Pencabutan retribusi pedagang passar itu merupakan janji kampanye Erman Syafar saat Pemilihan Walikota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

“Secara resmi Perwako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur retribusi pedagang pasar dan selama ini memberatkan pedagang sudah dicabut,” kata erman Syafar, Minggu (8/8).

“Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan untuk diundangkan sejak Jumat 6 Agustus 2018,” lanjutnya.

Erman Syafar mengaku banyak pedagang yang berterimakasih atas pencabutan perwako tersebut.

Politisi asal Gerindra ini menjelaskan dalam beberapa bulan menjabat banyak proses yang harus terlewati agar Perwako tersebut dicabut.

Proses itu bermula sejak pertamakali menjabat. Berkat bantuan dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat perwako itu akhirnya berganti dengan yang baru.

Perwako baru tersebut memang jauh menguntungkan pedagang pasar Bukittinggi.

Para pedagang tetap harus membayar retribusi, namun berkurang 20 sampai 30 persen di tiap objek dari Perwako sebelumnya.

Pengurangan retribusi ini jelas akan mengurangi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tapi, Erman Syafar tidak khawatir karena baginya sumber pendapatan tidak hanya dari pasar.

Baginya, kesejahteraan masyarakat yang mayoritas pedagang bisa terbantu.

“Pendapatan itu kan tidak hanya dari pasar, masih banyak sumber dan potensi lain.”

“Kalaupun hilang, jumlahnya tidak seberapa dan masih bisa subsidi silang. Paling penting masyarakat yang sebagian besar pedagang bisa terbantu,” ungkapnya.

Janji Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang terlibat dalam janji pencabutan Perwako tersebut sangat mengapresiasi Erman Syafar.

Menurutnya, pencabutan itu merupakan imbal balik dari kepercayaan masyarakat Bukittinggi pada Gerindra.

“Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Bukittinggi. Wajib bagi Gerindra bekerja keras dan cepat untuk mewujudkan janji ini dan menyejahterakan masyarakat.”

“Pencabutan ini merupakan janji yang memang harus terwujud,” kata Andre Rosiade.

Pencabutan Perwako tersebut memang sudah menjadi janji politik Partai Gerindra.

Saat kampanye Erman Syafar, Andre Rosiade turut menandatangani matera janji politik.

Kala itu Andre berjanji kalau gagal dalam pencabutan Perwako itu maka dia siap untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak kami akan mundur sebagai Ketua DPD Gerindra. Janji politik harus terpenuhi. Kami anak mudah yang mendapat kepercayaan memimpin partai, kami tak ingin disebut pendusta. Ini penting bagi kami Gerindra,” jelasnya.

Andre berharap Walikota Bukittinggi tetap konsisten dalam menuntaskan masalah Bukittinggi.

The post Perwako Dicabut, Retribusi Pedagang di Bukittinggi Berkurang appeared first on Prokabar.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti hal ini dengan menyebut Kementerian BUMN seharusnya mengedapankan jargon Akhlak.

Jargon tersebut adalah milik BUMN yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Harusnya jargon Akhlak ini dikedepankan secara konsisten,” tegas Herman Khaeron, Jumat (6/8).

Herman menegaskan penunjukkan Komisaris harusnya melalui pertimbangan yang profesional.

PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah perusahaan yang untung sehingga menurutnya tak perlu ada tambahan komisaris.

Apalagi yang menjadi komisaris adalah mantan narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis.

Herman melanjutkan perlu ada aturan penunjukkan direksi dan komsirais dalam revisi undang-undang BUMN untuk menjaga profesionalitas yang menjabat.

Emir Moeis yang merupakan eks koruptor PLTU Tarahan itu menjadi komisrais PT Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021

Penunjukkan itu oleh pemegang saham di PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM.

Jauh sebelum ini, Emir membuih di penjara selama tiga tahun karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2014.

Hukuman itu lantaran Emir terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung Selatan, tahun 2004.

Hakim menjatuhkan hukuman karena saat itu menjabat di Komisi VIII DPR dan menerima suap sebesar 357 ribu Dollar Amerika dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc.

The post Eks Koruptor Jadi Komisaris, Herman Khaeron Kritik BUMN appeared first on Prokabar.