Koordinator Lomba Pidato, Dr. Yuni Candra, S.E., M.M., menjelaskan panitia sebelumnya menargetkan 49 peserta yang berasal dari Dekopinda kabupaten/kota, Dinas Koperasi kabupaten/kota, koperasi binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta koperasi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Namun hingga penutupan pendaftaran, sebanyak 28 peserta resmi mengikuti kompetisi.

“Peserta terdiri atas 14 utusan Dekopinda kabupaten/kota, delapan utusan Dinas Koperasi kabupaten/kota, dan enam peserta dari koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari jenis koperasi, sebanyak 21 peserta berasal dari koperasi primer, sedangkan tujuh lainnya merupakan perwakilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Yuni Candra.

Ia menambahkan, peserta dari Koperasi Mahasiswa belum dapat berpartisipasi karena masih menjalani masa libur akhir semester. Seluruh peserta juga diwajibkan berusia 19 hingga 60 tahun, berstatus sebagai anggota, pengurus, atau pengawas koperasi, serta memperoleh rekomendasi dari Dekopinda maupun Dinas Koperasi di daerah masing-masing.

Menurutnya, panitia juga menghadirkan pendekatan yang lebih kreatif dengan mewajibkan setiap peserta membuat video singkat mengenai kesiapan mengikuti lomba dan mengunggahnya melalui media sosial Instagram maupun TikTok dengan menandai akun Dekopinwil Sumatera Barat, Gun Sugianto, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas gaung Hari Koperasi Nasional melalui platform digital.

Yuni Candra menjelaskan, kompetisi dilaksanakan tanpa babak penyisihan. Seluruh peserta langsung tampil di hadapan dewan juri dengan durasi maksimal 10 menit. Penentuan pemenang didasarkan pada akumulasi nilai tertinggi dan keputusan dewan juri bersifat final.

Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sumatera Barat Gun Sugianto dalam sambutan yang dibacakan Budiman, S.Hum., M.M., menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Dekopinda kabupaten/kota, dewan juri, pendamping, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan lomba.

Menurutnya, lomba pidato tidak sekadar menguji kemampuan berbicara di depan publik, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan yang mampu memperkuat gerakan koperasi.

“Diharapkan para peserta tidak hanya menampilkan kemampuan berpidato, tetapi juga menghadirkan gagasan yang mampu memperkuat koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Lomba ini menjadi ruang berbagi pengalaman, bertukar ide, dan mempererat persaudaraan antargerakan koperasi menuju koperasi yang berdaya dan Indonesia yang semakin maju,” demikian sambutan Ketua Dekopinwil Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Hilma, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Dekopinwil Sumatera Barat yang terus menghadirkan program-program edukatif dan inspiratif bagi pengembangan gerakan koperasi di daerah.

Melalui penyelenggaraan Lomba Pidato Harkopnas ke-79 ini, Dekopinwil Sumatera Barat berharap peringatan Hari Koperasi Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu menjadi momentum memperkuat literasi perkoperasian, menumbuhkan budaya berpikir kritis, serta melahirkan generasi penggerak koperasi yang siap menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan ekonomi di masa depan.

The post Lomba Pidato Harkopnas ke-79 Jadi Ruang Lahirkan Gagasan Memajukan Koperasi appeared first on Prokabar.

Menteri Koperasi dan UKM ini menyebut apa yang dilakukan Slank mensejahterakan penggemarnya (Slankers) melalui koperasi jadi pioneer.

“Ini koperasi pertama yang berbasis komunitas fans club,” tutur Teten Masduki yang berharap musisi lain juga bisa mengikuti jejak Slank.

“Ya Slank nggak ada matinya, idenya banyak. Slank ini juga pro perubahan sosial. Jadi ini betul-betul band rock and roll yang memikirkan kesejahteraan fansnya dalam bentuk koperasi gitu,” tambah Teten Masduki memuji.

Tak hanya dari Kementerian Koperasi dan UKM, hadirnya Slankops juga diapresiasi Kementerian BUMN. Senada dengan Teten Masduki, Erick Thohir selaku Menteri BUMN melihat langkah Slank bisa memicu musisi lain untuk mengambil gerakan serupa.

“Slank ini ikonik. Tidak hanya di kancah musik Nasional, tetapi tidak banyak yang namanya grup band yang konsisten,” ucap Erick Thohir.

Ketua Pengurus Koperasi Slankops Bimo Setiawan Almachzumi (Bim Bim) menceritakan ide awal pembentukan Slankops sudah ada sejak awal 2020, namun lantaran pandemi COVID-19 membuat ide konsep Slankops tertunda dan baru resmi diluncurkan pada Selasa (19/7).

Slankops ini terdiri dari beberapa unit usaha seperti Warslank, Slanklin, Slankmart, SlankStyle, Slank, Kopi Potlot, dan SlankShop.

“Sejalan dengan lagu Slank soal solidaritas, dan lingkungan. Bagaimana memberdayakan penggemar kami yang tersebar dari Sabang-Merauke mandiri secara ekonomi. Dan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anggota koperasi Slankops,” katanya.

Bersama SLANKOPS diharapkan slankers dan anak muda umumnya dapat belajar Bersama hingga menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh.

