Pertemuan itu membahas gagasan gugus tugas pengawasan media sosial yang digagas KPID Sumbar.

Ketua KPID Sumbar Yusrin Trinanda menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan ruang digital.

“KPID Sumbar berharap KNPI Sumatera Barat ikut berperan aktif dalam gugus tugas pengawasan media sosial, untuk menciptakan iklim ruang digital yang sehat, saling menghormati, dan menjunjung tinggi norma hukum, agama, sosial, dan budaya. Kolaborasi dengan KNPI sangat strategis agar gugus tugas berjalan efektif dan tepat sasaran” ujar Yusrin.

Sementara itu, Ketua KNPI Sumbar Nanda Satria menyambut baik inisiatif tersebut.

“KNPI sangat menyambut baik gugus tugas ini, karena selama ini belum ada wadah yang mengontrol ruang digital di Sumbar, akibatnya banyak pemilik medsos yang tidak paham tentang penghormatan terhadap norma yang ada di maayarakat,” katanya.

Nanda menekankan bahwa gugus tugas ini harus menjadi gerakan bersama. Menurutnya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan sangat penting, dan yang paling utama adalah adanya payung hukum yang jelas agar tugas serta fungsi bisa berjalan dengan baik.

“Gugus tugas ini diharapkan mengedepankan literasi media digital dan upaya preventif, ketimbang penegakan hukum, dan KNPI siap berperan aktif dalam gugus tugas ini,” tambahnya.

Sebelumnya, KPID Sumbar bersama Polda Sumbar telah menggagas pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Media Sosial.

Langkah itu diambil untuk mengantisipasi maraknya konten digital yang berpotensi merusak generasi muda dan mengganggu tatanan sosial di Sumatera Barat.

Gugus tugas tersebut dirancang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Majelis Ulama Indonesia, lembaga adat, KNPI, konten kreator, akademisi, hingga KPID sendiri.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua KPID Sumbar Jimmy Syahputra Ginting, Koordinator Bidang PKSP Nofal Wiska, Koordinator Bidang Kelembagaan Riki Chandra, serta Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio Oldsan Bayu Paradipta.

Kolaborasi antara KPID dan KNPI diharapkan memperkuat upaya menciptakan ruang digital yang lebih tertib dan beradab di Sumatera Barat.

The post KNPI Sumbar Dukung Gugus Tugas Pengawasan Medsos, Dorong Ruang Digital yang Lebih Sehat appeared first on Prokabar.

Kegiatan itu membahas tantangan industri penyiaran konvensional di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI).

Ketua KPID Sumbar Yusrin Trinanda mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Penyiaran telah masuk dalam prioritas pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun 2026. KPID Sumbar akan merangkum hasil diskusi ini untuk disampaikan ke pusat sebagai bahan masukan.

“Dengan RUU Penyiaran, kita berharap adanya keseimbangan antara media konvensional, media sosial, dan media digital. Fokus KPID sekarang adalah bagaimana lembaga penyiaran TV maupun radio sehat secara bisnis agar produksi konten tidak terganggu,” kata Yusrin yang didampingi oleh seluruh komisioner KPID Sumbar.

Selain mendorong regulasi yang lebih adil, KPID Sumbar juga akan mempersiapkan sejumlah program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan insentif program dan anggaran bagi lembaga penyiaran.

“KPID akan memperjuangkan lembaga penyiaran di Sumbar agar secara bisnis bisa tumbuh, tujuannya untuk peningkatan kualitas di segala lini,” kata Nofal Wiska, Komisioner KPID Sumbar.

Dalam sesi diskusi, Direktur Operasional Padang FM, Jadwal Jalal, menyampaikan keluhan keras soal minimnya perhatian negara terhadap radio lokal.

“Apakah radio bukan anak negara? Fungsi radio menyampaikan kepentingan publik—menginformasikan, mengontrol, dan memotivasi,” ujar Jalal.

Ia berharap KPID dapat menfasilitasi lembaga penyiaran dengan pemerintah daerah agar mendukung keberlangsungan radio di tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, Yulian S Saba, Kepala RRI Padang mengakui kesulitan merekrut penyiar profesional di era digital. Selain itu dia berharap ada kolaborasi antar radio se Sumbar.

“RRI bukan kompetitor radio swasta, ke depan banyak hal yang bisa dikolaborasikan,” kata Yulian.

