Pendaftaran calon KPPS tersebut, bagi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ada pendaftar atau pendaftar kurang dari jumlah kebutuhan yaitu tujuh orang pelamar anggota KPPS.

“Kelengkapan dokumen syarat pendaftaran diantar langsung ke sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Perpanjangan pendaftaran oleh PPS dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 19 sampai 23 Oktober mendatang.” ujar komisioner KPU, Eria Candra, Rabu (21/10).

Penyampaian dokumen persyaratan, lanjut Eria Candra, calon anggota KPPS mematuhi dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Seperti diketahui sebelumnya, TPS di Pasaman berjumlah 707, setiap TPS membutuhkan tujuh KPPS. Jadi KPPS yang direkrut KPU Pasaman sebanyak 4.949 orang.

“Dengan diperpanjang pendaftaran calon KPPS, semoga minat masyarakat Pasaman tinggi untuk bisa berpartisipasi aktif dan bergabung sebagai penyelenggara Pilkada Pasaman 2020. Untuk sosialisasi dan iklan terkait perekrutan KPPS sudah cukup menyebar, khususnya di media sosial dan media massa”pintanya.

KPPS merupakan ujung tombak KPU dan akan diberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan tugasnya. Masa kerjanya satu bulan, Pilkada tahun 2020 ini, honorarium KPPS mengalami kenaikan dibanding yang sebelumnya. (ola)

The post Kurang Peserta Daftar KPPS, KPU Pasaman Perpanjang Masa Penerimaan appeared first on Prokabar.

Dari 459 orang peserta yang lulus seleksi adminitrasi, tersisa 120 orang yang berhasil lolos dalam ujian tertulis. Peserta yang lolos ini bakal maju untuk babak penyisihan selanjutnya

“Iya, ada 459 orang lulus adminitrasi. Saat ujian tertulis, ada 17 pelamar yang absen dan setelah ujian tertulis, tinggal 120 orang. Mereka bakal mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes wawancara,” kata salah seorang komisioner KPU, Eria Candra, Senin (3/2).

Diakui Eria Candra, hasil sementara ini, telah diumumkan dalam pengumuman nkmor 28-39/PP.05.3-PU/1308/KPU-Kab/II/2020.

“Pengumumannya sudah kami sebar di berbagai tempat strategis untuk berbagi informasi tersebut,” kata Eria Candra.

Di sisi lain, ketua KPU Kabupaten Pasaman Rodi Andermi mengatakan, tahapan pembentukan Badan Ad hoc ini sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dan surat dinas KPU RI nomor 12 tentang pembentukan PPK dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Nantinya, KPU Pasaman bakal merekrut sebanyak 60 orang PPK. Mereka bakal disebar di 12 kecamatam dengan kapasitas lima orang per kecamatan. (Ola)

The post Perekrutan PPK KPU Pasaman Berlangsung Sengit, Ratusan Pelamar Tersisih Usai Ujian Tertulis appeared first on Prokabar.

Selain santunan, keluarga almarhum juga diberikan piagam penghargaan dari Mendagri.

“Petugas KPPS yang meninggal dunia ini adalah Imran (48). Ia bertugas sebagai petugas ketertiban (Linmas) di TPS 06 Pasar Tapus, Kecamatan Padang Gelugur,” kata Rodi, Senin (20/1).

Diakui Rodi, KPU Pasaman menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan di beberapa provinsi dan daerah lainnya perihal santunan ini.

“Semoga barokah dan bermanfaat,” kata Rodi.

Diketahui, almarhum Imran meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anaknya, yang beralamat di pasar Tapus, Kecamatan Padang Gelugur.

“Saya sebagai isteri dan ahli waris Alm. Imran, mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pemberian santunan ini. Insya Allah barokah dan bermanfaat bagi kami,” ujar istri almarhum, Siti Rohani. (Ola)

The post Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman appeared first on Prokabar.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Sumbar Izwaryani bersama Gebriel Daulai saat ngopi bareng awak media Sumbar di salah satu warung kopi di Kota Padang,

“individu yang sudah pernah menjabat sebagai PPK dua kali berturut-turut berarti tidak diperbolehkan lagi ikut, kecuali individu yang pernah bertugas sebagai PPK namun tidak berturut-turut diperbolehkan”, kata Gebriel, Kamis (16/1).

