Apresiasi tersebut, diwujudkan melalui penyerahan sertifikat penghargaan kepada PT Semen Padang. Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry, kepada Dirut PT Semen Padang, Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa, Selasa (11/4/2023).

Penyerahan penghargaan itu turut disaksikan sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. Diantaranya, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Juke Ismara, dan Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati.

Kemudian dari KKP, hadir Koordinator Kerjasama, Humas dan Pelayanan Sesdit Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Fivien Ocktaviani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Muda Subkoordinator Penanggulangan Pencemaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Suryo Prasojo dan Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Rahmat Irfansyah.

Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa mengucapkan terimakasih atas sertifikat penghargaan yang diberikan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Tentunya, penghargaan dari kementerian ini akan menjadi cambuk bagi PT Semen Padang untuk semakin konsen terhadap lingkungan. Apalagi, PT Semen Padang juga merupakan industri semen yang telah meraih Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Jadi, sebagai industri semen peraih Proper Hijau, tentunya kami di PT Semen Padang juga punya tanggung jawab untuk memperhatikan lingkungan. Salah satunya, melalui program Nabuang Sarok. Program berbasis aplikasi ini sengaja kami gulirkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah,” kata Asri.

Program Nabuang Sarok ini, Sebut Asri Mukhtar, merupakan suatu peluang untuk merubah budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih kepada pemilahan. Menurutnya, jika budaya pemilahan ini berlanjut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka ke depan pengelolaan sampah di Sumbar akan menjadi lebih baik.

“Ini yang kami harapkan dari Nabuang Sarok ini. Karena, dari awal kami ingin program ini bisa membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. Setidaknya dari sisi pemerintah, pengelolaan sampah secara terpilah oleh masyarakat melalui Nabuang Sarok akan membuat jumlah timbunan sampah di TPA berkurang,” ujarnya.

Kemudian bagi masyarakat, kata Asri melanjutkan, Program Nabuang Sarok ini akan dapat meningkatkan peluang ekonomi. Karena, setiap sampah yang telah dipilah kemudian disetor ke Nabuang Sarok, akan diberikan poin yang nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah menarik yang disediakan di aplikasi Nabuang Sarok.

“Nah, bagi kami di Semen Padang, sampah terpilah yang diterima dari masyarakat melalui Program Nabuang Sarok, nantinya akan kami manfaatkan untuk mensubsitusi batubara sebagai bahan bakar utama untuk memproduksi semen,” ungkap Asri.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi PT Semen Padang, karena telah mendukung penanganan sampah di laut melalui Program Nabuang Sarok dengan memberdayakan para nelayan di Pantai Padang untuk melakukan pemilahan sampah.

“Penangangan sampah plastik di laut merupakan bagian dari Bulan Cinta Laut yang merupakan salah satu kebijakan Ekonomi Biru yang digagas KKP. Makanya, kami sangat apresiasi keterlibatan Semen Padang melalui Program Nabuang Sarok. Sebelumnya, Pak Menteri KKP, dengan Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, juga sudah ada komitmen tentang kebijakan Ekonomi Biru ini. Jadi, ini adalah tindaklanjut dari komitmen Pak Menteri KKP dengan Pak Menteri BUMN,” ujarnya.

Program Nabuang Sarok Semen Padang ini, lanjutnya, juga sesuai dengan harapan Menteri KKP, yaitu arahannya lebih kepada perubahan prilaku. Dan, perubahan prilaku itu dimulai dari awal, karena persoalan sampah terbesar itu ada pada pemilahan. “Kalau pemelihannya sudah bagus, tentu sampah yang bernilai ekonomis tidak bercampur dengan sampah-sampah organik dan lain sebagainya,” katanya.

Plt. Kepala BPSPL Padang, Rahmat Irfansyah menambahkan bahwa keterlibatan PT Semen Padang dalam mendukung Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, berawal ketika PT Semen Padang mensosialisasikan Program Nabuang Sarok ke sekolah-sekolah, dan BPSL Padang turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

Kemudian, BPSPL Padang menawarkan dua esensi kepada PT Semen Padang. Pertama, soal Bulan Cinta Laut yang berfokus kepada sampah laut atau sampah yang berpotensi bisa masuk kelaut yang tentunya bisa merusak kesehatan laut. Kedua, memberdayakan nelayan melalui pemilahan sampah yang tentunya memberikan sirkulasi ekonomi kepada nelayan itu sendiri.