Manajer Produksi Stasiun TVRI Sumbar Hendra, berharap RUU Penyiaran juga memikirkan aspek bisnis sehingga tidak hanya bicara sanksi semata.

Sementara itu, perwakilan Star Radio menyoroti kondisi di lapangan di mana satu orang sering merangkap banyak tugas akibat keterbatasan SDM dan anggaran.

Maryam dari SIIP FM menambahkan bahwa media penyiaran semakin tertinggal dari media sosial. Ia mengusulkan agar KPID memfasilitasi alokasi iklan dari BUMD dan OPD ke radio lokal.

Dari kalangan televisi, Hendri dari Padang TV menyoroti ketimpangan kemitraan, sementara Revi dari Trans TV mengkritik ketidakjelasan regulasi pemerintah.
“Ketidakjelasan regulasi membuat media konvensional mati secara perlahan, sedangkan media sosial berkembang tanpa terkendali karena batasan regulasi tersebut,” ungkap Revi.

Coffee Morning ini menghasilkan 11 poin kesimpulan utama, di antaranya percepatan pembahasan RUU Penyiaran, penguatan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan pelaku penyiaran, pemanfaatan AI untuk pengawasan, penguatan konten lokal, kemudahan perizinan, serta literasi masyarakat pasca-Analog Switch Off (ASO).

Dalam pertemuan tersebut hadir pemilik radio dan perwakilan stasiun televisi yang ada di Kota Padang.

KPID Sumbar berharap berbagai masukan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan berkeadilan di Sumatera Barat.

The post Silaturahmi KPID dengan Lembaga Penyiaran, Bahas Kolaborasi hingga Kesejahteraan Media appeared first on Prokabar.

Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda menyebut partisipasi masyarakat dalam mengawasi media penyiaran adalah keharusan, karena media penyiaran punya pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi media penyiaran tentu sangat penting, karena itu setiap saat KPID terus menggaungkan bagaimana peran masyarakat dalan mengawasi media penyiaran,” kata Yusrin.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga diberikan pelatihan tentang cerdas bermedia sosial.

“Media sosial saat ini adalah kebutuhan, tapi tidak semua kebiasaan bermedia sosial berpengaruh positif, banyak hal hal negatif, ini yang harus diantisipasi,” jelas Yusrin.

Kegiatan yang digelar tanggal 3 hingga 7 Mei 2026 di Bukittinggi ini, merupakan program yang berasal dari Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Sumbar Daswipetra Dt Manjinjiang Alam.

Dalam pemaparannya, Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada generasi muda.

“Generasi muda jangan hanya menjadi objek dari media sosial, anak muda Sumbar harus bisa memanfaatkan media sosial untuk keuntungannya, baik keuntungan materi maupun keuntungan lain,” jelas Datuak Manjinjiang Alam.

Selain itu, Anggota DPRD Sumbar Komisi IV ini mengingatkan bahaya media sosial bisa merusak pondasi ABS SBK dan budaya Sumatera Barat.

“Media sosial kini semakin liar dan tidak terkontrol, maka anak muda harus dibentengi dan diberikan pemahaman bagaimana bermedia sosial yang baik xan bertanggung jawab,” pungkas Daswippetra Dt Manjinjiang Alam.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kadis Kominfo Kota Bukittinggi dan Kepala Stasiun RRI Bukittinggi.

The post KPID Sumbar Latih Generasi Muda Melek Penyiaran dan Media Sosial appeared first on Prokabar.

Kehadiran anggota KPID disambut Ketua Komisi I, Syawal, Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Indra Catri, Masrisal, dan Aida.

Sementara itu, Komisioner KPID Sumbar hadir dengan formasi lengkap. Mulai dari Ketua Yusrin Trinanda, Wakil Ketua Jimmi Syah Putra Ginting, Koordinator PKSP Nofal Wiska, Koordinator Kelembagaan Riki Chandra, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran TV Jonnedi, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio Oldsan B. Pradipta, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Hubungan, dan Partisipasi Masyarakat Yogi Afriandi.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari nasib radio dan televisi, penyebaran konten media sosial yang kian masif hingga Rencana Strategis (Renstra) KPID Sumbar untuk 2026–2029.

Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda menegaskan bahwa dunia penyiaran merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Penyebaran informasi yang berimbang untuk masyarakat juga bagian dari tonggak demokrasi.