Sementara Izwaryani menyebut bahwa PPK, PPS dan KPPS harus terbuka, dan mengedepankan kopetensi integrotas azas jujur, mandiri bertanggung jawab, tidak berpihak kepada peserta pemilihan ataupun calon.

Pada Pilkada dan Pilgub tahun ini ada sejumlah perubahan seperti diantaranya perubahan skema keselamatan dan skema honorarium.

“Bagi PPK yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan saat bertugas, akan diberi santunan keselamatan kerja. Kemudian dinaikkan honorarium,” ungkapnya.

Dijelaskan dua komisioner KPU Sumbar itu, bahwa saat KPU telah lakukan tahapan penerimaan calon perorangan, bakal calon tersebut sudah menyerahkan surat mandat. Hasilnya, calon yang maju pada jalur perseorangan sudah mulai ramai.

“Dibanding tahun 2015 yang hanya satu calon, pada 2020 ini tercatat delapan calon telah menyerahkan mandat dan sudah diberi password untuk mengakses silon,” sebutnya.

” Daerah sudah memberikan akses silon kepada bapaslon perseorangan dengan format daerah, pasangan calon, Liaison officer (LO)”, tambahnya.

Pilgub Sumbar, Fakhrizal – Genius Umar dengan surat mandat Haris Satria. Kemudian di Kota Bukittinggi ada M. Ramlan Nurmatias – Shahrizal Dt. Palang Gagah dengan surat mandat dari Sultan Fasbir.

Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pasangan Ferizal Ridwan dan Nurkhalis, mandatnya Alheri Gusnijar. Tak hanya itu pasangan lainnya Maskar M.Dt.Pobo dan Masril mandatnya Nofrizal.

Di Kabupaten Agam ada drs. H. Mishar dan Syamsul Bahri, mandatnya Novia Amirah Azmi dan masih ada 1 Balon lagi saat ini masih konsul tapi belum menyerahkan LO.

Untuk kabupaten Pasaman, baru taraf konsultasi, pasangan calon nihil diikuti oleh Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya, kota Solok, dan Tanah Datar masih kosong.

Dikabupaten Pasaman Barat ada Agus Susanto dan Rommy Candra telah menyerahkann mandat dengan LO Ahmad Atopotan. kemudian Kab Solok Hendra Saputra dan Mahtuzil Rahmat lanjut kabupaten Sijunjung ada Endre Syaiful dan Nasrul dengan LO Reza Perkasa. (gas)

The post Pilkada 2020, KPU Sumbar Segera Bentuk Tim PPK, PPS dan KPPS appeared first on Prokabar.

“Kita harus sepakat, titik kesuksesan Pemilu itu adalah di tangan KPPS. Sangat disayangkan, sistem yang ada membuat KPPS tidak terlalu diperhatikan. Malahan, salah sedikit atas kesalahan yang seharusnya bukan salahnya KPPS, meradangnya minta ampun. Penuh takanan dari semua pihak. Ini sangat memprihatinkan,” kata salah satu Komisioner KPU Pasaman, Juli Yusran dalam evaluasi Pemilu 2019 untuk menyonsong Pilkada 2020.

Diakui Juli Yusran, pihaknya telah mencatat sekelumit permasalahan sistem yang harus diperbaiki untuk memunjang kinerja KPPS dan membuat para anggota KPPS lebih santai namun pasti dalam menjalankan tugasnya.

“Salah satunya ialah masalah bimbingan teknis. Kami KPU bakal fokus, bagaimana bimbingan teknis ini satu suara masalah aturan pemungutan suara dari PPK, PPS hingga KPPS. Tidak itu saja, kami juga mencatat hal yang perlu dibenahi ialah penyederhanaan atau perampingan tugas KPPS. Contohnya, pembersihan APK radius 200 meter dari TPS, sebelumnya adalah tugasnya KPPS. Kita ingin ini tidak jadi tugas KPPS lagi,” kata Juli Yusran.

