Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat pada gelaran Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Bukittinggi, Rabu (18/12).

Ini merupakan kali kedua KPU Kota Padang menerima penghargaan serupa, yang menjadi bukti nyata atas komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian tersebut.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen dan dedikasi KPU Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Dorri Putra usai menerima penghargaan.

Dorri menegaskan, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan prinsip keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga.

“Kami percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atas apresiasi yang diberikan. Dorri menilai penghargaan ini menjadi dorongan moral untuk terus memberikan pelayanan informasi yang terbaik.

Tidak lupa, Dorri memberikan penghargaan kepada seluruh tim di lingkungan KPU Kota Padang, termasuk komisioner, ASN, hingga PPNPN, atas kerja keras mereka dalam mewujudkan prestasi ini.

“Penghargaan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kerja keras dan dedikasi seluruh keluarga besar KPU Kota Padang,” katanya.

Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi KPU Kota Padang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasi, sekaligus menjadi teladan bagi badan publik lainnya di Sumatera Barat.

KPU Kota Padang juga berharap prestasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. (*)

The post Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, KPU Padang Raih Peringkat 1 Badan Publik Informatif appeared first on Prokabar.

Sebelumnya, pada tahun 2023, KPU Kota Padang meraih peringkat satu sebagai badan publik informatif.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen mereka dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kami menjalankan pengelolaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Dorri, Selasa (10/12), saat menghadiri uji publik di Istana Bung Hatta, Bukittinggi.

Dalam presentasinya, KPU Kota Padang memaparkan berbagai inovasi, komitmen, dan langkah strategis yang telah mereka laksanakan.

Salah satu fokus utama adalah pengelolaan informasi publik secara proaktif, di mana mereka secara konsisten menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses melalui berbagai kanal, seperti website resmi, e-PPID, media sosial, dan layanan digital.

Selain itu, mereka terus meningkatkan pelayanan publik terpadu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang responsif, serta mengelola sarana seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Rumah Pintar Pemilu (RPP), dan perpustakaan yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kunci sukses KPU Kota Padang.

Dorri menjelaskan bahwa sinergi dengan masyarakat, media, dan lembaga terkait menciptakan ruang dialog untuk memastikan proses demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

KPU Kota Padang juga menonjolkan inovasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan merancang timeline pengelolaan keterbukaan informasi publik dari 2019 hingga 2026.

Berbagai program edukasi publik telah dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam demokrasi.

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” tegas Dorri.

Melalui partisipasi dalam uji publik ini, KPU Kota Padang berharap dapat menginspirasi dan memotivasi badan publik lainnya dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan. (*)

The post Ikuti Uji Publik Monev KI Sumbar, KPU Padang Masuk Tiga Besar Badan Publik Terbaik Kategori KPU Kabupaten/Kota appeared first on Prokabar.

Terbagi enam segmen, Debat pamungkas ini mengangkat tema transformasi sosial menuju kota padang yang maju dan bermartabat.

“Pada debat ini akan ada enam penjabaran dari tema yang diangkat. Yakni transformasi sumber daya manusia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penanganan ketidaksetaraan dan kemiskinan, tata ruang yang humanis, dan mitigasi bencana,” ungkap Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, dalam sambutannya.

Dorri menyampaikan, pada debat kedua ini terdapat tujuh orang panelis yang telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada debat. Panelis tersebut berlatar belakang beragam, yakni akademisi, tokoh masyarakat, dan budayawan.

“Kami harapkan masing-masing paslon dapat menyampaikan visi misi dan program kerja. Dengan hal itu dapat meyakini warga Kota untuk menentukan pilihannya pada 27 November 2024 mendatang,” kata dia.

Pilkada Wali Kota Padang tahun ini diikuti tiga pasangan calon, yaitu:

Paslon nomor urut 1: Fadly Amran-Maigus Nasir,

Paslon nomor urut 2: M. Iqbal-Amasrul,

Paslon nomor urut 3: Hendri Septa-Hidayat. (Adh)

The post Angkat Tema Transformasi Sosial Menuju Kota Padang yang Maju dan Bermartabat, KPU Padang Gelar Debat Pamungkas appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar wartawan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, terutama dalam menyajikan berita terkait Pilkada.