Hanya saja, bentuk penyebaran informasi yang terus berkembang. Media radio dan televisi tidak lagi menjadi jalur utama masyarakat dalam mendapatkan informasi.

“Sekarang media sosial menguasai penyebaran informasi dan itu tuntutan zaman,” katanya.

Yusrin mengatakan, KPID Sumbar akan terus mendorong bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik. Salah satunya tentu dengan menguatkan literasi media kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Selain itu, diperlukan juga aturan yang bisa menjangkau media sosial. Dengan begitu, konten-konten yang bertentangan dengan norma sosial, adat, budaya dan perlindungan terhadap anak, dapat diminimalisir.

“Kami mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum untuk mengawasi konten di media sosial, mengingat pergeseran konsumsi informasi masyarakat telah berpindah secara masif ke platform digital,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting mengharapkan adanya keberlanjutan program-program baik melalui penguatan lembaga agar KPID mampu menjalankan fungsinya secara optimal di era digital.

Senada dengan itu, Koordinator Bidang Kelembagaan, Riki Chandra mengatakan, keberlangsungan cita-cita dan program KPID tidak terlepas dari dukungan DPRD Sumbar, khususnya Komisi I dan Pemprov Sumbar.

Di sisi lain, kondisi lembaga penyiaran, khususnya radio, juga menjadi bahasan yang cukup mendalam karena banyak yang saat ini dalam keadaan memprihatinkan akibat kehilangan massa dan pendapatan.

Koordinator PKSP, Nofal Wiska memaparkan perlunya inovasi dalam bentuk insentif program atau subsidi agar radio bisa kembali menyiarkan konten edukatif, seperti program belajar-mengajar atau konsultasi adat dengan estimasi biaya operasional yang nantinya akan disiarkan dengan sistem relay.

“Kita perlu memperhatikan keberlangsungan lembaga penyiaran,” katanya.

Nofal juga menyinggung pentingnya pendidikan media sosial dan branding yang lebih profesional bagi lembaga penyiaran agar tetap relevan di mata publik.

Terkait hal itu, anggota Komisi I, Indra Catri menekankan pentingnya membangun nilai jual (value) bagi radio agar mampu menciptakan permintaan (demand) di tengah masyarakat.

Dia juga menantang agar KPID Sumbar melahirkan program yang bermanfaat dan tidak hanya beralasan tidak bergerak karena tidak ada anggaran.

“Lahirkan program yang menarik, biar kami bisa melihat dan menilainya,” kata mantan Bupati Agam dua periode itu.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Abdul Rahman juga berharap KPID Sumbar periode ini dapat adaptif dengan perkembangan zaman. Menurutnya, radio dan televisi adalah alat untuk penyebaran informasi.

“Sekarang media sosial makin masif. Perlu inovasi KPID agar generasi muda tercerahkan dengan konten positif,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Aida, menyambut gagasan untuk menyehatkan kembali industri radio. Dia pun meminta data spesifik radio yang di Sumbar.

“Perlu terus dilakukan edukasi tentang penyiaran sehat, terutama pada anak-anak muda,” katanya.

Ketua Komisi I, Syawal, berharap KPID dapat bekerjasama dengan mitra di DPRD. Dengan begitu, penguatan kegiatan bisa berjalan dengan baik.

“Yang penting outputnya jelas dan transparan, tentu kami akan mendukungnya,” tuturnya. (**)

The post KPID dan Komisi I DPRD Sumbar Bahas Penyiaran Sehat hingga Media Sosial appeared first on Prokabar.

Pengawasan ketat juga diterapkan terhadap konten yang dianggap tidak sesuai, termasuk konten yang mengarah atau berbau LGBT.

Menurut Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Sumbar, Nofal Wiska, pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan isi siaran agar tidak lari dari filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kami terus mendorong lembaga penyiaran untuk memproduksi dan menayangkan konten yang mendidik, menghibur, sekaligus menjaga kearifan lokal Sumatera Barat. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap konten yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya masyarakat Minangkabau, termasuk konten LGBT,” ujar Nofal Wiska.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya penataan struktur organisasi baru KPID Sumbar periode 2026–2029 yang baru saja dilakukan. KPID memecah Bidang Pengawasan Isi Siaran menjadi dua, yaitu Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Pengawasan Isi Siaran Radio, guna meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan media penyiaran yang semakin pesat.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumbar, Riki Chandra, mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melahirkan landasan hukum terkait konten yang bertentangan dengan agama, adat dan budaya di Sumbar.

