Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. “Alhamdulillah, penghargaan dari KLHK ini merupakan bukti nyata bahwa PT Semen Padang selalu berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan juga menahan laju peningkatan emisi gas rumah kaca di Sumatera Barat,” ujar Indrieffouny yang didampingi oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, kepada Indrieffouny Indra pada acara puncak Festival LIKE dengan tema “10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas” yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center Hall B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mendukung peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta menahan laju peningkatan emisi gas rumah kaca. Dukungan ini melibatkan partisipasi aktif perusahaan dalam Program Kampung Iklim di sejumlah daerah di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok.

Upaya PT Semen Padang dalam mendukung ProKlim dimulai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Kesepakatan ini menekankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menjadi landasan bagi berbagai program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

Pada tahun 2022, PT Semen Padang mendukung ProKlim di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan, mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Wetland untuk pemulihan Danau Maninjau di Agam, serta juga mendukung program Kampung Iklim dan Ecobrick di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar.

Kemudian, di tahun 2023, PT Semen Padang kembali mendukung Kampung Iklim di KBA Tabek, Jorong Tabek Nagari Talang Baungo, Kabupaten Solok; Kelompok Tani Elok Basamo Saiyo, Jorong Jirek, Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar; dan KWT Kenanga, Nagari Guguak, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, dan di Kota Padang; Kelompok Budidaya ikan Lubuk Tampuruang Indah di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.

“Semua anggaran yang telah dikucurkan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang. Rencananya di tahun 2024 ini, kami juga mendukung pengembangan sejumlah kampung iklim di Sumatera Barat,” pungkas Indrieffouny yang didampingi Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen PT Semen Padang dalam menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim telah diakui di tingkat nasional. PT Semen Padang akan terus melanjutkan upaya-upaya inovatif dan kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Raih Penghargaan KLHK  appeared first on Prokabar.

Kegiatan dilakukan selama 3 hari, bertempat di Hotel Kyriad dengan peserta kurang lebih 40 orang.

Selama kegiatan peserta mendapatkan materi pengelolaan kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Padang, Eri Sendjaya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pelaku usaha yang juga merupakan pengelola destinasi wisata dalam melaksanakan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelola sampah.

Baca Juga : Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Dinas Pariwisata Sumbar Launching 50 Desa Agro Wisata

”Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini adalah pengelola destinasi wisata mengetahui dan memahami pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah sesuai standar dan dapat melakukan evaluasi terhadap upaya pelaksanaan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah yang dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata itu menjadi tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah sampah di destinasi wisata.

”Dalam kesempatan ini kami mengajak dan mengimbau agar kebersihan lingkungan di destinasi wisata harus dijaga dan ditangani dengan serius karena merupakan tanggung jawab kita semua termasuk pengelola, pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Ia menerangkan upaya ini penting dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

“Serta terwujudnya Sapta Pesona meliputi aman, tertib, indah, bersih, indah, ramah tamah dan kenangan dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dari sektor pariwisata,” jelasnya.

Dengan pelatihan kebersihan lingkungan ini Eri mengharapkan dukungan dan peran serta dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wisata. (pk)

The post Pelaku Usaha di Pantai Air Manis Ikuti Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah appeared first on Prokabar.

Kali ini, Sabtu (15/10), aplikasi Nabuang Sarok itu disosialisasi kepada puluhan nelayan di kawasan Purus, Kota Padang.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati mengatakan, sosialisasi digelar di Sekretariat KUB Saiyo Sakato, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat. Sosialisasi Nabuang Sarok disampaikan Kepala Unit Health, Safety, and Environment (HSE) PT Semen Padang, Musytaqim Nasra.

Sosialisasi juga dihadiri Kepala Perlabuhan Perikanan Samudera Bungus, Widodo, Kepala Balai Pengolahan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Rahmat Irfansyah, dan Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Padang, Rusdal Fantri.

“Selain itu, juga hadir perwakilan Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir, Loka Kawasan Konservasi Perainan Nasional Pekanbaru Satker Taman Wisata Perairan PIEH, serta Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Padang,” kata Anita.