Image seorang penggemar band yang negatif seperti tidak mau di atur, slengean, urakan, pemabuk, pecandu narkoba, dan cap negatif lainnya, pelan tapi pasti dapat dihilangkan dan berganti image positif, yakni penggemar band yang kreatif dan penuh prestasi. (beb)

The post Slankops ‘Jurus Tandur’, Koperasi Slank Berbasis Penggemar appeared first on Prokabar.

Selama ini mereka menjadi dampingan dari sebuah Organisasi Non-Pemerintah bernama Gugah Nurani Indonesia (GNI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan fokus pemberdayaan pada perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Ibu-ibu Pengurus dan Anggota KMTP sebanyak 10 orang didampingi oleh Direktur GNI Rinawati dan tiga orang aktivis sosial lainnya berkunjung ke Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) di Cupak Tangah, Pauh, Kota Padang, pada Senin (31/5/2021), pukul 10.30 sampai 13.30 WIB.

Kunjungan KMTP ke KMDM adalah bagian dari tindak lanjut setelah adanya pelatihan berkoperasi pada beberapa bulan lalu yang diselenggarakan oleh GNI sebagai fasilitator dan KMDM sebagai narasumber pelatihannya.

Dalam kunjungan tersebut, para Pengurus dan Anggota KMTP berdiskusi dengan Ketua KMDM Virtuous Setyaka, Direktur Pasar Rabu Tani (PRT KMDM) Zukri Zulkifli, Direktur Sekolah Pertanian Kota (SPeKta KMDM) Brian Permana, dan Direktur Gumarang KMDM Fiky Monova.

Diskusi pengalaman baik antara KMDM dan KMTP dimaksudkan untuk saling dukung koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang dan bekerja sama antara koperasi ke depan.

Salah satu tema diskusi yang menarik selain tentang berkoperasi yang baik dan benar, dan membangun serta mengembangkan unit usaha koperasi; adalah tentang koperasi sebagai lembaga untuk mengubah perilaku sosial dan kultural masyarakat pesisir.

Menurut pengakuan para ibu-ibu yang berasal dari keluarga nelayan di pesisir Kota Padang tersebut, salah satu masalah besar dalam kehidupan mereka adalah kebiasaan tidak bisa menabung dan manajemen keuangan keluarga yang secara turun temurun menjadi kebiasaan dan semacam tradisi.

Persoalan ini akhirnya berkembang menjadi salah satu pemicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para perempuan dan anak-anak di keluarga nelayan.

Secara ekonomi, tidak sulit untuk berusaha dan menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga yang cukup. Bahkan ketika dibandingkan dengan masyarakat non-pesisir, khususnya masyarakat dengan kultur pertanian di daerah yang sama.

Namun ketidakmampuan mengelola keuangan keluarga dalam manajemen yang baik untuk saat ini dan masa depan, membuat mereka berharap kepada KMDM untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketua KMDM menyampaikan bahwa koperasi menjadi instrumen untuk membantu mereka sebagai masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya dan hasil-hasilnya dalam pendistribusian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Sedangkan Direktur PRT KMDM/pasarrabutani.com menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam pendampingan produksi dan pemasaran atau pendistribusian hasil usaha mereka yang sebenarnya sangat potensial, dan sebelumnya sudah berjalan dalam kelompok-kelompok usaha kecil.

Direktur SPeKta KMDM juga bersedia mendampingi mereka dalam meningkatkan produksi pertanian berupa Budi daya sayur hidroponik dan aquaponik untuk ketahanan pangan keluarga nelayan.

Ulil Fikri Elhaq dari GNI yang juga selaku ketua rombongan dalam kunjungan tersebut menyatakan bahwa ke depan, diharapkan ada kerja sama antara KMDM dan KMTP maupun dengan berbagai pihak lainnya dalam pendampingan produksi dan pemasaran produk yang berkelanjutan.

Produk yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu KMTP diantaranya adalah berbagai produk pangan olahan dari ikan, beragam kerajinan tangan yang dihasilkan dari pengelolaan sampah melalui bank sampah, dan lain sebagainya.

Selain ibu-ibu, GNI menurut Direkturnya Rinawati, juga mengorganisir dan mendampingi anak-anak dan para remaja dalam beragam program kegiatan pemberdayaan.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas mereka untuk hidup yang lebih baik di masa depan, menurut Ketua KMDM, Virtuous Setyaka, sebaiknya juga dididik untuk berkoperasi sejak dini.

Sebab koperasi adalah sebuah warisan yang baik bukan hanya sebagai lembaga, tapi juga sistem kehidupan bersama di masyarakat untuk kemandirian dan kemerdekaan para anggotanya. (*/mbb)

The post Bersama Membangun Koperasi : Kunjungan Koperasi Mutiara Tigo Pasie Pasie ke Koperasi Mandiri dan Merdeka appeared first on Prokabar.

Salah satu nasabah koperasi yang dananya tidak dapat ditarik kembali, Ny.Yang/YMS. Dia menempatkan dana di koperasi LiMa Garuda total sebesar Rp 75, 7 miliar, dan ketika sudah jatuh tempo, koperasi tidak dapat mencairkan dananya.

