KPU Sumbar mengutus sejumlah pejabat, yakni Kordiv Parmas dan SDM Jons Manedi serta Kordiv Hukum dan Pengawasan Hamdan. Turut mendampingi, Kabag Parhumas dan SDM Jumiati bersama Kasubag Parhumas dan SDM Yusripal Yakub.

Kordiv Parmas dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi menuju Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

“Kunjungan kami kali ini untuk memantapkan persiapan menuju Monev KIP 2025,” ujar Jons Manedi kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa KPU Sumbar siap mengikuti tahapan Monev serta akan terus menjalin komunikasi aktif dengan KI Sumbar.

“Kami tentu siap, karena target tahun ini adalah meraih predikat Informatif. Itu merupakan bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tegas Jons.

Ketua Monev KIP 2025, Mona Sisca, menyambut hangat kedatangan rombongan KPU Sumbar.

“Kehadiran langsung KPU Sumbar ke kantor kami membuktikan keseriusan mereka dalam menjalani proses Monev. Selamat datang,” kata Mona Sisca.

Mona juga mendorong semua badan publik agar aktif menjalani proses evaluasi keterbukaan informasi tahun ini.

Mona Sisca mengingatkan bahwa partisipasi aktif badan publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami menghimbau agar seluruh badan publik berkoordinasi dalam tahapan Monev. Target minimal kami tahun ini adalah 30 persen badan publik dapat predikat informatif,” jelas Mona.

Ia juga meminta para pimpinan instansi tidak lengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

“KI Sumbar berharap para pimpinan aktif mengikuti proses ini. Keterbukaan informasi publik adalah kunci terwujudnya good and clean governance,” pungkasnya. (***)

The post Perkuat Transparansi, KPU Sumbar Kunjungi Kantor Komisi Informasi appeared first on Prokabar.

Pasangan Calon Gubernur pertama yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan adalah Mahyeldi – Vasko Ruseimy, yang pada jumat 30 Agustus mulai jam 7 pagi. Keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr M Djamil Padang.

Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan terhadap paslon Epyardi Asda dan Ekos Albar, dilaksanakan sabtu tanggal 31 Agustus, di rumah sakit yang sama.

Pemeriksaan kesehatan paslon, merupakan rangkaian proses pencalonan kepala daerah untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf b angka 1 UU Pilkada.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Dokumen persyaratan paslon, diantaranya memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kab/kota.

Bahwa seluruh calon kepala daerah, harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang sudah ditunjuk.

KPU Sumbar mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah, agar mempersiapkan diri dengan baik menjelang pemeriksaan kesehatan, mulai berpuasa dari jam 8 malam sebelum hari pemeriksaan, datang tepat waktu dengan membawa surat pengantar dari KPU masing-masing dan mematuhi tata tertib pemeriksaan kesehatan dari pihak rumah sakit.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban Kamis (29/8), petang.

Selanjutnya ditambahkan ory, calon kepala daerah yang dinyatakan tidak mampu secara jasmani dan rohani serta terindikasi penyalahgunaan narkotika, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan partai pengusung dapat mengganti calon tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf c PKPU 8/2024 tentang pencalonan kepala daerah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran terhadap Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. (Adh)

The post Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jumat – Sabtu di RS M Djamil appeared first on Prokabar.

Pasangan Mahyeldi-Vasko datang dengan mempergunakan bendi atau delman diiringi ratusan kader partai pengusung dan pendukunh, mendaftar diri menjadi Cagub dan Cawagub yang akan Berlaga Di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, juga didampingi langsung Ketua Partai Pengusung yaitu PKS, Gerindra dan Demokrat, serta beberapa partai pengusung diantaranya PBB dan Perindo.

Pada saat mendaftar, diberi kesempatan pada pimpinan partai untuk memberikan motivasi pasangan calon, serta orasi untuk menarik simpati masyarakat, karena pasangan ini layak menjadi gubernur-wakil gubernur 2024-2029.

