Hal itu diutarakan Menko Polhukam, Mahfud M.D dalam kegiatan Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini diikuti Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul bersama Forkopimda, ketua KPU, ketua Bawaslu, asisten II Setdako, serta Kaban BPBD Kesbangpol di ruangan VIP Balaikota, Senin (14/12).

Mahfud menyebutkan, Pilkada di tengah-tengah pandemi kali ini, partisipasi masyarakat masih  tinggi. Yaitu mencapai 75,83 persen.

“Jika dibanding dengan pilkada serentak tahun 2015 partisipasi masyarakat 69,02 persen dan diprediksi turun 50 persen. Tetapi pada Pilkada 2020 naik ke angka 73,83 persen,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU RI, Arif Budiman menyampaikan kondisi saat pemilihan dan setiap masyarakat yang ikut memilih semuanya mematuhi protokol Covid-19.

Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam acara ini memaparkan semua pelanggaran dan temuan pihaknya yang terjadi saat Pilkada dan bagaimana hasil penghitungan suara hingga saat ini. (vina)

The post Tak Ada Cluster Covid-19 Saat Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

“Ini saya mengundang 9 orang pilihan Presiden untuk menyeleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Nanti sekitar tanggal 20 bulan Mei, Kompolnas yang ada sekarang ini akan berakhir dan sesuai dengan undang-undang harus dilakukan seleksi kepada anggota-anggotanya yang bukan ex-officio,” ujar Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD, usai bertemu dengan Pansel Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1).

Adapun 9 nama anggota Pansel Kompolnas yaitu Suparman Marzuki sebagai Ketua merangkap anggota, Komjen Pol. Moechgiyarto sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Maria Margaretha Hartiningsih sebagai Sekretaris merangkap anggota, serta anggota lainnya yakni Irjen Pol. Carlo Brix Tewu, Prof. Eddy O.S. Hiariej, Prof. Muhammad Mustofa, Prof. Khasan Effendy, Irjen Pol. (Purn) Ronny Lihawa, dan Irjen Pol. (Purn) Ansyaad Mbai.

“Mulai hari ini langsung bekerja karena waktunya sangat pendek. Menurut peraturan 3 bulan sebelum habis masa jabatannya, nama-nama baru itu sudah disampaikan ke Presiden, ujar Menko Polhukam.

Jadi, sambung Menko Polhukam, kira-kira panitia ini akan bekerja 1 bulan lebih 1 hari atau 2 hari.

“Seleksinya pasti akan dilakukan secara terbuka,” pungkas Menko Polhukam. (*)

The post Ini Dia Sembilan Nama Pansel Kompolnas appeared first on Prokabar.

“Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan. Tidak dijelaskan bahwa itu apakah Pemerintah Indonesia, apakah Pemerintah Arab, itu tidak ada,” ungkapnya dilansir Jumat (15/11).

Selain itu, disampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti pasti adanya pencekalan terhadap Rizieq Shihab.

“Bukan (bukti). Kamu kalau dikasih surat begitu bagimana cara buktikannya? Coba beri tahu saya, saya laksanakan kalau kamu tahu caranya, kalau kamu menganggap itu bukti,” tutur Menko Polhukam.

Sebelumnya, Menko Polhukam juga menjelaskan kalau menurut hukum di Indonesia, batas pencekalan terhadap seseorang adalah maksimal 6 bulan. Namun, Rizieq Shihab sendiri mengaku telah dicekal selama 1,5 tahun.

“Menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal 6 bulan, dia ngakunya 1,5 tahun, berarti tidak masalah dengan Indonesia dia,” tegasnya. (*/hdp)

The post Menko Polhukam Bantah Surat Pencekalan HRS dari Pemerintah Indonesia appeared first on Prokabar.

“Radikalisme itu ya radikalisme, yaitu suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan-aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini dan berkonstitusi seperti ini salah. Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu adalah radikal,” kata Mahfud MD dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore.

Menko Polhukam meyakini, bahwa umat Islam di Indonesia itu hampir seluruhnya menolak radikalisme. Oleh sebab itu salah kalau mengatakan orang Islam itu didiskriminasi dengan tujuan, dengan tuduhan radikal.

“Tidak pernah di pemerintah itu mengatakan orang Islam radikal. Tetapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak,” tegah Mahfud seraya menambahkan, bahwa kebetulan ada yang Islam karena radikalnya, bukan karena Islamnya.

Oleh sebab itu, lanjut Menko Polhukam, salah kalau ada orang mengatakan umat Islam tersinggung karena setiap gerakan Islam dipojokkan, dituduh radikal. “Ndak, dauroh umat Islam ndak tersinggung karena umat Islam nggak dituduh radikal. Siapa yang menuduh umat Islam radikal kan tidak ada,” ujarnya.