Berbagai dalih dikemukakan LiMa Garuda, tetapi setelah berkali-kali ditagih tetap tidak membayar kewajibannya. Dana simpanannya yang dimasukan bertahap sejak Septmber 2016 dan terakhir Desember 2019 seluruhnya berjumlah Rp 75, 7 miliar. Harapannya untuk menikmati simpanan ketika jatuh tempo, kini buyar.

Sejak sudah jatuh tempo mulai Januari, Maret dan April dan seterusnya , seluruh simpanannya tidak dapat dicairkan. Berkali-kali LiMa Garuda diminta membayar, selalu hasilnya nihil. Setelah merasa LiMa Garuda tidak memberikan isyarat itikad baik, Ny. Yang/YMS bersama lima nasabah lainnya, yang total dana simpanannya berjumlah Rp 85 miliar, mengajukan permohonan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap koperasi LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto baik selaku ketua Pengurus LiMa Garuda maupun sebagai pribadi. Ny.Yang/YMS menunjukan kantor hukum RnR Lawfirm untuk mewakilinya. Permohonan itu telah diajukan 11 September lalu dan telah disidangkan 22 dan 28 september.

“Kami sudah mengirim dua kali somasi, tetapi tetap tidak ada pembayaran simpanan yang jatuh tempo, sehingga kami melakukan PKPU,” kata M Rudjito, advokad dari RnR Lawfirm. Bahkan, tambah Rudjito, sebelumnya pihaknya juga sudah pula mengajukan penawaran skema pembayaran yang meringankan koperasi, namun tetap tidak mendapatkan solusi.

Koperasi LiMa Garuda yang didirikan Juni 2008 terbilang sangat cepat berkembang. Para marketing LiMa Garuda ketika ingin menjaring nasabah secara terbuka sering mengatakan, koperasi ini terkait dengan salah satu keluarga group perusahaan Garuda Food. Memang ketua koperasi LiMa Garuda , Surachmat Sunjoto, merupakan anak dan keponakan keluarga pemegang saham Garuda Food, sehingga para nasabah memiliki anggapan KSP LiMa terkait dengan group Garuda Food. Dengan begitu mereka menjadi berani menempatkan dana di KSP LiMa Garuda.

Ketidakmampuan koperasi LiMa Garuda membayar kewajiban-kewajibannya karena dari sekitar Rp 600 miliar dana nasabah, sebanyak Rp 400-480 miliar ditempatkan atau “dipinjamkan” oleh ketua koperasi ke perusahaan properti PT LiMa Anugrah Assetindo. “Penempatan atau peminjaman kepada PT LiMa Anugrah Assetindo itu sama sekali tanpa pengetahuan dan persetujuan para anggota,” tambah Rudjito.

Belakangan pengurus LiMa Garuda berdalih, adanya pandemic covid-19 membuat mereka menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. “Itu mengada-ngada, dan tak masuk akal. Sebelum pandemi yang jatuh tempo memang sudah tidak dibayar,” tandas Rudjito. Oleh sebab itu Rudjito menilai, selain masalah koperasi LiMa harus mengembalikan dana nasabah juga ketua koperasinya dapat dikategorikan melakukan pidana.

PKPU merupakan langkah hukum agar dalam jangka waktu tertentu perusahaan menunda segala pembayaran dan harus berunding para kreditor atau nasabahnya di bawah naungan pengadilan. Caranya bermacam-macam, antara lain melalui restrukturisasi keuangan perusahaan. Pada galibnya langkah PKPU merupakan langkah awal sebelum para debitor atau nasabah mengajukan kepailitan. Rudjito mengigatkan, jika kasus ini berlarut-larut selain akan merugikan nasabah juga akan merusak citra koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. ”Meteri koperasi harus segera turun tangan, “ himbaunya.

Pihak Garuda Food yang dihubungi belum memberikan tanggapan.
LAMPIRAN:
1. HALAMAN 1 PERMOHONAN PKPU
2. KRONOLOGIS PERISTIWA

NARA HUBUNG (advokat):
1. M Rudjito, SH, LLM : 0811847602
2. Rival Mainur SH, MH : 085399157528

Tambahan:
1. No Ketua KSP Lima Garuda, Surachmat Sunjoto: 081310539898
2. Kantor Pusat KSP LiMa Garuda, 18 Office Park Buiding Tower A, Lantai 10, Jalan TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan, Tel (021) 22781634/35
3. Info KSP LiMa Garuda https: //5sejahtera.com/id/about#/1000 dan info@group.co.id

The post Koperasi Simpan Pinjam LiMa Garuda Gagal Bayar Ratusan Miliar appeared first on Prokabar.

Pesan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM pada acara penutupan Program Pelatihan Wirausaha berbasis kuliner bagi orang tuli, yang diselenggarakan oleh Perempuan Tangguh Indonesia (PTI). Acara yang berlangsung sejak 8 Agustus ini bekerjasama dengan Sekolah Highscope Indonesia Bintaro Care.

Menkop dan UKM juga menyatakan dukungannya terhadap program pelatihan kewirausahaan yang digagas PTI.

“Pemerintah sedang mempersiapkan sebuah kebijakan afirmatif (affirmative action policy) untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi dan agar terbangun sistem ekonomi inklusif sebagaimana telah diperkenalkan oleh Presiden RI,” tutur Teten.

“Sehingga program pelatihan kewirausahaan yang digagas PTI ini selaras dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam membangun sistem ekonomi inklusif ini,” tambahnya lagi.