Salah seorang pimpinan Partai, Rahmat Saleh mengatakan, melihat track record Mahyeldi serta wakilnya, jelas merupakan sosok yang harus dipilih, karena mengerti akan kepentingan pembangunan negri ini.

“Pasangan Mahyeldi-Vasko merupakan sosok yang layak untuk dipilih karena memiliki catatan baik dalam pengabdiannya selama ini, dan sangat paham dengan keinginan masyarakat,” tutur Rahmat Saleh.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi, dimana pasangan Mahyeldi dan Vasko merupakan sosok harapan pemimpin negri, dan sangat peka pada kondisi daerah serta masyarakatnya.

Sekalian dengan pendaftaran,Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen menjelaskan bahwa ruangan helpdesk telah disiapkan untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon. Helpdesk ini berfungsi sebagai titik akhir sebelum calon resmi mendaftar, dengan pengawasan dari Bawaslu Sumbar.

KPU Sumbar juga mastikan bahwa semua persyaratan pendaftaran telah dilengkapi sesuai dengan aturan terbaru dari PKPU, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pasangan Cagub dan Cawagub Akan dilakukan Pada 30 Agustus mendatang.

“Kita akan lakukan pemeriksaan kesehatan akan dilakukan usai pendaftaran ditutup, tepatnya 30 Agustus 2024 mendatang, dan semua dokumen untuk itu sudah dipersiapkan,dan kita yakini semua dokumen sudah lengkap” tutup Surya.

Dia juga menambahkan, KPU Sumbar akan terus melaksankan semua tahapan, sampai dengan penghitungan nantinya secara detail, sehingga penyelenggaraan berjalan baik.

“Kita akan terus lakukan proses secara jujur dan benar, agar pelaksanaan pilkada di Sumatera Barat berjalan baik, tanpa ada pelanggaran ,” tutupnya. (rls)

The post Hari Pertama dibuka, Pasangan Cagub-Cawagub Sumbar Mahyeldi-Vasco Mendaftar ke KPU Sumbar appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – KPU Sumbar memastikan Ketua KPPS akan menyampaikan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih DPT menjelang hari pemungutan suara sesuai jadwal yang ditentukan.

Untuk menggunakan Hak Pilih, Formulir C-Pemberitahuan menjadi syarat yang harus dibawa pemilih pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dengan disertai KTP Elektronik

Penyampaian Formulir C-Pemberitahuan tersebut, diserahkan oleh Ketua KPPS, dengan cara mendatangi pemilih door to door.

Hal ini juga dimaknai sebagai bentuk sosialisasi dari KPU terkait hari pemungutan dan penghitungan suara dari rumah ke rumah, dan secara tatap muka.

“jika pemilih sedang tidak berada di rumah, Formulir C-Pemberitahuan dapat dititip kepada orang yang dipercaya oleh pemilih dari pihak keluarganya,” kata Komisioner KPU Sumbar, Medo Patria.

Begitu juga, Ketua KPPS dapat menyerahkan Formulir C-Pemberitahuan kepada pemilih melalui aplikasi pesan, surat elektronik atau media internet lainnya.

Formulir C-Pemberitahuan diserahkan kepada Pemilih paling lambat tanggal 11 Februari, jika pemilih belum menerima hingga tanggal tersebut, dapat meminta langsung kepada ketua KPPS TPS setempat hingga tanggal 13 Februari pukul 5 sore.

Hal ini sekaligus untuk membantah beredarnya kabar disinformasi bahkan menjurus hoax perihal tidak adanya undangan untuk mencoblos dan tidak adanya sosialisasi secara masif oleh KPU.

KPU Sumbar mengimbau warga agar tidak menyebarkan informasi Hoax menjelang pemilu apalagi yang berkaitan dengan sistem elecktoral di Indonesia dan agar meminta informasi resmi kepada penyelenggara pemilu yang ada disekitar warga.