“Dengan Pilkada yang tinggal 54 hari lagi, yakni pada 27 November 2024, banyak informasi yang beredar, terutama dari tim sukses pasangan calon yang diviralkan di media sosial untuk menggaet simpati masyarakat,” ujar Dorri Putra.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga 10 hari setelah tahapan kampanye dimulai pada 25 September 2024, pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sukses.

Selain itu, KPU telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan pasangan calon untuk menyepakati Alat Peraga Kampanye (APK) serta bahan kampanye lainnya.

Menurut Dorri, dukungan pers sangat penting dalam memastikan kampanye dan Pilkada berjalan sesuai dengan koridor konstitusi.

“Kami sudah melihat berbagai liputan media terkait sosialisasi dan kampanye pasangan calon, dan Alhamdulillah, banyak yang sudah diberitakan. Namun ironisnya, dalam pelaksanaan Pilkada ini, juga muncul jurnalis dadakan atau yang dikenal dengan jurnalis warga,” katanya.

“Saat ini kita lihat, banyak masyarakat yang menjadi jurnalis dadakan atau karbitan. Mereka menyampaikan informasi melalui media sosial,” ungkapnya.

Tapi, kata Dorri, publik butuh informasi atau berita terkonfirmasi dengan valid. Sebab, jika tidak terkonfirmasi atau valid, informasi atau berita itu besar kemungkinan mengandung hoaks.

“Kita butuh berita terkonfirmasi. Dengan demikian, dukungan rekan-rekan jurnalis dan media sangat dibutuhkan untuk menghadirkan informasi dan berita yang terkonfirmasi dengan valid terkait Pilkada Serentak 2024, sehingga Pilkada ini dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan sukses sesuai koridor kontitusi,” cakapnya.

Untuk itu, kata Dorri, maka dilaksanakan kegiatan dialog publik dengan tema “Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024.”

Hadir pada kesempatan itu, Komisioner KPU Kota Padang Arset Kusnadi, dan Sekretarus KPU Kota Padang serta jajaran Sekretariat KPU Kota Padang.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Hendra Makmur yang merupakan ahli pers dari Dewan Pers dan kegiatan diikuti 60 orang jurnalis dari media cetak, elektronik, siber dan pers kampus. (*)

The post Dialog Publik Kolaborasi KPU-FWP Padang, Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga appeared first on Prokabar.

Pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir mendapatkan nomer Urut 1. Berikutnya Muhammad Iqbal – Amasrul mendapatkan nomer urut 2, dan Pasangan Calon Hendri Septa – Hidayat mendapatkan nomer urut 3.

Pengundian diawali dengan pengambilan nomer lot oleh ketiga pasangan calon wakil walikota, masing-masing oleh Maigus Nasir, Amasrul, dan Hidayat.

Kemudian, ketiga pasangan Calon Walikota, maju untuk mendampingi calon wakil walikota Padang, untuk mengambil dan membuka peraga nomer urut.

Selanjutnya selubung pun dibuka, dan didapatkan lah tiga nomer urut. Masing masing Fadly-Maigus nomer 1, M Iqbal-Amasrul nomer urut 2, dan Hendri Septa-Hidayat nomer urut 3.

Ketiga Pasangan Calon Walikota – Calon Wakil Walikota Padang selanjutnya memberikan sambutan yang berisikan rangkuman visi misinya. (Adh)

The post Ini Nomer Urut Paslon Peserta Pilkada Padang appeared first on Prokabar.

“Ketiga paslon tersebut adalah M Iqbal – Amasrul yang diusung oleh PKS dan Demokrat, Fadly Amran – Maigus Nasir, yang diusung oleh Nasdem, Golkar, PKB, PPP, PDI P, dan Partai Ummat. Dan terakhir adalah Hendri Septa – Hidayat, yang diusung oleh PAN dan Gerindra,” sebut Dorri Putra, Ketua KPU Kota Padang.

Setelah lulus dalam verifikasi administrasi serta tes kesehatan serta bebas narkoba hingga 12 September lalu, KPU Padang juga telah membuka tanggapan masyarakat hingga 18 September 2024. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, tidak ada satu pun tanggapan masyarakat diterima.

Ini lah yang mendasari ketiga paslon peserta pilkada tersebut ditetapkan minggu petang di Kantor KPU Kota Padang minggu, (22/9), petang.

