Itulah konteks yang layak diberikan terhadap perjalanan Revdi Iwan Syahputra sebagai Ketua Caretaker KONI Kabupaten Agam berdasarkan SK Ketua Umum KONI Sumatera Barat Nomor 131 Tahun 2026.

SK tersebut kini telah dicabut seiring terbitnya SK Ketua Umum KONI Sumbar Nomor 144 Tahun 2026 tanggal 3 September 2026 yang menetapkan Syahindra Nurben, SH., MH., C.Med sebagai Ketua Caretaker KONI Kabupaten Agam yang baru.

Namun pergantian tersebut tidak menghapus satu fakta penting: selama SK 131 berlaku, Revdi telah menjalankan mandat yang diberikan kepadanya, terutama menjaga agar roda organisasi tetap bergerak dan persiapan Kabupaten Agam menghadapi PORPROV XVI Sumatera Barat 2026 tidak kehilangan momentum.

SK 131 sendiri memberikan mandat kepada caretaker untuk menjalankan kewenangan operasional dan administrasi organisasi, menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, KONI Sumbar dan Pengurus Cabang Olahraga, serta memastikan kesiapan dan keikutsertaan Agam dalam Porprov.

Dalam waktu yang relatif singkat, Revdi memilih menjalankan mandat tersebut dengan satu prinsip: kepentingan atlet harus tetap berada di depan.

Ia membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, jajaran caretaker dan sejumlah Pengcab. Koordinasi dilakukan untuk memastikan persiapan kontingen tetap berjalan, termasuk menyangkut dukungan pembiayaan.

Revdi juga menyampaikan bahwa hasil koordinasinya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam memberikan kepastian bahwa anggaran untuk pembiayaan atlet Agam telah tersedia dalam APBD 2026 sebesar Rp3,4 miliar.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda Agam soal Porprov dan keuangannya, sudah dijamin Sekda. Saya juga intensif berkoordinasi dengan pengurus caretaker dan beberapa Pengcab. Insya Allah kita ikut Porprov, jangan ragu,” ujar Revdi.

Pesan tersebut menggambarkan arah kerja yang dipilihnya. Di saat dinamika organisasi berlangsung, Revdi berusaha memastikan atlet tidak ikut terseret dan persiapan Porprov tetap berjalan.

Bukan Soal Kursi, Melainkan Amanah

Posisi caretaker sejak awal bukanlah kepengurusan definitif. Ia merupakan mandat sementara untuk menjaga keberlangsungan organisasi sampai proses organisasi berikutnya berjalan.

Karena itu, keberhasilan seorang caretaker semestinya tidak diukur dari lamanya seseorang berada di kursi tersebut, melainkan dari bagaimana mandat yang diberikan dapat dijalankan.

Dalam SK 131, caretaker diberikan kewenangan menjalankan administrasi dan kegiatan rutin KONI Agam serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembinaan olahraga.

Bahkan caretaker diwajibkan bertanggung jawab kepada Ketua Umum KONI Sumatera Barat serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

Dengan kerangka itu, langkah Revdi memprioritaskan persiapan Porprov merupakan bagian dari pelaksanaan mandat, bukan agenda pribadi.

“Yang paling penting bagi kami adalah atlet. Mereka sudah berlatih dan mempersiapkan diri. Jangan sampai persoalan organisasi mengganggu kesempatan mereka untuk bertanding dan membawa nama Kabupaten Agam,” ujarnya.

Kalimat tersebut sekaligus menjadi garis merah selama ia menjalankan tugas: organisasi boleh mengalami dinamika, tetapi atlet tidak boleh kehilangan kesempatan.

Kini Syahindra Melanjutkan Estafet

Terbitnya SK Nomor 144 Tahun 2026 menjadi babak baru bagi KONI Agam.

Dalam surat keputusan tersebut, KONI Sumbar menjelaskan bahwa kepengurusan KONI Agam masa bakti 2022–2026 telah berakhir pada 31 Agustus 2026, sehingga sejak 1 September terjadi kekosongan kepengurusan yang perlu segera diisi untuk menjamin keberlangsungan administrasi organisasi, pembinaan olahraga dan persiapan Porprov. SK 144 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Nomor 131 Tahun 2026.

Syahindra Nurben kemudian dipercaya memimpin caretaker baru, didampingi dr. Hendri Rusdian sebagai Wakil Ketua, H. Defriandi sebagai Sekretaris, Fatmiarti sebagai Wakil Sekretaris dan Yeni Rosanti sebagai Bendahara.

Menariknya, Revdi Iwan Syahputra tetap tercantum dalam struktur baru sebagai salah satu anggota jajaran Pengarah.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa pergantian caretaker tidak harus dibaca sebagai pertarungan siapa menang dan siapa kalah. Ada kesinambungan kerja yang tetap diperlukan, khususnya ketika agenda Porprov sudah berada di depan mata.

SK 144 memberikan tugas kepada caretaker baru untuk menjalankan administrasi organisasi, menjaga kesinambungan pembinaan olahraga, melakukan koordinasi dengan Pemkab Agam, KONI Sumbar dan Pengcab, serta menjamin kesinambungan persiapan dan keikutsertaan Agam dalam Porprov.