Baca Juga : Semen Padang Latih Tukang di Pasbar Gunakan Sepablock

Kepala Unit HSE PT Semen Padang, Musytaqim Nasra dalam sosialisasi tersebut mengatakan, Nabuang Sarok merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang diluncurkan pada puncak HUT ke-64 Pengambilalihan Semen Padang dari Belanda yang diperingati setiap 5 Juli.

Aplikasi Nabuang Sarok ini sengaja diluncurkan PT Semen Padang, untuk membantu pemerintah daerah dalam menekan timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bahkan di Kota Padang, jumlah sampah yang dibawa ke TPA Air Dingin setiap harinya mencapai 400 ton.

“Aplikasi Nabuang Sarok ini merupakan upaya kami untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dan, sampah yang disetor ke Nabuang Sarok akan kami musnahkan di kiln pabrik, sekaligus menjadi bahan bakar alternatif sebagai subsitusi bahan bakar fosil,” kata Musytaqim.

Baca Juga : Percepat Pembangunan Daerah, PT Semen Padang MoU dengan 11 Bupati di Sumbar

Aplikasi Nabuang Sarok ini, kata Musytaqim melanjutkan, tidak hanya dapat menekan jumlah timbunan sampah, tapi juga memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat yang menyetorkan sampahnya di Nabuang Sarok.

Namun begitu, tidak semua sampah yang bisa disetor di Nabuang Sarok.

Sampah yang bisa disetor adalah sampah kertas, daun, ranting, tekstil, plastik dan minyak jelantah.

Masing-masing sampah yang ditabung ke aplikasi Nabuang Sarok nantinya dikonversi menjadi poin.

Untuk sampah kertas, daun dan ranting, masing-masing diberikan 3 poin/kg. Kemudian sampah tekstil 4 poin/kg, plastik 5 poin/kg, dan minyak jelantah 6 poin/liter.

“Poin yang didapat nantinya bisa ditukar dengan item reward yang tersedia di aplikasi,” katanya.

Kepala Perlabuhan Perikanan Samudera Bungus, Widodo, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mengajak para nelayan untuk memilah sampah melalui aplikasi Nabuang Sarok.

Dan Ia berharap para nelayan dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.

“Reward-nya kan ada dari PT Semen Padang. Dan tentunya ini peluang juga untuk menambah pendapatan para nelayan. Saya harap, para nelayan dapat berpartisipasi di aplikasi Nabuang Sarok ini. Kalau ada sampah yang tersangkut jaring nelayan, kumpulkan dan setor ke aplikasi Nabuang sarok,” katanya.

Sosialisasi aplikasi Nabuang Sarok ini digelar, sebutnya, merupakan bagian dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan Sosialisasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Ikan.

Dan kegiatan ini, diikuti semua KUB di sepanjang Pantai Purus.

Di antaranya, KUB Ombak Baguluang, KUB Muaro Purus, KUB Ujung Muaro Lasak, KUB Purus Mandiri, KUB Benpur Saiyo, KUB Warga Nelayan Ombak Purus, KUB Berok Sepakat, KUB Udang Kelong, KUB Saiyo Sakato Mandiri, dan KUB Kelompok Nelayan Kasiak Angek Purus (KNKAP).

“Jadi, sosialisasi Nabuang Sarok ini merupakan sebuah kegiatan yang disingkronkan dengan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan Sosialisasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Ikan. Kami bersama PT Semen Padang bersinergi menggelar kegiatan ini, dengan harapan dapat menekan jumlah sampah, termasuk di pantai dan laut,” ujarnya. (*/eym)

The post Semen Padang Ajak Nelayan Berpartisipasi di Aplikasi Nabuang Sarok  appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Pessel, Beriskhan mengaku, bakal menidaklanjuti keluhan warga terkait adanya dampak galian C yang ilegal.

Karena menurutnya, sejauh ini belum satupun pengusaha tambang tanah urug yang melaporkan rekomendasi aktivitasnya ke kantor perizinan dan perizinan mengaku belum menerima tembusan izinnya.