Tidak itu saja, perihal honor petigas KPPS, dipastikan Juli Yusran, dibanding Pemilu 2019, dalam Pilkada 2020 nanti, honor KPPS naik dua kali lipat. Sekitar 800 ribu per orang, untuk satu hari proses pemungutan suara hingga selesai penghitungan.

Diakui Juli Yusran, catatan-catatan sekelumit dari hasil evaluasi Pemilu 2019 ini, bakal mereka rangkum dalam jurnal ilmiah untuk menjadi acuan atau masukan lebih lanjut terhadap pemangku keputusan, salah satunya untuk KPU sendiri. (Ola)

The post Ingin Pemilu Sukses, Tolong Perhatikan KPPS appeared first on Prokabar.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, baru 10 ahli waris KPPS di DIY yang diberikan santunan, karena yang lain masih menunggu proses verifikasi. “Beberapa waktu lalu sudah diberikan ke tiga orang ahli waris, sekarang sudah diberikan tujuh orang. Secara simbolis saya sampaikan. Ada lima lagi untuk DIY itu masih dalam tahap klarifikasi dan verifikasi,” kata Arief, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/7).

Sebelum memberikan santunan, ahli waris harus memastikan penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam masa yang ditentukan KPU. Berkas yang sudah ditentukan KPU harus dilengkapi ahli waris untuk disampaikan ke pemerintah. “Negara yang memproses pencairan. KPU sebenarnya hanya menyalurkan saja. Anggarannya kita mintakan ke negara,” ungkapnya.

Besaran santunan bagi yang meninggal yakni Rp36 juta. Sedangkan nilai santunan bagi yang mengalami sakit atau cacat bervariasi. Besaran ditentukan KPU sesuai kebutuhan pengobatan.

Santunan diberikan sebagai bagian tanggung jawab dan empati negara kepada penyelenggara pemilu. “Nominal uang ini tak bisa menggantikan penyelenggara yang meninggal dunia.Ini untuk membantu ahli waris, kemudian mungkin ada anak-anaknya, sebagai bantuan finansial bagi mereka yang ditinggalkan,” ujarnya.

The post 10 Ahli Waris KPPS Yogyakarta Dapat Santunan dari KPU appeared first on Prokabar.

“Kami dari pemerintahan provinsi Sumatera Barat menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya pada pahlawan demokrasi. Kami beberapa waktu lalu telah bertanya pada KPU akan ada bantuan, namun sepertinya sampai saat ini masih belum,” ungkapnya.

Untuk wilayah Padang pariaman sendiri jumlah anggota KPPS yang meninggal sebanyak dua orang. “Bantuan dari provinsi sebesar Rp5 juta per orang. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik apalagi akan lebaran,” sambungnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa saat ini jumlah anggota KPPS yang meninggal mencapai 10 orang, dan terkait penyerahan santunan ditargetkan rampung sebelum lebaran. “Awanyal 6 orang, tapi data sekarang udah 10 orang. Mudah-mudahan selesai sebelum lebaran bisa kita salurkan semua (santunan)” harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan kedua anggota KPPS yang meninggal di Padang Pariaman dari kecamatan Lubuk Alung. “Anggota KPPS yang meninggal adalah Doni dan Irianto, keduanya dari kecamatan yang sama,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini pemerintah kabupaten belum memberikan santunan, karena masih dalam tahap pembahasan. “InsyAllah, kita juga akan memberikan santunan namun saat ini masih pembahasan,” tutupnya. (hdp)

The post Pemprov Sumbar Salurkan Santunan Bagi Kelurga KPPS yang Meninggal di Lubuk Alung appeared first on Prokabar.

Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Osniwati, isteri Almarhum Andresal di Mesjid Raya Ujung Gading, Pasaman Barat saat kegiatan safari Ramadan, Jumat (24/5) malam.

“Kita dari provinsi cukup prihatin, bahwa di Sumbar ada 7 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Tadi kita sudah menyerahkan bantuan untuk keluarga petugas KPPS yang meninggal di Pasaman, malam ini di Pasaman Barat, nanti juga ada di Lubuk Alung, Lubuk Begalung. Kita akan datangi satu persatu, minimal apa yang kita perbuat ini bisa meringankan beban” sebutnya.

Lebih lanjut dirinya berharap agar KPU juga memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal.

