Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan kepada 5 komisioner dan 19 Staf KPU Mentawai, Senin (6/7) kemarin.

“Pengecekan kesehatan secara dini merupakan tanggung jawab kami seluruh penyelenggara Pilgub 2020 di era new normal dalam hal protokol kesehatan. Kami juga berterima kasih atas dukungan Pemerintah membantu penyelenggaraan rapid test dan swab tes bagi petugas,” ujar Ketua KPU Kepulauan Mentawai, Eki Butman dilansir dari Mc Mentawai, Rabu (8/7)

Sementara itu bagi penyelenggara Pilkada 2020 yang tidak melaksanakan protokol kesehatan melalui rapid test atau swab test, maka yang bersangkutan tidak diizinkan melakukan kegiatan di lapangan.

“Bagi yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka tidak kita berikan ruang gerak untuk melakukan kegiatan di lapangan dan yang bersangkutan cukup di kantor saja,” tutur dia. (*)

The post Jelang Pilkada, Komisioner dan Staf KPU Mentawai Jalani Swab Tes appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Mentawai, Eki Butman mengatakan bahwa masa kerja PPK ini nantinya selama sembilan bulan sejak dilantik 29 Februari hingga November 2020 mendatang. Dirinya menyebutkan bahwa proses tahapan seleksi dimulai sejak 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

Pengumuman penerimaan tenaga PPK dimulai 15-17 Januari 2020. Selanjutnya, penerimaan berkas dari 18-24 Januari 2020.

“Lamaran calon tenaga PPK dapat dikirim ke KPU Jalan Raya Tuapejat km.7 Sipora Utara dan nantinya akan mengikuti tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara.” ungkapnya dilanair dari MC Mentawai, Kamis (16/1).

Eki menambahkan bahwa pihaknya akan meminta tanggapan publik terhadap calon PPK yang diwawancara.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai PPK diantaranya, fotokopi KTP dengan domisili Kecamatan ia akan bertugas atau bisa juga surat keterangan domisili, surat keterangan berbadan sehat, dan bebas dari partai politik yang dinyatakan dengan fakta integritas dan surat pernyataan. Sementara usia maksimal pelamar 60 tahun.

“Perlu ditekankan bahwa calon PPK ini tidak terlibat partai politik minimal selama lima tahun atau sejak 2015 dan tidak pernah menjadi PPK semasa dua periode pemilu berturut turut,” sambung Eki

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa seleksi PPK tidak mengikat bagi ASN atau non ASN, asalkan tidak tergabung partai politik dan saat wawancara akan digali penguasaan wilayah dan komitmen bekerja yang bersangkutan.

Sementara itu, Eki mengimbuhkan bahwa pada setiap kecamatan akan mengumumkan 10 nama yang lolos seleksi, namun yang dilantik atau menjadi PPK hanya lima orang. Lima lainnya masuk dalam daftar tunggu.

“Jika PPK yang dilantik bermasalah dalam proses, diganti PAW dengan daftar tunggu berdasarkan urutan,” pungkasnya. (*)

The post KPU Mentawai Buka Seleksi Penerimaan PPK, Ini Jadwalnya appeared first on Prokabar.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan DPT sebanyak 55.155 orang pada 20 Agustus 2018, namun setelah dilakukan perbaikan jumlah berkurang empat orang, sehingga menjadi 55.151 orang, terungkap dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (13/9).

Jika dibandingkan DPT pada Pileg 2014 angka DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 58.717 orang.

Angka DPT setiap Pemilu yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai banyak dipertanyakan partai politik yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

Hendri Dori Satoko salah seorang dari partai politik menilai seharus jumlah DPT setiap penyelenggaraan Pemilu mengalami peningkatan.

“Kenapa dari periode ke periode DPT kita berkurang, mestinya bertambah,” kata Hendri Dori.

Hendri menceritakan juga ada banyak pemilih potensial pada pemilu 2014 yang justru tidak terdaftar dalam DPT 2019. “Ini real di lapangan,” ujar Hendri.

Kemudian Jimer Munthe salah seorang peserta rapat pleno tersebut menjelaskan bahwa masih ditemukan pada pengalaman sebelumnya surat undangan kepada pemilih tidak sampai di tangan pemilih. “Ini sangat amburadul perlu diperbaiki ke depan, bagaimana lebih baik,” kata Jimer.

Jan Winnen Sipayung salah seorang peserta dalam rapat pleno mengharapkan penetepan DPT untuk 2019 harus tegas. “Kita perlu kerja sama, kami sebagai peserta pemilu mengikuti aturan penyelenggara namun harus tegas, jadi tidak ada lagi dikemudian hari DPTHP1, DPTHP2, yang ada itu DPT,” kata Jan Winnen Sipayung.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Eki Butman menjelaskan berkurangnya DPT tersebut karena masih ada data pemilih ganda yang masih ditemukan.

“Masih ada kita temukan data ganda identik, sehingga harus kita hapus salah satunya, karena basis pemilih kita yang memiliki KTP elektronik, ini juga yang sedang kita upayakan bagaimana masyarakat kita memiliki KTP elektronik yang kemudian masuk dalam Sidalih dan itu yang kita plenokan,” kata Eki Butman.

Jika ada kemungkinan ranah untuk memperbaiki DPT akan dilakukan perbaikan atau akan dimasukkan data yang belum masuk.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake menambahkan bahwa data penduduk adalah tanggung jawab bersama.

“Ini kewajiban kita untuk mendata warga, karena semua memiliki kepentingan tidak hanya pada saat pemilihan tapi juga penting untuk mendapatkan layanan kesehatan, BPJS, kalau ada data yang belum masuk atau terdata, mari kita kerjakan bersama, merupakan tanggung jawab kita bersama juga menjaga keamanan Pileg ke depan,” kata Wabup.

Berikut DPTHP yang disampaikan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada rapat pleno hari ini,

Pagai Utara 3.711, Sipora Selatan 6.807, Siberut Selatan 5.684, Siberut Utara 5.414, Siberut Barat 4.471, Siberut Barat Daya 4.307, Siberut Tengah 4.474, Sipora Utara 6.857, Sikakap 6.906.

Jika dibagi per dapil untuk dapil 1, DPTHP berjumlah sebanyak 13.664, kemudian pada dapil 2 ada 17.137 DPT dan pada dapil 3 ada sebanyak 24.350 DPT.(*/mbb)

The post Segini Jumlah DPT Mentawai Setelah Diperbaiki appeared first on Prokabar.