“Landasan hukum dalam bentuk Perda ataupun Pergub sejatinya hadir menjadi benteng moral generasi muda, sekaligus mempertegas peran pemerintah menjaga ruang publik dari hal yang bertentangan dengan ABS-SBK,” kata Riki didampingi Anggota KPID lainnya, Jonnedi, Yogi Afriandi dan Oldsan Bayu Pradipta.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara peraturan perundang-undangan memang hanya bisa mengawasi televisi dan radio yang menggunakan frekwensi publik. Namun, KPID Sumbar berkomitmen untuk berperan serta melakukan pencerdasan masyarakat dalam penggunaan media sosial.

“Insya Allah KPID Sumbar akan melakukan langkah progresif untuk media sosial. Ini penting dilakukan mengingat dampak luas bagi maayarakat Sumbar, walaupun kewenangan KPID tidak sampai ke sana. Paling tidak, kita berupaya mengimbau dan mengingatkan,” sambung Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda yang diamini Wakil Ketua Jimmy Syah Putra Ginting. (**)

The post KPID Sumbar Perketat Pengawasan Konten Berbau LGBT appeared first on Prokabar.

“Iya kami menerima undangan untuk pelantikan pada Jumat 13 Maret jam 9 pagi,” kata Oldsan Bayu Pradipta, salah satu komisioner KPID terpilih.

Proses pelantikan ini tertunda lama, setelah DPRD Sumbar menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan pada Desember 2025 lalu.

“Kami juga sudah diinformasikan bahwa SK anggota KPID Sumbar sudah ditandatangani gubernur tanggal 28 Januari lalu,” kata Oldsan.

Sementara itu, Sekda Sumbar juga memastikan sudah menjadwalkan pelantikan pada Jumat Besok.

“Insya Allah (pelantikan) tanggal 13 Maret 2026,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, saat dikonfirmasi wartawan.

Tujuh nama yang akan dilantik itu adalah Nofal Wiska, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Riki Chandra, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

The post Gubernur Bakal Lantik Anggota KPID Sumbar 13 Maret 2026 appeared first on Prokabar.

Menurut akademisi Ilmu Politik Unand, Prof. Asrinaldi, propaganda, disinformasi menjadi bahan bakar dalam politik identitas. Hal ini bukan hanya masalah komunikasi saja, tetapi persoalan kualitas demokrasi dan kedewasaan politik.

“Di Sumbar, tantangannya menjadi lebih kompleks, karena ada upaya memanfaatkan identitas budaya dan agama untuk kepentingan politik, karena itu regulasi dan pengawasan konten digital mutlak dibutuhkan,” terang Prof. Asrinaldi.

Dalam diskusi politik media di era digital yang digelar KPID Sumbar, Asrinaldi juga mengingatkan pentingnya literasi media agar masyarakat mampu berpikir kritis.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy memaparkan tentang fenomena media dan media sosial yang mempengaruhi perubahan sosial dan politik.

Sedangkan Anggota KPID Sumbar, Yusrin Trinanda mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyebarkan hal hal positif dalam media sosial.

“Mahasiswa punya tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kedewasaan politik, karena itu mahasiswa harus cerdas memiliah informasi melalui media dan medsos, dan memberikan pencerdasan kepada masyarakat,” jelas Yusrin.

Diskusi ini dipandu oleh dosen Ilmu Politik Unand, Andri Rusta, serta diikuti oleh mahasiswa Ilmu Politik Unand. Kegiatan yang digelar pada Sabtu (27/12) di Aula KPID Sumbar diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait tanggung jawab bermedia sosial.

The post Sumbar Butuh Pengawasan Konten Digital, Prof. Asrinaldi: Propaganda Politik Makin Berbahaya appeared first on Prokabar.

Hadir sebagai keynote speaker, Evi Yandri Rajo Budiman, Wakil Ketua DPRD Sumbar, menekankan pentingnya peran pemuda dalam menghadapi bencana.

“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana dan memanfaatkan teknologi seperti e-Warning System untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.

Ketua KPID Sumbar, Robert Kennedy, menambahkan bahwa e-Warning System merupakan salah satu upaya KPID Sumbar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi kebencanaan.

“Kami berharap, dengan sosialisasi ini, komunitas pemuda peduli bencana dapat menjadi agen penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat,” katanya.

