<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ktpelektronik Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/ktpelektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/ktpelektronik/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2019 16:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#ktpelektronik Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/ktpelektronik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mendagri Jamin Penggunaan Suket Untuk Pemilu Tidak Akan Disalah Gunakan</title>
		<link>https://prokabar.com/mendagri-jamin-penggunaan-suket-untuk-pemilu-tidak-akan-disalah-gunakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2019]]></category>
		<category><![CDATA[#e-ktp]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[#pemilu2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=33760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan penggunaan Surat Keterangan (Suket), sebagai persyaratan menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 tidak akan disalahgunakan. “Tidak...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/mendagri-jamin-penggunaan-suket-untuk-pemilu-tidak-akan-disalah-gunakan/">Mendagri Jamin Penggunaan Suket Untuk Pemilu Tidak Akan Disalah Gunakan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan penggunaan Surat Keterangan (Suket), sebagai persyaratan menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 tidak akan disalahgunakan.</p>
<p>“Tidak ada penyalahgunaan suket, dokumen suket sudah asli, sudah ada Nomor Induk Kependudukan atau NIK-nya dan  yang mengeluarkan adalah Dukcapil Kemendagri,” kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4).</p>
<p>Mendagri menyerahkan teknis penggunaan suket tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK),  warga yang sudah memiliki suket nanti bisa ikut memilih.</p>
<p>“Teknis KPU yang mengatur, bagi warga negara yang sudah masuk DPT atau yang belum masuk DPT tapi dia sudah punya Suket, dia bisa menggunakan hak pilih sebagaimana MK memutuskan,” paparnya.</p>
<p>Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi pasal 348 ayat 9 UU Pemilu, sehingga Suket perekaman KTP Elektronik, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil atau instansi sejenis yang memiliki kewenangan, bisa dipakai oleh pemilih dalam pemilu 2019. (*/hdp)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/mendagri-jamin-penggunaan-suket-untuk-pemilu-tidak-akan-disalah-gunakan/">Mendagri Jamin Penggunaan Suket Untuk Pemilu Tidak Akan Disalah Gunakan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WNA Yang Miliki Izin Tinggal Tetap Wajib Punya KTP-El</title>
		<link>https://prokabar.com/wna-yang-miliki-izin-tinggal-tetap-wajib-punya-ktp-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 22:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#e-ktp]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#wna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=31395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, warga negara asing (WNA) diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) apabila mereka memiliki izin tinggal...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/wna-yang-miliki-izin-tinggal-tetap-wajib-punya-ktp-el/">WNA Yang Miliki Izin Tinggal Tetap Wajib Punya KTP-El</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, warga negara asing (WNA) diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) apabila mereka memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, dan berumur lebih dari 17 tahun.</p>
<p>“Aturan tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP-El diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Rabu (27/2) kemarin.</p>
<p>Mengutip ayat (1) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013, Bahtiar menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Sementara pada ayat (3) ditegaskan, KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.</p>
<p>Kemudian ayat (4) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013 juga menjelaskan, bahwa, “Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir”.</p>
<p>Pada ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 ditegaskan, Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian, serta di ayat (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.</p>
<p>Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tegas Kapuspen Kemendagri itu, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA.  Sama seperti WNI, lanjut Bahtiar, WNA juga diwajibkan memiliki KTP eletronik.</p>
<p>Ketentuan ini, terang Bahtiar, sudah berlaku sesuai UU, Kemendagri hanya menjalankan UU dibentuk bersama DPR dan Pemerintah, dan praktik di negara lain juga demikian.</p>
<p>“Jadi, bukan baru sekarang-sekarang ini.  Saya sih melihat ini menjadi gaduh karena sedang menghadapi Pileg  dan Pilpres, itu saja,” ujar Bahtiar seraya menambahkan, bukannya KTP-el itu tidak diperbolehkan untuk warga negara asing, justru diwajibkan bagi WNA yang sudah punya izin tinggal tetap dan berumur lebih dari 17 tahun, memiliki KTP elektronik.</p>
