Keinginan menjadi Desa Wisata itu diungkapkan Wali Nagari Simarasok Muhammad Nurzen yang didampingi oleh tokoh masyarakat Simarasok H. Nofrizon, saat mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat Sumbar di aula Balai Adat, Kamis (14/1) petang.

Bak gayung bersambut, dukungan penuh DPRD Sumbar disampaikan oleh Tim Komisi 1 DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, yang berkunjung ke Nagari Simarasok dan berdialog dengan elemen masyarakat.

Ketua 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan, potensi spot keindahan alam, air terjun, kuliner, adat dengan segala budayanya, kiranya dapat menjadi modal bagi Nagari Simarasok. Potensi itu tidak dimiliki oleh daerah lain, dan ini merupakan nilai jual kepada wisatawan yang berkunjung.

“Potensi untuk menjadi Desa Wisata lebih dari cukup, tinggal dibenahi dan dikembangkan. Kami dari DPRD akan membantu dari sisi infrastruktur melalui Bantuan Keuangan Khusus misalnya untuk memperbaiki jalan, bendungan dan sarana lainnya,” kata Syamsul Bahri, yang juga politisi PDIP ini.

Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, yang meminta diaktifkan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) untuk menggerakkan pariwisata di Nagari Simarasok, sehingga hasilnya nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, misalnya usaha membuat kuliner berupa makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh.

Menurut Nurnas, Bumnag atau pemerintahan nagari mulai membenahi aliran sungai apakah bisa jadi wisata arung jeram, atau air terjun dengan kolam untuk mandi, spot-spot indah untuk berfoto, kuliner dan menggiatkan seni budaya melalui atraksi dari anak nagari. “Wisatawan saat ini mencari yang indah, unik dan enak. Tempat yang tersuruk pun dicari oleh wisatawan,” kata HM Nurnas, politisi senior Partai Demokrat.

Nagari Simarasok, pernah menjadi nagari terbaik nasional. Namun setelah itu terabaikan membenahi potensi. Karena itu, dengan adanya Dana Desa, diharapkan potensi itu digerakkan sehingga berdampak ekonomi.

Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM mengatakan, Wali Nagari agar memanfaatkan pendamping desa serta tenaga ahli dalam menciptakan inovasi, salah satunya program Desa Wisata. “Sudah banyak contoh di daerah lain yang maju karena inovasi wisata. Ada nagari yang hanya mengelola embung saja ternyata bisa menghasilkan pendapatan asli nagari,” kata Syafrizal Ucok, yang juga mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Kunjungan Tim Komisi 1 DPRD Sumbar dan Dinas PMD Sumbar ke Nagari Simarasok juga untuk mengetahui penyaluran BLT Dana Desa serta penanganan Covid-19. Dari Dana Desa 2020 sebesar Rp968 juta, telah digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa Rp130 juta, kegiatan Pemberdayaan Rp500 juta, penanganan Covid-19 sebesar Rp26 juta dan pembayaran BLT sebesar Rp281 juta untuk 139 KK penerima manfaat.

Tim Komisi 1 DPRD Sumbar yang berkunjung ke Nagari Simarasok Kecamatan Baso ini adalah Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM. Nurnas (Demokrat), Zarfi Deson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M. Nur (PAN), Muhammad Ridwan (PKS), Jempol (Gerindra) dan Rio (Staf Komisi 1).

Tim DPRD didampingi Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., bersama antara lain Sekretaris PMD Drs. Armen, Kabid Pemerintahan Desa dan Nagari Azwar, SE,M.Si dan Kasi Kelembagaan Perangkat Nagari Pirmanto, ST.TP. Ikut bersama dalam pertemuan Korprov KPW Pendamping Dana Desa Feri Irawan, S.Ag.,M.Si dan Khairul Anwar, SH., MH. (rls)

The post DPRD Sumbar Dukung Nagari Simarasok Jadi Desa Wisata appeared first on Prokabar.