“Izinnya benar dari pusat. Tapi, adanya tembusan ke kami. Tapi sejauh ini kami belum ada menerima rekemendasi itu,” ungkapnya.

Ia mengaku, terkait adanya keluhan warga soal aktivitas tambang tanah urug meresahkan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lapangan.

Ia menegasakan, meski kewenagan izin berada pada pemerintah pusat, namun kewenangan pelaksanaan pengawasan merupakan tugas Kabupaten.

“Renacana kami akan menurunkan tim untuk mengecek nanti. Karena pelaksanaan pegawasan kita,” jelasnya.

Lanjutnya, jika terbukti adanya pelanggaran, maka pihaknya tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi penindakan.

“Dan penindakan itu kewenangan penegak Perda (Pol PP) dan instansi terkait,” ulasnya. (min)

The post Diduga Ilegal, Dinas Perizinan Pessel Bakal Tindak Galian C Rusak Lingkungan appeared first on Prokabar.

Arif Restu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Agam mengatakan, pemilik ternak itu bernama Tando. Mengaku ternaknya mati karena diduga meminum air kali sisa limbah tambak udang.

“Tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap hewan ternak yang mati tergeletak di areal kebun. Namun kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian kerbau milik warga itu,” ungkapnya.

Arif Restu menambahkan, kita butuh sampel yang dibutuhkan dari daging ternak yang mati. Akan tetapi pada saat itu tidak bisa diambil sampelnya, karena kondisi bangkai kerbau itu sudah membusuk.

Untuk kebutuhan pemeriksaan, Tim hanya beralih kepada sampel air kali di tempat hewan ternak itu terdampak diduga keracunan. Dan Tim ini melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.

Keracunan ini diduga berasal dari pembuangan limbah tambak udang di kawasan itu.

“Sampel air kali itu akan diperiksa ke labor, dan kita tunggu hasilnya dan akan bisa kita lihat nanti,” terangnya. (rud)

The post Ternak Sapi Warga Mati Diduga Keracunan Air Pembuangan Limbah appeared first on Prokabar.

“Perluasan area gudang di halaman Bank Sampah Panca Daya kami targetkan tuntas dalam bulan ini,” sebut Mina Dewi Sukmawati.

“Ini untuk menampung sampah terpilah yang datang dari unit-unit Bank Sampah Panca Daya. Saat ini, sudah terdapat 11 unit Bank Sampah Panca Daya di Kecamatan Kuranji,” tambahnya.

Setiap Nasabah yang juga anggota Bank Panca Daya sebelumnya juga telah diberikan edukasi, untuk memilah sampah, sebelum diantarkan ke Bank Sampah. Baik Bank Sampah Panca Daya Induk di halaman belakang Kantor Camat Kuranji, atau pun Unit-unit atau cabang-cabang Bank Sampah Panca Daya, yang berjumlah sebelas cabang di seluruh Kecamatan Kuranji, terus melakukan edukasi dari pintu ke pintu, agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilah sampah sejak di rumah tangga.

Sekretaris Kecamatan Kuranji Nasdwi Yelli, meyakini, langkah pemilahan sampah dari rumah tangga merupakan cara efektif menanggulangi sampah di Kota Padang, dimana tak kurang 700 ton sampah per hari dihasilkan dari rumah tangga dan lainnya di Kota Padang.

“Semoga nantinya, dengan adanya kendaraan operasional, pengurus dan anggota atau nasabah Bank Panca Daya semakin termotivasi menyelamatkan lingkungan, melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga,” sebut Nasdwi Yelli.

Memasang Perangkap Sampah di 16 Titik Sekota Padang

Kegiatan Bank Sampah Panca Daya lainnya yang juga telah dan masih terus berlangsung adalah membuat perangkap sampah, bekerjasama dengan Pangea Movement, sebuah NGO yang hadir di 120 negara, demi membantu masyarakat agar dapat menekan potensi sampah sungai.

Tak kurang enam belas titik dilakukan pemasangan perangkap sampah ini, dan telah sebelas titik yang terlaksana. Pemasangan dilakukan oleh relawan Bank Sampah Panca Daya berkolaborasi dengan relawan Pangea Movement.