Caretaker baru juga diberi tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Musorkab sesuai ketentuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, caretaker diwajibkan menjaga independensi, objektivitas, netralitas dan perlakuan yang setara kepada seluruh anggota dan cabang olahraga.

Satu Periode, Satu Amanah

Dengan terbitnya SK 144, babak Revdi sebagai Ketua Caretaker berdasarkan SK 131 memang berakhir.

Tetapi berakhirnya mandat tidak berarti pekerjaan yang telah dilakukan harus dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia.

Revdi datang ketika organisasi membutuhkan kepastian. Ia bekerja ketika waktu persiapan Porprov semakin sempit. Dan selama mandat berada di tangannya, fokus yang dikedepankan adalah bagaimana Agam tetap memiliki kesempatan mengirim atletnya ke arena Porprov.

Kini estafet itu berpindah kepada caretaker baru.

Dan justru di titik inilah kedewasaan organisasi diuji: tidak perlu ada yang kehilangan muka ketika sebuah mandat berakhir. Yang penting, olahraga Agam tetap berjalan, atlet tetap bertanding dan organisasi tetap menemukan jalan menuju Musorkab.

Bagi Revdi, barangkali catatan terbaik dari periode tersebut bukanlah soal berapa lama ia menjadi caretaker, melainkan bahwa ia telah menerima sebuah amanah dan berusaha menjalankannya sesuai ruang kewenangan yang diberikan.

Sebab jabatan hanyalah sementara.

Amanah yang dijalankan dengan baik, itulah yang menjadi catatan.

Dan ketika estafet kini berpindah, Revdi tetap berada di dalam struktur sebagai bagian dari Pengarah. Artinya, kepentingan olahraga Agam jauh lebih besar daripada sekadar pergantian nama di dalam sebuah surat keputusan.

Porprov harus jalan. Atlet harus berjuang. KONI Agam harus tetap tegak.

Itulah pekerjaan yang belum selesai—dan menjadi tanggung jawab bersama.(*)

The post SK 131 Berakhir, Amanah Revdi Tetap Tercatat: Porprov Agam Tak Boleh Kehilangan Arah appeared first on Prokabar.

Dari berbagai nomor yang dipertandingkan, tim Kempo Sumbar sukses mengoleksi lima medali, terdiri dari satu emas, tiga perak, dan satu perunggu.

Medali emas dipersembahkan Putri Suci Kurnia Dewi yang tampil gemilang di nomor Randori 65 kg putri, setelah mengalahkan lawannya di partai final.

Sementara itu, tiga medali perak masing-masing disumbangkan oleh Afdal Yusra di nomor Randori 60 kg putra, Farhan Jevannecos di Randori 75 kg putra, dan Nur Oktaviani di Randori 60 kg putri. Tambahan satu medali perunggu diraih Ardi Kurniawan di Randori 65 kg putra.

Manajer Tim Kempo Sumbar, Dirhamsyah, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang tampil penuh semangat dan disiplin.

“Anak-anak sudah berjuang maksimal dan tampil luar biasa. Hasil ini menunjukkan kempo Sumbar terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.

Berkat tambahan medali dari cabang kempo, posisi Sumatera Barat di klasemen sementara PON Beladiri II 2025 naik ke peringkat ketujuh. Sumbar kini mengoleksi 7 emas, 7 perak, dan 7 perunggu.

Sumbar juga kembali menjadi raja di Sumatera, setelah sehari sebelumnya sempat disalip Sumatera Utara. (*)

The post Kempo Sumbang 5 Medali, Sumbar Naik ke Peringkat 7 PON Beladiri II 2025 appeared first on Prokabar.

Keributan ini dipicu oleh sengketa terkait mandat dukungan dari KONI Padang Pariaman kepada salah satu kandidat Ketua KONI Sumbar, Tommy Irawan Sandra. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, Ketua KONI Padang Pariaman sebelumnya telah memberikan mandat kepada Sekretaris KONI Padang Pariaman untuk mewakili dan menyatakan dukungan kepada kandidat tersebut.

Namun, saat Musorprovlub berlangsung, Ketua KONI Padang Pariaman secara tiba-tiba hadir di lokasi dan mengambil alih posisi sekretaris yang telah lebih dulu berada di dalam ruangan musyawarah. Langkah tersebut memicu ketegangan dan dugaan adanya intervensi, hingga akhirnya keributan terjadi dan tersebar di media sosial.

Pantauan awak media di lokasi, seorang pria yang diduga ajudan Gubernur Sumbar tampak terlibat perdebatan sengit dengan seorang peserta Musorprovlub. Ia tidak sendiri. Di lokasi juga terlihat kehadiran Sekretaris Umum ABTI (Asosiasi Bola Tangan Indonesia) Sumbar serta seorang ASN Pemprov Sumbar yang diketahui merupakan pengurus cabang olahraga Sambo.

