Keberadaan anggaran KI yang melekat di dinas tersebut menurut Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri tidak bisa dipreteli apalagi sampai dipotong.

“Anggaran KI itu tok sebagaimana diusulkan dan ditetapkan oleh DPRD Sumbar. Melekat iya karena regulasi, untuk dipreteli apalagi dipotong oleh dinas terkait tunggu dulu,” ujar Syamsul Bahri saat menerima Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bersama Komisioner lain dan Asisiten Ahli KI Sumbar, Selasa (30/3-2021) di ruang rapat Komisi I DPRD Sumbar.

Menurut Syamsul Bahri memotong anggaran Komisi Informasi adalah pelanggaran sistem anggaran.

“Komisi I sesuai fungsi kedewanan akan melaksanankan tugas pengawasan, karena memotong anggaran Komisi Informasi yang disepakati  bagi saya masuk kepada kejahatan anggaran,” ujar politisi senior PDI Perjuangan di Sumbar ini.

Bahkan jika ada pemotongan karena persetujuan dan pengesahan alokasi anggaran ke Komisi Informasi Sumbar adalah DPRD Sumbar.

“Jadi kalau ada pemotongan saya minta Komisi Informasi melaporkan tertulis kepada Komisi I DPRD Sumbar,” ujar Syamsul Bahri yang berkomitmen pasangan badan untuk amggaran dan fasilitasi kerja KI Sumbar kedepan.

Selain itu Syamsul Bahri juga mengapresiasi adanya struktur Asisten Ahli Komisi Informasi yang diisi oleh anak muda hebat karena berhasil menyisihkan 2000 peserta test awal tahun lalu.

“Saya bangga bisa bertemu Asisiten Ahli KI Sumbar ini, tapi miris ketika tahu honornya 3 juta rupiah, saya minta Komisi Informasi untuk mencarikan regulasi dan pembanding agar honor Asisten Ahli ini bisa naik tahun depan,” ujar Syamsul Bahri.

Terlepas dari itu Syamsul minta Asisten Ahli KI Sumbar tetap kerja serius.

“Bantu lembaga ini dengan jujur dan manut pada aturan perundang-undangan,” ujar Syamsul Bahri. (*/mbb)

The post Anggaran KI Melekat di Dinas Kominfo, Syamsul Bahri : Jangan Sampai Dipreteli appeared first on Prokabar.

Diskusi webinar digelar tiga lembaga negara, Ombudsman, Komnas HAM dan Komisi Informasi Sumbar di Sumbar. Tiga lembaga bentukan undang-undang ini memposisikan diri sebagai Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 (CPPC-19) Sumbar.

“Insya Allah nanti malam pukul 20.00 WIB, kita menggelar webinar dengan pembicara utama Dr.dr Andani Eka Putra, pembicara lainnya inisiaotor gerakan “Kawal Covid-19 Sumbar” Sari Lenggogeni juga tak kalah penting pasien positif yang sudah dinyatakan sembuh ikut nimbrung di diskusi bertemakan Kemerdekaan Di Tengah Pandemi, Kita Mau Apa?,”ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, Kamis 20 Agustus 2020 di Padang.

Sedangkan Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menegaskan kondisi penularan covid-19 sudah menjadi masalah semua orang di Sumbar maupun Indonesia bahkan dunia.

“Persoalanya bagaimana menekan penularan dan mengendalikan penyebaran virus korona ini yang mesti di-update terus, bagaimana peran pemerintah dan apa pula respon masyarakat, pada diskusi malam nanti kita akan menggali dengan narasumber yang berkompeten terkait covid-19 dan dampaknya itu,”ujar Uni Yef biasa kalangan aktifis di Sumbar menyapanya.

Hadirnya Dr. dr Andani Eka Putra pada webinar malam nanti itu (Kamis,-red) tentu makin menambah daya lecut untuk memperkukuh gerakan lawan bersama korona di Sumbar.