Di Kecamatan Kuranji Perangkap sampah telah dipasang di kelurahan kuranji, kelurahan sungai sapih dan juga kelurahan Anduriang. (Adh)

The post Ini Rencana Bank Sampah Panca Daya Kedepannya  appeared first on Prokabar.

Presiden juga meminta agar dana yang tersedia diintensifkan untuk mempercepat ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah medis di seluruh daerah di Tanah Air, seiring dengan terus meningkatnya jumlah limbah medis COVID-19.

Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam keterangan persnya dilansir Prokabar, Kamis (29/7)

“Rp1,3 triliun kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise untuk membuat sarana-sarana terutama insinerator dan sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Pak Menko dengan Kepala BRIN dan KLHK dan semua kementerian yang terlibat,” ujarnya.

Menteri LHK menyampaikan, Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan perhatian terhadap pengelolaan limbah medis ini.

“Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan [pengelolaan limbah medis] ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada tapi di sisi lain juga Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini, dan nanti akan dikoordinasikan,” ujarnya.

Diungkapkan Siti, berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK jumlah limbah medis COVID-19 sampai dengan tanggal 27 Juli mencapai 18.460 ton, yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi COVID-19 dan vaksinasi-COVID-19.

Limbah tersebut antara lain infus bekas, masker, vial vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, alat pelindung diri (APD), pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alcohol swab.

Data mengenai jumlah limbah B3 medis COVID-19 ini dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun Siti memperkirakan data yang diterima tersebut belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK  akan terus melengkapinya.

“Kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari,” imbuhnya.

Lebih jauh Menteri LHK mengungkapkan, limbah medis B3 selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Di Jawa Barat limbah B3 medis meningkat dari 74,03 ton pada 9 Maret menjadi 836,975 ton pada 27 Juli 2021. Di Jawa Tengah, dari 122,82 ton meningkat menjadi 502,401 ton.

Di Jawa Timur, dari 509,16 ton menjadi 629,497 ton. Di Banten, dari 228,06 ton menjadi 591,79 ton. Sementara di DKI Jakarta, dari 7.496,56 ton menjadi 10.939,053 ton.

“Pemerintah daerah jangan lengah soal limbah medis ini. Ikuti perkembangan di lapangannya, sarana-sarananya,” tegas Menteri LHK.

Ditambahkan Siti, dari dana Rp1,3 triliun yang diproyeksikan, sekitar Rp600 miliar merupakan dana yang dialokasikan untuk transfer kepada daerah.

Menteri LHK juga memaparkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada pemda pada bulan Maret lalu yang menegaskan bahwa limbah medis COVID-19 tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Itu kalau kalau dibuang ke TPA berarti bisa kena sanksi. Oleh karena itu, kami minta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan menaati soal ini,” tegasnya. (rel)

The post Rp 1,3 Triliun Disiapkan Pemerintah Untuk Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis Covid appeared first on Prokabar.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pengelolaan limbah medis tersebut dilakukan secara intensif dan sistematis. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Medis COVID-19, melalui konferensi video, Rabu (28/07)

“Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga, atau paralel sampai kepada tempat penanganannya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam keterangan persnya.

Berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK jumlah limbah medis COVID-19 sampai dengan tanggal 27 Juli mencapai 18.460 ton, yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi COVID-19 dan vaksinasi-COVID-19.

“Limbah medis itu seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alkohol pembersih swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun, berbahaya,” ujarnya.

Data mengenai jumlah limbah B3 medis COVID-19 ini dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun Siti memperkiraan data yang diterima tersebut belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK  akan terus melengkapinya.

“Kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari,” imbuhnya.

Lebih jauh Siti memaparkan, kapasitas pengolah limbah B3 medis saat ini mencapai 493 ton per hari.

Namun diakuinya, meskipun kapasitas pengolah limbah B3 lebih besar dibandingkan limbah yang dikelola namun penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi, arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan,” ujarnya.

Terkait pengelolaan limbah medis ini, Menteri LHK menambahkan, pihaknya telah memberikan relaksasi kepada fasyankes untuk dapat mengoperasikan insinerator yang belum berizin.

“Sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat juga relaksasinya bawa insinerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK,” terangnya.

Lebih jauh Menteri LHK menyampaikan, untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah medis di seluruh daerah di Tanah Air, Presiden Jokowi juga meminta agar diberikan dukungan fasilitas dan anggaran baik yang berasal dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya.

“Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada tapi di sisi lain juga Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini, dan nanti akan dikoordinasikan,” tandasnya.  (*)

The post Rapat Terbatas Pengolahan Limbah Medis Covid, Ini Hasilnya appeared first on Prokabar.

Melihat kondisi Danau Maninjau dan bertemu langsung Bupati Agam bersama Forkopomda beserta jajaran.

“Modelnya seperti apa, dari kami Kementerian Kelautan dan Perikanan, peralihan bagaimana rakyat petani keramba ini bergeser dari danau ke darat,” ungkapnya usai melihat dan berdiskusi dengan Bupati Agam bersama forkopimda.

Menurutnya, kondisi itu tidalah mengubah dan bisa disiasati dengan pengalihan agar penyedotan limbah yang membuat danau tercemar, bisa diatasi.

“Dan kami tadi sudah meminta Bupati Agam untuk menyediakan lahan agar pengalihan masyarakat dan petani KJA ini dari danau ke darat bisa terlaksana. Jadi tidak berubah. Bukan berarti mereka tidak bisa lagi jadi nelayan. Namun kalau ingin danau ini menjadi bersih, maka harus diistirahatkan sementara, agar proses penyedotan limbah pakan ikan dalam danau dapat terlaksana,” ujarnya.

Proses penggeseran memang harus dilakukan, terutama dari danau ke darat. Petani tetap dapat melakukan usaha perikanan namun harus beralih ke darat. Apalagi jumlahnya sudah tidak lagi sesuai kapasitas Danau Maninjau.

Sementara itu, Bupati Agam Andri Warman sangat senang dan bahagia atas tingginya perhatian Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Agam. Terutama dalam penyelamatan dan penanganan Danau Maninjau.

“Kita sangat senang atas kehadiran tiga Menteri. Pertama Menteri KKP, kedua Menteri Pariwisata dan Ekraf, dan ketiga Menteri PPN/BAPENAS. Seiring dengan koordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, penanganan Danau Maninjau harus tuntas dan telah dianggarkan untuk penyedotan limbah pakan ikan,” terangnya.

Dukungan semua pihak termasuk masyarakat sangat diharapkan. Karena pembenahan dan pengembangan maupun pengelolaan dapat lebih maksimal.

“Kita tegaskan, kita tidak menghapuskan keramba jaring apung. Tapi kita menata agar lebih tertata dan Danau Maninjau terselamatkan. Namun sektor perikanan tetap bisa jalan dalam waktu jangka panjang. Sektor pariwisata dan pertanian pun bisa dikembangkan,” pungkasnya. (rud)

The post Menteri KKP : Solusi Pengendalian KJA Digeser dari Danau ke Darat appeared first on Prokabar.

Sebuah komunitas pelestari lingkungan yang berasal dari Bali ini tertarik dengan kegiatan Samawe Adventure. Bukan hanya sekedar mendaki gunung dan mengabadikan sumber kekayaan budaya sekitar, tim ini juga sekaligus melestarikan lingkungan terutama masalah sampah plastik.

“Jika di media sosial menggambarkan keindahan gunungnya saja, tapi datanglah ke sana. Begitu banyak sampah plastik yang ditinggalkan. Miris sekali karena kurangnya kesadaran dari pengunjung yang meninggalkan sampah terutama plastik di sana,” sebut Awe, founder Samawe Adventure di acara ‘Kita Dukung Program Jangan Mudik’ di Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Misi inilah yang kemudian ‘ditangkap’ komunitas Get Plastic untuk membantu menghentikan polusi tanah dan air yang berasal dari mikroplastik.

“Get Plastic memiliki reaktor yang mampu mengubah plastik zero waste, menjadi bahan bakar bensin, solar maupun minyak tanah,” jelas Handayani, founder Get Plastic.