Sebagai pencapaian dari keadilan sosial, Teten pun berharap agar bisa gerakan sosial bertransformasi menjadi kewirausahaan sosial atau social entrepreneur.

“Mengapa demikian? Agar dari gerakan sosial ini lahir kekuatan ekonomi yang pada gilirannya akan membuat gerakan sosial lebih sustainable dan berdampak pada kemajuan masyarakat. Salah satu yang harus juga diperhatikan adalah gerakan ini harus mampu memutus rantai kemiskinan pada kelompok masyarakat rentan, dengan upaya serius untuk mencegah terputusnya Pendidikan untuk anak-anak dan remaja,” bebernya.

“Saya menyambut baik upaya PTI untuk menyelenggarakan pelatihan dengan target penyandang disabilitas, karena tanpa dukungan berbagai pihak, mereka tidak akan dapat bertahan dari berbagai kompetisi yang ada dalam masyarakat,” ujar Teten menambahkan.

Koordinator Pelatihan Kewirausahaan untuk Penyandang Tuli PTI, Yenee Krisnandari menjelaskan bahwa acara ini terdiri dari serangkaian kegiatan.

Seperti, pertemuan tatap muka, penumbuhan motivasi yang disampaikan pemateri Dimas (Tuna Netra yang saat ini aktif membangun Komunitas Kartunet melalui Platfrom onlinenya), praktek bersama 2 Chef professional didukung oleh Silafara (Carter Catering), Kelas Daring dengan tema ‘Membuat Kemasan Menarik’ ala CEO Dus Duk Duk (Arief), dasar-dasar mengatur keuangan bisnis oleh Hydansyah hingga pemasaran digital yang disampaikan oleh Lil Hasnah.

“Kami mulai melakukan pemasaran dari produk teman-teman Tuli ini. Respon masyarakat untuk membeli produk mereka sangat membanggakan, terutama upaya dari ibu-ibu yang tergabung dalam PTI untuk ikut mempromosikan produk,” jelas Yenee.

“Kehadiran Pak Menteri Koperasi & UKM juga sungguh membuat teman-teman penyandang tuli menjadi sangat optimis bahwa pemerintah memperhatikan dan memberikan dukungan bagi mereka,” bangganya.

Seusai penutupan kegiatan pelatihan, acara dilanjutkan dengan sesi demo ‘Dessert Cake’ yang dipraktekkan langsung oleh Chef Ikra dari Modena. (beb)

The post Menkop dan UKM Teten Masduki : “Transformasi Gerakan Sosial Jadi Kewirausahaan Sosial, Wujudkan Basis Keadilan Ekonomi appeared first on Prokabar.

Aktivis Koperasi MDM, dan Mentor GSC Indonesia, Virtuous Setyaka menjelaskan secara teknis penyelenggaraannya, Pasar Tani Salingka Kampus oleh Koperasi MDM selain melibatkan para Dosen Aktivis Koperasi MDM, juga masyarakat sekitar, dan tentu saja Mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dan terlibat.

“Penyelenggaraan Pasar Tani Salingka Kampus ini sudah direncanakan seminggu sebelumnya yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan sehat bagi para konsumen terutama para Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) di Kampus Unand. Meskipun demikian, ternyata masyarakat sekitar kampus juga ada yang berminat untuk membeli berbagai jenis barang produksi petani, peternak, dan produsen dari salingka kampus tersebut.” ungkapnya melalui siaran pers.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain penyediaan produk pangan sehat, Pasar Tani Salingka Kampus ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat salingka kampus dalam memasarkan produk mereka dengan menciptakan pasar barus yang pasokan barang dan jasanya tersedia di komunitas atau masyarakat lokal.

“Semangat yang diusung dalam Pasar Tani Salingka Kampus ini adalah produsen dan konsumen bersepakat untuk saling menyehatkan.” sambungnya

Sementara itu momentum penyebaran virus corona atau pandemi global Covid-19 bagi para kooperator (sebutan bagi orang-orang yang aktif / aktivis koperasi) menjadi langkah awal tentang pentingnya berkoperasi bagi semua orang dalam masyarakat. Kekhawatiran atas lockdown yang kemungkinan terjadi untuk penanganan penyebaran Covid-19, ditanggapi dengan serius dalam perdebatan para ekonom, politisi, akademisi, dan masyarakat umum.

“Kekhawatiran atas dilema antara krisis kesehatan masyarakat dengan krisis ekonomi harus segera diselesaikan. Pilihan untuk tidak menerapkan lockdown namun social distancing, tetap mengarah pada bagaimana kebutuhan logistik terutama pangan sehat dan obat tetap terpenuhi. Pemenuhan tersebut tidak bisa mengandalkan cara-cara konvensional sebelumnya dalam rantai pasok yang sudah nyata terganggu akibat penyebaran virus corona atau epidemi global Covid-19.” terangnya.

Oleh sebab itu, Pasar Tani Salingka Kampus ini selain menjadi langkah taktis untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehat dari komunitas lokal atau masyarakat setempat, juga menjadi momentum pentingnya untuk segera berkoperasi. Sebab, perdebatan konseptual dan praktik mengenai isu-isu global seperti ketahanan, keamanan, dan kedaulatan pangan, obat, dan sebagainya, selama ini terus terjadi. Momentum pandemi global Covid-19 menemukan relevansinya untuk menerapkan kedaulatan pangan dan obat-obatan.