Kedua cabang olahraga ini diketahui merupakan pendukung salah satu kandidat dalam Musorprovlub tersebut. Perdebatan berlangsung dengan nada tinggi dan saling tunjuk, menambah panas suasana.

Dari informasi yang beredar, Sekretaris KONI Padang Pariaman telah lebih dulu berada di ruangan sebagai pemegang mandat resmi. Namun, tak lama kemudian, ia digantikan oleh Ketua KONI Padang Pariaman, meskipun mandat sebelumnya telah dikeluarkan dan ditandatangani.

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua I KONI Padang Pariaman, Seven Boy, yang turut terlibat dalam adu mulut di lokasi, menyatakan ketidakpuasannya atas pergantian tersebut. Ia menilai penggantian itu tidak sah dan mengindikasikan adanya pemalsuan mandat.

“Ini sudah masuk ranah pemalsuan. Mandat sudah diberikan kepada sekretaris secara resmi. Kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Hendri.

Situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah pihak panitia melakukan mediasi, namun ketegangan masih terasa sepanjang jalannya musyawarah.(RH)

The post Musorprovlub KONI Sumbar Ricuh, Dugaan Pemalsuan Mandat Jadi Pemicu appeared first on Prokabar.

Dalam aturannya, jika terdapat surat dukungan dari KONI kabupaten/kota dan Pengprov Cabor double, maka surat dukungan itu tidak sah.

Terjadi saat ini calon Tommy Irawan Sandra yang mendaftar lebih dulu, Minggu (28/9) sekitar pukul 15.20 WIB mengantongi dukungan 11 KONI daerah dan 25 Cabor yang blankonya di keluarkan resmi oleh TPP.

Sementara, Hamdanus yang mendaftar jelang pendaftaran di tutup juga mengklaim mendapat dukungan 8 KONI daerah berikut 44 Cabor.

Padahal sebelumnya, telah diputuskan, jika hanya 15 KONI kabupaten/kota yang memiliki hak suara. Jika surat dukungan yang diperoleh Tommy Irawan yang berjumlah 11 KONI ditambah 8 surat dukungan yang diperoleh Hamdanus, artinya terdapat 19 KONI kabupaten/kota yang mempunyai hak suara.

Padahal setiap KONI kabupaten/kota dan Pengprov Cabor hanya mendapat satu surat dukungan resmi dari TPP yang diperoleh saat Rakorsi beberapa waktu lalu.

Kondisi yang terjadi saat ini ada indikasi surat dukungan KONI daerah yang beredar ada yang asli dan ada yang palsu. Surat dukungan asli datang dari TPP, sementara surat dukungaan yang tidak sah terindikasi merupakan surat yang jauh-jauh hari sudah tersebar sebelum TPP mengeluarkan versi yang baru.

Aturan lain yang disinyalir dilabak oleh TPP adalah perihal surat dukungan Cabor yang ditandatangani oleh Sekretaris. Tercatat 5 surat dukungan untuk Tommy Irawan yang dibatalkan, karena yang menandatangani Sekretaris.

Padahal dalam aturannya, sekretaris boleh menandatangani surat dukungan.

Untuk menjaga legalitas surat dukungan tersebut, tim Tommy Irawan juga melampirkan mandat atau izin dari ketua Pengprov melalui surat maupun pesan elektronik, jika memang benar Sekretaris Cabor diizinkan menandatangani surat dukungan.

Menanggapi polemik yang berkembang, Esneti tokoh olahraga perempuan di Sumbar memberikan pernyataan tegas kepada awak media agar Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar periode 2025 – 2029 agar menjalankan setiap tahapan secara adil dan independen.

“Saya berharap TPP benar-benar menjalankan tugas sesuai amanah, tidak boleh ada tekanan dari pihak mana pun. Proses ini harus steril, transparan, dan profesional. TPP wajib tegas, bebas dari campur tangan pihak luar. Jangan bikin gaduh,” ujar Esneti, Minggu (28/9).

Kenetralan TPP yang disampaikan Esneti itu bukan tanpa alasan, soalnya sebanyak 11 KONI kabupaten/kota yang memberi dukungan kepada Tommy Irawan Sandra untuk maju sebagai Ketua KONI Sumbar periode 2025-2029 dan itu sudah dikunci. Itu artinya, Tommy sudah menang secara aklamasi, soalnya 11 suara yang ada pada Tommy hanya menyisakan empat suara lagi.

“Dukungan yang diberikan 11 KONI kabupaten/kota ini kepada Tommy bukan rekayasa, form surat dukungan adalah hasil TPP yang mempunyai tanda khusus. Di mana form surat dukungan ini hanya diberikan satu kepada pemilik suara,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan proses seleksi sangat menentukan arah pembinaan olahraga Sumbar ke depan. Oleh karena itu, integritas dan netralitas TPP menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia olahraga.