“Pada senin siang, akan dilakukan pengundian nomer urut, di truntum hotel, untuk selanjutnya akan dilakukan deklarasi damai pilkada badunsanak oleh KPU Padang pada (24/9),” sebut Arset Kusnadi, Ketua Divisi Teknis KPU Padang.

Kampanye terbuka ketiga pasangan calon akan dimulai pada 25 september hingga 23 November 2024. Pemungutan suara sendiri akan dilakukan pada 27 November 2024. (Adh)

The post Tiga Paslon Peserta Pilkada Padang Padang Resmi Ditetapkan appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra, didampingi empat komisioner lainnya Arset Kusnadi, Arianto, Jefri Hariyanto, Randy Adi Tama, dan Sekretaris KPU Padang Agustian, serta dihadiri Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda, didampingi Anggota Firdaus Yusri dan Rahmad Ramli, menjelaskan bahwa pada hari pertama pendaftaran, Selasa (27/8/2024), mendaftar ke KPU Kota Padang, pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

“Setelah kita memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan pendaftaran sesuai aturan yang ditetapkan, termasuk bukti dukungan yang ditandatangani oleh pimpinan partai sesuai yang tercantum di silon, maka dinyatakan diterima,” ungkap Dorri dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU Padang, Jumat (30/8) dinihari.

Pada hari kedua, Rabu (28/8), lanjut Dorri, mendaftar ke KPU Padang, pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir yang diusung 6 parpol yaitu Partai NasDem, Golkar, PPP, PKB, PDIP dan Partai Ummat.

“Sama dengan paslon sebelumnya, persyaratan pendaftaran pasangan ini lengkap dan diterima. Begitu juga Paslon Hendri Septa – Hidayat diusung PAN dan Gerindra yang mendaftar di hari ketiga, Kamis (29/8) yang merupakan hari terakhir pendaftaran, persyaratannya juga lengkap dan diterima,” terang Dorri.

Dengan berakhirnya masa pendaftaran Paslon, lanjut Dorri, maka tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan Paslon yang diagendakan pada 30 Agustus sampai 4 September di RS M Djamil Padang.

“Sejalan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan, maka KPU juga meminta tanggapan masyarakat tentang Paslon. Masyarakat bisa memberi masukan maupun tanggapan terkait Paslon, baik lewat surat atau datang langsung ke Kantor KPU Padang. Bersamaan, KPU juga melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Paslon,” ungkap Dorri

Ditambahkan, penetapan pasangan bakal calon menjadi calon dilakukan pada 22 September dan pada 23 September dilakukan pengundian nomor urut.

“Sehari usai pengundian nomor urut Paslon, maka berikutnya masuk ke tahapan masa kampanye yang berlangsung hingga 21 November 2024. Sementara hari H 0emungutan suara berlangsung pada 27 November 2024,” pungkas Dorri. (105)

Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra, didampingi empat komisioner lainnya Arset Kusnadi, Arianto, Jefri Hariyanto, Randy Adi Tama, dan Sekretaris KPU Padang Agustian, berikan keterangan usai menutup pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Padang pada konferensi pers, Jumat (30/8) dinihari di KPU Padang. (bambang)

The post Hanya Tiga Paslon Wako dan Wawako Daftar ke KPU Padang Hingga Pendaftaran Ditutup appeared first on Prokabar.

Partai politik yang memiliki 35.056 suara sah hasil Pemilu lalu dapat mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan tersebut tertuang di dalam pengumuman nomor 435/PL.02.2-Pu/1371/2024 tentang pendaftaran pasangan Cawako dan Cawawako Padang. Kemudian keputusan nomor 1201, yang merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra didampingi Komisioner Arset Kusnadi, Jefri Hariyanto beserta Sekretaris, Agustian, Sabtu (24/8) sore.

Terkait dengan syarat Cawako-Cawawako pasca putusan terbaru dari MK, saat ini tidak lagi dihitung berdasarkan keterwakilan kursi di DPRD Kota Padang, namun berpatokan kepada perolehan suara sah partai saat Pemilu 2024.

“Parpol atau gabungan parpol bisa mengusung bakal calon asal memiliki suara sebanyak 7,5 persen atau 35.056 suara pada Pemilu 2024 lalu,” katanya.