KPU Sumbar juga mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilih. (rls)

The post Saat Pencoblosan, Ini yang Harus Dibawa Pemilih ke TPS appeared first on Prokabar.

“Klik serentak nasional untuk logistik Pemilu 2024 tahap II dilakukan pada 10-11 November 2023 namun ditunda karena LKPP masih proses penayangan untuk seluruh logistik yang akan di pesan oleh KPU provinsi dan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jadi klik nasional dimulai pada 11-12 November 2023,” ujar Irzal Zamzami didampingi Kabag Umum, Logistik dan Keuangan Jumiati dan Pejabat Fungsional dilingkungan KPU Sumbar saat pembukaan rapat koordinasi pengadaaan barang dan jasa logistik Pemilu tahap II pada Jumat 10 November 2023 dengan KPU Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

Sementara itu, Kabag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Sumbar Jumiati menyampaikan pengadaan tahap I non katalog berupa alat kelengkapan TPS berupa alat coblos, tanda pengenal dan ATK lainnya sudah harus selesai pengadaannya akhir bulan November 2023.

” Untuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara harus sudah dilaksanakan KPU kabupaten dan kota sudah harus selesai akhir bulan November ini,” ujarnya

Ditambahkan Jumiati Proses pemesanan logistik pemilu 2024 tahap II ini agar dapat dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

“Logistik pemilu ini, harus diterima KPPS paling lambat satu hari sebelum hari H pemungutan suara secara tepat jenis, tepat jumlah, tapat kualitas tepat tujuan dan tepat waktu,” katanya

Tambah Jumiati lagi, Untuk daftar calon tetap legislatif dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden KPU kabupaten dan kota pemesanannya dilakukan melalui katalog nasional(rls)

The post Logistik Pemilu Tahap II, Jumiati: Klik Nasional Serentak Dimulai 11-12 November 2023 appeared first on Prokabar.

Kepala Bagian Umum, Logistik dan Keuangan KPU Sumbar, Jumiati mengatakan, KPU kabupaten dan kota telah menerima bilik suara dan kotak suara. Untuk KPU Kepulauan Mentawai Kotak Suara masih dalam perjalanan. Sebanyak 88.181 unit kotak suara yang dibutuhkan, KPU Sumbar baru menerima 84.823 unit kotak suara.

“Jadi, 84.823 unit kotak suara ini sudah tersebar di 17 kabupaten dan kota. Hasilnya, setelah dilakukan penghitungan kotak suara dari 84.823 kotak suara kita temukan ada 1.008 kotak suara yang rusak, dan 689 kotak suara yang kurang,” katanya, pada Rabu 8 November 2023

Dengan ditemukannya 1.008 kotak suara rusak tersebut, KPU Sumbar segera melaporkan ke KPU RI agar kotak suara pengganti segera dikirim ke KPU Sumbar, sehingga tidak terjadi kekurangan kotak suara pada hari pemilihan 14 Februari 2024.

“Data kerusakan ini sudah disampaikan secara lisan kepada penyedia untuk dapat menyiapkan penggantiannya. Penyedia menyanggupi untuk segera mengganti setelah ada permintaan tertulis dari PPK KPU Sumbar,” katanya.

Lebih jauh Jumiati mengatakan, berdasarkan hasil penyortiran dan penghitungan kotak suara yang dilakukan KPU kabupaten dan kota di Sumbar, sudah 1.008 unit kotak suara dinyatakan rusak karena sobek. Menurutnya, jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah karena belum semuanya selesai melakukan penyotiran.

“Jumlah kotak suara kemungkinan akan bertambah karena kotak suara untuk KPU Kota Padang Panjang masih dalam perjalanan. Termasuk kotak suara untuk KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum sampai ke gudang di Tua Pejat,” katanya lagi.

Sementara itu, untuk logistik lainnya seperti tinta dan segel sudah proses pengiriman dan ada juga yang sudah diterima beberapa KPU kabupaten dan kota di Sumbar.

