minta dihentikan dan ditambahkan pengumuman “pakaian Atribut khas sekolah dapat dibeli pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai”, tidak harus sekarang. Kepala SMPN 1 Padang, Pak Hakim telah penuhi itu, telah buat pengumuman.”

“Hanya saja, kami khawatir, kalau ini terjadi secara masif di seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Karena itu, Kami sarankan Dinas Pendidikan untuk ikut menertibkan permasalahan ini.” tutupnya. (rel)

The post Ini Sikap Ombudsman Terkait Masih Adanya Penjualan Seragam dan Atribut saat Daftar Ulang Sekolah appeared first on Prokabar.

“Hasil-hasil pemeriksaan Irjen, dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).

Mendagri menegaskan pemda yang melakukan kesalahan administrasi, baik menimbulkan kerugian negara, ataupun tidak, akan diganjar sanksi administratif.

Mereka diberi waktu memperbaiki kesalahan itu selama sepuluh hari kerja sebelum dijatuhi sanksi.

Tito juga memerintahkan jajaran pemda untuk mengedepankan hasil, dibanding proses dalam perencanaan pembangunan daerah. “Periksa seluruh perda dan peraturan kepala daerah yang hambat investasi di daerah,” ungkapnya.

Dia mengklaim tidak akan memberi ruang bagi aparatur pemda yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya, mempersulit perijinan, dan menghambat investasi.

“Kami imbau agar rekan-rekan aparatur Pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahaan dalam negeri ini, untuk segera menyesuaikan dan mengubah kultur budaya feodal penguasa, menjadi budaya melayani masyarakat,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Mendagri Tindak Tegas Oknum Pemda Salah Administrasi appeared first on Prokabar.