Pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/3/2026) tersebut batal dilaksanakan. Hingga saat ini, para komisioner terpilih mengaku belum menerima surat resmi pembatalan dari pemerintah provinsi.

Salah seorang komisioner terpilih, Yusrin Trinanda, mengatakan pihaknya awalnya menerima undangan pelantikan dalam bentuk soft copy pada Rabu sore yang dibagikan melalui salah seorang rekan komisioner terpilih.

“Kami menerima undangan secara soft copy pada Rabu sore melalui salah seorang rekan komisioner terpilih untuk menghadiri pelantikan,” ungkapnya saat ditemui.

Setelah menerima undangan tersebut, para komisioner terpilih kemudian berkomunikasi dan memastikan kehadiran mereka. Dalam dua hari terakhir, mereka juga memperoleh konfirmasi secara lisan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB.

Namun, hingga jadwal yang telah ditentukan, pelantikan tidak jadi dilaksanakan. Yusrin menyayangkan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait pembatalan tersebut.

“Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini,” terangnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi catatan terhadap tata kelola birokrasi di tingkat provinsi. Ia mempertanyakan mengapa surat pembatalan resmi tidak dapat disampaikan kepada pihak yang terdampak langsung.

Meski demikian, Yusrin menegaskan bahwa persoalan dilantik atau tidak dilantik bukanlah hal utama bagi para komisioner terpilih. Mereka tetap menunggu jadwal pelantikan selanjutnya dari pemerintah provinsi.

Ia menjelaskan bahwa proses seleksi komisioner KPID Sumbar sudah berlangsung sejak tahun lalu dan memakan waktu sekitar lima hingga enam bulan. Hasil seleksi tersebut bahkan telah dikirim DPRD Sumbar kepada pemerintah provinsi sejak Desember 2025.

“Awalnya dijadwalkan dilantik pada 4 Februari, kemudian kembali dikomunikasikan pada awal Maret untuk pelantikan 13 Maret. Namun kembali batal tanpa alasan resmi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Rinaldi, menjelaskan bahwa undangan yang sempat beredar sebelumnya terjadi karena kesalahan internal.

Ia mengatakan undangan tersebut sudah terlanjur dikirim sebelum jadwal pelantikan benar-benar dipastikan dengan gubernur.

“Undangan yang disampaikan kemarin itu merupakan kesalahan. Jadwalnya belum final, tetapi sudah terlanjur dikirim,” terangnya.

Rinaldi menyebut pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada para komisioner terpilih dan meminta mereka untuk bersabar menunggu jadwal pelantikan yang baru.

Menurutnya, waktu pelantikan akan menyesuaikan dengan agenda gubernur yang cukup padat.

“Nantinya, bisa saja dilaksanakan siang, besok, atau malam, tergantung celah dari jadwal beliau yang padat,” ujarnya. (*)

The post Pelantikan Komisioner KPID Sumbar Batal Mendadak, Komisioner Terpilih Kecewa Tak Ada Surat Resmi appeared first on Prokabar.

KPID Sumbar Award pada edisi kesembilan tahun ini mengangkat tema Sumbar di Era Digital: Mengukir Kulitas, Merajut Inovasi Penyiaran.

Ada 14 kategori yang akan dianugrahkan kepada nominator. Ketua Panpel Anugerah KPID Sumbar 2025, Yusrin Trinanda kepada jurnalis termasuk Singgalang, Senin (24/11) menerangkan KPID Sumbar Award yang kesembilan kali ini mengangkat tema Sumbar di Era Digital: Mengukir Kulitas, Merajut Inovasi Penyiaran.

“Ada 14 kategori dan yang terbaru adalah di bidang Pendidikan,” ujar Yusrin Trinanda yang saat memberikan keterangan itu didampingi Komisioner lainnya seperti Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy MH, Ficky Tri Saputra, dan Baldi Pramana.

Dijelaskan Yusrin Trinanda, saat penganugerahan KPID Sumbar Award 2025 itu juga akan hadir Komisioner KPID Pusat yakni Amin Syahbana. “Bapak Amin Syahbana sudah mengkonfrmasi akan hadir,” tambah Yusrin.

Dari 14 kategori yang diperlombakan itu nantinya akan dibagi 3 kategori besar yakni program siaran televisi dan radio, pelaku penyiaran dan kategori khusus.

Anugerah KPID Sumbar ini sudah digelar semenjak tahun 2016. Itu artinya, tahun ini sudah yang kesembilan kalinya.