Narasumber, Dian Albert, Koordinator Liputan Berita Binnews dan Komunitas Siaga Bencana Pauh, memaparkan tentang pentingnya e-Warning System dalam menghadapi bencana.

“e-Warning System dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi kebencanaan secara cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana,” jelasnya.

Sementara itu, Dasrul SS, MSI, Korbid PKSP KPID Sumbar, menambahkan bahwa KPID Sumbar terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi kebencanaan.

“Kami berharap, dengan sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang peserta dari generasi muda peduli bencana Pauh, Karang Taruna Kel Kapalo Koto, dan Komunitas Pengiat Media Olahraga Padang.

The post KPID Sumbar Sosialisasikan e-Warning System ke Komunitas Pemuda Peduli Bencana di Kota Padang appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Mahyeldi dalam audiensi bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/11).

Menurut Mahyeldi, pengawasan terhadap konten media sosial perlu diperkuat agar nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Minangkabau tetap terjaga di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Perlu ada pengawasan terhadap konten yang tidak sesuai agar kearifan lokal Sumatera Barat dapat terlestarikan dengan baik,” ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal itu, Otong Rosadi, pakar hukum yang turut hadir dalam audiensi, menilai bahwa penerbitan Pergub tersebut sangat memungkinkan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, khususnya Pasal 5 yang mengatur prinsip “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.”

“Dalam pasal tersebut ada kewajiban gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat,” jelas Otong.

Ia menambahkan, karena Undang-Undang Penyiaran belum mampu menjangkau konten di media sosial, maka Pergub ini dapat menjadi dasar hukum untuk memperkuat pengawasan konten digital di Sumatera Barat.

Sementara itu, Ketua KPID Sumatera Barat, Robert Cenedy, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Gubernur tersebut.

“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari konten negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, serta menjaga moralitas dan harmoni sosial. KPID Sumbar siap berkolaborasi untuk memastikan regulasi ini berjalan seimbang, menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab,” ungkap Robert.

Langkah ini diharapkan menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan transformasi digital, sekaligus menjaga jati diri dan karakter budaya masyarakat Minangkabau di ruang digital. (*)

The post Gubernur Sumbar Dorong Terbitnya Pergub Pengawasan Media Sosial appeared first on Prokabar.

Seleksi calon Anggota KPID Sumbar dilaksanakan secara bertahap, para peserta akan melakukan serangkaian tes seperti ujian tulis, psikotes dan wawancara.

Selanjutnya Timsel akan menyerahkan nama calon tersebut ke DPRD Sumbar untuk dilakukan fit and proper tes.

Berikut 67 nama yang lolos

Nama Calon Anggota KPID Sumbar Lulus Administrasi

The post Timsel KPID Sumbar Umumkan Nama Calon Komisioner, Ini Daftarnya appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini hadir sebagai bentuk respons terhadap masifnya arus informasi digital dan tantangan konten penyiaran di tengah dominasi media sosial yang kian sulit dikendalikan.

Sekolah P3SPS menjadi wadah edukatif untuk memperkuat kesadaran moral serta memperbarui pemahaman pelaku industri siaran terhadap regulasi penyiaran yang bermartabat.

Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, dalam sambutannya menyoroti tiga tantangan besar yang dihadapi dunia penyiaran saat ini: eksistensi di tengah media digital, komitmen pada nilai budaya, serta inovasi dan adaptasi konten yang tetap bermoral.

“Media sosial telah memicu lahirnya konten tanpa kontrol. Dunia penyiaran harus terus berinovasi tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Etika siaran harus tetap menjadi pondasi utama,” tegasnya.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menjelaskan bahwa P3SPS tidak hanya regulasi administratif, tapi merupakan panduan moral yang harus dijalankan seluruh lembaga penyiaran.

“Lewat Sekolah P3SPS ini, kita ingin membentuk ekosistem siaran yang edukatif, informatif, sekaligus melindungi masyarakat, khususnya anak dan remaja,” katanya.

Koordinator PKSP, Dasrul, menambahkan pentingnya klasifikasi program siaran seperti A, SU, BO, R, dan D. Ia menegaskan bahwa penyiaran harus memperhatikan usia penonton agar tidak terjadi penyalahgunaan siaran yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

Komisioner KPID Bidang Isi Siaran, Baldi Pramana, juga menekankan tanggung jawab penyiar dalam memilih konten musik dan video klip.