“Kemungkinan ke 5 jenis logistik pemilu yang sudah di adakan pada tahap 1 akan diterima semuanya dalam minggu ini,”ujarnya

Ia menambahkan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk tahap pertama membutuhkan 88.181 kotak suara dan 70.276 bilik suara. Nantinya, tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) membutuhkan lima kotak suara dan empat bilik suara.

Pengiriman logistik pemilu serentak dari pihak penyedia kepada KPU, dapat dilacak secara real time menggunakan sistem informasi logistik. Melalui sistem tersebut, KPU Provinsi maupun kabupaten dan kota dapat melacak pengiriman logistik, jenis barang yang dikirim, ketepatan waktu dan lain sebagainya.

“Guna memastikan logistik pemilu tetap aman, dilakukan pengamanan yang cukup ketat baik pada saat pendistribusian sampai pengamanan di gudang penyimpanan. Hingga saat ini kita monitoring ke kabupaten dan kota semua berjalan lancar,” pungkasnya (rls)

The post Logistik Pemilu, Jumiati: Sebanyak 1008 Unit Kotak Suara Ditemukan Rusak appeared first on Prokabar.

Untuk lebih lengkapnya klik disini

The post Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Berdasarkan pengumuman tersebut, ada 15 orang calon yang sudah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya klik disini

44_PENGUMUMAN DCT DPD

The post Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumbar pada Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Setelah 100 hari melaksanakan tugas usai dilantik 24 Mei 2023 menjadi komisioner KPU, karena kesibukan masing-masing divisi sehingga baru bisa penuh berkumpul pada Rabu (6/9/2023) di sebuah cafe di bilangan GOR Agus Salim Padang.

“Kami merasa media sudah cukup membantu dalam penyelenggaran pemilu, kami minta maaf kalau baru saat ini bisa bertemu karena kesibukan pelaksanaan berbagai tahap,” tutur Ketua KPU Sumbar yang juga manta Ketua Bawaslu Sumbar.

Acara yang dipimpin langsung ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, kalau semua tahapan akan dilaksanakan dengan baik, apa lagi waktu untuk mencoblos tinggal 161 hari lagi, berhasilnya tugas penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kerjasama semua komponen, terutama media massa yang akan memberitahukan pada publik, termasuk dalam menjaga kondisifitas negara pra maupun pasca pemilu.

“Kami mengajak rekan-rekan media bersama-sana untuk bisa meyukseskan pemilu dengan target aman dan damai tanpa konflik,” tambah Surya Efitrimen.

Temu Media yang dimoderatori Kabag Tehnis dan Hubmas Sutrisno, dihadri lengkap komisioner KPU Sumatera Barat yakni Ketua Surya Efitrimen, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Jons Manedi, Ketua Divisi Teknis Pentelenggara
Ory Sativa Syakban,Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Medo Patria, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Hamdan, juga Kabag dan kasubag serta staf di lingkungan penyelenggara pemilu tersebut.

Selain silaturahmi, Jons Manedi juga menerangkan berbagai tahapan dan kendala yang didapatkan penyelenggara, namun semua dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik.

“Jumlah Partai Politik yang mendaftar caleg ke KPU Sumbar hanya 17 Paratai, 1 partai lagi tidak, karena sampai tahapan selesai tidak ada memasukkan data,” terang Jons.

Dia juga menerangkan, nantinya tahapan pileg juga akan berdempet pada tahapan pilkada, sebab November mendatang tahapan pilkada sudah dimulai.

“Pada tahapan kampanye saat ini melalui putusan MK sudah boleh di rumah ibadah dan tempat-tempat pemerintahan, jika ada undangan, hal ini yang akan kita pedalam bersama-sama KPU se-Indonesia,” tegas Jons.

Dipertegas juga Ory Sativa atau kerap dipanggil tuan ku, kalau saat ini sudah masuk pada tahapan ke-6 dari 11 tahapan, dan publik juga sudah melihat pengumuman caleg agar bisa dikoreksi masyarakat, dan para caleg harus memiliki persyaratan mutlak diantara usia 21 tahun dan bebas narkoba, serta tujuh syarat lainnya.

