Musfi mengatakan visi Komisi Informasi sejalan dengan Pers yakni mengusung keterbukaan informasi publik.

“Pers adalah pilar utama demokrasi dan menjadi instrumen penting mengawasi dan mendorong keterbukaan informasi badan publik,” ujar Musfi Yendra.

Musfi menilai Pers dan Komisi Informasi harus bersinergi dan bahu membahu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di badan publik dan menjadi budaya dalam birokrasi di Indonesia.

“Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi publik, keberadaan kedua lembaga ini tentu tidak bisa dipisahkan, KI dan Pers harus bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi publik,” pungkas Musfi Yendra.

Peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi acara pada pukul 16.00 WIB.

Tampak turut hadir dalam acara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai catatan, HPN yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalis di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946. (*)

The post Peringati HPN, Ini Harapan Ketua Komisi Informasi Sumbar appeared first on Prokabar.

Rombongan PPID dipimpin langsung Kadis Kominfo selaku PPID, Rizal Efendi, diikuti Kabid, serta seluruh staf PPID.

Dalam kunjungan ke KI Sumbar, PPID Sijunjung menggali isi perut praktik dan regulasi keterbukaan informasi.

“Sudah dua tahun kami tidak bergerak dalam hal keterbukaan informasi, tahun ini, dengan semangat baru kami akan berbenah termasuk dalam pembenahan website,” kata Rizal Efendi.

Rizal Efendi optimis dengan tenaga baru dan dukungan dari bupati dan wakil bupati yang baru, akan terjadi lompatan dalam keterbukaan informasi publik, SPBE dan e pelayanan publik.

“Kami belajar kembali, hari ini kami datang ke KI Sumbar untuk berbagi soal keterbukaan informasi ini, termasuk evaluasi penilaian tahun 2020 lalu,” jelas Rizal Efendi.

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska mengapresiasi semangat PPID Sijunjung ini. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh komisioner Tanti Endang Lestari, KI Sumbar membuka kunci kunci dalam implementasi KIP.

“Yang paling penting terlebih dahulu dipahami bahwa keterbukaan informasi publik itu tergantung dari komitmen kepala daerah dan kolaborasi seluruh PPID Pembantu, ini yang harus didudukkan sebelumnya,” jelas Nofal Wiska.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan hasil penilaian KI Sumbar dalam Monev 2020 lalu.

“Sijunjung akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya, mulai dari regulasi, SOP, penyusunan DIP, dan pelayanan informasi, dengan komposisi dan semangat ini, kami yakin Sijunjung bisa,” jelas Tanti Endang Lestari.

Pertemuan ini kemudian ditutup dengan penyerahan laporan layanan informasi tahun 2020 Sijunjung ke KI Sumbar. (*/mbb)

The post Semangat Baru untuk Informatif, PPID Kabupaten Sijunjung Datangi KI Sumbar appeared first on Prokabar.