Pendaftaran dilakukan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekjen Teuku Riefky Harsya dan Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono, pada pukul 13.59 WIB.

Baca Juga :

• HM Nurnas Kembali Dipercaya Sebagai Pengurus DPD Demokrat Sumbar
• Elektabiltas AHY Tinggi, Imelda Sari: Demokrat Selalu Berkoalisi dengan Rakyat

Delegasi partai disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima di lantai dasar (lobby) Gedung KPU, dan diterima oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, beserta anggota lainya.

Kedatangan rombongan Partai Demokrat ini  disaksikan oleh pemantau pemilu di Ruang Rapat Utama Gedung KPU.

Turut hadir dari Partai Demokrat di Ruang Rapat Utama Gedung KPU, Kasatgas Verpol Andi Timo Pangerang, Wakil Kasatgas Verpol Sigit Raditya, Sekretaris Satgas Verpol Daisy Margaret Silanno, Penanggung Jawab Verpol Andi Arief, Penanggung Jawab Verpol H.E. Herman Khaeron, Wakil Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid, Narahubung (liaison officer) Andi Nurpati Pangerang, Narahubung (liaison officer) Irawan S. Leksono. (*/pk)

The post Usai Jumat, Partai Demorkat Mendaftar ke KPU Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.

“Misalnya, pandemi masih berlangsung, meski kita berharap segera berakhir, namun apa pun harus diantisipasi, maka KPU memperhitungkan dengan istilah manajemen risiko atau mitigasi yang perlu dipersiapkan,” kata Hasyim dilansir laman kemendagri.go.id, Rabu (11/8).

Hasyim mencontohkan salah satu langkah antisipasi adalah dengan membatasi usia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPS maksimal berusia 50 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menjamin kesehatan para petugas yang prima.

Bahkan, jika diperlukan, maka pihaknya akan mensyaratkan vaksinasi COVID-19 bagi petugas yang terlibat pada Pemilu 2024.

“Ini dalam rangka supaya adaptasi terhadap protokol kesehatan COVID-19, itu berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan, alternatif yang akan ditempuh KPU untuk persiapan Pemilu 2024,” ujarnya.

Hasyim mengatakan Pemilu 2024 akan beririsan dengan pelaksanaan pilkada. Menurut dia sementara ini telah dirancang untuk hari pencoblosan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD pada Rabu, 21 Februari 2024.

Kemudian, kata Hasyim, untuk pencoblosan pilkada rencananya akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

“Karena dalam undang-undang sudah diatur demikian, pemilu ditentukan hari pemungutan suaranya oleh KPU, tetapi pilkada itu sudah ada aturannya di UU Pilkada, pemungutan suara serentak itu dilakukan pada November 2024, bulannya saja, tetapi KPU yang mendesain hari dan tanggalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menegaskan pihaknya  merancang penyederhanaan surat suara Pemilu 2024 dengan enam model dan tiga opsi, di antaranya menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR,  DPD, serta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Tiga model opsi lainnya, yakni dengan melakukan pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan pemilu DPRD.

“Masukan dan respons dari berbagai pihak tentu menjadi bagian yang akan dipertimbangkan untuk mengusulkan opsi penyederhanaan ini,” kata Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. (*)

The post KPU RI Matangkan Rencana Penyelenggaraan Pemilu Berbasis Resiko appeared first on Prokabar.

Hal itu diutarakan Menko Polhukam, Mahfud M.D dalam kegiatan Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini diikuti Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul bersama Forkopimda, ketua KPU, ketua Bawaslu, asisten II Setdako, serta Kaban BPBD Kesbangpol di ruangan VIP Balaikota, Senin (14/12).

Mahfud menyebutkan, Pilkada di tengah-tengah pandemi kali ini, partisipasi masyarakat masih  tinggi. Yaitu mencapai 75,83 persen.

“Jika dibanding dengan pilkada serentak tahun 2015 partisipasi masyarakat 69,02 persen dan diprediksi turun 50 persen. Tetapi pada Pilkada 2020 naik ke angka 73,83 persen,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU RI, Arif Budiman menyampaikan kondisi saat pemilihan dan setiap masyarakat yang ikut memilih semuanya mematuhi protokol Covid-19.

Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam acara ini memaparkan semua pelanggaran dan temuan pihaknya yang terjadi saat Pilkada dan bagaimana hasil penghitungan suara hingga saat ini. (vina)

The post Tak Ada Cluster Covid-19 Saat Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

Tahapan tersebut adalah pelantikan PPS, Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, serta tahapan pemutakhiran data pemilih.

Pengunduran tersebut berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus Covid 19 yang makin mengkhawatirkan.

“Dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini wabah penyakit yang diakibatkan oleh corona virus desease 2019 (covid 19)” tulis surat keputusan yang ditandarangani Ketua KPU RI Arief Budiman tanggal 21 Maret 2020.