Dorri Putra mengimbau parpol via Liaison Officer (LO) atau petugas penghubung KPU dengan calon yang telah ditunjuk dan telah dimandatkan dalam Surat Keputusan (SK) segera mengunggah (uploading) dokumen-dokumen paslon yang disyaratkan ke laman aplikasi Silon melalui pranala tautan https://bit.!y/Model_Permohonan_Silon_Parpol,” katanya.

“Segera upload ke Silon semua dokumennya. Termasuk SK Pengurus Partai yang diteken Kemenkumham RI, dan formulir B1 KWK yang diteken Ketua Umum Pusat partai pengusung,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Kota Padang, Arset Kusnadi menambahkan, untuk pendaftaran bakal calon pada tanggal 27 dan 28 Agustus dilayani pada jam kerja pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 29 Agustus dimulai pukul 08.00 hingga 23.59 WIB.

“Jelang pendaftaran, kami juga koordinasikan ini pada masing-masing penghubung bakal calon maupun partai politik. Tujuannya untuk mengkomunikasikan jadwal mereka saat mendaftar agar tidak bentrok di waktu yang sama antar pasangan bakal calon,” katanya.

Untuk permohonan akses silon pendaftaran, kata Arset, Parpol peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu tingkat  Kota Padang mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kota  Padang.

“Yang mana Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Padang menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan,” katanya.

Arset Kusnadi mengaku telah berbincang dengan LO parpol, terkait jadwal mereka bisa datang ke Kantor KPU Padang.

“Sudah lumrah, saat mendaftar ke KPU, pastilah parpol dan gabungan parpol itu akan membawa rombongan yang banyak. Jadi agar tidak bentrokan jamnya dan tumpang-tindih, maka kami sudah bicara ini dengan LO. Sudah diperoleh jadwal paslon A, B, dan C, datang ke KPU,” katanya.

Sementara untuk cek kesehatan para paslon. KPU Kota Padang akan dilakukan di RSUP M Djamil pasca pendaftaran ke KPU.

“Biasanya 8 hingga 10 jam lamanya general check up paslon tersebut. Kami sudah bicarakan juga dan susun jadwalnya,” katanya.

KPU Kota Padang juga menyediakan helpdesk pencalonan Wako dan Wawako dengan menghubungi Yunes (0852-6336-6465), Ira (0812-6623-6233) dan Sandi (0852-6470-5298) pada Senin hingga Jumat pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Kemudian untuk pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Parpol Peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu tingkat Kota Padang serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung. (*)

The post KPU Padang : Parpol Kantongi 35.056 Suara Sah Bisa Usung Calon Walikota dan Wakil Walikota appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra mengatakan, rakor ini untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam mensukseskan PSU calon DPD RI dapil Sumbar di Kota Padang.

“Kita gelar rakor dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang. Ini sebagai bentuk arahan dari KPU provinsi sebelum pelaksanaan PSU, untuk menyampaikan bahwa kita melaksanakan PSU untuk pemilihan DPD pada 13 Juli 2024,” ujarnya, Selasa (25/6).

Dorri Putra menyampaikan harapannya untuk Kota Padang pelaksanaan PSU sukses dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kota Padang. Menurutnya, penyelenggaraan bukan dari KPU dan Bawaslu, namun juga suksesnya PSU salah satu faktornya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang.

“Jadi, PSU DPD ini dilaksanakan di hari libur dan tidak ada masa kampanye sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya didampingi Komisioner KPU Padang Arianto, Arset Kusnadi, Jefrie Ariyanto dan Randy Ary Tama, serta Sekretaris KPU Kota Padang, Agustian.

Lebih jauh Dorri Putra mengatakan, strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi yang masif. Saat ini KPU telah melantik PPK dan PPS untuk Pilkada, mereka inilah diberikan tugas tambahan untuk melakukan PSU DPD.

“Jadi, teman-teman petugas PPK dan PPS di Pilkada diberikan tugas tambahan untuk PSU DPD. Tugasnya sama pada prinsipnya sama dengan dengan pemilu sebelumnya, tapi perbedaan hanya satu surat suara saja,” katanya dengan menghadirkan seluruh camat, lurah, dan instansi lainnya yang ada di Kota Padang.