“Kita ingin musik di TV dan radio bukan hanya hiburan, tapi juga punya nilai edukasi dan tidak melanggar norma,” ujarnya.

Koordinator Kelembagaan KPID, Edra Mardi, turut mengingatkan bahwa penayangan iklan pun tidak boleh sembarangan.

“Konten iklan harus bebas dari kekerasan, pornografi, dan unsur negatif lainnya. Durasi dan waktu tayang juga harus sesuai dengan klasifikasi pemirsa,” jelasnya.

Wakil Ketua KPID Sumbar, Eka Jumiati, menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Ia menekankan pembatasan jam tayang konten dewasa dan penyediaan program ramah anak sebagai komitmen bersama penyiar dan masyarakat.

Ketua Pelaksana Sekolah P3SPS, Yusrin Trinanda, menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan lahir sinergi yang kuat antara regulator dan pelaku industri untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkarakter.

“Etika bukan penghambat kreativitas, melainkan jembatan untuk menciptakan siaran yang mendidik, membangun, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutup Yusrin. (*)

The post KPID dan Kominfotik Sumbar Tegaskan Etika Penyiaran Digital Lewat Sekolah P3SPS appeared first on Prokabar.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan kreator konten digital yang ada di Payakubuh.

Dalam pemaparannya, Robert  menggarisbawahi bahwa literasi media adalah langkah awal untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas siaran khususnya dalam masa pemilu atau pilkada.

“Dalam pelaksanaan pilkada, peran media sangat penting dalam hal memberikan edukasi  kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas demokrasi.”

Hal senada disampaikan Dasrul, yang menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan KPID dalam memastikan penyiaran yang sehat.

“Masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas langsung terhadap isi siaran. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan tayangan yang mendidik, informatif, dan berkualitas,” ujarnya.

Dalam suasana interaktif, para peserta diajak berdiskusi tentang tantangan dunia penyiaran saat ini, termasuk maraknya informasi yang kurang mendidik di media massa. Diskusi ini menghasilkan sejumlah ide dan solusi untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat.

Di akhir acara, KPID Sumbar mengambil langkah konkret dengan membentuk Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) Payakumbuh.

Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran lokal, menyampaikan kritik konstruktif, serta memberikan masukan dan laporan kepada KPID Sumbar jika ditemukan potensi pelanggaran isi siaran.

“Forum ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Payakumbuh siap berkolaborasi dengan KPID dalam menciptakan penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab,” tutur Dasrul saat menutup acara.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menggalakkan literasi media sebagai langkah preventif dalam menghadapi tantangan dunia penyiaran. (*)

The post KPID Sumbar Gelar Literasi Media di Payakumbuh: Wujudkan Penyiaran yang Sehat appeared first on Prokabar.

Betapa tidak berbagai upaya terus dilakukan agar acara bergengsi dengan menghadirkan seluruh KPID se Indonesia serta Lembaga penyiaran untuk hadir langsung meliput kegiatan tersebut.

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan telah adanya Surat Rekomendasi dari Gubernur Sumbar terkait kesiapan Sumatera Barat menjadi tuan rumah sebagai penyelenggaran dua iven tersebut di tahun 2025.

Surat Rekomendasi tersebut dibawa dan diserahkan langsung Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah yang didampingi Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar Mursalim kepada Ketua KPI Pusat Ubaidillah bersama 8 komisioner KPI Pusat usai pelaksanaan pembukaan Hasiarnas dan Rakornas KPI, Senin 24 Juni 2024 kemarin.

Siti Aisyah juga menyebutkan, secara prinsip Sumbar siap menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Terkait kesiapan anggaran, Pemprov Sumbar telah menyiapkannya dengan telah melakukan rapat bersama dengan beberapa OPD guna menyukseskan iven nasional tersebut.

Untuk nominal, Siti Aisyah belum bisa memastikan karena mesti harus menunggu persetujuan dari DPRD terlebih dahulu, namun Kadis Kominfotik ini memastikan DPRD Sumbar akan sangat respon dan akan menganggarkan terkait untuk pelaksanaan kegiatan Rakornas dan Hasiarnas tahun 2025 mendatang.

