Direktur Eksekutif LBH, Zentoni mengatakan tudingan Hendrajoni yang menyatakan pihaknya tidak tau apa-apa dalam persoalan pembangunan Badan Layanan Umum Daerah itu adalah prematur.

“Jadi, berlebihan serta cenderung emosional dan tidak mencerminkan sikap pejabat publik di era keterbukaan saat ini,” ungkapnya dalam siaran pers bernomor 03/ZN/LBH-SB/IX/2019 yang diterima wartawan di Painan, Jumat (20/8).

Sebelumnya, LBH Sumbar bakal menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian sepihak pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan.

Kata Zentoni, aksi Hendrajoni itu merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.

“Dalam waktu dekat. Yang pasti ini tidak main-main atau gertak semata,” ujarnya.

Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit.

Rencana pembangunan telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan pembangunan dibiayai dengan pinajman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar.

Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.

Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni, ia menghentikan kegiatan pembangunan, tanpa persetujuan DPRD. Ia beralasan, gedung baru itu tidak memiliki dokumen Amdal.

Padahal, lanjutnya, masyarakat di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.

“Nah, yang ada hanya di RSUD M. Zein. Jadi, kami minta nanti Pengadilan Negeri Painan
mengabulkan gugatan ini nanti,” sebutnya.

Sementara, Bupati Hendrajoni menilai, LBH Sumbar tidak mengerti apa-apa terkait penghentian pembangunan RSUD. M.Zein Painan yang terbangkalai saat ini.

Ia menyarankan, LBH Sumbar mesti mempelajari dulu terkait persoalan  yang terjadi dalam penghentian pembangunan rumah sakit tersebut sebelum melanjuti gugatan. Karena, jika salah-salah laporan, LBH Sumbar bisa dilaporkan balik.

“Gak usah ditanggapi, biari aja. Dia gak ngerti tu. Besok kalau salah, salah laporan, saya laporan balik dia,” terang Hendrajoni saat dihubungi melalui jaringan Handphone di Painan, Kamis 19 September 2019.

Ia mengatakan, LBH Sumbar tidak perlu ikut campur terhadap persoalan pembangunan rumah sakit tersebut. Sebab, sejauh ini adem-adem saja dan DPRD Pessel pun tidak pernah komplen dengan kebijakannya.

“Tidak urusan dengan dia, DPRD aja tidak ada komplen. Kenapa dia yang ikut ribut,” sebutnya.

Ia menjelaskan, penghentian rumah sakit itu karena dinilai banyak terjadi masalah. Mulai, ekspektasi bangunan, hingga penyimpangan yang ditemukannya.

“Tidak mungkin saya lanjuti belum ada hasil hukum jelas. Bisa masuk penjara saya nanti (kalau terus dilanjutkan),” terangnya.

Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, ia akan tetap bertahan pada komitmennya. Dan tidak akan melanjutkan sebelum ada hasil audit BPKP Sumbar.

“Tunggu saja hasil audit BPKP. Kalau hasil BPKP lanjuti, ya saya lanjutin. Tidak ada urusan dengan dia (LBH Sumbar),” tutupnya.(min)

The post Memanas, LBH Sumbar Siap Tantang Bupati Pessel Soal Penghentian Pembangunan RSUD M. Zein appeared first on Prokabar.

Ketua LBH Sumbar, Zentoni, mengatakan, aksi Hendrajoni itu merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.

“Dalam waktu dekat. Yang pasti ini tidak main-main atau bukan gertak semata,” ungkapnya dalam siaran persnya nomor 02/ZN/LBH-SB/IX/2019 yang diterima Prokabar.com di Painan, Kamis (19/8).

Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit.

Rencana pembangunan telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan pembangunan dibiayai dengan pinajman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar.

Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.

Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni, ia menghentikan kegiatan pembangunan, tanpa persetujuan DPRD. Ia beralasan, gedung baru itu tidak memiliki dokumen Amdal.

Padahal, lanjutnya, masyarakat di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.

“Nah, yang ada hanya di RSUD M. Zein. Jadi, kami minta nanti Pengadilan Negeri Painan
mengabulkan gugatan ini nanti,” sebutnya.

Sementara, pemilik akun media sosial, Hidayat Kampai dalam postingannya juga menegaskan, yang menghentikan pembangunan RSUD itu dinilai menghambat pembangunan.

Apalagi, menurutnya, penghentian kegiatan pembangunan tanpa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gugatan LBH Sah-Sah Saja

Secara terpisah, Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska mengatakan, LBH Sumbar sah-sah saja menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian pembangunan RSUD.

Apalagi, jika itu merupakan atas nama masyarakat Pesisir Selatan. “LBH Sumbar tentu berhak melakukan itu. Tapi tentu harus jelas dulu legal standingnya,” ujarnya.

Kendati demikian, sikap prubadinya selaku amggota DPRD bakal menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar keluar. Karena hasil dan rekomendasi daru hasil audit yang harus ditindaklanjuti.

“Kalau ternyata proses pembangunannya sudah sesuai aturan, tentu pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau ditemukan ada indikasi pidana korupsi, harus diserahkan ke penegak hukum untuk diusut tuntas,” tutupnya. (min)

The post Bukan Gertak Semata, LBH Sumbar Bakal Gugat Bupati Pesisir Selatan, Ini Penyebabnya appeared first on Prokabar.