Koperasi yang di dalam penyelenggaraannya terkandung prinsip-prinsip solidaritas dan bergotong royong dengan melibatkan seluruh anggotanya secara aktif dan partisipatif, sesungguhnya juga menjadi tandingan atau alternatif dari sistem ekonomi liberal yang kapitalistik selama ini.

“Ketika krisis kapitalisme terjadi akibat penyebaran virus corona atau pandemi global Covid-19, maka langkah berikutnya bukanlah kembali ke kapitalisme yang mungkin bermetamorfosis. Namun harus mulai melangkah ke koperasi yang di dalamnya tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga politik, dan budaya dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik di Indonesia.” terangnya.

Ketika penyelenggaraan Pasar Tani Salingka Kampus ini dikhawatirkan justru melanggar social distancing, maka sesungguhnya justru menjadi salah satu bentuk ujian apakah itu bisa dipraktikkan atau tidak oleh masyarakat.

Selain itu, penyelenggara Pasar Tani Salingka Kampus juga sudah mengantisipasi kekhawatiran itu dengan memilih lokasi yang tidak jauh atau kurang dari satu kilometer dari Rumah Sakit Unand yang memang menjadi salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan penyebaran virus corona atau pandemi global Covid-19 di Sumatera Barat.

“Semoga niat baik dan satu langkah kongkrit berkoperasi dan penciptaan pasar baru bagi masyarakat ini berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat di Kota Padang dan menyebar ke seluruh dunia.” tutup Dosen HI FISIP Unand tersebut. (rel)

The post Koperasi MDM Selenggarakan Pasar Tani Salingka Kampus appeared first on Prokabar.

Hal ini tertuang dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri KUMKM, Teten Masduki dalam rangka membahas evaluasi terhadap kinerja Kementerian KUKM tahun 2019 dan pembahasan rencana kerja tahun 2020, di Ruang Kerja PPUU, Senin (14/01).

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyoroti berbagai permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh para pegiat UMKM. Permasalahan-permasalahan tersebut didapatkan dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan oleh para senator selama masa reses. “Di antaranya adalah masalah permodalan, masalah produksi, daya saing, inovasi, pemasaran, dan termasuk kualitas SDM,’ ujar Elviana.

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang menilai belum ada keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Ajiep menilai, pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk aspek legalitas dan perizinan koperasi dan UMKM, dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha.

“Pemerintah pusat seharusnya memberikan kebijakan itu kepada pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada daerah terkait izin koperasi,” jelasnya.

Selain itu, Ajiep juga menyoroti tentang kendala UMKM dalam hal akses modal dan pendanaan. Sebagian besar UMKM masih sulit untuk mendapatkan pinjaman dana sehingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penguatan permodalan koperasi yang selama ini diserahkan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dinilai tidak menjadi solusi bagi para pelaku usaha.

“LPDB lebih baik dibuat menjadi bank koperasi, kalau pemerintah mau serius ya harus membangun bank perkoperasian secara spesifik,” katanya.

Senada dengan Ajiep, Haripinto Tanuwidjaja asal Kepulauan Riau mengungkapkan adanya beberapa proposal pengajuan permodalan yang dilakukan oleh KUMKM yang ditolak oleh LPDB tanpa disertai oleh penyebab penolakan yang jelas. “Penyaluran KUR sangat kecil. Saya bahkan tidak mendengar gaung dari pendampingan dari pemerintah bagi para pelaku usaha,” tambahnya.

Keprihatinan juga diungkapkan anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan DIY, Cholid Mahmud. Ia menilai pemerintah belum menaruh perhatian yang serius terkait pengembangan Koperasi dan UMKM karena anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Koperasi dan UMKM jumlahnya minim.

“APBN kita jumlahnya mencapai Rp. 2504 triliun dan alokasi untuk Kemenkop tidak sampai  Rp. 1 trilin. Artinya Negara belum memiliki perhatian serius terhadap Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Untuk itu, Lalu Suhaimi asal Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang serius kepada KUMKM agar tercipta KUMK yang  berdaya saing dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian nasional.

“Sesuai dengan slogan koperasi adalah soko guru rakyat, untuk itu saya berharap ke depan KUMKM harus lebih bangkit lagi untuk merealisasikan program-program pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), Teten Masduki menyatakan bahwa Kementerian KUKM telah mencanangkaN tiga pilar strategi pengembangan UMKM yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2020.

Strategi nasional pengembangan UMKM tersebut meliputi tiga pilar, enam strategi, 18 rencana aksi, dan 75 kegiatan. Tiga pilar yang dimaksud yaitu  meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM; b) membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM, dan koordinasi lintas sektor.

Ketiga pilar tersebut ditopang oleh enam program strategis yaitu perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor.