Samawe Adventure dan Get Plastic sepakat bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung, agar peduli pada sampah plastik dan mengolahnya.

“Dari pada jadi sampah selamanya, lebih baik dijadikan benda-benda benilai ekonomi, seperti tas, dompet, vas bunga. Bahkan, sampah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar,” ujar Awe.

Ia menyayangkan perilaku manusia telah menjadikan masalah besar di kawasan gunung, yakni sampah plastik yang bertebaran, terutama botol bekas air minum yang ditinggalkan oleh para pendaki.

“Yang namanya konservasi tidak luput dari sampah. Para pendaki seringkali membuang botol bekas wadah air minum secara sembarangan. Tindakan ini mengakibatkan rusaknya kelestarian gunung itu sendiri,” jelasnya.

Harry ‘Koko’ Santoso selaku penasehat Komunitas Samawe, menekankan perlunya menjaga kebersihan gunung dari polusi sampah, utamanya plastik. Hal ini erat kaitannya dengan gunung yang merupakan sumber mata air, sekaligus sumber kehidupan.

“Kalau kita tidak bisa mengelola air dengan baik, pada gilirannya ketahanan bangsa ini pada masa mendatang akan sulit. Untuk merawat air, maka yang utama adalah menjaga gunung agar bebas dari polusi sampah plastik,” pungkas Harry ‘Koko’ Santoso. (beb)

The post Begini Misi Samawe Adventure dan Komunitas Get Plastic Atasi Sampah Plastik appeared first on Prokabar.

Babinsa Koramil 01/Lubuksikaping, Kodim 0305/Pasaman, Serma Anasution, Sertu Hasan, Serda Sukarni, Serda Bastian, Serda Syahrul, Prada Dival menjelaskan, bersama warga binaan pihaknya melaksanakan kerja bakti dan gotong rotong membersihan jalan sekitaran pemukiman warga di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Jum’at (19/2).

Danramil 01/Lbs, Kapten Arh Hari Wiharso mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memperingati HPS Nasional yang diperingati pada setiap 21 Februari. Ia berharap sinergi gotong royong ini terus dilakukan antara TNI dan masyarakat.

“Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini juga keinginan kami agar lingkungan bersih,” kata Kapten Arh Hari Wiharso.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk Tindakan nyata Kodim0305/Pasaman agar bisa lebih dekat dengan masyarakat sekitar, sehingga tidak ada jarak antara TNI AD dan masyarakat sekitar. (Ola)

The post Hari Sampah Nasional, Kodim 0305/Pasaman Turun Tangan Bersihkan Lingkungan Masyarakat appeared first on Prokabar.

Menurutnya, tindakan itu jelas bertentangan dengan kebebasan pers. Bahkan menunjukkan arogansi seolah sebagai pemegang kebenaran.

ASPADIN berlindung di balik SNI dan BPOM. Menurut Roso Daras, ASPADIN lupa bahwa tujuan dirumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air mineral ini yang merupakan revisi SNI 01-3553-2006 mengenai Air Minum dalam kemasan.

Seperti, melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen, menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab serta mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri air minum dalam kemasan.

“Jadi jelas tujuan dirumuskan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen. Dalam hal ini, konsusmen harus mendapat informasi cukup di dalam kemasan,” jelas Roso Daras dalam siaran persnya.

“Informasi itu bukan hanya melulu mencantumkan soal  isi dari makanan atau minuman tersebut. Tapi juga kemasan itu terbuat dari bahan apa? Jika mengandung BPA katakan bahwa plastik kemasan itu mengandung BPA.  Informasi ini harus sampai kepada konsumen. Produsen tidak boleh menutupi ini,” ujarnya menambahkan.

Kenapa pencantuman kandungan BPA atau BPA Free bagi kemasan yang tidak mengandung BPA perlu dilakukan, supaya konsumen tahu dan lebih berhati –hati dalam memilih prduk yang akan dikonsumsi.  Sebab soal bahaya BPA sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 di halaman 120 dalam kolom artikel, Persyaratan monomer bisfenol A (BPA) batas maksimal (bpj) adalah 0,6. Tentu saja ini kalau dikonsumsi oleh orang dewasa.