Setiap tahun panitia selalu menambah kategori perlombaan, dimana tahun ini ada penambahan kategori di bidang Pendidikan.

Anugerah KPID Sumbar 2025 ini menghadirkan juri dari internal yakni 7 orang komisioner KPID Sumbar dan eksternal, terdiri dari akademisi, praktisi dan budayawan.

Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy dalam keterangannya menyatakan peserta tahun ini meningkat. Dari lembaga radio dari 23, tahun ini sebanyak 27.

“Satu kategori yang tahun ini ada berbeda.
Jadi semenjak 2016 satu bidang Pendidikan akan kita tambah. Jadi, pantas rasanya kita memberi apresiasi kepada lembaga penyiraan, apalagi saat ini daerah kita (Sumbar) cuaca ekstrem akhir-akhir ini namun tidak menyurutkan kawan-kawan dari lembaga penyiaran dalam melaporkan kondisi terkini,” jabar Robert Cenedy.

Dikatakan Robert Cenedy, kegiatan Anugerah KPID ini sangat penting karena diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2022 bahwa KPI dan KPID harus bisa membangun iklim industri penyiaran yang sehat.

Komisioner KPID Sumbar lainnya, Baldi Pramana pada kesempatan itu juga berkomentar penganugerahan KPID Sumbar Award 2025 ini menjadi kegiatan dirinya sebagai Komisioner KPID Sumbar. “Ini juga salam perpisahan saya sekaligus temu kangen,” tutur Baldi Pramana yang menjabat Komisioner Bidang Pengawasan dan Isi Siaran KPID Sumbar tersebut.

Kategori Khusus Anugerah meliputi Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran, Instansi Lembaga Peduli Penyiaran, Tokoh Inspiratif Penyiaran, Tokoh Peduli Penyiaran dan Life Time Achievement.

Kategori Program Anugerah meliputi Kategori Program Pendidikan Televisi, Kategori Program Pendidikan Radio, Kategori Program Berita Televisi, Kategori Berita Radio, Kategori Program Talkshow Televisi, Kategori Program Talkshow Radio, Kategori Program Feature Televisi, Kategori Program Feature Radio, Kategori Program Anak Televisi, Kategori Program Anak Radio dan lainnya.

Lalu, Kategori Anugerah meliputi Sistem Stadiun jaringan (SSJ) Terbaik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik, Radio Swasta Terbaik, Reporter Televisi Terbaik, Reporter Radio Terbaik, Presenter Teknisi Terbaik dan Penyiar Radio Terbaik.

Dikabarkan penganugerahan KPID Sumbar Award 2025 pada Selasa (25/11) ini juga akan dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Muhidi serta akan dihibur oleh artis-artis seperti Khairat KDI, Callizki Citra Syaris & Weria Hendri, Fadel & Mayfa Entertainment serta dari Sanggar Rantiang Tagok. (*)

The post KPID SUMBAR AWARD 2025 DIGELAR, Mengukir Kualitas, Merajut Inovasi Penyiaran appeared first on Prokabar.

Tahun ini, peringatan kemerdekaan dikemas berbeda karena mengangkat tema Adat Budaya Nusantara, menghadirkan nuansa khas kebudayaan Indonesia.

Upacara berlangsung khidmat dengan balutan pakaian adat Nusantara yang dikenakan oleh peserta dan jajaran KPID Sumbar. Perpaduan warna-warni busana tradisional semakin menegaskan semangat keberagaman dan persatuan dalam bingkai NKRI.

Anggota DPRD Sumbar yang juga Wakil Ketua Komisi V, Drs. H. Nurfirmanwansyah, Apt., M.M, dipercaya memimpin jalannya upacara. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa peringatan HUT RI bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum refleksi untuk mempererat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa.

“Momentum peringatan kemerdekaan ini bukan hanya seremonial, tapi juga menjadi refleksi agar kita semua tetap menjaga kebersamaan. Apalagi KPID memiliki peran penting dalam menjaga kualitas penyiaran di daerah. Dengan mengangkat budaya Nusantara, kita diingatkan akan kekayaan sekaligus tanggung jawab untuk melestarikannya,” tegas Nurfirmanwansyah.

Prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan penuh khidmat dan dipercayakan kepada Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Keikutsertaan mantan anggota Paskibraka ini menambah kesakralan jalannya upacara, seakan menghubungkan semangat generasi muda dengan nilai perjuangan para pahlawan.