Rencana dan program strategis tersebut diarahkan dan dimaksudkan agar koperasi dan UMKM di Indonesia dapat segera naik kelas, berdaya saing, dan dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian rakyat. “Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bahwa UMKM kita harus segera naik kelas. Terutama menghadapi era digitalisasi sekarang ini, dan bagaimana produk dan jasanya dapat berorientasi ekspor, inovatif dan mampu bersaing,” jelasnya. (rel)

The post DPD RI Gelar Rapat Dengan Menteri KUMKM, Ini Pembahasannya appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Mentawai, Elisa Siriparang. “Rencananya, pada 2020 baru ada petugas di sana. Tahun ini pegawainya sudah ada 3 orang, tetapi kita masih butuh tambahan 2 SDM lagi,” ujarnya, dilansir dari MC Mentawai, Sabtu (7/12).

Menurut Elisa, tujuan berdirinya UPTD Metrologi Legal antara lain untuk menera ulang atau melakukan uji timbangan, takaran, dan ukuran yang digunakan dalam perdagangan dan menentukan akurasi takaran-takaran apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

“Kita berharap tera ulang dapat berjalan tahun depan, untuk menentukan kepastian atau ketepatan takaran. Saat ini kita masih dalam proses pembuatan Perbup dan nanti kita sosialisasikan,” katanya.

Disebutkan, pembangunan UPTD Metrologi legal tersebut menyerap anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar.

Ke depan, kata Elisa, kegiatan tera ulang tersebut akan bekerja sama dengan Badan Metrologi Kota Padang yang sudah lebih lengkap instrumennya.

“Dengan adanya UPTD Metrologi legal, mudah-mudahan takarannya tepat, sehingga masyarakat lebih tenang, tidak rugi, dan kecewa,” pungkas dia. (*)

The post UPTD Metrologi Legal Mentawai Terkendala SDM appeared first on Prokabar.

Hal itu disampakan anggota DPRD Padang Edmon mewakili pimpinan DPRD pada Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-72, tingkat Kota Padang dengan tema Wujudkan Reformasi Total Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0.

“Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 , digitalisasi mewarnai kehidupan industri yang merembet pada perilaku keseharian masyarakat, ini menjadi tantangan yang harus di hadapi oleh pengurus, penggerak dan insan koperasi,” kata Edmon, kemarin.

Dikatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar koperasi bisa maju dan terdepan dalam sektor perekonomian

“Yang perlu dilakukan yaitu merekrut anggota yang berkompeten, meningkatkan daya jual koperasi, gencar berpromosi dan memperkuat kondisi internal,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul berharap perkoperasian di Kota Padang semakin bergairah, tumbuh, maju dan berkembang sebagai salah satu solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi dan menunjang berbagai aktifitas ekonomi masyarakat.

Amasrul memaparkan saat ini negara tengah berada pada era digitalisasi dan “artifical intelligence” (AI) yang mewarnai kehidupan industri.

“Oleh karena itu, disadari benar bahwa koperasi harus memiliki kesiapan dan bekal sumber daya andal, yang didasari oleh tekad untuk siap berubah dalam menyikapi tantangan kekinian,” katanya.(*/mbb)

The post Songsong Era Industri 4.0, DPRD Padang Dorong Pengurus Koperasi Manfaatkan Teknologi appeared first on Prokabar.

Hal ini dikarenakan, koperasi inilah yang akan menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menaikkan nilai jual produk.

“Tentu tidak semudah yang kita bayangkan memang, mereka harus bersatu membuat pengurus serta mengumpulkan anggota-anggota. Tetapi, jika ingin maju, koperasi merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Pihaknya berharap akan tumbuh begitu banyak koperasi di Sumbar, sehingga perekonomian masyarakat meningkat. “Saya juga berharap melalui kegiatan Lomba Simulasi Pembentukan Koperasi yang di adakan Kamis (27/6) kemarin, peserta dapat bersaing secara sehat dalam mengelola koperasi.” ungkapnya.

Menurutnya, kelemahan yang selama ini dihadapi pelaku bisnis, khususnya UP2K, adalah kemasan. “Kelemahan pelaku bisnis kita adalah dipackaging. Belum ada standar packaging yanh bagus dan menarik perhatian konsumen. Akibatnya, nilai jual produk menurun. Dengan koperasi, saya yakin permasalahan ini dapat teratasi.” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Zirma Yusri menambahkan, pemasaran produk melalui galery-galery diseluruh kawasan wisata mesti segera ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya meminta Pemko/Pemkab pro aktif dalam menyediakan sarana ini.

“Pertama sekali, mungkin membuat aturan dan regulasi yang jelas. Setelah itu, bisa mencari investor dan mulai mempromosikannya,” sebut Zirma. (*/hdp)

The post TP PKK Sumbar Dorong Anggota Bentuk Koperasi, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Yunisman mengatakan, koperasi tersebut bergerak pada bidang usaha simpan pinjam dan sektor riil.

Lebih lanjut ia mengatakan, Selama rentang Januari 2019, sebanyak 125 koperasi di bawah binaannya telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). 

“Untuk itu, diharapkan kepada koperasi yang belum melaksanakan RAT segera melaksanakan, karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya.” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, di Kota Padang pada umumnya Koperasi aktif semuanya, yang tidak aktif telah diibubarkan. Pemerintah Kota Padang berharap kedepannya tidak ada koperasi yang bubar.

“Kalau ada koperasi yang sakit ya kita obati, kita lakukan rehabilitasi dan dicarikan solusinya koperasi koperasi yang tidak dan belum melaksanakan RAT, dimana salahnya,” ujarnya.