Akan berbeda jika makanan atau minuman dikonsumsi oleh bayi, balita dan ibu hamil tentu tidak mentolerir adanya kandungan bisphenol A. Kemasan makanan dan minuman itu harus memiliki prinsip keadilan. Semua konsumen harus diperlakukan secara adil dan mempunyai informasi yang memadai. Harus mengingat juga bahwa produk makanan atau minuman itu juga akan dikonsumsi oleh bayi, balita dan ibu hamil.

Pendapat Roso Daras juga didukung oleh Natalya Kurniawati Peneliti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Menurut Natalya Kurniawati, di dalam aturan Kemenkes dan BPOM sudah lama menyatakan bahwa wadah makanan dan minuman yang mengandung BPA atau  bisphenol A ini berbahaya. Apalagi kalau untuk dipakai di produk-produk kemasan yang dipakai berulang.

“Bahwa kita tidak mendukung untuk produk-produk kemasan yang mengandung atau mendukung, berpotensi timbulnya bisphenol A. Seperti misalnya kalau kita cari referensi jenis- jenis plastik daur ulang, atau bahan plastik di situ ada simbol-simbol dari mulai angka 1 sampai dengan angka 7. Nah yang angka 1 ini digunakan untuk produk-produk kemasan yang sekali pakai.  Dan di sini yang harus dilihat nomor (3) nomor (6) dan nomor (7) itu berbahaya bagi kesehatan,” ungkap Natalya Kurniawati.

“Memang tidak diperuntukkan  bersentuhan dengan makanan atau minuman, seperti misalnya steroform, plastik untuk campuran pipa pvc dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga dilihat biasanya produk-produk kemasan lunch box atau kotak makanan di situ ada kode (PP) Polypropylene itu yang lebih aman,” tambahnya lagi.

“Di situ biasanya yang BPA free dan bisa dipakai ulang, tahan terhadap suhu tinggi. Ini yang biasanya dipilih dipakai untuk konsumen. Tapi tetap harus diperhatikan dari konsumen itu bukan dari nomor berapa yang dipakai itu bisa didaur ulang dan aman” tandas Natalya. (beb)

The post Hapus Berita Tentang Bahaya BPA, Roso Daras Sesalkan Tindakan ASPADIN appeared first on Prokabar.

Ruslianus Sekretaris Dinas LHK Kabupaten Kepulauan Mentawai menuturkan bahwa pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ibu rumah tangga mengelola sampah organik dan anorganik rumah tangganya.

“Sampah rumah tangga seharusnya bisa dikelola dan memiliki nilai jual. Jadi  sampah organik dan anorganik  dikumpulkan dan tidak dibuang,” ujar Ruslianus dilansir Prokabar dari MC Mentawai, Kamis (17/12).

Ia mengimbuhkan bahwa targetnya, peserta pelatihan bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang bernilai jual.

Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, bisa diolah menjadi paving block dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Untuk pengolahan sampah anorganik ini tentu butuh proses, karena masih baru di sini. Sebenarnya sampah bisa menjadi berkah, jadi kita upayakan sampah plastik tetap bisa kita olah dan bernilai jual,” tutur Ruslianus.

Harapannya, ke depan tidak ada lagi sampah yang menumpuk. Kalaupun ada, imbuhnya, hanya residu (sisa-sisa) yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kita berupaya mengendalikan sampah agar tidak menimbulkan penyakit dan masalah lingkungan. Salah satunya, meminimalisir sampah rumah tangga tidak keluar dan bisa dimanfaatkan.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari dari Senin (14/12) hingga Rabu (16/12) dengan menghadirkan Narasumber yang di antaranya Dandim 0319 Mentawai, Direktur Bank Sampah Sumbar, Pejabat fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar.

Sementara peserta pelatihan sekira 20 orang dari kalangan Ibu Persit, Dasawisma, sekolah, dan beberapa Kepala dusun. (*)

The post Kerjasama dengan Kodim 0319, Pemkab Mentawai Beri Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga appeared first on Prokabar.