Ia menunjuk contoh Nahdlatul Ulama (NU)  misalnya itu bangga tidak radikal, Muhammadiyah tidak radikal. Tapi diingatkan kelompok-kelompok kecil yang memang fakta ada. Namun Menko Polhukam mengingatkan, itu bukan soal Islamnya atau tidak islamnya. Siapapun itu kan ditindak.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada orang yang lalu men-simplikasi persoalan, itu kok Islam semua yang ditindak. “Ndak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak, bukan hanya orang Islam,” ujar Mahfud seraya meminta agar  jangan di dramatisir, seakan panas gerakan deradikalisasi, seakan-akan memerangi kelompok tertentu. (*/hdp)

The post Menko Polhukam: Tidak Ada Yang Tuduh Umat Islam Radikal appeared first on Prokabar.

Para tokoh tersebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Pendiri Gojek Nadiem Makarim, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, mantan CEO NetTV Wishnutama, mantan TKN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketum Golkar Airlangga Hartarto,  Nico Harjanto, Pratikno,  Fadjroel Rachman,  Prabowo Subianto, dan Edhy Prabowo.

Kuat dugaan sebagian besar  tokoh ini  kandidat untuk mengisi posisi-posisi pimpinan instansi negara atau kementerian pada kabinet Kerja Jilid II.

Namun, belum ada kepastian yang diberikan oleh presiden kepada masing-masing kandidat terkait pos lembaga negara mana yang diisi. “Belum ditunjuk secara resmi oleh Pak Presiden posisi apa yang ditempati,” kata Airlangga Hartato salah satu kandidat menteri.

Presiden Joko Widodo mengatakan  mengenalkan sosok menteri yang akan dipilih untuk membantunya dalam lima tahun ke depan pada sehari pasca pelantikan. Paling lama akan diumumkan pada Rabu (23/10) terkait komposisi menteri yang akan masuk dalam kabinet Kerja Jilid II.

“Besok Senin pagi akan diumumkan para menteri sampai sore,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung MPR,DPR, dan DPD RI, Minggu (20/10).

Diketahui, Rapat sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi melantik Joko Widodo dan Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, karena mendapatkan suara rakyat paling banyak pada pemilihan umum (Pemilu) Presiden yang diselenggarakan pada Bulan April 2019.

Rapat sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan kedua pemimpin negara terpilih tersebut dilakukan pada sekitar pukul 15.30 WIB dengan dimulai pertama dengan pembacaan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui Pemilu Presiden tahun 2019. (*/hdp)

The post Ini 12 Tokoh yang Hadir Memenuhi Undangan Presiden Terkait Kabinet appeared first on Prokabar.

“Rabu saya kembali lagi jam 07.00 untuk diperkenalkan, jam 09.00 penyerahan SK, sesudah itu pelantikan,” ujarnya usai keluar dari istana, Senin (21/10).

Mahfud mengakui, dirinya diminta Jokowi untuk membantu pemerintahan menjadi menteri. Namun belum jelas, posisi menteri apa yang akan ditempati Mahfud.

Namun dari diskusi yang berlangsung, Mahfud menyebut Jokowi banyak membicarakan mengenai penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan juga radikalisme.

Namun demikian, ketika ditanyakan kesiapan, Mahfud menjawab tegas. “Saya nyatakan siap untuk negara,” kata pakar hukum tata negara tersebut.

Sebelumnya, Jokowi telah memastikan akan memperkenalkan lebih dulu menteri-menteri yang akan membantunya pada periode 2019-2024 pada Senin (21/10). (*/hdp)

The post Usai Bertemu Presiden, Ini Penjelasan Mahfud MD appeared first on Prokabar.

Salah satunya adalah Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tampak hadir ke istana. Menggunakan kemeja putih berlengan panjang,

“Saya dipanggil. Tapi saya enggak tahu mau ngapain,” kata Mahfud yang juga merupakan anggota dewan BPIP.

Tak lama berselang, giliran Bos Gojek, Nadiem Makarim tampak hadir memenuhi panggilan presiden. Nadiem tiba pukul 10.15 WIB mengenakan kemeja putih panjang dan langsung mengendai mobil golf (golf car).

Berdasarkan informasi yang beredar, Nadiem Makarim akan menempati posisi Menteri Ekonomi Digital.

“Saya dipanggil ke Presiden,” ujar Nadiem singkat waktu ditanya alasan hadir di Istana Presiden.

Staf istana pun pagi ini sudah tampak membawa masuk kemeja putih khas Kabinet Jokowi, meski belum diketahui untuk apa kemeja tersebut. (*/hdp)

The post Bos Gojek dan Mantan Ketua MK Sambangi Istana appeared first on Prokabar.