Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secapatnya menyelesaikan permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten, melakukan evaluasi kinerja terhadap beberapa OPD terkhusus Dinas Pendidikan melalui kebijakan dan instruksi mengakibatkan terpengaruhnya proses pendidikan di Tanah Datar.

Saidani sampaikan, Pemda agar meningkatkan pengawasan dan antisipasi bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar, kegiatan pembanguan infrastruktur jalan-jalan untuk dapat melakukan terobosan guna peningkatan kelancaran akses ke Tanah Datar.

Sementara Bupati Eka Putra mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat.

“Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ungkap bupati.

Lebih lanjut Bupati katakan, selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau jajarannya untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan dengan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Eka Putra juga sampaikan pada tahun ini pemerintah kabupaten Tanah Datar memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari BPK RI, Peringkat II Kategori Kabupaten atas Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten, yang realisasi pendapatannya tertinggi ada triwulan 1 (Satu) Pada Tahun 2022.

Di akhir sambutan Bupati sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan secara moril maupun materil kepada pemerintahan di Tanah Datar. (eym)

The post LKPJ Tahun 2021, ini Rekomendasi DPRD Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Bupati Eka Putra pada penyampaian nota penjelasan bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021, perkembangan keuangan daerah dan hasil program pembangunan serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di gedung DPRD, Selasa (29/3).

Perkembangan keuangan tahun 2021 dan hasil program pembangunan disebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.113.609.995.994,00 dengan realisasi Rp.121.384.958.232,34 atau 106,84%. Lain lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp.52.669.481.067,00 terealisasi sebesar Rp.52.289.919.798,00 atau 99,28%.

Sementara untuk realisasi belanja di anggarkan sebesar Rp.1.332.019.634.617,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.207.768.549.612,00 atau 90,67%.

Seterusnya, disampaikan, laju pertumbuhan ekonomi Tanah Datar tahun 2021 dilakukan penyesuaian karena pandemi covid 19 dari target 6,03 persen diperkirakan 1,44 persen sesuai target RPJMD. Sedangkan, untuk indikator makro ekonomi pengguguran 4,68%, tingkat kemiskinan 4,44% dan indek pembangunan manusia 73,03%.

Kata Bupati Eka, pihaknya juga berhasil meraih 24 penghargaan dan prestasi utama dari berbagai bidang baik tingkat propinsi maupun nasional. Prestasi itu diperoleh berkat kerjasama semua jajaran dan instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta DPRD Tanah Datar, dengan demikian Eka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam meraih prestasi tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak telah mendukung terwujudnya pembangunan secara moril maupun materil kepada pemerintahan di Tanah Datar Luhak Nan Tuo,” tutur Eka.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu menjelaskan, penyampaian nota LKPj Bupati ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Pasal 69 ayat 1 menyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPj kepada DPRD.

Sesuai penyampaian nota LKPj Bupati, pembahasan dan perumusan dimulai 31 Maret sampai 29 April 2022 mendatang dengan menyesuaikan jadwal dan kegiatan yang telah disepakati dengan realisasi bakal dibahas Pansus DPRD dan dilanjutkan dengan sidang. (eym)

The post LKPj 2021, Begini Penjelasan Bupati Tanah Datar appeared first on Prokabar.