Sedangan untuk KPPS, kata Dorri Putra, KPU akan menetapkan pada 2 Juli 2024, KPPS yang direkrut sama dengan KPPS Pemilu 14 Februari 2024. Jika ada KPPS yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, tidak mau ikut serta, artinya jika tidak memenuhi syarat akan diganti.

Dikatakannya, pemilih di Kota Padang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu sebanyak 666.178 pemilih, dengan 2.681 TPS. Kemudian, melibatkan 55 anggota PPK, 312 anggota PPS, dan 18.767 KPPS serta 5.362 petugas ketertiban TPS.

Dorri Putra menambahkan, terkait anggaran KPU Padang masih menyusun anggaran tersebut, KPU RI menyebutkan anggaran PSU sudah ada dialokasikan untuk PSU DPD di Sumbar. Penganggaran dari KPU provinsi semua logistik, surat suara, kotak dan bilik suara, sedangkan KPU Padang melaksanakan rekrut badan adhoc untuk kecamatan, kelurahan hingga TPS.

“Semuanya dari KPU provinsi, kesiapan kita sudah disampaikan kebutuhannya untuk logistik di KPU Padang. KPU provinsi siap untuk mengakomodir untuk menyukseskan PSU. Target pemilih kita tidak ada, yang penting semua masyarakat bisa menggunakan hak pilih untuk memilih di PSU DPD,” ujarnya.

Sedangkan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Yosefriawan mengatakan, kesiapan Pemko Padang berkewajiban untuk mengkolaborasi dengan KPU, Pemko wajib membantu penyelenggaraan PSU dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikan kepada warga padang atau pemilih yang memiliki hak pilih.

“Tidak ada kampanye hanya ada sosialisasi, kita siap melalui camat, lurah mensosialisasikan supaya warga yang punya hak pilih datang ke TPS pada 13 Juli untuk memilih para senator wakil daerah. Kita akan maksimal mensosialisasikan supaya para pemilih tergerak hatinya untuk memilih. Ini adalah hak politik, kita harapkan semua memberikan hak pilihnya,” ucapnya. (rls)

The post KPU Padang Mantapkan Kesiapan PSU DPD Sumbar appeared first on Prokabar.

Kegiatan Pembukaan dihadiri oleh Komisioner KPU kota Padang, rombongan KPU Sumbar, unsur forkopimda, petugas KPPS, dan warga masyarakat sekitar.

Simulasi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, yang Melibatkan sekitar 200 warga setempat yang merupakan pemilik suara. Yang terdiri dari perwakilan lansia (lanjut usia), pemilih pemula (berusia 17 tahun dan memiliki hak mencoblos) hingga penyandang disabilitas.

Ketua KPU kota Padang Riki Eka Putra mengatakan simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi proses- proses penting dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

“Kegiatan Ini nantinya akan kita dokumentasikan melalui gambar bergerak atau video. Untuk Kemudian menjadi bahan bagi penyelenggara Pemilu. Sebagai bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan dan rapat- rapat pemantapan untuk menghadapi pemungutan dan penghitungan suara secara real nanti, yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024 di 2681 TPS di kota Padang”, Jelasnya.

Lebih lanjut Riki menyebutkan, bahwa Proses pelaksanaan simulasi ini berdasarkan perintah dari KPU RI, yang dilaksanakan di tengah- tengah pemukiman masyarakat. Melibatkan warga masyarakat sebagai pemilih dan tentunya melibatkan penyelenggara Pemilu.

Dijelaskan Riki, pada pemilu Serentak 2024 ada lima buah kertas suara. Untuk lembar kertas Suara Presiden didalamnya lengkap dengan nama serta foto ketiga pasang Capres dan Cawapres.

“Begitu juga halnya dengan lembar kertas calon anggota DPD RI. Sementara untuk surat suara Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, tidak menyertakan foto atau gambar caleg (calon legislatif). Melainkan hanya nomor dan nama caleg saja,” terangnya.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada warga Kota Padang atau pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya, sebelum melangkah ke tempat pemungutan suara (TPS) diharapkan telah menentukan pilihannya atau nama- nama yang akan di coblos di bilik suara. Tujuannya untuk mengurangi durasi dalam pencoblosan.(rls)

The post KPU Kota Padang Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 appeared first on Prokabar.