“Jadi, kami tidak hanya mengajak nelayan untuk peduli sampah, tapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada nelayan. Nah, disinilah peran Semen Padang. Bahkan, Semen Padang melalui Program Nabuang Sarok telah mengambil langsung sampah yang telah dikumpulkan para nelayan untuk ditabung di Nabuang Sarok,” katanya.

Dengan adanya Program Nabuang Sarok ini, tambah Irfansyah, sekitar 130 nelayan Pantai Padang, khususnya di Kampung Kampung Nelayan Cinta Laut, Pantai Purus, sangat antusias dengan Program Nabuang Sarok tersebut. “Bahkan, mereka telah berpartisipasi mengumpulkan sampah laut maupun sampah yang akan masuk ke laut untuk ditabung di Nabuang Sarok Semen Padang,” tambah Irfansyah. (*/eym)

The post Semen Padang Terima Penghargaan dari KKP appeared first on Prokabar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Viktor Gustaaf Manoppo memastikan PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pengelola Kepulauan Widi belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL.

“Berdasarkan data di kami, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi,” ujar Victor melalui keterangan tertulis pada Senin (5/12/2022).

Adapun PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal itu juga berlaku bagi perusahaan yang hendak melakukan pemanfaatan perairan dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Ia menjelaskan Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan.

Selain itu, badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan,” ujar Victor.

KKP menyatakan telah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

“Sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia,” pungkasnya. (*)

The post Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut appeared first on Prokabar.

Hasilnya, pihak kementrian memastikan, lelang (tender) pembangunan pabrik pakan mandiri Pasaman, dilakukan Desember akhir tahun ini.

Ini sudah final saat zoom meeting memperingati HUT KKP di Pasaman.

Penyerahan tanah diawali penandatanganan surat serah terima antara Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Mara Ondak dengan Dirjend Budidaya KP, diwakili Sesdirjen, Gemi Triastuti.

Bupati Pasaman Benny Utama dalam sambutannya menyebut masyarakat Pasaman menyambut gembira pencanangan Kabupaten Pasaman sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Indonesia. Pendirian pabrik pakan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, merupakan dambaan sejak lama petani ikan Pasaman, yang baru akan terwujud saat ini.

Diungkapkan Bupati Benny, produksi perikanan air tawar Pasaman mencapai 54 ribu ton pertahun dengan transaksi mencapaiRp1,2 triliyun.

Terdapat hampir 5 ribu hektar luas kolam ikan masyarakat Pasaman, dengan jumlah petani 14 ribu orang, dengan kebutuhan pakan ikan mencapai 72 ton pertahun.

Beroperasinya pabrik pakan mulai tahun depan, lanjut Benny Utama, tentu sangat membantu menekan harga pakan, yang selama ini harus dibeli dengan harga mahal.

“Yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bibit ikan dan pakan yang murah dan mudah didapat,” ujar bupati.

Sekretaris Dirjen Perikanan Budidaya Gemi Triastuti menyampaikan, hasil kunjungan Menteri KKP empat bulan lalu ke Pasaman, telah terbit SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 64 tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, dan salah satunya di Pasaman, dengan komiditi ikan mas.

Penetapan Kampung Perikanan Budidaya ini, akan dapat mendorong peningkatan pereknomian masyarakat Pasaman, berikut peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

Karena akan banyak support dari kementerian berupa bantuan usaha, permodalan berikut pembinaan.

Teguh Samudro, MP Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) yang merupakan simplifikasi dari KKP memastikan pihaknya akan berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, sehingga peluang pasar ikan Pasaman jadi lebih luas.

“Kegiatan kami terhubung dengan sarana dan prasarana budidaya serta produksi,” sebut Teguh. (Ola)

The post Desember, Kementrian Kelautan dan Perikanan Bakal Tender Pembangunan Pabrik Ikan di Pasaman appeared first on Prokabar.

Zoom meeting di Pasaman diadakan di Balai Benih Ikan (BBI) Beringin, Kecamatan Rao Selatan, Selasa (26/10).

Sedangkan Menteri KKP bersama pejabat esselon I KKP, Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bupati Blitung, serta pejabat di Provinsi Babel lainnya, ber-zoom meeting dari di salah satu pusat penjualan ikan terbesar di Kabupaten Blitung.