“Kami telah menyiapkan berbagai bentuk kegiatan hingga rapat bersama OPD, dimana beberapa OPD terkait sudah menyusun anggaran yang nantinya akan disampaikan ke TAD untuk membantu kelancaraan pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujar Siti Aisyah.

Siti Aisyah juga menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah berkoordinasi dan menyurati bupati dan walikota se Sumatera Barat, dan sebagian kepala daerah di Sumbar menyatakan kesiapan dan siap mendukung iven nasional tersebut.

Lebih rinci Siti Asiyah juga menjelaskan di hadapan para Komisioner KPI Pusat berbagai bentuk acara yang akan digelar selama pelaksanaan kegiatan di Sumbar, mulai dari pembukaan acara, pameran, kegiatan lomba, penanaman terumbu karang, aksi bersih Sungai hingga pameran kebudayaan Sumatera Barat.

Sementara itu Ketua KPI Pusat Ubaidillah memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah lebih dahulu menyatakan kesiapan dan kesanggupan sebagai tuan ruumah hari pelaksanaan Hasiarnas dan Rakornas KPI.

“Dibandingkan dengan daerah lain, Sumatera Barat merupakan provinsi pertama yang telah menyatakan kesiapan yang ditandai dengan surat permohonan menjadi tuan rumah,” katanya.

Meski demikian Ubaidillah dan bersama Komisioner KPI Pusat lainnya meminta kepastiaan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah.

Apabila hal tersebut telah pasti dan telah diketokpalukan, maka secara sepakat KPI Pusat akan memberikan rekomendasi bahwa tuan rumah pelaksanaan Hasiarnas dan Rakornas KPI 2025 dilaksanakan di Sumbar.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPI Pusat Amin Syahbana. Dirinya berharap ada pembahasan serius di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait anggaran, karena ketiadaan anggaran niscaya kegiatan bisa dilakukan.

Ketua KPID Sumbar Robert Cennedi juga menambahkan, dirinya berharap kegiatan Hasiarnas dan Rakornas karena dia menilai, Pemerintah Provinsi Sumbar sangat serius dalam menyambut kegiatan tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, seluruh Komisioner KPID Sumbar dan seluruh komisioner KPI Pusat, serta kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar. (*)

The post Pemrov Sumbar Seriusi Menjadi Tuan Rumah Hasiarnas dan Rakornas KPI 2025 appeared first on Prokabar.

Berbagai hal dilakukan oleh KPID Sumbar agar niat baik dalam pengelolaan penyiaraan lokal tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada, salah satunya dengan menggelar FGD.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyiaran Sumatera Barat lanjutkan proses tahapan perancangan melalui Focus Group Discussion (FGD) Public Hearing Ranperda Penyiaran Sumatera Barat dengan berkolaborasi bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Kolaborasi FGD KPID Sumbar bersama Fakultas Ilmu Budaya Unand saat ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. DPRD Sumbar dan KPID Sumbar yang sedang menggagas Ranperda Penyiaran ini berharap melalui Public Hearing akan mendapatkan banyak masukan untuk pengembangan penyiaran dimasa mendatang.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy, Wakil Ketua KPID Sumbar Eka Jumiati, Korbid Kelembagaan Edra Mardi, Korbid PKPS Dasrul, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Yusrin Tri Nanda, Anggota DPRD Sumbar Hidayat, WD 1 Ike Revita dan jajaran Dosen lainnya serta Peserta FGD dari kalangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Mahasiswa FIB Universitas Andalas.

Dasrul selaku ketua panitia pelaksana kegiatan ini mengatakan, FIB Unand dipilih sebagai tempat dilaksanakannya Public Hearing Ranperda merupakan pilihan yang tepat.

“Kami melihat FIB sangat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap literasi dan 15% dari seluruh mata kuliah memiliki aktivitas penyiaran yang sangat kuat,” jelas Dasrul.

Lanjut, Dasrul juga mengatakan, FIB Unand dipilih karena konten kebudayaan yang dipelajari juga dikaji dengan cukup mendalam tentu ini selaras dengan substansi dari Ranperda Penyiaran.

Selain itu, Hidayat selaku Keynote Speaker dalam kegiatan ini sangat mengapresiasi KPID Sumbar karena dianggap lebih dulu menjemput aspirasi publik terhadap Ranperda Penyiaran melalui FGD Public Hearing.