Syarat bagi caleg yang bekerja di bidang pemerintahan, atau anggarannya dari pemerintah baik BUMN atau BUMD wajib mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

“Jika tidak diatur dalam aturan KPU maka ditentukan dengan surat keputusan lembaga tempat dia bernaung, seperti RW, RT dan LPM, jika lembaganya tidak mewajibkan mundur maka tidak perlu mundur,” tambahnya.

Syarat bagi caleg wajib, maka masyarakat diminta untuk memberi masukan, maka kami akan melakukan evaluasi, maka pengumuman daftar calon sementara kami lakukan diberbagai media.

Ditambahkannya, tanggapan yang masuk dari masyarakat akan diklarifikasi langsung pada parpol untuk memberikan jawaban, sampai pada 7 September 2023.

“Setelah tahap ini akan bersambung dengan tahapan perncermatan daftar calon tetap, padaasa ini parpol masih diberi kesempatan untuk mengganti nomor urut, dapil dan penggantian sampai 10 Oktober 2023, bagi yang harus mengundurkan diri wajib masuk paling akhir suratnya 3 Oktober 2023,” tegasnya lagi.

Ditambahkan, Medo Patria, tahapan juga akan menjadi rancu, jika Daftar Pemilih Tetap tidak sahi, maka akan menjadi gejolak di kemudian hari, untuk itu data yang ada berasal dari Kementrian Dalam Negri, maka kebijakan KPU disesuaikan dengan dokumen yang ada.

“Bagi yang meninggal dunia, boleh meminta surat pemerintah terendah, karena data pada dirjend dukcapil yang meninggal masih ada, karena itu akan dihapus dari data kalau ada akta kematian, maka hal mudah meminta surat pada Rt dan sebagainya, kalau seseorang sudah meninggal, karena pencocokan dan penelitian dilakukan langsung oleh petugas KPU, maka semua dilakukan penyempurnaan agar tidak terjadi masalah,”terang Medo.

Demikian juga pernyataan Hamdan, semua tahapan dan penyelenggaraan berkaitan dengan hukum, maka akan dicermati dengan baik, sehingga semua proses berjalan baik, dan penyelenggaraan bisa berjalan sesuai tahapan.

Temu media berjalan lancar, diisi dengan berbagai diskusi, dengan rasa akrab serta saling mengisi, juga diselingi canda dan tawa tanda akrabnya keluarga besar KPU dengan media.(rls)

The post Jalin Keakraban dan Beberkan Tahapan, KPU Sumbar Lakukan Temu Media appeared first on Prokabar.

“Untuk KPU Provinsi ada 5 laporan dan di KPU kabupaten dan kota sebanyak 53 laporan tanggapan atau masukan masyarakat terkait DCS bacaleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Jons Manedi pada Rabu 30 Agustus 2023.

Jons Manedi menjelaskan terkait 5 laporan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS itu untuk tiga partai politik.

“Lima laporan masyarakat tersebut, pertama terkait kegandaan calon DPRD Provinsi dengan DPRD Kota Bukittinggi. Kedua, terkait dukungan terhadap salah satu calon, yaitu memberikan tanggapan positif berupa dukungan terhadap si calon” ujarnya.

Kemudian, kata Jons Manedi lagi, 3 tanggapan atau masukan masyarakat terhadap salah satu calon dalam satu partai. Tanggapan tidak memberikan dukungan terhadap calon tersebut untuk melanjutkan proses pencalonan sebagai bacaleg DPRD provinsi.

Untuk diketahui, KPU telah mengumumkan DCS sejak 19 Agustus hingga 23 Agustus 2023 lalu. Data laporan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS diterima KPU sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023.

Sementara itu, 53 laporan masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS tingkat kabupaten dan kota, di antaranya, KPU Pesisir Selatan sebanyak 17 laporan, KPU Sijunjung 11 laporan, KPU Padang Pariaman 3 laporan, KPU Lima Puluh Kota 1 laporan.