Rapat Anggota Tahunan-RAT merupakan tanggungjawab dari pengurus kepada anggotanya. Selain itu dalam RAT tersebut sebagai tolak ukur dari kinjera pengurus selama ini.

Yunisman menambahkan, dari 717 koperasi di Kota Padang, hingga Januari 2019, baru 125 koperasi yang melaksanakan RAT, sementara itu 592 koperasi yang merupakan binaannya belum melaksanakan RAT.

Sementara itu untuk KJKS yang berada di 11 Kecamatan, baru 5 Kecamatan yang melaksanakan RAT, yakni, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubeg, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah. (*/hdp)

The post Kota Padang Punya 717 Unit Koperasi appeared first on Prokabar.

“Koperasi ini harusnya diisi oleh anak-anak muda yang produktif dan kreatif, tapi sayangnya  kalau mendengar kata koperasi anak-anak muda agak kurang tertarik,” kata Pelakana Tugas (Plt) Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK, Nuri Nuryanto, dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jabar, Kamis (18/10).

Nuri menduga banyak anak muda yang mungkin kurang tertarik dengan koperasi karena mereka belum paham apa itu koperasi. Padahal, lanjut dia, badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia ini hanya ada 2 (dua), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Artinya apa, kalau secara formil kekuatan hukum koperasi itu sama dengan PT.

Ditegaskan Plt Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK itu, bahwa koperasi bisa saja bergerak di bidang yang digandrungi generasi milenial, yaitu teknologi informasi yang ke depannya membutuhkan kolaborasi. “Nah kalau dengan semangat kolaborasi itu yang paling dibutuhkan ya koperasi.  Itu yang paling benar,” ujarnya.

Ia menunjuk contoh beroperasinya bisnis berbasis aplikasi seperti  Go Jek yang  bertumpu pada sharing ekonomi. Para pengemudi  Go Jek itu kan bukan karyawan Go Jek tapi sebutannya mitra. Nah dii koperasi, lanjut Nuri,  anggotanya ya pemilik. Koperasi bukan milik pengurus tapi milik anggotanya. Artinya,  mereka punya hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya.

Disebutkan Nuri, bahwa Kemenkop UKM saat ini sedang ameluncurkan program  reformasi total koperasi. Program ini terdiri dari tiga langkah yaitu reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi.

“Reorientasi sekarang pendekatannya tidak lagi pendekatan kuantitas tapi kita bicara kualitas,” jelas Nuri seraya menambahkan, bicara kualitas Koperasi sangat terkait dengan bagaimana didirikannya.

Kemenkop UKM, lanjut Nuri, menginginkan agar koperasi didirikan oleh orang-orang yang paham koperasi. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan  tapi didirikan oleh orang yang paham koperasi,maka yang namanya penyuluhan itu penting.

Sedangkan Rehabilitasi Koperasi, sambung Plt Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK itu, salah satu langkahnya melalui pemutakhiran data. Nantinya, koperasi-koperasi yang tidak bisa dihidupkan lagi, dilakukan langkah-langkah pembubaran.

Ketiga melalui pengembangan, koperasi diharapkan bisa berkembang sebagaimana usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain. Contohnya, ada koperasi yang melantai di Bursa Efek Indonesia, ada Kospin Jasa, juga Koperasi Karyawan Telkomsel yang sudah modern dan  mempunyai 5 anak perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi.

Dibandingkan dengan PT, menurut Nuri, koperasi punya kelebihan karena  boleh memiliki PT.  Sedangkan PT tidak bisa memiliki koperasi.

“PT nya ada tapi koperasinya itu milik karyawan PT tersebut. Seperti Koperasi Karyawan PT Semen Gresik yang juga punya banyak anak perusahaan dan pabrik,” terang Nuri.

Untuk itu, Nuri kembali mendorong generasi milenial untuk bergabung dalam koperasi-koperasi dari memiliki usaha sendiri-sendiri dan bersaing satu sama lain, yang bikin capai.

“Mending bekerja sama atas nama koperasi. Sama-sama hobi otomotif misalnya, dirikan aja koperasi bergerak di bidang otomotif, biarkan koperasinya yang menyediakan kebutuhan anggotanya,” ujar Nuri.

Kemudian daripada anggotanya memasarkan produk masing-masing dengan harga saling bersaing, menurut Nuri, biarkan koperasi yang memasarkan produknya. Dengan demikian, anggota hanya fokus pada meningkatkan usaha masing-masing. (*/hdp)

The post Generasi Milenial Ayo Gabung Koperasi appeared first on Prokabar.

Pandangan tersebut dipaparkan Aslim Wahab (73), salah seorang penggiat sekaligus pemerhati Koperasi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat kepada Prokabar.com, di Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kacamatan Tanjung Raya, Selasa (21/8). Menurutnya, sulitnya berkembang Koperasi diakibatkan banyaknya instasi pemerintahan maupun pola perekonomian masyarakat didominasi paham kapitalis dan liberal.

“Kunci kehidupan masyarakat dipengaruhi mental. Yaitu mengetahui na’i dan mungkar. Artinya kekuatan iman dan taqwa adalah sumber utama untuk membangun kesamaan mencapai kesejahteraan bersama,” kata Aslim.