“Ketua KPU Provinsi pernah menyebut kepada kita, bahwa akan ada bantuan nantinya. Semoga bantuan tersebut bisa segera dicairkan” sebutnya.

Dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas, dirinya meminta hal ini mesti menjadi pembelajaran bagi semua, dan harus di evaluasi pemerintah.

“Harapan kita jika ada pemilihan serentak kedepan jangan ada lagi korban seperti saat ini lebih kurang 600 orang” harapnya. (*/hdp)

The post Wagub Sumbar Berikan Santunan Bagi Keluarga KPPS yang Meninggal appeared first on Prokabar.

“Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. “Bukan karena diracun,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko dikutip, Rabu.

Dirinya menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Kepala Staf Presiden itu menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang sesat. “Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban” ujarnya.

Meski tidak membentuk Tim Pencari Fakta, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengkaji sejumlah faktor, baik dari sisi kesehatan maupun beban kerja petugas KPPS yang berat. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan. “Kita harus pikirkan bagaimaan resiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja” kata Moeldoko.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan sampai Selasa (14/5) kemarin ada 485 pahlawan demokrasi yang meninggal, dan 10 .997 yang sakit. Kepada mereka, KPU telah memberikan uang santunan yang besarnya bervariasi.

Arif mengakui dalam perekrutan petugas KPPS sebelumnya agak longgar. Mereka hanya diminta untuk menyertakan keterangan sehat dan belum diasuransikan.

Arif meminta ada evaluasi dan ke depannya, masalah rekruitmen petugas diperbaiki. Terutama menyangkut kondisi kesehatan dan batasan usia. “kami mengusulkan ini diperbaiki,” tegasnya.

Sedangkan dalam laporannya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memaparkan kalau dari jumlah korban meninggal, 39% meninggal di rumah sakit, sisanya meninggal di rumah (61%).

Mereka yang meninggal, kata Nila, sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. “51 persen dikarenakan jantung, cardiovasculer,” kata Nila.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, kata Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI untuk meneliti.

Terhadap para korban meninggal, lanjut Menkes, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya. “Tingkat ketepatannya bisa sampai 80 persen,” ujarnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bentuk Tim Pencari Fakta KPPS appeared first on Prokabar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Oscar Primadi mengatakan dari 13 penyakit itu yang paling banyak adalah jantung. Kemudian infarct myocard, koma hepatikum, stroke, dan hipertensi

“Berdasarkan laporan dinas kesehatan di 24 provinsi hingga Minggu (12/5) pukul 15.00 telah diketahui gagal jantung terbanyak dengan jumlah 48 kematian. Diikuti stroke 24 kematian, dan infarct myocard 18 kematian,” kata Oscar yang dikutip dari website Kemenkes Rabu.

Lanjutnya, 10 penyakit lainnya yakni koma hepatikum tujuh kematian, respiratory failure sembilan kematian, hipertensi emergency tiga kematian, meningitis tiga kematian, sepsis enam kematian, asma 12 kematian, diabetes mellitus lima kematian.

Kemudian gagal ginjal delapan kematian, tunerkulosis (TBC) sembilan kematian, kegagalan multi organ delapan kematian, dan satu lagi disebabkan oleh kecelakaan sebanyak 15 kematian. Sisanya sebanyak 323 belum tersedia data yang lengkap.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI Bambang Wibowo mengatakan harus percaya pada dokter atau tenaga kesehatan di lapangan bahwa mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan saat penyelenggaraan Pemilu 2019.

Tenaga kesehatan ini yang bisa menentukan apa penyebab kematian tersebut dan kemudian kematian ini wajar atau tidak. Dan selama ini adalah (kematian) dilaporkan wajar.

“Artinya semua kematian yang terjadi ada alasan yang jelas tidak ada kematian yang misterius. Karena kalau dari sisi medis kalau tidak wajar petugas kesehatan harus lapor ke kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut,” kata Bambang.

Bambang melanjutkan meninggalnya petugas Pemilu 2019 itu bisa dipicu oleh kelelahan. Artinya ada stressor yang bisa meyebabkan memperberat kondisi petugas Pemilu sehingga meninggal.

