“Berdasarkan nota LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2022 yang serahkan tanggal 10 Maret 2023 lalu, DPRD Tanah Datar melaksanakan pembahasan dengan mitra dan turun langsung ke masyarakat, dan pada hari ini disampaikan 22 rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tanah Datar Tahun 2022,” kata ketua DPRD Tanah Datar, Roni Mulyadi Dt.Bungsu.

Rekomendasi DPRD yang disampaikan Wakil Ketua Saidani dikatakan jika merupakan laporan hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar atas LKPj yang disampaikan.

Adapun rekomendasi berdasarkan LKPj Bupati itu seperti pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kegiatan pembangunan di Nagari agar hasil kegiatan tersebut mencapai hasil maksimal.

Selanjutnya, dengan telah ditetapkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Kabupaten Tanah Datar sebagai Pusat sejarah lahirnya Minangkabau yang dikenal dengan Pusek Jalo Pumpunan Ikan, maka pemerintah daerah diminta membentuk panitia masyarakat hukum adat sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 3 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut dikatakan Saidani, dalam melaksanakan beberapa program unggulan daerah oleh OPD yang terkait aga untuk lebih maksimal dan profesional. Hal ini bertujuan masyarakat benar-benar merasakan progul itu sendiri.

Seterusnya sampai Saidani, Rekomendasi yang tak kalah pentingnya adalah dalam LKPj tahun 2022, setelah dilakukan evaluasi dan investigasi di lapangan, dalam melaksakan program dilapangan OPD terkait untuk lebih intens lagi berkomunikasi dengan masyarakat.

Diakhir rekomendasi DPRD, Saidani juga sampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih pemerintah kabupaten Tanah Datar mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat.

Sementara itu, melalui sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Richi Aprian menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

“Keberhasilan yang kita capai, merupakan hasil kerjasama kita semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan, kami selaku pimpinan daerah tiada henti-hentinya mengimbau kepada seluruh OPD untuk senantiasa meningkatkan kinerja dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Tanah Datar.

Diakhir Rapat Paripurna, Ketua DPRD, H Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi para Wakil dan Sekwan secara resmi menyerahkan naskah Rekomendasi DPRD kepada wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Berikan 22 Rekomendasi terhadap LKPj Bupati Tahun 2022 appeared first on Prokabar.

Dikatakan Eka, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp127.561.705.911,00 terealisasi sebesar Rp144.522.245.749,31 atau 113,30%.

Untuk Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178,00 dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258,00 atau 97,14%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000,00 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000,00 atau 92,94%.

Sedangkan, untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar 1.288.136.563.234,00 terealisasi sebesar Rp1.186.934.494.819.,00 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Eka Putra juga menyampaikan dari realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sementara untuk perubahan anggaran kata Eka Putra, dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra juga sampaikan beberapa prestasi daerah yang diraih selama tahun 2022 diantaranya Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori mayda, nominasi ADWI, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya. (eym)

The post LKPj Tahun 2022, Realisasi PAD Tanah Datar Melebihi Target appeared first on Prokabar.