Andani sendiri diberbagai kesempatan terahir di ILC TvOne menegaskan bahwa covid-19 bukan masalah pemerintah dan tenaga kesehaan saja, tapi masalah semua anak bangsa.

“Positif banyak karena tracing dan testing itu baik, tanpa tracing maka tidak bisa dibayangkan bagaimana bahayanya masyarakat berintegrasi dengan silent spreader,”ujar Andani.

Tapi respon publik dan setengah hati bahkan publik dinilai mulau jenuh dengan obat penangkal covid-19 yaitu protokol kesehatan. Ada pula sebagian pemerintahan di Sumbar enggan sehingga upaya masif tracing dan testing spesimen swab sedikit terganggu.

“Status daerah merah, oranye dan kuning serta hijau jangan dijadikan konsumsi politik kepentingan. Tapi status itu terjadi karena kita komit menjalankan standar digariskan WHO,”ujar Andani.

Bahkan Andani juga pernah memgatakan perlu ada ajakan ayo swab untuk memutus mata rantai itu.

“Saat ini kita bekerjasama dengan mubaligh untuk mensosialisasikan ke jemaah masjid agar ada kerelaan sendiri untuk swab. Dan pemerintah harus menjamin sarana dan prasarana pengambilan sampel swab. Itu semua harus digratiskan,”ujar Andani.

Untuk lengkapnya tentu ikut nimbrung di diskusi webinar nanti malam akan menambah pemahaman terhadap covid-19.

“Cluster Pengawasan Penaganan Covid-19 (CPPC-19) Sumbar bagian upaya bersama stakeholder untuk memadukanpadankan treacing dan testing masif swab di Sumbar demi mengendaikan laju penularan covid-19 yang semakin mengganas memapar warga provinsi ini,”ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi pada relise lembaganya, Kamis sore ini. (*/mbb)

The post “Mau Apa Kita”, Malam Ini, Doktor Andani Jadi Pembicara Webinar di CPPC-19 appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar – Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menyebut ada sekitar 85 persen perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih pelit berbagi informasi kepada publik. Padahal, berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengatur secara khusus mengenai keterbukaan informasi ditubuh BUMN itu sendiri.

Menurut catatan KIP hasil monitoring ke perusahaan BUMN yang dirilis Desember 2019 lalu tercatat BUMN kategori informatif hanya 1 persen, kategori menuju informatif 1 persen, klasifikasi cukup informatif 7 persen, kurang informatif 6 persen dan tidak informatif 85 persen.

“Paling banyak tidak informatif. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85 persen BUMN yang tidak informatif,” kata Cecep Suryadi di Jakarta, Jumat (17/1).

Cecep menyebut, tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah. Ia menilai BUMN masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terutama dalam aspek menyampaikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat.

Termasuk misalnya BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan.

“Ada lebih 90 BUMN yang belum mengumumkan rencana kerja dan anggarannya. BUMN tersebut tidak menyiapkan/mengembangkan sistem yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui apa rencana yang sedang dilakukan. Padahal aspek ini sangat penting,” terangnya.

Padahal sambung Cecep, keterbukan informasi kepada publik adalah salah satu upaya untuk menutup celah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan praktek korupsi. Akibat tidak transparannya informasi maka celah atau peluang pennyalahgunaan anggaran dan sebagainya semakin terbuka seperti kasus Jiwasraya yang mencuat belakangan ini.

“Beberapa kasus korupsi yang mengemuka belakangan akibat tidak transparannya pengelolaan BUMN,” bebernya.

Cecep mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dalam melakukan pembenahan ditubuh perusahaan pelat merah tersebut. Namun saran dia, kebijakan yang diambil Erick harus dilakukan secara komprehensif.

“Kementrian BUMN melakukan pembenahan di tubuh BUMN harus dilakukan secara komprehensif dan inilah momentum strategis,” pungkasnya.(rls)

The post Duh, KIP Sebut Mayoritas BUMN Tidak Transparan Soal Anggaran appeared first on Prokabar.