Menurut Hidayat, tujuan Ranperda ini harus ada unsur Filosofis, Yuridis dan Sosiologis yang tepat agar dapat membenahi persoalan karakter identitas sumbar yang sudah tidak sejalan dengan ABS SBK.

Sementara itu, KPID Sumbar juga akan selalu berusaha menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sesuai dengan amanat Undang-undang No.32.

Dalam sambutannya Robert mengatakan, berdasarkan pantuan kualitas isi siaran saat ini sangat menurun tentunya hal ini akan menyebabkan nilai edukasi moral juga semakin menurun di masyarakat.

Lanjut, Robert juga menyampaikan Sumbar yang kaya akan budaya juga belum terekspos begitu jauh, untuk itu harapan KPID Sumbar dengan adanya Ranpera Penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran.

Dalam hal ini, Ike Revita selaku WD 1 menyampaikan, rasa terimakasih karena telah melakukan FGD Public Hearing di FIB Unand dan sangat bersyukur karena KPID Sumbar punya responbility khusus untk mencerdaskan masyarakat melalui penyiaran. (Fky)

The post KPID Sumbar Libatkan FIB Unand Dalam FGD Public Hearing Ranperda Penyiaran appeared first on Prokabar.

Kegiatan sekolah P3SPS merupakan program unggulan KPID Sumbar yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Hal ini didasarkan pada realitas hasil pemantauan yang telah dilakukan dalam setahun dengan hasil kurangnya kualitas konten siaran.

Menurut Robert Cenedy, selaku Ketua KPID Sumbar dalam sambutannya mengatakan, dari hasil pemantauan, pihaknya melihat kualitas program siaran semakin menurun.

“Hal tersebut terjadi karena adanya deviasi dan konten siaran saat ini hanya mengikuti kebutuhan pasar serta rating yang bagus,” ujarnya, Rabu (20/3).

Dalam kegiatan ini hadir juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumbar Maigus Nasir, Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, Ketua KPID Sumatera Barat Robert Cenedy, dan narasumber kegiatan yaitu Wakil Ketua KPID Sumatera Barat Eka Jumiati, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky Tri Saputra, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Baldi Pramana, Yusrin Tri Nanda, Koordinator Bidang PKSP Dasrul, Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi serta rekan-rekan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio.

Robert juga menyampaikan harapannya melalui sekolah P3SPS ini agar konten yang hadir nantinya dapat berubah dan meningkat kualitasnya.

Menurut robert, P3SPS tidak pernah membatasi ruang gerak untuk Lembaga Penyiaran dapat berinovasi, tapi tujuan P3SPS adalah untuk menyamakan persepsi agar konten yang disiarkan sesuai.

Disamping itu, Maigus Nasir dalam sambutannya menyampaikan agar lembaga penyiaran tidak bertahan karena eksistensi saja tanpa melakukan perubahan pada konten siaran serta jangan mengabaikan muatan lokal, walaupun muatan lokal pada program siaran terkadang dianggap kuno.

Menurut Maigus, kunjungan ke Sumatera Barat untuk wisata dan budaya beberapa tahun belakang hingga saat ini sangat tinggi, namun publikasi tersebut melalui medianya yang sangat minim.

PERDA PENYIARAN

Peran DPRD Provinsi Sumbar dalam mendorong penyiaran salah satunya dilakukan melalui Perda Penyiaran yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan yang diharapkan dapat rampung dalam tahun 2024.

Maigus menyampaikan, target dari Perda Penyiaran ada tiga poin, yaitu memberikan penguatan kepada Lembaga Penyiaran di Sumbar, pengendalian konten siaran bernilai kearifan lokal dan kepastian anggaran bagi Lembaga Penyiaran.

Selaras dengan ini, Siti Aisyah juga menyampaikan Pemprov Sumbar akan dukung terwujudnya Perda Penyiaran lokal, agar Sumatera Barat dapat terekspos dengan baik.

Menurutnya, lembaga penyiaran juga harus diapresiasi sesuai dengan konten siaran dan komitmennya dalam melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang 32 tentang Penyiaran, begitupun sebaliknya kepada lembaga penyiaran yang bermasalah juga harus ditindak sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam usaha menguatkan Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat, Siti Aisyah berharap Lembaga Penyiaran dapat menjadi penggerak branding topik nantinya. (*)

The post Gelar Sekolah P3SPS, KPID Sumbar Mendukung Peningkatan Konten Siaran Lokal appeared first on Prokabar.