“Ketua TPP dan anggota TPP harus netral, ini amanah yang harus dikerjakan, jaga sportivitas sebagai bukti kecintaan terhadap olahraga, jangan sampai berpihak pada salah satu calon dan jangan menerjang aturan,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua TPP, Purwadi Arianto pada saat menerima formulir bakal calon ketua umum KONI Sumbar, Sabtu (28/5) menegaskan, jika pada pelaksanaannya ditemukan surat dukungan ganda maka otomatis batal

“Kan sudah diatur dalam tata tertib dan mekanisme, apabila ganda surat dukungan ganda otomatis mati atau batal dua-duanya. Surat dukungan itu tidak di hitung. Nanti setelah di verifikasi dan validasi ketahuan. Ini sudah dibahas pada Rakorsi kemarin,” ujarnya.

Bermodal penegasan dari TPP yang kenyataanya tidak sesuai realita ini, Tommy Irawan dan tim akan melayangkan tuntutan menyangkut disahkannya dukungan ganda tersebut sehingga merugikan pihaknya. (RH)

The post TTP Calon Ketua KONI Sumbar Diduga Labrak Aturan, Rugikan Tommy Irawan Sandra appeared first on Prokabar.

Menurut Panji, kepemimpinan KONI Sumbar mendatang harus menegaskan arah, memperkuat komunikasi dengan KONI kabupaten/kota, dan tidak lagi mendikotomikan daerah maupun cabang olahraga. “Kalau olahraga ini diurus dengan benar, dengan visi yang jelas, saya yakin Sumbar akan bangkit. Dari diskusi dengan Hamdanus, saya melihat pandangannya klop dengan apa yang saya pahami, dan itu sejalan dengan harapan dunia olahraga kita,” tegas Panji.

Hamdanus yang berpasangan dengan Anandya Dipo Pratama sebagai calon pimpinan baru KONI Sumbar masa bakti 2025–2029, langsung menyambut positif pandangan tersebut. Ia menilai masukan Panji begitu bernas, mewakili suara KONI daerah, dan menjadi energi penting untuk membangun kebersamaan di Sumbar.

“Saya memberi apresiasi besar pada Bung Panji. Pandangan dan kritik yang beliau sampaikan sangat konstruktif. Justru itu yang saya harapkan, agar kita tidak jalan sendiri, tapi bersama-sama,” kata Hamdanus.

Bahkan, Hamdanus dan Dipo secara khusus meminta Panji menjadi suluh dalam menyampaikan semangat kebersamaan itu kepada kawan-kawan KONI di kabupaten/kota. “Saya bersama Dipo sangat yakin, tanpa peran daerah sulit bagi kita untuk mewujudkan Sumbar yang lebih berprestasi. Karena itu, kami berharap Bang Panji bisa menjadi penerang dan penggerak semangat itu di daerah,” ujar Hamdanus.

Diskusi yang cair tersebut pada akhirnya meneguhkan satu hal: kebangkitan olahraga Sumatera Barat hanya bisa diraih dengan visi jelas, keterbukaan, serta kolaborasi erat antara KONI provinsi dan daerah.(*)

The post Panji: Jika Diurus dengan Benar, Olahraga Sumbar Bangkit! Hamdanus–Dipo Jawab Harapan Daerah appeared first on Prokabar.

Ketua Umum KONI Payakumbuh, Yengki Oktrio, menegaskan bahwa pihaknya melihat Hamdanus sebagai sosok yang memiliki visi besar untuk memajukan olahraga di Sumatera Barat. “Kami percaya Hamdanus mampu membawa KONI Sumbar lebih berprestasi, sekaligus memberikan arah kepemimpinan yang solid dan modern,” ujar Yengki.

Dukungan dari KONI Payakumbuh ini sekaligus menambah kekuatan Hamdanus, setelah sebelumnya sejumlah KONI kabupaten dan kota lebih dulu memberikan dukungan serupa. Sehingga, peta koalisi olahraga untuk Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Sumbar kian mengerucut pada figur Hamdanus.

Hamdanus sendiri menyambut hangat dukungan tersebut. Menurutnya, setiap dukungan adalah amanah besar yang harus dijaga. “Saya berterima kasih atas kepercayaan dari KONI Payakumbuh. Ini menjadi energi tambahan untuk kita bersama-sama membangun olahraga Sumbar yang lebih maju dan berdaya saing,” ungkap Hamdanus.

Dengan bertambahnya dukungan resmi dari KONI Payakumbuh, langkah Hamdanus menuju kursi Ketua KONI Sumbar terlihat semakin mantap. Musorprov KONI Sumbar diprediksi bakal berlangsung dinamis, namun dukungan massif dari berbagai daerah menempatkan Hamdanus sebagai kandidat paling diperhitungkan.(*)

The post KONI Payakumbuh Dukung Hamdanus untuk Ketum KONI Sumbar appeared first on Prokabar.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum sebelumnya telah meminta keterangan kepada tiga orang dari pihak pelapor. Selanjutnya, penyidik akan meminta keterangan dari pihak terlapor.

“Kita akan minta keterangan empat sampai lima orang dari pihak terlapor,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Teddy Fanani, Rabu (27/8/2025).

Teddy menyebut permintaan keterangan terhadap pihak terlapor dijadwalkan pada Senin 1 September 2025.