Dalam surat tersebut tidak dijelaskan penundaan tahapan selanjutnya, termasuk penundaan jadwal Pilkada serentak 23 September 2020. (laf)

The post Gara Gara Covid 19, Jadwal Tahapan Pilkada Serentak Ditunda appeared first on Prokabar.

The post Ini Jumlah Daerah yang Baru Tuntaskan NPHD Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

“Pelantikan tetap pada 20 Oktober 2019,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asyari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/9).

Menurut Hasyim, masa jabatan Presiden sudah ditetapkan dalam waktu tertentu.

“Lima tahun dihitung sejak Pilpres, dan sudah dilakukan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2004,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019, siklus lima tahunan masa jabatan Presiden tetap 20 Oktober.

Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki keinginan memajukan pelantikan sehari lebih cepat.

The post Pelantikan Presiden Tetap Tanggal 20 Oktober appeared first on Prokabar.

“Bisa juga teman-teman KPU menunggu beberapa peraturan, terkait misalnya soal kisaran honorarium badan ad hoc, dan kita masih nunggu dari Kementerian Keuangan,” kata Pramono dilansir Prokabar, Rabu (11/9).

Menurut Pramono,  besaran honor itu akan dimasukkan ke usulan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020.

Pramono menegaskan, KPU Daerah yang belum mengusulkan NPHD juga karena kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Jadi komunikasi antara KPU, dengan Pemerintah Daerah dan DPRDnya belum lancar,” ungkapnya.

Dia menambahkan,  252 KPU Daerah yang telah mengusulkan NPHD masih melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat.

“Besaran NPHD yang diusulkan masing-masing KPU Daerah bisa saja diterima seluruhnya, maupun dikoreksi dengan adanya pengurangan,” pungkasnya. (*/hdp)

The post KPU Daerah Tunggu Besaran Honor KPPS dan PPK Untuk Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ahli tata negara dan Mahkamah Konstitisi (MK).

“Diskusi dengan pihak lain penting, supaya KPU bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menindaklanjuti putusan MA, dengan pertimbangan pihak-pihak terkait,” ujar Arief, di kantornya, Rabu, (14/11) kemarin.

Menurut Arief,  KPU dalam tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) mencoret calon anggota DPD, yang masih menjabat sebagai anggota partai politik.

”Dalam putusan MA itu kan, sebenarnya tidak pernah dibatalkan PKPU tentang tindak lanjut putusan MK itu, dan putusan MK juga tidak dinyatakan tidak berlaku. Cuma soal timingnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, KPU masih harus mempertimbangkan, apakah putusan MA itu harus dijalankan saat ini atau tidak. (*/hdp)

The post KPU Belum Tindaklanjuti Putusan MA appeared first on Prokabar.

Dua orang anggota KPU Kabupaten Pasaman dilantik menjadi komisioner. Hal ini ditetapkan berdasar keputusan KPU RI nomor 1237/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober kemarin.

Kedua komisioner ini yakni Ajriaman dan Eria Candra. Keduanya telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya di kantor KPU RI Jakarta.

“Sekarang, komisioner kita jadi lima orang. Ini semua serentak dilakukan di seluruh KPU kabupaten kota yang sebelumnya memiliki tiga komisioner,” kata Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Senin (8/10).

Rodi menegaskan, dengan adanya hal ini, KPU Pasaman semakin matang untuk menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 mendatang. (Ola)

The post Ini Dia Dua Komisioner KPU Pasaman Yang Baru appeared first on Prokabar.

“Pagu tersebut akan kami gunakan sebesar Rp 14 triliun untuk dukungan layanan teknis, atau sebesar 81 persen dari total pagu anggaran,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/9).

Menurut Arief, pagu yang diajukan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan KPU di tahun 2019. Sementara anggaran 2018 sudah diserap ke dalam program-program KPU saat menggelar Pilkada Serentak 2018, dan persiapan pemilu 2019.

Arief memaparkan, tahun depan pihaknya memiliki program untuk  pemilu serentak yang pertama kali digelar di Indonesia.

“Program prioritas kami di tahun 2019 tentu untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu,” tambahnya.

The post KPU Ajukan Anggaran Sejumlah Rp 18 Triliun appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menegaskan, pemilu  2019 memiliki konsekuensi lebih rumit dalam penghitungan suara.

“Pemilu 2019 itu serentak memilih Presiden, Wapres, DPR, DPRD, dan DPD , jadi wajar jika lebih rumit,” ujar Hasyim, usai uji publik PKPU rekapitulasi penghitungan suara, di Hotel Harris Vertu, Selasa (7/8).

Hasyim memaparkan, dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, hanya diatur jumlah pengawas tiga orang.

“Kami beruntung setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan, terkait jumlah pengawas rekapitulasi,” tambahnya.

Dalam uji publik PKPU rekapitulasi penghitungan suara, dihadiri oleh perwakilan partai politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (*/hdp)

The post KPU RI: Pemilu 2019 Lebih Rumit Dalam Penghitungan appeared first on Prokabar.