Untuk persyartan bisa klik link : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Padang Panjang dan KPU Kota Pariaman

The post Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Padang Panjang dan KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028 appeared first on Prokabar.

Akademisi Unand, Asrinaldi menilai perlu memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada ibu rumah tangga oleh relawan demokrasi. Serta mendorong Ibu rumah tangga sebagai agen perubahan di lingkungannya guna memperkuat sistem demokrasi.

” Peran dari relawan demokrasi ini adalah melakukan transfer pengetahuan tentang aktifitas politik di lingkungan mereka. Seperti menonton berita selama 30 menit, berdiskusi politik yang ringan sepeti kebijakan pemerintahan daerah yang bersentuhan dengan kehidupan mereka,” papar Asrinaldi dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand dan KPU Kota Padang, dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Relawan Demokrasi Kelompok Perempuan Dalam Memotivasi Dan Memfasilitasi Kaum Perempuan Di Bidang Politik Berbasis Keluarga, pada Rabu (25/8) lalu.

Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra berharap relawan demokrasi kelompok perempuan ini bisa mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam politik.

“Terlebih perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya. Apalagi jika dilihat Pemilih perempuan di Kota Padang memiliki angka jauh lebih banyak dari pada pemilih laki-laki. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak menjadi akhir tetapi terus terlaksana secara berkesinambungan,” harap Riki.

Sementara itu Akademisi Ilmu Politik Unand Syaiful menekankan perlu penguatan kapasitas perempuan relawan demokrasi, baik secara Hard Skill dengan perlu adanya pendidikan politik terstruktur, pemahaman tentang politik, demokrasi, partisipasi politik dan pemilu.

“Selanjutnya secara Soft Skill yaitu dengan perlu adanya praktek politik dalam kehidupan keseharian, kemampuan public speaking, bernegosiasi, dan mampu menjadi fasilitator” jelas Syaiful.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Unand, Tengku Rika Valentinan ini, menegaskan output program pengabdian masyarakat ini adalah Modul Kegiatan dan ToT relawan demokrasi untuk mengadvokasi Ibu RT sebagai Agen Sosialisasi Politik dengan Basis Keluarga.

Kedepannya kegiatan ini akan di lanjutkan kembali dalam forum TOT untuk para relawan demokrasi terkhusus perempuan sehingga ketika mereka terjun ke lapangan mempunyai pengetahuan dan pengalaman sehingga bisa mensosialisasikan pendidikan politik ini pada pemilih Perempuan khususnya di Kota Padang.(rls)

The post Jurusan Ilmu Politik Unand dan KPU Padang Dorong Ibu Rumah Tangga Melek Politik appeared first on Prokabar.

Penyerahan buku ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan UU KIP dan PKPU No. 1 tahun 2015.

Dalam UU KIP pasal satu ayat dua, informasi publik merupakan informasi dari lembaga negara dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang mendapatkan mandat menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi atau KI akan menetapkan petunjuk teknis standar ayanan informasi publik.

Bahkan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

Penyerahan Laporan oleh KPU Kota Padang

Komisioner KPU Atikka Triana bersama Kasubag Teknis dan Parmas Rino Sutrisno serta Staf KPU Sandra menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua KI Sumbar Nofal Wiska.

Atika menegaskan KPU Kota Padang akan terus berbenah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ini Dia Nahkoda Baru DPD PAN Pasaman
• Lagi, Sampah Memenuhi Dunia Maya Pasaman
• Sharing Pengendalian Banjir, Komisi III DPRD Padang Datangi Dinas PUPR Kuansing

“Kita terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk menyebarluasan informasi kepada masyarakat.”

“Kami meyakini dengan keterbukaan ini tingkat kepercayaan publik akan semakin tinggi,” kata Atika.

KPU Kota Padang optimistis akan memperoleh predikat informatif dan terbaik dalam pelayanan informasi di Sumatra Barat.

“Kita sudah membenahi segala hal sesuai dengan masukan dari KI Sumbar,” lanjut Atika.

Apresiasi KI Sumatra Barat

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, mengapresiasi KPU Padang yang terus melakukan perbaikan tata kelola layanan informasi.

Nofal Wiska sangat mengharapkan setiap badan publik melakukan pelayanan informasi ini secara baik.