Kemudian, KPU Dharmasraya 3 laporan, KPU Pasaman Barat 1 laporan, KPU Padang 1 laporan, KPU Sawahlunto 1 laporan, KPU Bukittinggi 13 laporan, dan KPU Kota Pariaman 2 laporan.

Jons Manedi juga mengatakan, KPU Sumbar menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Kemudian partai akan melakukan klarifikasi internal ke kadernya dari tanggal 1-7 September 2023.

“Partai politik masih mempunyai waktu hingga tanggal 7 September 2023, untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU. Kami akan menerima hasil klarifikasi dari parpol mulai tanggal 1 sampai dengan 7 September mendatang,” ujarnya.

Lebih jauh Jons Manedi menyampaikan, KPU atas tanggapan masyarakat tersebut sudah menyurati parpol yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan memberikan ruang kepada bakal caleg untuk mengklarifikasi kepada parpol.

Dari hasil klarifikasi, katanya, KPU akan mencermati dan merapatkan untuk memberi untuk memberikan status bakal calon yang mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat. Kalau nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), maka parpol masih bisa mengajukan pengganti bakal calon sementara tersebut diberikan batas waktu tanggal 14 hingga 20 September 2023.

“Proses ini tetap berlanjut hingga nanti di rancangan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023,” pungkasnya. (rls)

The post KPU Sumbar Terima 58 Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS appeared first on Prokabar.

Ketua Divisi Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medo Patria dalam mengatakan Kirab Pemilu ini telah berada di Sumbar selama 40 hari yang melewati tujuh kabupaten dan kota. Besok, Jumat 21 Juli 2023 akan diserahterimakan kepada Provinsi Jambi.

“Kirab Pemilu akan berada di Sumbar selama 41 hari yang melewati tujuh kabupaten dan kota dan besok estafet Kirab Pemilu akan diserahkan ke Kabupaten Bungo, Jambi” ujar Medo Patria.

Sebelumnya, Kirab Pemilu memasuki wilayah Sumatera Barat dari Riau pada 10 Juni 2023 dan penyerahan estafet Kirab Pemilu pada 11 Juni 2023 di Kabupaten 50 Kota.

“Kirab Pemilu akan berada di kabupaten dan kota yang dilewati selama tujuh hari mulai dari 50 kota, Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung dan terakhir di Dhamasraya” sebutnya

Ditambahkan Medo, saat pelepasan tim Kirab Pemilu KPU Sumbar menuju Dharmasraya pada Kamis pagi 20 Juli 2023, menyampaikan KPU Sumbar harus menjadi yang terbaik dan terbaik secara nasional dalam pelaksanaan Kirab Pemilu menuju Pemilu 2024. (rls)

The post Kirab Pemilu Berakhir, Medo Patria: Besok Menuju Negeri Sepucuk Melayu Sembilan Lurah appeared first on Prokabar.

Kasubag Teknis KPU Sumbar Rahman Al Amin mengatakan hari pertama masuk kerja pasca lebaran KPU Sumbar telah menyiapkan Helpdesk untuk konsultasi LO partai dan LO DPD.

“Pagi ini sudah ada dua LO DPD yang melakukan konsultasi ke KPU terkait penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran” ujar Rahman di KPU Sumbar pada Rabu 26 April 2023.

Sesuai PKPU 3 Tahun 2022 proses pendaftaran bakal calon DPD RI dan DPRD Provinsi dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.

Untuk pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi agar membawa formulir model B-daftar.bakal.calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokuken persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani ketua umum partai politik peserta pemilu 2024.

Sementara itu, untuk bakal calon anggota DPD RI menyerahkan dokumen fisik berupa surat pendaftaran (model-B.pendaftaran DPD) dan surat pernyataan pendaftaran (Model-BB.Pernyataan.DPD).