Tidak hanya faktor kelelahan, tapi ada faktor psikis yang menyebabkan pemicu penyakit yang diderita Petugas. Ia juga mengungkapkan ada juga penyakit penyerta yang mungkin sudah diderita korban tapi belum diketahui sebelumnya atau yang sudah diketahui seblumnya. (*/hdp)

The post Ini Penyakit yang Mendominasi Penyebab Kematian Petugas Pemilu 2019 appeared first on Prokabar.

“Intinya kematian yang terjadi ini memang murni riwayat penyakit yang dimiliki, bukan karena hal yang tidak wajar seperti diracun,” ujar Nila F Moeloek di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5).

Ia mencontohkan, dari hasil otopsi verbal dan analisis medik yang dilakukan bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebanyak 10 orang petugas KPPS DKI Jakarta karena kardiovaskular. Penyakit tersebut erat kaitannya dengan penyakit yang menyerang organ  jantung dan pembuluh darah.

“Di Jakarta dari 18 jumlah kematian, 10 diantaranya sudah dilakukan otopsi verbal, dan sisanya masih dalam tahap analisis medik,” imbuhnya.

Otopsi verbal yang dilakukan diatas, lanjut Menkes, mempunyai keakuratan mencapai 80 persen dan juga direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO).

Disisi lain, kurangnya penanganan dini ketika petugas KPPS terserang penyakit juga menjadi penyebab banyaknya petugas yang meninggal. Berdasarkan data, terdapat 61 persen petugas yang meninggal tanpa penanganan dini dari Rumah Sakit (RS). Sisanya, sebanyak 39 persen meninggal setelah melalui penanganan medis ketika menderita sakit.

“Yang meninggal di Rumah Sakit lebih kecil,” kata Nila.

Data yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara dari 25 provinsi, terdapat 485 petugas yg meninggal dan 10.597 petugas yang. Provinsi Jawa Barat yang paling banyak petugas KPPS yang meninggal mencapai 36 persen.

Kemudian petugas KPPS yang paling banyak sakit dari provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat. (*/hdp)

The post Ini Hasil Sementara Otopsi Verbal Terhadap Petugas KPPS yang Meninggal appeared first on Prokabar.

Melalui keterangan resmi yang diterima Prokabar, berdasarkan laporan dinas kesehatan dari 15 provinsi, ditemukan kematian disebabkan oleh 13 jenis penyakit dan satu kecelakaan.

Sekretaris Jenderal Kemenkes drg. Oscar Primadi mengatakan terkait jadwal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu dilihat terlebih dahulu jadwal padatnya seperti apa.

Karena terkait penjadwalan ini perlu pendalaman lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ke depannya, kata Oscar petugas pemilu yang dipekerjakan diupayakan mempunyai kondisi kesehatan yang baik.

“Kemudian lingkungan pekerjaan yang sehat, tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok, ruangan yang cukup luas, dan ritme kerja dan jam kerja di atur dengan baik, serta memberikan porsi istirahat yang cukup,” kata Oscar.

Diketahui jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa, Kalimantan Selatan 8 jiwa, Kalimantan Tengah 3 jiwa, Kalimantan Timur 7 jiwa, Sulawesi Tenggara 6 jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara 2 jiwa.

13 penyakit tersebut adalah infarc miocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, tuberkulosis (TBC), dan kegagalan multi organ. Kebanyakan usia korban meninggal di kisaran 50-59 tahun. (*/hdp)

The post Ini 13 Penyakit Penyebab Kematian KPPS appeared first on Prokabar.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, Sabtu keenam petugas tersebut meninggal diduga karena faktor kelelahan yang menjadi pemicu penyebab meninggalnya petugas tersebut.

“Selain itu kami juga mencatat sebanyak 108 orang saat ini mengalami sakit,” kata dia.

Ia merinci keenam petugas KPPS yang meninggal adalah Irianto (57) yang meninggal pada 1 Mei 2019 di Kabupaten Padang Pariaman, kedua Doni meninggal pada 2 Mei 2019 di RSUD Parit Malintang.