Menurutnya, penyebarluasan informasi adalah kewajiban setiap badan publik.

“Inillah yang kita harapkan dari badan publik dalam perbaikan layanan informasi.”

“Sebab, penyebarluasan informasi adalah kewajiban badan publik,” kata Nofal Wiska.

Senada dengan itu, Komisioner KI Tanti Endang Lestari meniai komitmen KPU Padang akan mendapatkan dukungan penuh dari KI Sumatra Barat (Sumbar).

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca

KI Sumbar akan memonitor dan mengevaluasi setiap badan publik, termasuk KPU.

KI juga akan memberian masukan yang penting agar informasi dari badan publik terbuka untuk umum.

Endang menegaskan KI Sumbar akan selalu siap mendampingi badan publik seperti KPU dan lainnya.

“Tujuan monitoring dan evaluasi badan publik termasuk ke KPU untuk memberikan masukan.”

“KI Sumbar akan selalu siap melakukan pendampingan pada KPU Padang dan badan publik lainnya,” kata Tanti.

Penyerahan laporan keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP adalah keharusan bagi badan publik.

Komisi Informasi akan menerima laporan tersebut paling lambat pada 31 Maret 2021.  (mbb)

The post KPU Padang Serahkan Laporan Layanan Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan, Ketua KPU Padang Riki Eka Putra dalam agenda ekspos kegiatan TPS dalam pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Padang, Selasa (8/12).

“Kami optimis keamanan dan kenyamanan bagi setiap pemilih TPS di kota Padang. TPS kita bebas dari petugas yang bebas dari Covid-19. Sebab, kesehatan dan keselamatan pemilih ini adalah keutamaan,” katanya.

Ia menjelaskan penyelenggara hingga tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sudah mengikuti tes cepat (rapid test) COVID-19, juga semua alat pelindung diri (APD) dan logistik terkait protokol kesehatan sudah terdistribusi.

”Alhamdulillah logistik tidak kekurangan, kotak suara dan bilik suara juga memiliki jumlah yang cukup. Hari ini adalah hari terakhir KPU Padang menyerahkan alat pemungutan ke TPS,” Jelasnya.

Bagi pemilih yang suhunya di atas 37,1 derajat juga disediakan bilik suara khusus.

Lebih lanjut dikatakanya, daftar pemilih di Kota Padang terdapat 613.513 pemilih di Pilgub Sumbar yang terdiri dari 300.287 pemilih laki-laki dan wanita sebanyak 313.226.

Ia mengimbau kepada pemilih pada Pilkada Serentak 2020 besok tidak perlu takut ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

“Orang-orang yang bertugas pada Pilkada besok sudah dinyatakan sudah rapid test dan bebas dari Covid-19”, katanya.

“kita juga mengingatkan kepada petugas KPPS dan warga untuk selalu tetap mengikuti protokol kesehatan selama proses pemilihan,” tutupnya. (vina)

The post Tak Perlu Cemas, KPU Padang Jamin TPS dan Petugas Aman dari Covid-19 appeared first on Prokabar.

Komisioner KPU Kota Padang Arianto yang hadir memonitoring di Kantor Pos Kota Padang kegiatan proses pelipatan dan penyortiran surat suara menerangkan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara.

“KPU melibatkan warga dan relawan yang sebagian besar adalah warga di sekitar Kantor KPU Kota Padang,” terangnya, Selasa (1/12).

Dia menjelaskan, penerapan protokol kesehatan secara ketat itu agar nantinya tidak ada petugas dan relawan yang tertular covid-19 usai pelipata surat suara tersebut.

“Kita tak ingin ini malah nanti menjadi klaster baru penyebaran covid-19,” katanya.

Selain itu, kegiatan itu turut diawasi petugas dari Bawaslu, pihak kepolisian dan aparatur pemerintah dari beberapa instansi terkait.

Iwan Perdana Kasubag Umum dan logistik menambahkan saat ini pihaknya telah menemukan beberapa surat suara yang rusak, seperti yang tidak layak pakai, akibat cacat, salah cetak, atau rusak.

“Surat suara yang rusak itu semua akan dimusnahkan, untuk selanjutnya kita minta dicetak kembali surat suara penggantinya,” pungkasnya. (vina)

The post Pelipatan Surat Suara, KPU Padang Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat appeared first on Prokabar.