Selain jajaran KPID Sumbar, hadir pula tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar yang diwakili oleh Defri Mulyadi. Partisipasi lembaga penyiaran televisi dan radio di Kota Padang juga memberi warna tersendiri, menandakan sinergi antara regulator dan pelaku media.

Ketua KPID Sumbar dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung suksesnya upacara kemerdekaan. Menurutnya, balutan adat budaya Nusantara menjadi pesan penting agar semangat kemerdekaan selalu sejalan dengan pelestarian identitas bangsa.

“Kami ingin menjadikan upacara kemerdekaan ini lebih bermakna dengan mengangkat tema budaya Nusantara. Harapannya, semangat kemerdekaan dan nilai budaya bisa terus terjaga melalui siaran-siaran yang sehat dan berkarakter,” ungkap Ketua KPID Sumbar.

Upacara yang berlangsung sederhana namun sarat makna ini juga menjadi pengingat bahwa peran KPID tidak hanya sebatas regulator penyiaran, tetapi juga agen penguatan nilai kebangsaan. Melalui media, pesan-pesan kebudayaan diharapkan semakin kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat.

Dengan nuansa adat Nusantara, peringatan HUT RI ke-80 di KPID Sumatera Barat bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga meneguhkan komitmen melestarikan identitas budaya dalam arus penyiaran modern. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi bekal bagi generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045. (*)

The post KPID Sumbar Gelar Upacara HUT RI ke-80 dengan Nuansa Adat Budaya Nusantara appeared first on Prokabar.

Sejumlah kegiatan bakal digelar berbarengan dengan puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-92 ini.

“Pemko Padang mendukung penuh kesuksesan pelaksanaan peringatan Rakornas KPI dan Harsiarnas ke-92 ini. Kepada OPD terkait agar memfasilitasi keperluan setiap event yang diadakan nantinya,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar sewaktu menjamu Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy bersama sejumlah komisioner, di Kediaman Resmi Wali Kota, Senin (13/1).

Robert Cenedy menyampaikan, sejumlah kegiatan menarik tengah disiapkan dalam pelaksanaan Rakornas KPI dan Harsiarnas ke-92. Para peserta diperkirakan mencapai 2.000 yang terdiri dari pengurus KPI Pusat, KPID dan OPD terkait se-Indonesia.

“Kita berterima kasih kepada Pemko Padang yang memberikan support untuk kelancaran Rakornas dan Harsiarnas. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk Kota Padang,” imbuhnya.

Robert menjelaskan, kegiatan dimulai dari Welcome Dinner yang dilanjutkan Pembukaan Rakornas KPI Pusat pada 23 Mei 2025. Selanjutnya 24 Mei 2025 pelaksanaan Rakornas yang diisi penyiaran expo, panggung apresiasi seni Minangkabau.

“Pada 25 Mei 2025 kita akan mengadakan aksi lepas penyu beserta jalan santai dan bersih pantai. Kemudian lomba mewarnai dan panggung apresiasi seni Minangkabau. Insya Allah pada Puncak Harsiarnas bakal dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menkominfo dan Ketua KPI Pusat,” sebut Ketua KPID Sumbar ini.

Hadir mendampingi Pj Wako diantaranya Kepala Dinas Kominfo Boby Firman, Kepala Dinas Pariwisata Yudi Indrasyani, serta Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Siska Meilani dan Kabag Prokopim Tommy TRD. (*)

The post Pemko Padang Dukung Pelaksanaan Harsiarnas dan Rakornas KPI 2025 appeared first on Prokabar.

Acara ini bakal dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan KPI Pusat, Amin Syahbana, Gubernur Sumbar, sejumla Kepala daerah dan tamu penting lainnya.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan menghargai dan mengapresiasi lembaga penyiaran yang telah memberikan siaran berkualitas dan hiburan menarik bagi masyarakat.

“Selain itu, kami ingin meningkatkan kualitas penyiaran TV dan radio, menumbuhkan lembaga penyiaran di daerah, serta memotivasi kreativitas mereka untuk memberikan siaran yang menarik dan edukatif,” ujar Robert kepada sejumlah media, Selasa (10/12) yang turut dihadir KPI Pusat Amin Syahbana dan Kepala Diskominfo Padang Boby Firman, Wakil Ketua KPID Eka Jumiati, serta komisioner Ficky Tri Saputra dan Baldi Permana.