Setelah itu lanjutnya, baru dilanjutkan dengan usaha serta organisasi pengurus sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan. “Banyak pula orang saat ini tidak memahami dan membedakan antara tugas, fungsi dan peranan. Sering kali mencapur-adukan ketiga komponen tersebut, padahal memiliki perbedaan,” ungkap Bapak Tamatan Akademisi Koperasi Padang 1968 tersebut.

Ia melanjutkan, semua kita pasti sudah tau dan paham betul Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi. Beliau Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia yang menggerakan perekonomian masyarakat dengan sistem bergotong royong. “Bung Hatta berpesan saat Proklamasi Kemerdekaan RI, untuk meningkatkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI tertuang alinea ke empat UUD 1945, Sistem Ekonomi Negara dan masyarakat dilaksakanan melalui Koperasi,” terangnya.

Koperasi tidak akan berfungsi kalau tidak dilaksanakan pendidikan dan pengkaderan di tengah masyarakat. Beliau juga berpesan masyarakat adil dan makmur (sesuai Pancasila) tidak akan tercapai di bumi Indonesia apabila perekonomian tidak konsekuen dilaksanakan sesuai pasal 33 UUD 1945 dan Pembukaan UUD alinea ke IV.

“Kenapa harus berkoperasi?,” lanjutnya. Mohammad Hatta memiliki akidah dan iman yang sangat taat, sesuai ajaran Islam. Landasan tersebut sesuai konsep dasar sosial masyarakat Indonesia yang ia rincikan. Yakni pertama pengaruh literatur sosilisme barat terutama persamaan persaudaraan dengan menghapus strata atau kelas masyarakat. Kedua ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang mengajarkan nilai-nilai persamaan, persaydaraan, perikemenusian dan keadilan sosial. Serta ketiga corak kolektif dalam masyarakat desa Indonesia yang Asli.

“Sebuah masyarakat yang adil dan makmur, terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup, dimana produksi dilakukan oleh orang banyak, atas dasar usaha bersama, dibawah pemimpin badan-badan masyarakat yang bertanggungjawab kepada masyarakatnya,” tuturnya menirukan kata-kata Muhammad Hatta.

Ia kembali menerangkan, dalam ajaran Islam Koperasi atau usaha bersama itu dilandasi Surat Al Ra’d ayat 11 yakni “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengupah apa-apa yang pada diri mereka,” (QS. Ar-Ra’d 11). Dan Al Maidah ayat 2 “…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..,” (QS. Al Maidah 2).

Selain itu dalam konstitusi negara, di Pasal 33 UUD 1945 juga diterangkan pada ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan ayat (2) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“Koperasi jelas memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Membangun tatanan ekonomi nasional untuk meningkatkan masyarakat yang maju dan adil berdasarkan Pancasila,” ungkap Mantan Walinagari Maninjau 2007 tersebut.

Ia kembali menuturkan, Koperasi itu maju bila dilaksanakan secara terbuka (transparan anggaran dan pengelolaan) serta sukarelawan. Pengelolaan secara demokratis dan pembagian keuntungan dilaksanakan secara adil, sebanding dan terukur.

“Saat ini kami telah mengelola dan memajukan Koperasi Simpan Pinjam Kanagarian Maninjau sejak puluhan tahun yang lalu. Dan memiliki kas mencapai Rp1.5 Milyar. Koperasi ini sudah banyak membantu dan mensejahterakan masyarakat. Kunci dari keberhasilan usaha bersama ini adalah mental jujur dan berkeadilan sosial bersama,” tutup Salah Satu Tokoh Akademisi dan Ulama Maninjau tersebut. (rud)

The post Muhammad Hatta Tumpangkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Koperasi appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rangka menyambut Hari Koperasi Nasional, yang jatuh pada 12 Juli. “Kenapa ini terjadi? Karena kita tahu bahwa koperasi itu telah menjadi tiang utama dari ekonomi kita secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Seskab, ibarat dalam aliran darah, koperasi merupakan urat nadi utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di bidang ekonomi.  Karena itu, lanjut Seskab, pemerintah tentunya harus memfasilitasi, menjaga, dan membuat koperasi bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

Namun dalam era digital saat ini, Pramono Anung mengakui, koperasi tidak hanya perlu melakukan modernisasi, tetapi juga harus menyesuaikan cara berpikir, konsep, pendekatan.

“Koperasi harus masuk pada wilayah itu, semakin dekat antar konsumen di mana pun berada dengan koperasi maupun dengan produsen kita,” tuturnya.

Dirinya meyakini, kalau bisa me-manage dengan baik, dan masuk dengan menggunakan digital sebagai sarana untuk itu, maka koperasi akan menjadi semakin kuat, semakin besar sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik.

Karena sudah menjadi tiang dan urat nadi dari pertumbuhan ekonomi bangsa, dirinya berharap para penggiat koperasi kita tidak boleh mundur.

“Kita harus menatap ke depan dan masa depan bangsa ini sebagian besar tentunya adalah peran koperasi, baik itu pada skala menengah, kecil, dan besar,” tegasnua.

Ia meyakini, dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah, koperasi nasional ke depan akan semakin baik. (*/hdp)

The post Jadi Tiang Utama Ekonomi. Koperasi Harus Sesuaikan Konsep Hadapi Era Digital appeared first on Prokabar.