“Besok surat undangan kami layangkan kepada pihak terlapor. Laporan ini sudah masuk tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Kasus ini masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan oleh pengurus KONI Sumbar yang sebelumnya dipimpin oleh Ronny Pahlawan.

Laporan tersebut diterima oleh Pamin Siaga I SPKT Polda Sumbar, AKP Dedi Kurnia pada 30 Juli 2025 pukul 01.04 WIB dengan nomor registrasi STPLB/145.a/VII/2025/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT.

Dalam laporan itu diterangkan, insiden penyegelan terjadi pada 28 Juli 2025 sekitar pukul 10.30 WIB. Sekelompok orang yang mengaku sebagai perwakilan cabang olahraga (cabor) mendatangi Kantor KONI Sumbar yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kota Padang.

Mereka meminta pegawai keluar dari kantor, lalu menyegel pintu menggunakan rantai dan menempelkan kertas bertuliskan “KONI SUMBAR DISEGEL”.

Ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyegelan kantor KONI Sumbar tersebut. Mereka berinisial S, AD, ZI, Fh, Ji, AR, AA, Si dan RS.
Meski beberapa di antaranya diketahui sebagai pelaku olahraga dan akademisi, namun diketahui mereka tidak membawa mandat resmi dari cabor masing-masing.

Tindakan penyegelan ini dinilai pengurus KONI Sumbar telah melanggar hukum, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (*)

The post Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar Masuk Tahap Penyelidikan, Polisi Panggil Pihak Terlapor appeared first on Prokabar.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah awal tim karateker dalam memastikan roda organisasi KONI Sumbar tetap berjalan pasca keluarnya Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 113 Tahun 2025. Dalam SK yang ditandatangani Ketua Umum KONI, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman itu, Erizal Chaniago (Da Cal) dipercaya sebagai Ketua Karateker, Prof. Syahrial Bakhtiar sebagai Wakil Ketua, Erman Sanusi sebagai Sekretaris, dan Mukti Ali sebagai Wakil Sekretaris.

Prof. Syahrial menyebutkan, peninjauan kantor sekaligus untuk berkoordinasi dengan jajaran sekretariat terkait persiapan administrasi dan agenda organisasi menuju Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Sumbar 2025.

“Ini adalah bagian dari proses transisi. Kami ingin memastikan semua perangkat organisasi tetap bekerja normal, tertib, dan solid dalam mendukung suksesnya Musorprovlub nanti,” ujar Prof. Syahrial.

Mantan Ketua Umum KONI Sumbar dua periode itu menegaskan, penugasan karateker bukan sekadar mengisi kekosongan kepengurusan, tetapi menjalankan mandat strategis dari KONI Pusat. Fokus utama, kata dia, adalah mengawal pembinaan atlet, menjaga komunikasi dengan cabang olahraga, dan memastikan Musorprovlub berjalan demokratis serta menghasilkan kepemimpinan baru yang kuat.

“Penugasan ini adalah amanah besar. Kami akan bekerja kolektif bersama Ketua Karateker dan seluruh tim agar roda organisasi tidak terhenti, serta memastikan cabang olahraga tetap mendapat perhatian,” tegasnya.

Sementara itu, Dewita Murni Bendahara Karteker KONI Sumbar yang juga Sekretaris Dispora Sumbar turut mendampingi kunjungan menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi kelancaran tugas karateker. “Dispora akan mendukung sesuai kewenangan agar transisi KONI Sumbar berjalan baik, karena ini juga menyangkut masa depan olahraga daerah,” katanya.

Dengan langkah awal peninjauan kantor tersebut, tim karateker menandai dimulainya transisi kepemimpinan KONI Sumbar menuju Musorprovlub 2025 yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.(*)

The post Pengurus Karteker KONI Sumbar Prof. Syahrial Bakhtiar Tinjau Kantor KONI Sumbar appeared first on Prokabar.

Mukti Ali yang juga dikenal sebagai pengacara kondang di Sumatera Barat menegaskan bahwa tugas karateker bukan sekadar mengisi kekosongan kepengurusan, tetapi memastikan dunia olahraga Sumbar tetap solid dan berprestasi.

“Keputusan ini adalah jalan tengah yang terbaik. Kami di karateker akan langsung bekerja, memastikan organisasi berjalan normal. Semua tahapan ini harus berjalan transparan, terbuka, dan demokratis. Kami akan memastikan Musorprovlub berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan baru yang kuat serta legitimate,” ujar Mukti Ali di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sesuai dengan arahan dalam SK 113 Tahun 2025, karatker KONI Sumbar memiliki sejumlah tugas strategis. Di antaranya membentuk panitia Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Sumbar 2025, menetapkan mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Sumbar, menyusun persyaratan bakal calon, serta membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum KONI Sumbar.

Sebelumnya, Ketua KONI Sumbar periode 2021–2025, Roni Pahlawan, resmi menyerahkan mandat kepengurusan kepada Ketua Umum KONI Pusat, Jumat (15/8/2025) di Jakarta. Dengan langkah itu, kepengurusan lama dinyatakan nonaktif, dan KONI Pusat mengambil alih kendali organisasi melalui penunjukan karteker.