Dengan tema “Sinergi Kearifan Lokal dan Transformasi Digital dalam Penyiaran”, acara ini menekankan pentingnya informasi yang berbasis kearifan lokal untuk terus dihargai dan dilestarikan oleh lembaga penyiaran.

“Lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal di tengah transformasi digital yang pesat,” tambahnya.

Amin Syahbana dari KPI Pusat menyampaikan apresiasinya atas konsistensi KPID Sumbar dalam menyelenggarakan acara ini selama delapan tahun berturut-turut.

“Tidak semua KPID di Indonesia mampu melaksanakan kegiatan seperti ini secara rutin. Konsistensi KPID Sumbar menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkap Amin.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor penyiaran di tengah disrupsi teknologi.

“Kini, penyiaran tidak hanya bersaing sesama stasiun televisi dan radio, tetapi juga menghadapi media baru seperti YouTube dan media sosial lainnya. Perubahan ini sangat memengaruhi aspek ekonomi di sektor penyiaran,” jelasnya.

Dia pun mengapresiasi Pemprov Sumbar yang dalam Anugrah KPI Pusat beberapa waktu lalu, Sumatera Barat memperoleh empat penghargaan sebagai provinsi dengan jumlah anugerah terbanyak di tingkat nasional.

“Sumatera Barat memperoleh empat anugerah, menjadikannya satu-satunya pemerintah provinsi dengan penghargaan terbanyak. Ini menunjukkan komitmen luar biasa terhadap kualitas penyiaran,” tambah Amin.

Malam Apresiasi Anugerah Penyiaran KPID Sumbar 2024 diisi dengan berbagai penghargaan untuk lembaga penyiaran yang berprestasi.

Acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan siaran yang lebih berkualitas.

Melalui acara ini, KPID Sumbar berharap lembaga penyiaran di Sumatera Barat dapat terus berinovasi dalam memberikan hiburan dan informasi yang mendidik, sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah arus digitalisasi. (mbb)

The post KPID Sumbar Gelar Malam Apresiasi Anugerah Penyiaran 2024 appeared first on Prokabar.

Harapan ini disampaikan Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, dalam sambutannya pada acara Bootcamp Radio se-Sumbar dan FGD Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Daerah, Senin (2/12), di Axana Hotel, Padang.

“Kontribusi pemikiran terkait draft Ranperda Penyiaran sangat diperlukan agar peraturan ini sesuai dengan kebutuhan Lembaga Penyiaran itu sendiri,” ujar Robert.

Ia menambahkan, keberadaan Perda nantinya akan memberikan ruang bagi intervensi yang adil terhadap seluruh Lembaga Penyiaran, sehingga tidak terjadi tebang pilih.

Ranperda ini, lanjut Robert, juga diharapkan mampu mengatur ruang lingkup penguatan ekosistem penyiaran, termasuk pemberdayaan Lembaga Penyiaran dari segi infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Penguatan ini sangat penting agar semua Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat dapat berkembang secara merata,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri, yang hadir dan membuka acara, menegaskan bahwa Ranperda ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum terkait penyiaran di daerah.

“Ranperda ini harus sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga mampu mengembangkan keunggulan daerah dan meningkatkan daya saing Sumatera Barat,” kata Evi Yandri.

Komisioner KPI Pusat, I Made Sunarsa, turut menyampaikan dukungannya terhadap Ranperda ini. Menurutnya, peraturan daerah tentang penyiaran diperlukan untuk memaksimalkan potensi lokal yang belum tergarap secara optimal.

“Nilai-nilai kearifan lokal harus dilestarikan dan Ranperda ini dapat menjadi salah satu instrumennya,” ujar Made.

Hal senada juga disampaikan oleh Amin Shabana, komisioner KPI Pusat lainnya. Amin menekankan pentingnya Ranperda ini untuk membantu Lembaga Penyiaran tumbuh secara sehat.

“Ranperda ini harus mampu mendukung Lembaga Penyiaran, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan SDM,” katanya.

Dalam kegiatan ini, sejumlah narasumber turut hadir untuk memberikan masukan terkait Ranperda, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Siti Aisyah; Kepala Stasiun RRI Bukittinggi, Budi Suwarno; serta Praktisi Penyiaran, Andahayani Yoseph. Seluruh Komisioner KPID Sumbar dan peserta dari Lembaga Penyiaran Radio di Sumatera Barat juga hadir untuk berdiskusi dan memberikan masukan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Ranperda Penyiaran diharapkan dapat segera terwujud, memberikan landasan hukum yang kuat bagi Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat, serta memperkuat potensi penyiaran lokal yang berbasis kearifan budaya daerah. (*)

The post KPID Sumbar Dorong Ranperda Penyiaran untuk Perkuat Lembaga Penyiaran Daerah appeared first on Prokabar.

Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai Senin (19/11), dengan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, yaitu Praktisi Tandri Eka Putra, Jhon Nedy Kambang, Kepala Dinas Kominfo Siti Aisyah, dan Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy.

Dasrul, selaku Penanggung Jawab Kegiatan, menegaskan pentingnya literasi edukasi dalam dunia digital.

“KPID Sumbar secara sosial tidak dapat melakukan pengawasan langsung, tetapi kami berusaha untuk mendorong agar konten yang dihasilkan kreator sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Evi Yandri juga memberikan apresiasi kepada KPID Sumbar atas inisiatifnya memfasilitasi kegiatan yang bertujuan membangun kreativitas anak muda dalam membuat konten yang bermakna.

Ia berharap para kreator lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat mengemas isu-isu sosial secara lebih mendidik dan bertanggung jawab.

“Semoga kemampuan para kreator dapat terus berkembang, sehingga mereka dapat menciptakan konten yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujar Evi Yandri.

Kepala Dinas Kominfo, Siti Aisyah, dalam materinya mengingatkan pentingnya memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Hati-hati dalam membuat konten agar tidak terjerat masalah hukum, seperti pencemaran nama baik, ancaman, atau fitnah. Patuhi batasan etika dan aturan yang berlaku,” pesannya kepada para peserta.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong terciptanya konten-konten kreatif yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, profesionalisme, dan keberimbangan dalam penyiaran digital.

Dengan pelatihan ini, diharapkan para kreator konten mampu menghadapi tantangan era multimedia dengan lebih percaya diri, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia digital di Sumatera Barat. (*)

The post Lewat Pelatihan Broadcasting, KPID Sumbar Dorong Kreator Konten Kuasai Penyiaran Digital appeared first on Prokabar.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu banyak pihak dalam mensosialisasikan termasuk lembaga penyiaran yang saat ini masih menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

The post KPI Pusat Dorong Lembaga Penyiaran Dalam Mitigasi Bencana appeared first on Prokabar.

Dalam meningkatkan kualitas konten siaran sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kreativitas tinggi agar dapat bersaing bersama industri kreatif lainnya.

Ketua KPID Sumbar Dasrul mengajak lembaga penyiaran untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing dengan perkembangan saat ini, seperti dengan kekuatan manajemen dan kreativitas yang baik sehingga bisa memiliki daya saing yang cukup tinggi dan outputnya tidak akan ditinggalkan oleh pendengar.

“Peningkatan kualitas dari radio sangat penting agar dapat bertahan di saat sekarang dan sudah tentu akan menjadi modal utama agar radio bisa mendapatkan kepercayaan dari sponsor,” jelas Dasrul

Disamping itu, radio pun harus mematuhi regulasi yang telah ada sesuai dengan aturan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) agar setiap konten menjadi siaran baik yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Komisioner KPID Sumbar Baldi pun menambahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran terkadang terkesan ada pembiaran. Untuk itu KPID akan selalu mengingatkan Lembaga Penyiaran agar tidak melakukan pelanggaran berulang-ulang.

Armen Khaidir selaku pemilik Radio Arbes FM mengaku sangat senang dengan masukan-masukan yang diberi oleh Komisioner KPID Sumbar.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan produktivitas radio agar dapat berjalan beriringan sesuai perkambangan saat ini. (mbb)

The post Sinergitas Dalam Membangun Penyiaran Sehat Antara KPID Sumbar bersama Arbes FM appeared first on Prokabar.

Dalam amanah Undang-undang Penyiaran tersebut KPID memiliki tupoksi untuk mengawasi aktivitas lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah baik radio dan televisi yang bersiaran dan berizin di daerah Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tupoksi tersebut KPID Sumbar diatur dalam peraturan kepenyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Hendra irwan rahim memandang, KPID Sumbar perlu lebih diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Sumatera Barat.