“Akibat kearifan lokal yang diterapkan oleh Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai, melibatkan ninik mamak, maka semua bantuan sosial mulai dari BLT Kemensos, BLT Provinsi dan BLT Dana Desa diserahkan tanpa gaduh sama sekali. Jadi, meski pun pandemi Covid-19, di nagari ini kedamaian dan kebersamaan tetap terpelihara,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri.

Apresiasi itu disampaikan Komisi I DPRD Sumbar dalam rangkaian Kunjungan Kerja, Sabtu (6/6), untuk memantau penyaluran BLT Dana Desa dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Agam. Wakil rakyat Sumbar ini didampingi Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM dan Korprov Pendamping Profesional Dana Desa Ir. Feri Irawan, M.Si.

Komisi I DPRD Sumbar terdiri dari Ketua Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM. Nurnas (Demokrat), Drs. Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M. Nur (PAN), Jempol (Gerindra) dan Muhammad Ridwan (PKS). Dari Dinas PMD Sumbar Ikut mendampingi Sekretaris PMD Sumbar yang juga PPA Dana Desa Drs. Armen.

Dalam paparannya, Wali Nagari Lawang Jamal Muchtar Dt. Lelo Ameh menjelaskan, kearifan lokal diterapkan dalam penentuan untuk semua jenis Bansos, termasuk BLT Dana Desa. Mulai dari proses pendataan, penyaluran dan pengawasan, dimana selalu melibatkan ninik mamak suku, pucuk adat dan para penghulu secara aktif. Kesalahan pendataan bisa diminimalisir, karena sang mamak akan merasa malu jika ada kemenakannya yang mampu ternyata didata sebagai masyarakat miskin.

Kearifan lokal juga berlaku untuk menyetop penyebaran Covid-19 di Pasar Nagari Lawang Tigo Balai. Pasar bersama dijaga anak nagari secara ketat setiap hari pekan, yaitu Selasa dan Jum’at. Semua pedagang dan pengunjung wajib bermasker dan pada titik-titik masuk pasar disediakan tempat cuci tangan. “Ninik mamak selalu menghimbau anak kemenakan agar sebentar saja di pasar, dan setelah itu berdiam di rumah,” kata Wali Jamal Muchtar didampingi Ketua KAN Lawang Datuk Rajo Endah, Pj Wali Nagari Tigo Balai Sukmarina, S.Pd., dan Ketua KAN Tigo Balai Datuak Palimo

Kearifan lokal di Nagari Lawang yang sangat efektif adalah dalam rangka menghimbau perantau tidak pulang kampung waktu lebaran. Seluruh mamak menghubungi anak kemenakannya yang berada di rantau, untuk saling menjaga, dan sementara tidak pulang kampung. “Alhamdulillah himbauan mamak sangat efektif dan tidak ada perantau Lawang yang pulang kampung saat lebaran lalu,” kata Jamal Muchtar Datuk Lelo Ameh.

Efektifnya kearifan lokal di Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai menjadi catatan khusus oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas. Menurutnya, pola kearifan lokal ini dapat dicontoh nagari lain di Sumbar. “Kearifan lokal ini adalah buah dari ditetapkannya Nagari Lawang sebagai pilot proyek Nagari Adat, ini yang harus kita support terus,” kata Nurnas, politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM yang memandu jalannya pertemuan, mengharapkan keunggulan kearifan lokal Lawang dan Tigo Balai dalam penanganan Covid-19 dan penyerahan BLT Dana Desa, dapat diwujudkan pada program Dana Desa lainnya di masa datang.

Jumlah BLT Dana Desa yang telah disalurkan di Nagari Lawang berjumlah Rp198 juta untuk 110 KK. Sedangkan BLT Dana Desa untuk Nagari Tigo Balai Rp426 juta yang dibagikan kepada 158 KK. (rls)

The post Komisi I DPRD Sumbar Apresiasi Kearifan Lokal BLT di Lawang dan Tigo Balai appeared first on Prokabar.