Kadispora Sumbar Maifrizon, yang ikut hadir saat keputusan itu dikeluarkan, menyampaikan apresiasinya. Ia menilai karateker adalah solusi agar pembinaan olahraga tidak terhenti.

“Kami berharap karteker segera bekerja, karena tugas berat sudah menanti. Atlet butuh kepastian, cabang olahraga butuh dukungan. Kami percaya tim karateker bisa menjaga soliditas dunia olahraga Sumbar,” kata Maifrizon.

Sementara itu, Prof. Syahrial Bachtiar menegaskan penunjukan karteker adalah langkah strategis menjaga kesinambungan pembinaan olahraga. “KONI Pusat mengambil keputusan ini demi kelanjutan organisasi dan prestasi. Kami akan pastikan pembinaan olahraga tetap berjalan baik, apalagi menjelang agenda nasional,” ujarnya.

Dengan susunan karteker yang baru dan arahan tugas yang jelas, diharapkan KONI Sumbar segera kembali fokus pada misi utama: melahirkan prestasi olahraga dan menjaga nama baik Sumatera Barat di pentas nasional.(*)

The post Ditunjuk Sebagai Wakil Sekretaris Karteker KONI Sumbar, Boy London Siap Gelar Musorprovlub appeared first on Prokabar.

Dengan penyerahan mandat tersebut, kepengurusan KONI Sumbar periode 2021–2025 dinyatakan nonaktif. Menyikapi kondisi itu, KONI Pusat mengambil alih kendali organisasi dan menunjuk karateker untuk memastikan roda kepengurusan tetap berjalan.

Penetapan karateker tersebut tertuang dalam SK No. 113 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Kepengurusan KONI Sumbar Masa Bakti 2021–2025 oleh KONI Pusat dan Penunjukan Pejabat Sementara (Karateker) KONI Sumbar Masa Bakti 2021–2025. Surat keputusan ini ditandatangani Ketua Umum KONI, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada 20 Agustus 2025.

Dalam SK itu disebutkan, Erizal Chaniago (Da Cal) ditunjuk sebagai Ketua Karateker, dengan Erman Sanusi sebagai Sekretaris, serta Prof. Syahrial Bachtiar sebagai Wakil Ketua.

Prof. Syahrial Bachtiar menegaskan bahwa penunjukan karateker ini merupakan langkah strategis menjaga kesinambungan pembinaan olahraga di Sumbar.

“KONI Pusat mengambil keputusan ini demi kelanjutan organisasi. Kami di karateker akan memastikan pembinaan olahraga tetap berjalan baik, khususnya menjelang agenda nasional,” ujar Syahrial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar, Maifrizon, yang berada di Jakarta saat keputusan diambil, menyampaikan apresiasinya atas penunjukan karateker tersebut.

“Kami berharap karateker bisa segera bekerja agar roda organisasi tidak terhenti. Tugas berat menanti, termasuk menjaga soliditas insan olahraga Sumbar,” tegas Maifrizon.

Keputusan penunjukan karateker ini diharapkan mampu mengembalikan fokus dunia olahraga Sumbar, sekaligus memastikan persiapan menghadapi agenda olahraga nasional tetap berjalan tanpa terganggu dinamika internal. (*)

The post KONI Pusat Tunjuk Erizal Chaniago Caretaker KONI Sumbar appeared first on Prokabar.

Atas tindakan yang tidak menjunjung nilai-nilai sportivitas olahraga tersebut, Forum KONI kabupaten/kota yang diisi seluruh pengurus KONI daerah se-Sumbar meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, agar oknum penyegelan bisa mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami dari forum yang beranggotakan 19 pengurus KONI Kabupaten/kota meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyegelan kantor KONI Sumbar,” ujar Koordinator Forum KONI Rudi Cader didampingi beberapa Ketua KONI Kabupaten/kota, seperti Ketua KONI Padang, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Bukittinggi, Padang Panjang, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, kepada media di Padang, Jumat (1/8/25).

Katanya, tindakan yang dilakukan oknum tersebut bukan tindakan orang olahraga. Ini sudah merusak tatanan dan juga menghambat kegiatan KONI dan ini pengaruh kepada KONI Kabupaten/kota, seperti yang dialami KONI Mentawai, di mana sampai saat ini SK mereka belum terbit, karena kantor KONI Sumbar disegel.

“Kantor KONI Sumbar ini bukan milik sebagian pengurus olahraga. Kantor KONI Sumbar ini juga milik kami KONI kabupaten/kota, makanya kami sangat mengutuk aksi yang dilakukan oknum ini,” terangnya.

Dijelaskannya, Forum ini sangat mendukung langkah yang diambil Ketua KONI Sumbar untuk membuat laporan kepihak berwajib. KONI Kabupaten/kota juga akan menyurati Kapolda agar kasus ini secepatnya diselsaikan, karena tindakan oknum penyegelan ini sudah diluar aturan berorganisasi.