Ketiga, Andesal yang meninggal pada 26 April 2019 di Desa Aja Gadang Pasaman. Keempat Ari Akbar (25) meninggal setelah mengalami demam dan nyeri di dada pada 28 April 2019 di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Setelah itu Nurhatika (20) yang meninggal pada 22 April 2019 yang mengeluhkan sakit perut di Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Kemudian Yaldianto (43) di Nagari Kayu Jao Kecamatan Guning Talang yang meninggal dunia karena mengalami gastritis dan hemiparese sinitra)

“Kemarin baru empat yang meninggal dan sekarang bertambah jadi enam orang,” katanya.

Ia mengatakan keenam petugas memiliki penyakit dan ditambah dengan beban pekerjaan yang berat serta stres sehingga membuat kondisi mereka menurun.

Ia telah berkoordinasi dengan KPU Sumbar terkait enam orang ini dan KPU menyatakan akan memberikan santunan kepada pihak keluarga sebesar Rp36 juta bagi yang meninggal dunia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Sumbar menurunkan tenaga kesehatan dalam proses Rekapitulasi Suara oleh KPU Sumbar di Hotel Pangeran Beach.

“Kita berharap tidak ada lagi korban yang meninggal dunia dan diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan di lokasi ini hendaknya dapat mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi,” katanya.(*/mbb)

The post Enam Petugas KPPS Meninggal Pasca Pemilu di Sumbar appeared first on Prokabar.

Imran menghembuskan nafas terakhirnya 6 Mei kemarin. Keluarga korban, melalui sang ponakan, Ilfandi (23) baru melaporkan, Kamis (9/5) ke KPU Pasaman.

Pada awak media, Ilfandi mengaku, sang paman jatuh sakit sehari pasca bertugas. Ia drop dan dibawalah berobat. Obat medis hingga tradisional dijalani, namun tak ada reaksi. Hingga akhirnya, nyawa korban tak tertolong.

Perihal hal ini, Komisioner KPU Pasaman Koordinator Divisi Parmas, Eria Candra mengatakan, data petugas KPPS yang sakit telah dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk diteruskan ke pusat. Sementara untuk pelaporan korban Imran bakal menyusul.

“Keluarga korban baru melaporkannya kemarin. Tentu, kita laporkan juga ke provinsi, mudah-mudahan, proses santunan untuk korban ini, dapat juga terealisasi,” kata Eria Candra.

Diakui Eria Candra, pemberian dana santunan ini menyusul surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor S-316/ MK.02/ 2019. Di dalamnya, menyetujui besaran uang santunan untuk diberikan kepada keluarga ataupun ahli waris petugas KPPS yang meninggal dunia.

Eria menambahkan, dalam uraiannya bahwa besaran santunan disetujui sebesar Rp36 juta bagi petugas meninggal dunia, Rp30 juta untuk mereka yang cacat permanen, luka berat Rp16,5 juta dan luka sedang Rp 8,25 juta.

Sementara mereka yang jatuh sakit, sesuai petunjuk teknis yang tengah disusun KPU, mereka akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat. (Ola)

The post 20 Hari Lawan Penyakit, Seorang Pejuang Demokrasi di Pasaman Meregang Nyawa appeared first on Prokabar.

“Segera diberikan kalau bisa jauh sebelum tanggal 22,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/5).

Menurut Arief, pemberian santunan secara cepat bukan berarti tidak mengindahkan detilnya.

Arief memaaprkan, pihaknya harus hati-hati mendata para anggota KPPS yang meninggal, mulai dari verifikasi surat keputusan sebagai KPPS dan sifat administrasinya.

Setelah pendataan sekaligus verifikasi anggota KPPS, KPU juga mendata para ahli waris. Tujuannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari usai pemberian santunan.

“Kami betul-betul tidak ingin ada kesalahan yang justru menimbulkan problem belakang hari. Kita akan melengkapi detail verifikasinya, misalnya betul enggak dia penyelenggara Pemilu, dibuktikan dengan Surat Keputusan,” paparnya.

Ia menambahkan, KPU kabupaten/kota yang akan melakukan verifikasi untuk kepentingan santunan, sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat. (*/hdp)

The post Pemberian Santunan Kepada KPPS Ditargetkan Rampung Sebelum 22 Mei appeared first on Prokabar.