Ditambahkan Rahman, kepada seluruh LO partai maupun LO DPD agar dapat memanfaatkan Helpdesk yang telah disiapkan KPU Sumbar dengan datang langsung ke ruangan Sub Bagian Teknis KPU Sumatera Barat. (rls)

The post Pendaftaran DPD RI dan DPRD Provinsi Dimulai Awal Mei 2023, Rahman Al Amin: KPU Sumbar Telah Siapkan Helpdesk appeared first on Prokabar.

Dalam pengumuman Nomor 2/TIMSELPROV-GEL.1-Pu/02/13/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2028 dijelaskan, ada 100 kandidat yang dinyatakan lulus.

“Berdasarkan berita acara Timsel bernomor 4/TIMSELPROV-GEL.1-BA/02/13/2023 tertanggal 1 Maret 2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2028, Bakal Calon yang lulus penelitian administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya adalah sebagai berikut..,” bunyi pengumuman tersebut yang dilihat padangberita, Jumat (3/3/2023).

Pengumuman ditandatangani langsung Ketua Timsel, Prof.Dr.Asrinaldi, S.Sos.M.Si dan Sekretaris Timsel Dr.Otong Rosadi, SH,M.Hum

Ke-100 calon yang lulus tersebut terdiri dari 81 laki-laki dan 19 perempuan.

Berikut 100 nama yang lulus

https://sumbar.kpu.go.id/dmdocument/1677739897PENGUMUMAN_SELEKSI_ADM_BACALON%20ANGGOTA%20KPUSB.pdf

The post Ini 100 Nama Calon Komisioner KPU Sumbar yang Lulus Administrasi appeared first on Prokabar.

Pengumuman dimulainya pendaftaran komisioner KPU Sumbar ditu dilakukan Timsel KPU Sumbar yang diketuai Prof Asrinaldi di Aula KPU Sumbar, Jumat (10/2).

Asrinaldi mengatakan pendaftaran calon anggota KPU Sumbar 2023-2028 dibuka selama 12 hari, mulai Jumat (10/2) hingga Selasa (21/2).

“Untuk batas waktu penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPU Sumbar dimulai dari tanggal pengumuman ini 10 Februari – 21 Februari 2023 pada jam kerja (08 00-16.00 WIB) di Sekretariat Timsel Whizz Prime Hotel Jalan Khatib Sulaiman Padang,” jelasnya.

Dkatakan, sesuai arahan KPU RI, jumlah pendaftar yang diterima minimal 50 orang atau sepuluh kali jumlah yang dibutuhkan.

“Jika jumlah itu tidak memenuhi, maka akan dibukan masa perpanjangan pendaftaran diberlakukan selama enam hari, yaitu pada Rabu (22/2) hingga Senin (27/2),” katanya.

Adapun hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada Kamis (2/3/2023) hingga Sabtu (4/3/2023). “Dari seleksi administrasi ini, Timsel akan menjaring 50 peserta. Ini kami prediksi akan berat, karena melihat dinamika yang ada, pelamar diperkirakan menapai ratusan,” katanya.

Sementara anggota Timsel Otong Rosadi menjelaskan calon peserta seleksi diminta sesegera mungkin mendaftar lewat situs siakba.kpu.go.id dan menyiapkan berkas persyaratan administrasi.

“Untuk mendaftar bisa melalui Siakba yang sudah disiapkan KPU. Aplikas Siakba ini sudah dipakai dalam penerimaan badan adhoc PPK dan PPS bebeapa waktu lalu,” katanya.

Anggota Tiomsel Beni Kharisma Arrasuli menjelaskan usia calon peserta seleksi anggota KPU Sumbar minimal 35 tahun saat mendaftar.

Untuk menentukan 50 calon nantinya, pelamar akan dirangking berdasarkan skor sesuai yang ditetapkan KPU RI, mulai dari strata pendidikan, pengalaman di bidang kepemiluan, baik dari tingkat kelurahan/ desa hingga ke tingkat pusat, buku maupun jurnal kepemiluan dan lainnya yang memiliki skor masing-masing.