“Dengan adanya Perda tersebut, akan mampu mengatur lebih jauh kewenangan KPID dan mampu mengakomodir hak masyarakat Sumbar dalam mendapat informasi berimbang yang sesuai kearifan lokal. Dan tentu saja juga diharapkan mengatur tentang regulasi badan usaha penyiaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” terang mantan ketua dprd sumbar periode 2004-2019 ini.

Sementara itu, Komisioner KPID Sumbar Endra Mardi yang merupakan Koordinator Bidang Lembaga KPID Sumbar, memandang penguatan lembaga KPID dengan Perda akan mampu memaksimalkan kinerja KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga penyiaran, baik dari segi isi siaran, SDM pelaku penyiaran maupun regulasi etika bisnis penyiaran di Sumatera Barat.

“Saat ini KPID sudah maksimal menjalankan kerja dalam hal pengawasan isi siaran. Terbukti lembaga penyiaran baik radio dan televisi sudah mulai menunjukan kualitas isi siaran mereka,” katanya.

Namun, dari sisi lain, KPID belum ditopang dengan peraturan penyiaran lokal, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sumbar.

“Buktinya lembaga penyiaran televisi berjejaring daerah belum mampu bersiaran 100 wilayah sumbar. Dengan adanya Perda, kami berharap dapat mengatur regulasi tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat Sumbar di bidang penyiaran,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan perda tersebut, KPID akan terus melaksanakan kampanye guna mendapatkan dukungan dari seluruh stock holder dan masyarakat di Sumbar. (mbb)

The post Hendra Irwan Rahim Dukung Penguatan Lembaga KPID Sumbar appeared first on Prokabar.

“Pemberian sanksi administratif ini adalah sebagai sebuah konsekuensi dari peningkatan sanksi atas pengabaian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pelanggaran dan Standar Program Siaran (P3), dalam program Feature Pelangi Sumatera Barat dalam segmen mengenang tragedi gempa,” buka Dasrul Selaku Ketua KPID Sumbar.

Dalam feature tersebut ada gambar dan foto waktu gempa tahun 2009, mayat yang tertimpa reruntuhan bangunan dan terlihat salah satu kaki si mayat berdarah. Kejadian ini terekam pada pukul 05.08.01 s/d 05.08.05.

Dasrul menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh GTV Padang tentang perlindungan kepada anak.

“Dalam program Pelangi Sumatera Barat tersebut adalah perlindungan kepada anak yang tertuang dalam pasal 15 ayat 1. Selain itu, pada program yang sama juga didapati pelanggaran yang termasuk ke dalam dalam bab XVIII bagian ke enam peliputan bencana pasal 50,” katanya.

Sementara itu, Robert Cennedy, Komisioner KPID Sumbar Bidang Pengawasan Isi Siaran menambahkan, putusan ini merupakan hasil dari sidang pemeriksaan yang telah dilakukan hingga 3 kallnya yang dihadiri secara daring (zoom meet) oleh perwakilan dari GTV di Jakarta.

“Beberapa poin penting lainnya dari hasil putusan KPID Sumbar yakni selama menjalankan sanksi tersebut GTV tidak diperkenankan untuk menyiarkan format sejenis ada waktu siar yang sama atau waktu lainnya,” jelas Robert.

“Meski demikian, KPID Sumatera Barat memberikan hak keberatan atas putusan tersebut, dimana GTV Padang dapat menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 hari kerja sejak surat keputusan diterima,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar Ficky Tri Saputra memastikan, sanksi ini merupakan penghentian siaran pertama yang tetapkan oleh KPID Sumbar.

“Pemberian sanksi berupa penghentian sementara program tersebut merupakan bentuk komitmen KPID dalam menjalankan dan mematuhi P3 dan SPS,”jelas Ficky.

“Kami berharap dengan adanya sanksi tersebut ke depan GTV tidak mengulang kesalahan yang sama, begitu juga dengan lembaga penyiaran lainya yang ada di Sumbar tidak ikut-ikutan melanggar dan tidak mematuhi P3 SPS yang mestinya harus dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran, khususnya Sumatera Barat,” tegasnya.

Sampai saat ini, jumlah pelanggaran yang telah ditemukan KPID Sumbar sepanjang 2022 ini sebanyak 16 pelanggaran, dengan rincian 9 pelanggaran dari media televisi 7 pelanggaran radio. (mbb)

The post Tegas, KPID Sumbar Hentikan Sementara Program Pelangi Sumbar GTV Padang appeared first on Prokabar.

Berbagai kendala didapati saat KPID Sumatera Barat melakukan monitoring evaluasi kesiapan lembaga penyiaran dan penyelenggara MUX untuk ASO tersebut.