<p>Lebih lanjut Kapuspen Kemendagri Bahtiar menegaskan, meskipun WNA memiliki KTP elektronik namun KTP-nya tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu. Hal ini, menurut Bahtiar, karena syarat untuk bisa memilih diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p>
<p>Ayat (1) dijelaskan bahwa yang memiliki hak memilih pada Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.</p>
<p>“Jadi seluruh WNA yang ada di Republik Indonesia ini tidak memiliki hak politik untuk memilih ataupun dipilih,” tegas Bahtiar.</p>
<p>Sedangkan Ayat (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1(satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan ayat (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.</p>
<p>Terkait dengan temuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang  digunakan atas nama berbeda seperti yang diketemukan di Kabupaten Cianjur, a.n Bahar dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kapuspen Kemendagri itu mengatakan, hal tersebut harus didalami lebih lanjut dan setuju diproses aparat setempat.</p>
<p>“Hasil penelusuran Ditjen Dukcapil Kemendagri  bahwa telah dicek DP4 yang diserahkan Ditjen Dukcapil kepada KPU RI tahun 2017 yang lalu tidak ada NIK tersebut dalam DP4. Jadi Kemendagri tidak mengetahui karena yang berwenang menetapkan DPT adalah KPU. Tapi kami pastikan NIK tersebut tidak ada dalam DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI,” pungkas Bahtiar. (*/hdp)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/wna-yang-miliki-izin-tinggal-tetap-wajib-punya-ktp-el/">WNA Yang Miliki Izin Tinggal Tetap Wajib Punya KTP-El</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4,8 Juta e-KTP Ditargetkan Rampung Dalam Dua Minggu</title>
		<link>https://prokabar.com/48-juta-e-ktp-ditargetkan-rampung-dalam-dua-minggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 01:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#ektp]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[#ProKabar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=29863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan percetakan 4,8 juta blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dapat selesai dalam waktu dua minggu. “Semua daerah...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/48-juta-e-ktp-ditargetkan-rampung-dalam-dua-minggu/">4,8 Juta e-KTP Ditargetkan Rampung Dalam Dua Minggu</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan percetakan 4,8 juta blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dapat selesai dalam waktu dua minggu.</p>
<p>“Semua daerah diberikan waktu 14 hari untuk menghabiskan blanko yang sudah didistribusikan. Namun jika sebelum 14 hari blanko sudah habis, maka daerah dapat meminta lagi kepada Kemendagri,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulisnya, Senin, (4/2).</p>
<p>Menurut Zudan, jika dalam waktu 14 hari tidak dapat menuntaskan target tersebut, Dukcapil Kemendagri akan membantu pencetakan.</p>
<p>“Kalau 14 hari tidak selesai, daerah bisa datang untuk cetak di pusat. Kami bekerja sama dengan  Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI untuk pinjam alatnya. <em>Kan</em> per hari bisa cetak 35.000 sampai 70.000. Ini dengan mesin besar,” tegasnya.</p>
<p>Zudan mengungkapkan,  daerah tidak perlu khawatir terkait anggaran karena pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk percepatan pencetakan.</p>
<p>“Jadi daerah tidak perlu bingung. Dengan harapan di Februari semua e-KTP sudah tercetak. Karena syarat untuk menyelesaikan itu sudah tersedia,” paparnya.</p>
<p>Dia menambahkan, pihaknya mensosialisasikan hal ini kepada seluruh daerah.</p>
<p>“Ini <em>kan</em> sudah kita anggarkan terus untuk pencetakan selama lima tahun, masa tidak selesai <em>sih</em>. Sudah saatnya selesai. Pusat dan daerah bahu membahu,” pungkasnya. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/48-juta-e-ktp-ditargetkan-rampung-dalam-dua-minggu/">4,8 Juta e-KTP Ditargetkan Rampung Dalam Dua Minggu</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkab Pasaman Musnahkan Ribuan e-KTP</title>
		<link>https://prokabar.com/pemkab-pasaman-musnahkan-ribuan-e-ktp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#disdukcapil]]></category>
		<category><![CDATA[#e-ktp]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#OLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=26719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasaman, Prokabar — Ribuan keping E-KTP dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman. KTP elektronik tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar itu jumlahnya 10.346 keping....</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pemkab-pasaman-musnahkan-ribuan-e-ktp/">Pemkab Pasaman Musnahkan Ribuan e-KTP</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pasaman</strong>, <strong>Prokabar — </strong>Ribuan keping E-KTP dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman. KTP elektronik tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar itu jumlahnya 10.346 keping.</p>