“Kami juga berencana akan menyurati Kapolda, surat kami ini bakal ditembuskan ke Kapolri. Ini kami lakukan, karena Kantor KONI Sumbar juga kantor kami KONI Kabupaten/kota,” jelasnya.

Ditambahkannya, tidak ada yang membenarkan penyegelan kantor KONI ini, kalau pihak berwajib tidak segera menyelesaikan, ini bisa berdampak ke KONI kabupaten/kota, karena perlakukan yang sama bisa terjadi.

“Kalau efek jera tidak diberikan kepada oknum pelaku penyegelan, ini bisa berdampak buruk ke daerah, makanya kami sangat berharap pihak kepolisian untuk menuntaskan masalah ini,” pintanya. (*)

The post FORUM KONI Kabupaten/Kota Kutuk Aksi Penyegelan Kantor KONI Sumbar, Minta Pihak Kepolisian Segera Usut appeared first on Prokabar.

“Setelah kami melakukan rapat dengan tim, terutama dengan bidang hukum, maka diputuskan kami harus membuat laporan ke polisi. Hari ini, 29 Juli bersama tim, kami mendatangi Polda untuk membuat laporan. Laporan kami langsung diterimaa dengan dikeluarkannya nomor LP,” ujar Ronny Pahlawan kepada media di Padang, usai memasukan laporan ke Polda, Selasa (29/7/25)

Katanya, laporan kepihak berwajib ini dilakukan, karena oknum yang melakukan penyegelan telah melanggar Pasal 160 KUHPidana junto 55, di mana pasal tersebut menerangkqn, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Penyegelan yang telah dilakukan oleh oknum tersebut merupakan tindak pidana selain dilakukan bukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan, Penyegelan Kantor KONI tidak dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Dijelaskannya, Oknum yang melakukan penyegelan sepihak tidak memiliki surat tugas atau tidak memiliki izin untuk menyegel. Penyegelan tidak didasarkan adanya sengketa. Penyegelan tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Penyegelan sepihak tersebut nyata-nyata telah menghambat pelayanan publik terutama di bidang olahraga di Sumatera Barat,” tegasnya.

Ditambahkannya, perbuatan oknum-oknum tersebut jelas dan nyata telah menghambat pelayanan publik terutama pelayanan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan anggota KONI maupun Pengurus KONI Provinsi Sumatera Barat;

“Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah ada dokumen yang hilang, barang yang rusak atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian lainnya terhadap kegiatan rutin KONI Provinsi Sumatera Barat,” jelasnya. (Humas)

The post Bergaya Preman dengan Menyegel Kantor KONI Sumbar, Beberapa Oknum Dosen Dipolisikan appeared first on Prokabar.

Hadir dalam diskusi tersebut mantan Ketua KONI Sumbar Prof. Syahrial Bakhtiar, Mantan Waketum Sengaja Budi Syukur, dan mantan Sekum Indra Jaya, trio ini yang pada masanya KONI Sumbar berjaya dan juga hadir para pegiat dan pemerhati olahraga lainnya. Mereka menyampaikan keresahan mendalam atas anjloknya prestasi atlet Sumbar dalam berbagai kejuaraan, serta lemahnya koordinasi dan kepemimpinan KONI saat ini.

Gubernur Mahyeldi, dalam pertemuan itu, menegaskan bahwa Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) harus tetap digelar tahun ini. Menurutnya, Porprov merupakan ajang penting untuk pembinaan dan penjaringan atlet berbakat dari daerah.

Lebih jauh, Prof. Syahrial Bakhtiar menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gubernur sudah secara tegas menyebut dan menunjuk nama Hamdanus sebagai calon Ketua KONI Sumbar yang diharapkan mampu mempersatukan seluruh cabang olahraga.

“Gubernur Mahyeldi sudah menyebut nama. Beliau ingin Hamdanus yang memimpin KONI Sumbar ke depan. Harapannya semua calon bisa bersatu demi menyelamatkan olahraga Sumbar,” tegas Prof. Syahrial usai pertemuan.

Penunjukan nama Hamdanus oleh Gubernur ini menjadi sinyal kuat arah dukungan politik dan moral dari pemerintah provinsi. Hamdanus dikenal aktif membangun komunikasi dengan para ketua cabang olahraga dan tokoh-tokoh olahraga Sumbar dalam beberapa bulan terakhir.

Para tokoh yang hadir menyambut baik sikap tegas Gubernur, namun tetap menekankan pentingnya Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) sebagai forum demokratis untuk memilih pemimpin yang sah dan kompeten. Mereka berharap tidak ada lagi kepentingan pribadi atau kelompok yang mendominasi KONI.

“Olahraga kita sudah terlalu lama jalan di tempat. Sekarang waktunya perubahan total. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang visioner, komunikatif, dan siap bekerja untuk semua cabang olahraga,” ujar Sengaja Budi Syukur.

Dengan dukungan dan keterlibatan langsung Gubernur, serta tekanan kuat dari tokoh-tokoh senior, Musorprov KONI Sumbar diperkirakan bakal menjadi momentum penting untuk membenahi wajah olahraga Ranah Minang secara menyeluruh.(*)

The post Tokoh Olah Raga Sumbar Sebut Hamdanus Didukung Penuh Mahyeldi appeared first on Prokabar.