“Kita berkesimpulan, lembaga penyiaran dan penyelenggara MUX belum siap,” tegas Ketua KPID Sumbar Dasrul bersama beberapa komisioner KPID Sumbar pada saat monev di 3 stasiun TV di Sumbar, Kamis (28/4).

Dari informasi petugas transmisi di 3 TV yang dikunjungi, didapatkan bahwa hingga saat ini petugas transmisi belum mendapatkan petunjuk hingga pemindahan siaran TV lokal pasca peralihan dari analog ke TV digital tersebut.

Di pemancar Metro TV misalnya, Erlando, petugas transmisi akui sewaktu masih TV analog jauh jangkauan mencapai 5 kilometer, sementara setelah peralihan ke TV digital jauh jangkauan dari siaran Metro TV berkurang menjadi 1 KM.

Sementara itu, Robby, Kepala Stasiun Transmisi ANTV mengeluhkan hal yang berbeda.

Sebagai penyelenggara MUX, dirinya tidak memperoleh informasi yang detail terkait peralihan tv analog ke TV digital tersebut.

Dia juga mengaku tidak memahami proses pemindahan dari siaran nasional ke siaran lokal.

Dirinya juga mempertanyakan nasib pegawai transmisi setelah migrasi tersebut, karena dapat dipastikan, apabila migrasi dilakukan akan terjadi pengurangan karyawan di bagian transimisi itu sendiri.

Hal yang sama juga diungkapkan Darwanto Irawan, Kepala Stasiun Transimsi Inews TV Padang. Dirinya memastikan tidak bisa berbuat banyak akan migrasi tersebut. Dia juga tidak memiliki kewenangan akan program yang disiarkan.

“Pengelola MUX harus memiliki SDM yang kuat dan infrastruktur yang lengkap, sehingga kalau terjadi kerusakan UPS atau genset mati dapat segera diperbaiki, jangan sampai nanti kami yang menyewa MUX dirugikan dengan matinya program acara kami bersiaran akibat masalah infrastruktur dan SDM yang kurang memadai,” tutup Darwanto. (mbb)

The post KPID Sumbar : LP dan Penyelenggara MUX Tidak Siap Hadapi ASO appeared first on Prokabar.

Pasalnya, dari Rp2,1 miliar anggaran hibah di KPID, sebanyak 70 % tersedot untuk biaya rutin seperti honorarium komisioner dan staf. 10 % untuk perjalanan dinas, sehingga hanya 10% untuk kegiatan, termasuk di dalamnya monev (monitoring) yang hanya dapat dilakukan sekali dua bulan.

Hal itu terungkap pada acara buka bersama KPID Sumbar dengan stakeholder terkait, Rabu, 27 April 2022.

“Untuk itu, kami butuh suport berbagai pihak, terutama Kominfo dan DPRD Sumbar,” ungkap Dasrul, Ketua KPID Sumbar.

Disatu sisi, peran KPID Sumbar mewujudkan sukses program ASO di Sumbar sangat penting.

Sementara itu, Kadis Kominfotik Sumatera Barat, Jasman Rizal mengharapkan koordinasi antara Diskominfotik dengan KPID terus terjalin.

“Ini penting, karena melalui koordinasi kita akan saling memberikan masukan, termasuk soal penganggaran. Secara global, anggaran KPID besar, tapi kenyataannya tersedot untuk honor,” tukuknya.

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menegaskan pentingnya Komisioner KPID untuk membuat rincian kegiatan, sehingga dapat diperjuangkan di lembaga kedewanan.

“Insya Allah kami bersama anggota dewan lain siap memperjuangkan anggaran untuk KPID,” ujar anggota dewan yang memiliki peran penting lahirnya KI dan KPID di Sumbar.

Nurnas pun menyarankan Komisioner KPID untuk melakukan audiensi dengan Gubernur, Kepala Daerah dan dinas teknis terkait setelah lebaran.

“Kepala Daerah dan Dinas Kominfo harus diberi pemahaman pentingnya keberadaan KPID dalam mengawasi konten siaran. Misalnya untuk mengawal konten lokal agar sesuai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah. Dan itu butuh anggaran yang cukup,” ujarnya. (mbb)

The post 70 Persen Anggaran Tersedot Biaya Rutin, KPID Kesulitan Jalankan Kegiatan appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat Dasrul, didampingi Wakil Ketua KPID Sumbar Eka Jumiati saat penyerahan zakat dan sedekah kepada pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Selasa (26/4) petang.

