KPAI dinilai Toko Sumbar Febby Dt Bangso bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kekerasan seksual yang menjadikan anak anak sebagai Korban.

“Seharusnya gubenur yang juga ustad tidak boleh lengah, panggil segera Kadis perlindungan perempuan anak, segera bentuk KPAI, Mau tunggu kapan lagi, nagari alah sobe kasus kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik, tidak hanya dalam rumah, di kamar mandi mesjid jadi juga,” kata Febby.

Alumni Lemhanas Angkatan PPRA LXIII ini juga mengkritik Pemerintah Provinsi Sumbar lamban dalam mengatasi persoalan ini, termasuk DPRD Sumbar.

“Kemana lagi kita surukkan muka kita ini, cair kita, lengkap sebenarnya jabatan melekat di gubernur, ninik mamak datuak iya, ustad iya harusnya ini harus diprioritaskan jangan tunda tunda terus,” kritik Febby.

“Anggota dewan juga harus agresif jangan diam kalau urusan begini, jangan urusan tali air diam urusan pokir kurang baru ramai,” lanjutnya.

Ketua Umum Perdosparin ini mengatakan semua pihak harus melihat ini persoalan serius. Termasuk para akademisi di kampus. Bahkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen di Universitas Andalas, hingga kini tidak jelas ujung pangkalnya.

“Mohon kiranya satgas yang pro aktif mendatangi polda sebagai bentuk apresiasi kita kepada anak anak yang berani speak up , jangan tunggu lagi anak anak viral dan demo kasihan mereka,” harap Febby.

Satgas PPKS Unand juga sebagai akademisi di perguruan tinggi harus membuat rekomendasi kepada gubernur KPAI segera bentuk di Sumbar. (rls)

The post Kekerasan Seksual Berulang Terjadi, Sumbar Butuh KPAI appeared first on Prokabar.

Harneli mengatakan selama ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) sudah mencoba menekan angka kekerasan pada anak dimana saat ini sudah ada 393 kasus kekerasan seksual anak.

“Memang kita akui saat ini penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak masih terkendala beberapa hal. Salah satunya kita belum punya Rumah Aman yang mana ini berfungsi untuk penanganan anak bermasalah . selama ini kita dibantu oleh LSM Nurani Perempuan. Inilah salah satu alasan kita mendorong keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Sumatera Barat”. Ujar Harneli Bahar

Harneli berharap dengan adanya KPAI di Sumbar , pemerintah bisa langsung melakukan penanganan kasus kekerasan anak, tidak hanya pencegahan saja. (rls)

The post Harneli Mahyeldi : Sumbar Sudah Butuh KPAI appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Agam, Andri Warman, dan dilaksanakan secara virtual, di Ruang Rapat Bupati Agam, Kamis (22/7).

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPAI, Susanto mengatakan, dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional, pihaknya memberikan sejumlah kategori penghargaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun daerah, organisasi kesehatan, lembaga hukum dan guru.

“Penghargaan ini, merupakan salah satu upaya KPAI dalam perlindungan anak Indonesia,” ujarnya dilansir dari MC Agam, Jumat (23/7).

Sementara itu, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, mengucapkan terimakasih kepada KPAI atas penghargaan tersebut.

“Atas nama Pemkab Agam, saya ucapkan terimakasih kepada KPAI, karena dari sekian banyak kabupaten-kota di Indonesia, Alhamdulillah Kabupaten Agam masuk kedalam nominasi dan meraih penghargaan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa pada tahun sebelumnya, Pemkab Agam juga mendapatkan penghargaan dari KPAI.

Kabupaten Agam sudah mendapatkan penghargaan dari KPAI sebanyak 2 kali, dengan kategori pemerintah daerah kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak.

“Dengan penganugrahan KPAI ini, membuat Pemkab Agam menjadi lebih baik terutama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Agam,” ujarnya. (*)

The post SIMEP Hantar Agam Raih Anugrah KPAI 2021 appeared first on Prokabar.

“Zaman disruption seperti ini kemungkinan pemilih pemula di tingkat sekolah terpapar hoax tinggi,” ujar Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.

Menurut dia, jumlah pemilih pemula yang tidak sedikit, tentunya menjadi sasaran oknum untuk menyasar segementasi ini. Oleh karena itu, pemilih jenis ini akan rawan sekali menjadi korban informasi hoax demi kepentingan suatu oknum atau golongan.

Keterbatasan pengetahuan dalam memahami kondisi politik yang terjadi saat ini menjadi pintu masuk oknum untuk mempengaruhi pemilih. “Pemilih pemula memiliki keterbatasan pengetahuan yang masih minim,” imbuhnya.

Mengatasi hal itu, lanjut dia, peran guru harus netral untuk memberikan imbauan kepada peserta didik terkait informasi politik. Jika, konten yang terkandung terlalu negatif perlu diberikan pengertian pada murid. “Idealnya sebagai guru harus netral sikapi kondisi politik,” katanya.

Langkah ini perlu dilakukan, agar menjamin pemilih pemula tetap aktif memberikan partisipasi dalam pesta demokrasi. Kemudian, mempersiapkan kaum muda yang matang dalam menyikapi setiap penyebaran informasi negatif maupun positif.

“Tahapan ini merupakan proses bagi para pemilih pemula untuk memahami politik dalam negeri,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Peran Aktif Guru Cegah Penyebaran Konten Hoax di Sosmed appeared first on Prokabar.