<p>Semuanya merupakan KTP milik warga yang rusak. &#8220;Ini pertama kali kita memusnahkan dengan cara dibakar. Sebelumnya digunting, namun karena ada surat edaran dari Kemendagri, makanya dibakar,&#8221; kata Kadisdukcapil Pasaman, Sukardi, Selasa (18/12)</p>
<p>Dibakarnya E-KTP tersebut tak lain tujuannya untuk mencegah disalahgunakan atau menepis isu-isu tak sedap.</p>
<p>&#8220;Dalam pemusnahan ini, kita melibatkan penegak hukum dan instansi terkait. Biar aman dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita takutkan, terutama jika ada penyalahgunaan,&#8221; tutup Sukardi. (<b>Ola</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pemkab-pasaman-musnahkan-ribuan-e-ktp/">Pemkab Pasaman Musnahkan Ribuan e-KTP</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE Mendagri Baru : KTP Elektronik Invalid Harus Dibakar</title>
		<link>https://prokabar.com/se-mendagri-baru-ktp-elektronik-invalid-harus-dibakar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 09:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#rls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=26530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Prokabar &#8211; Menteri Dalam Negeri, melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/se-mendagri-baru-ktp-elektronik-invalid-harus-dibakar/">SE Mendagri Baru : KTP Elektronik Invalid Harus Dibakar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; <strong>Prokabar</strong> &#8211; Menteri Dalam Negeri, melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.</p>
<p>Dalam SE yang baru ini diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing &#8211; masing.</p>
<p>Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid , dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.</p>
<p>&#8221; Bupati/walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar&#8221; ujarnya Bahtiar.</p>
<p>Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.</p>
<p>Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.</p>
<p>Bahtiar mengungkapkan bahwa Kebijakan ini dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.</p>
<p>&#8221; Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar&#8221;, ungkapnya.</p>
<p>Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan &#8221; Sesuai arahan Mendagri, Berita Acara hasil pemusnahan KTP-el rusak atau invalid agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil&#8221;.</p>
<p>&#8220;Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara,&#8221; pungkasnya. (rls)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/se-mendagri-baru-ktp-elektronik-invalid-harus-dibakar/">SE Mendagri Baru : KTP Elektronik Invalid Harus Dibakar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemendagri Permudah Pembuatan KTP Elektronik</title>
		<link>https://prokabar.com/kemendagri-permudah-pembuatan-ktp-elektronik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 01:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#ektp]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#ktpelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[#mendagri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=23430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempermudah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (El), yakni tanpa surat pengantar dari RT dan RW. Demikian dijelaskan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-permudah-pembuatan-ktp-elektronik/">Kemendagri Permudah Pembuatan KTP Elektronik</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempermudah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (El), yakni tanpa surat pengantar dari RT dan RW.</p>
<p>Demikian dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri  Zudan Arif Fakrulloh. “Penghapusan syarat penyertaan surat pengantar RT dan RW sudah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016,” ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/11).</p>
<p>Menurut Zudan, masyarakat hanya membawa Kartu Keluarga (KK) untuk membuat KTP El.</p>
<p>Zudan menegaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96/2018, pemerintah mengatur agar pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan sejumlah syarat seperti surat pengantar RT, RW, desa maupun kelurahan.</p>
<p>“Penyederhanaan aturan itu dibuat untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan,” ungkapnya.</p>
<p>Dia menambahkan, Perpres  baru juga diatur tentang pindah penduduk, pembuatan surat keterangan dan akta lahir, akta mati, akta kawin, akta cerai, dan lain-lain.</p>
<p>“Kami mereformasi betul sistem dan tata kelola administrasi kependudukan,” pungkasnya. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-permudah-pembuatan-ktp-elektronik/">Kemendagri Permudah Pembuatan KTP Elektronik</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 36/116 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.021 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:18:47 by W3 Total Cache
-->