Iwan yang merupakan penyumbang 1 dari 5 medali emas Sumbar di PON XXI-2024, bersyukur kontingen Sumbar bisa membawa pulang 5 medali emas, 14 perak dan 30 perunggu. Sebab, dia merasakan sendiri bagaimanan perjuangan atlet Sumbar pada PON tahun ini yang sangat berbeda dibanding PON di Papua sebelumnya.

“Saya memaklumi situasi saat ini. Sebagai atlet tentu saya sangat kecewa dengan situasi yang terjadi. Namun saya dan rekan-rekan, pasti tetap mengutamakan prestasi di multi event nasional, semua demi lambang Tuah Sakato,” ungkap Iwan Samurai di Padang, Sabtu (21/9).

Saat ini, lanjut Iwan, Sumbar sudah memiliki 49 keping medali, hasil dari perjuangan atlet di PON XXI. Ia berharap, perolehan medali ini, menjadi modal untuk meraih prestasi lebih baik lagi di PON mendatang.

Iwan Samurai meminta pihak terkait memperhatikan para atlet dengan memberikan uang bulanan sesuai dengan prestasi mereka.

“Ikatlah atlet ini dengan memberi bantuan. Agar mereka langsung mempersiapkan diri dari dini. Kalau masih dibiarkan seperti yang terdahulu, mungkin prestasi di PON akan sulit diwujudkan,” ujar Iwan Samurai.

Ia meminta, kejadian yang telah berlalu menjadi pelajaran berharga, agar peristiwa serupa tidak terulang. Semua, kata Iwan Samurai, harus mau berkorban demi olahraga Sumbar. Jangan hanya atlet saja yang disuruh berkorban.

“Sebagai atlet, saya hanya meminta pihak terkait untuk serius memperhatikan nasib kami. Programkanlah kepada kami latihan yang ditunjang dengan amnunisi yang lengkap. Kalau ini dilakukan, saya optimistis prestasi Sumbar akan lahir. Apalagi kita sudah punya modal medali di PON XXI,” ujar Iwan.

“Tapi kalau pihak terkait masih bersikap seperti saat ini, jangankan meningkatkan prestasi, mempertahankan 49 medali yang didapat ini akan sulit,” ingat Iwan Samurai menambahkan. (*)

The post PON XXI ACEH-SUMUT : Berkaca dari PON XXI, Iwan Samurai Sarankan Bantuan Uang Bulanan untuk Atlet Berprestasi appeared first on Prokabar.

Para duta olahraga tersebut bertolak pulang dalam rombongan besar hari ini, Sabtu (21/9). Sebelumnya, beberapa atlet yang mengikuti pertandingan Cabang Olahraga (Cabor) di awal-awal penyelenggaraan PON, sudah ada yang pulang duluan.

Dilaporkan, sore nanti, para atlet Tarung Derajat, Kempo dan Angkat Besi bertolak dari Banda Aceh menuju Kota Medan menggunakan bus. Kemudian, mereka akan melanjutkan pulang ke Ranah Minang dengan penerbangan pada Minggu (22/9).

Di Medan atau di Sumut, setidaknya ada atlet dari 8 cabor yang berkemas dan langsung menuju Kota Padang. Delapan cabor itu adalah Menembak, Tenis Lapangan, Gateball, Atletik, Paralayang, Billiar, Sepak Takraw dan Arung Jeram.

Sebagaimana telah diberitakan media ini, kontingen Sumbar dalam ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 membawa pulang sebanyak 49 medali. Rinciannya, 5 medali emas, 14 perak dan 30 perunggu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahrga (Dispora) Sumbar Maifrizon dalam percakapan pagi tadi mengungkapkan, bahwa Pemprov Sumbar mengapresiasi perjuangan dan pencapaian atlet-atlet Sumbar.

Menurut dia, pemerintah memastikan bonus bagi peraih medali akan menjadi prioritas untuk segera diserahkan kepada duta-duta olahraga Sumbar.

“Bagi peraih emas, pemerintah juga akan menyiapkan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan. Ini bagian dari apresiasi tersebut,” ungkap Maifrizon.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat melepas kotingen dan beberapa kali kesempatan telah menegaskan, bahwa Pemprov telah menyiapkan bonus untuk atlet peraih medali. Bonus untuk 1 medali emas sebesar Rp250 juta, dan medali perak serta perunggu akan diberikan secara proporsional. Begitu juga dengan medali yang diraih oleh atlet beregu atau tim.

Ia juga menyebutkan, pihaknya akan berkolaborasi dengan KONI dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempersiapkan atlet-atlet yang potensial pada ajang berikutnya, terutama mereka yang peraih perak dalam usia potensial. (*)

The post PON XXI ACEH-SUMUT : Kontingen Sumbar Pulang Bawa 49 Medali PON, Pemprov Pastikan Bonus Atlet Cepat Diserahkan appeared first on Prokabar.