Eka juga menjelaskan, meski tidak ada edaran resmi dari KPID Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pemotongan zakat, namun kebijakan pemotongan zakat profesi secara langsung datang dari masing-masing diri pribadi komisioner, pemotongan secara langsung dilakukan guna memudahkan pembayaran zakat bagi para komisioner di KPID Sumbar yang kesemuanya beragama muslim.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumbar Edra Mardi
Juga menambahkan, kerja sama dengan Baznas ini merupakan selain bentuk kepedulian kepada sesama dimana dana yang terhimpun bisa disalurkan kepada masyarakat kecil, kerja sama dengan Baznas ini juga bagian dari kepatuhan kepada Allah SWT dimana seseorang yang dinilai berkecukupan wajib mengeluarkan zakatnya.

Edra juga akui, kebijakan membayar zakat setiap bulan tersebut datangnya secara spontan dari komisioner, tidak ada paksaan sedikitpun dari ketua dan wakil ketua. Dirinya berharap zakat dan infak yang diserahkan menjadi amal ibadah bagi para komisioner dan para tenaga pemantau yang ada di dalam tubuh organisasi KPID Sumbar.

Lebih rinci Edra Mardi juga menguraikan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan standar nisab untuk zakat penghasilan pada tahun 2021, yakni senilai Rp79.738.414 per tahun atau 6.644.868 per bulan.

Nisab merupakan jumlah minimal harta yang dimiliki bagi umat Muslim yang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Ketetapan nisab jadi pegangan bagi Baznas di seluruh Indonesia dan muzaki atau pembayar zakat, dengan dasar inilah para komisioner rela dan ikhlas membayarkan zakatnya.

Sementara itu, Afrianto Korga, Wakil Ketua Baznas Sumbar memberikan apresiasi tinggi kepada KPID Sumatera Barat dengan secara spontan memberikan 2,5 persen haknya dan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.

Dirinya berharap dengan adanya kerja sama antara KPID dengan Baznas ini bisa menambah jumlah pengumpulan Baznas di Sumatera Barat untuk disalurkan pada para Mustahiq yang berhak menerima zakat. (*/mbb)

The post Gaji Pertama Cair, Komisioner KPID Sumbar Langsung Keluarkan Zakat appeared first on Prokabar.

“Tahap 1 itu 30 April 2022 ada di 11 kabupaten kota di Sumbar, meski baru dilantik satu Minggu yang lalu, KPID Sumbar berkomitmen akan terus melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak sebatas hanya soal regulasi tapi juga melakukan simulasi pemasang STB,” ujar Dasrul ketua KPID Sumatera Barat, Rabu (14/4).

Menurutnya, STB paling penting disosialisasikan kepada masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ASO ini cukup memberatkan.

“STB ini hal yang paling urgent, masyarakat itu seolah-olah ASO ini berganti TV, padahal TV lama juga masih bisa dipakai cuma ditambah pemasangan STB itu,” ucapnya.

Oleh sebab itu, KPID Sumbar akan terus masif melakukan sosialisasi berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya.

Adapun wilayah Sumatera Barat yang masuk dalam tahap 1 Analog Switch Off atau ASO meliputi 5 kabupaten dan 6 kota, yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang kota Pariaman dan terakhir Kota Bukittinggi.

“Kami berterima kasih sebesar besarnya kepada Komisioner sebelumnya yang sudah melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, kami pastikan sosialisasi akan terus kami gencarkan jelang 30 April tersebut,” ungkap Dasrul yang juga merupakan seorang penggiat media ini.

Karena kian dekatnya penerapan ASO, dalam waktu dekat KPID dan Diskominfotik Sumbar akan mengundang Bupati dan Walikota yang masuk dalam tahap 1 serta semua stasiun televisi baik lokal dan nasional yang perwakilan ada di Sumatera Barat untuk menanyakan langsung kesiapan dan keluhan tentang tv digital tersebut.

Hal ini dilakukan agar mengetahui kondisi terbaru akan penerapan ASO tahap 1 tersebut, dengan demikian pemerintah dan KPID memiliki solusi untuk kendala akan keluhan tersebut. (*)

The post Jelang Penerapan Analog Switch Off, KPID Sumbar Gencar Lakukan Sosialisasi appeared first on Prokabar.