Danramil 04/Bonjol diwakili Serma M. Daud, menjelaskan, pelaksanaan penanaman ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam, agar selalu memberikan manfaat baik sekarang hingga nanti, sebab alam merupakan pendamping seluruh makhluk hidup.

“Kegiatan menanam pohon guna melestarikan alam, khusus di Kecamatan Bonjol merupakan salah satu langkah yang tepat, karena wilayah ini sendiri merupakan kawasan hutan dan pegunungan, ” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Daud,kegiatan ini sangat mendukung upaya pemulihan kondisi daerah aliran sungai dengan nencanangan sebuah gerakan yang dilakukan oleh KLHK.

“Marilah kita jaga alam kita, dengan terus melestarikannya, tidak mengotorinya serta selalu menanam pohon agar alam terus menjadi sahabat bagi seluruh makhluk hidup khususnya bagi manusia, ” pungkasnya. (ola)

The post Lestarikan Alam Lewan Gerakan Nasional Jaga Daerah Aliran Sungai, Koramil Bonjol Tanam Pohon appeared first on Prokabar.

Dirinya mengatakan, aplikasi bank sampah merupakan solusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui aplikasi ini nasabah dapat menabung sampah dari rumah tanpa kesulitan lagi datang ke bank sampah, melalui layanan jemputan.

“Yang paling menarik dari aplikasi bank sampah ini, saldo dari tabungan bank sampah dapat ditukarkan menjadi emas. Jadi, setiap sampah yang ditabungkan akan dinilai dengan uang perkilonya, yang pada akhirnya nanti dapat ditukarkan menjadi emas,” ujarnya dinukil dari Humas Padang.

Lebih jauh dikatakan, aplikasi ini juga memungkin masyarakat untuk menemukan lokasi bank sampah lainnya di Kota Padang karena sudah terintegrasi dengan management aplikasi. Dalam aplikasi ini juga dilakukan penjualan produk hasil olahan sampah Bank Sampah Pancadaya.

“Aplikasi Bank Sampah Pancadaya dapat di download melalui Google Play Store. Pada aplikasi tersebut telah tersedia beberapa fitur layanan yang akan memudahkan nasabah untuk menjadi member dari Bank Sampah Pancadaya ini,” ulas Wako.

Dilanjutkannya, adapun jenis sampah yang dapat ditabungkan diantaranya, sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, sampah B3 dan sampah residu. “Semoga dengan hadirnya aplikasi ini akan menjadi role model di Kota Padang sekaligus dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan warga Kota Padang,” pungkas Wawako.

Sementara itu, Camat Kuranji Eka Putra Bukhari mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dibawah oleh Universitas Taman Siswa (Unitas). Melalui program ini telah digelar pelatihan untuk nasabah Bank Sampah Pancadaya Kecamatan Kuranji yang saat ini berjumlah sekitar 400 orang.

“Pelatihan ini akan dilanjutkan sampai Desember 2020. Hasil produk olahan sampah akan kita pasarkan melalui aplikasi Bank Sampah Pacadaya,” sebutnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kecamatan Kuranji Fadilla Triksi mengatakan, PKK kecamatan Kuranji telah menjadi mitra Bank Sampah Panca Daya sejak 12 Desember 2017. Melalui kemitraan ini telah lahir berbagai produk-produk olahan sampah berbasis social technopreneur.

“Untuk itu atas nama Ketua TPP PKK Kecamatan Kuranji mengucapkan terimakasih kepada Bank Sampah Pancadaya yang telah memberikan ruang bagi anggota TP PKK untuk bersinergi. Semoga ini dapat berkembang lagi dan berefek ke pangsa pasar yang lebih luas lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Pengurus Bank Sampah Pancadaya Dika mengatakan, aplikasi Bank Sampah Pancadaya belum diakses untuk saat sekarang karena dalam proses pengiriman ke Google Play Store. “Insha Allah dalam tiga hari kedepan sudah selesai dan bisa diakses di Google Play Store,” ujarnya. (*)

The post Kecamatan Kuranji Kini Punya Aplikasi Bank Sampah Digital appeared first on Prokabar.