“Jadi pelamar bisa mengukur sendiri nilainya, sehingga tidak menjadi perdebatan nantinya,”jelasnya.

Berbagai persyaratan lain calon anggota KPU 2023-2028 dapat didownload dan diakses melalui sumbar.kpu.go.id.

“Silahkan kepada masyarakat yang punya kompetensi sebagai penyelenggara, kita dorong untuk mendaftarkan diri, sehingga kita leluasa untuk menyeleksi calon komisioner yang terbaik hingga menjaring sepuluh orang, untuk kemudian ditetapkan KPU RI lima orang terbaik,” kata Asrinaldi.

Diketahui, Timsel calon anggota KPU Sumbar periode 2023-2028 terdiri dari lima orang akademisi dari berbagai universitas di Sumbar.

Ketua Timsel kali ini dijabat oleh guru besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof Asrinaldi, dan empat orang anggotanya ialah mantan Rektor Universitas Ekasakti Otong Rosadi, Ketua Jurusan Ilmu Politik UM Sumatera Barat Didi Rahmadi.

Lalu, akademisi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang (UNP) Alim Harun Pamungkas dan akademisi hukum tata negara Unand Beni Kharisma Arrasuli. (mbb)

The post Seleksi Calon Komisioner KPU SUmbar 2023-2028 Dimulai appeared first on Prokabar.

Uji publik melibatkan berbagai unsur seperti perwakilan pemerintah daerah, Bawaslu Sumbar, partai politik, akademisi, organisasi masyarakat, tokoh, serta pemantau pemilu.

Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani mengungkapkan dengan adanya uji publik ini pihaknya bisa mendapatkan masukan dari peserta terkait rancangan penataan dapil yang sedang disusun, sehingga memberikan masukan komprehensif guna penetapannya oleh KPU RI.

“Penataan dapil menjadi salah satu tugas KPU. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 bahwa dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU.” terangnya.

Dalam pemaparan uji publik ini pihaknya berencana menambah satu Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dapil VI yang sebelumnya diisi 5 kabupaten dan kota, akan dibagi dua. Artinya, dapil untuk DPRD Sumbar pada Pemilu 2024 direncanakan menjadi 9 Dapil.

“Jadi, kita merencanakan Dapil 6 yang pada Pemilu 2019 terdiri dari 5 kabupaten/kota, untuk Pemilu 2024 kita bagi jadi 2 dapil, yaitu Dapil 6 terdiri dari Kabupaten Tanah Datar dan Kota Panjang dengan 5 kursi serta Dapil 7, meliputi Sijunjung, Dharmasraya dan Kota Sawahlunto dengan 6 kursi. Inilah yang kita usulkan ke KPU RI,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar, Gebril Daulai mengungkapkan tidak ada perubahan kursi untuk wilayah Sumatra Barat yakni masih di angka 65.

“Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017, daerah yang memiliki penduduk berkisar 5-7 juta maka jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 65 orang. Sumbar saat ini masih diangkat 5,6 jutaan, masih jauh untuk penambahan,” terangnya.

Baca Juga : Gelar FGD, KPU Sumbar Kupas Tentang Penataan Dapil bersama Pakar

Lebih lanjut ia menambahkan, pada Pemilu 2019 lalu, Dapil di tingkat DPRD provinsi sebanyak 8 yakni Dapil I (Kota Padang), Dapil II (Padang Pariaman-Kota Pariaman), Dapil III (Agam-Bukittinggi), Dapil IV (Pasaman-Pasaman Barat).

Lalu , Dapil V (Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota), Dapil VI (Padangpanjang-Tanahdatar-Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya), Dapil VII (Kota Solok-Solok-Solok Selatan) dan Dapil VIII (Pesisir Selatan-Mentawai). (pk)

The post KPU Sumbar Gelar Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Ini Hasilnya appeared first on Prokabar.