Sementara di BBI Rao, ikut hadir Sekretaris Dirjend Budidaya Perikanan KKP, Kepala BIKPM, Direktur Pakan dan Obat-obatan KKP, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Pasaman, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD Pemkab Pasaman, serta para penyuluh, juga kelompok Tani Perikanan se-Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri KKP No. 64 tahun 2021, Kabupaten Pasaman bersama lima daerah lainnya di Indonesia, ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Indonesia, yakni Pasaman, OKU Timur, Pati, Gresik, Kupang dan Lombok Timur.

Dalam acara itu Kementrian KP menyerahkan bantuan uang Rp110 juta dan satu unit excavator buat kelompok perikanan budidaya Pasaman. Bantuan diserahkan Sekretaris Dirjen Perikanan Budidaya, Gemi Triastuti kepada Bupati Benny Utama. (ola)

The post HUT Kementrian dan Kelautan, Kelompok Budidaya Ikan Kabupaten Pasaman Dapat Bantuan Alat Berat appeared first on Prokabar.

Dengan aplikasi tersebut, XL Axiata sekaligus berharap bisa membantu peningkatan dan pemerataan literasi digital di kalangan nelayan kecil yang pada akhirnya akan bisa membantu memacu produktivitas mereka.

Dalam peringatan HUT ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang dilaksanakan di Desa Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Selasa (26/10), Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. menyempatkan diri meninjau cara kerja aplikasi Laut Nusantara.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Program aplikasi Laut Nusantara ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka panjang, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya XL Axiata dan BROL yang telah membangun aplikasi Laut Nusantara ini, yang terbukti memudahkan nelayan kecil menangkap ikan di laut. Saya berharap aplikasi ini bisa terus dikembangkan sehingga nilai manfaatnya maksimal lagi. Jika nelayan bisa lebih produktif, maka kualitas hidup mereka juga akan ikut meningkat.” terangnya.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, saat ini kementerian yang dipimpinnya tengah menyiapkan roadmappengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045.

Roadmap ini bentuk komitmen pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan  Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto menyampaikan rasa terimakasih atas peran XL Axiata yang selama ini telah aktif membantu nelayan tradisional dalam menangkap ikan melalui aplikasi Laut Nusantara.

“Kita harapkan digitalisasi di sektor perikanan tangkap terus diperkuat agar nelayan bisa sejahtera dan laut sehat.” terangnya.

Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata, Marwan O Baasir, mengatakan, Saat ini sekitar 55 ribu pengguna aktif aplikasi Laut Nusantara, mayoritas merupakan masyarakat nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bersama Balai Riset dan Observasi Laut (BROL), serta instansi lainnya seperti BAKAMLA dan sejumlah pemerintah daerah, kami juga terus melaksanakan sosialisasi kepada lebih dari 5.000 nelayan di 29 kota/kabupaten di berbagai provinsi tentang penggunaan aplikasi ini. Tujuan utama kami adalah berharap nelayan Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penggunaan teknologi digital.” ungkapnya

Menurut Marwan, implementasi aplikasi Laut Nusantara secara luas ke berbagai daerah merupakan bagian dari komitmen XL Axiata dalam upaya memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital di kalangan nelayan kecil.

Program ini juga searah dengan upaya perluasan jaringan 4G ke berbagai pelosok Nusantara, termasuk ke area-area 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana sebagian di antaranya ada di wilayah pesisir.

Selain terus memperluas jaringan, XL Axiata berusaha untuk ikut mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat yang masih awam dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Pengembangan aplikasi Laut Nusantara saat ini sudah sampai pada memperkaya fitur-fitur yang bisa mendeteksi lokasi keberadaan jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi.

Ikan-ikan tersebut adalah Lemuru Bali, Tuna Mata Besar, Cakalang, Tuna Sirip Kuning, Tuna Sirip Biru, dan Albacore. Saat ini XL Axiata dan BROL juiga sedang menyiapkan fitur baru untuk mendeteksi keberadaan ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya. (rel)

The post Dukung Perkuat Digital Sektor Perikanan, XL Axiata Terus Kembangkan Aplikasi Laut Nusantara appeared first on Prokabar.

Program tersebut terus digiatkan di seluruh pelosok Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Limapuluh Kota dinilai potensial dalam pengembangan perikanan air tawar karena memiliki letak geografis yang strategis dan dilengkapi dengan kekayaan sumber daya genetik ikan pada 15 aliran sungai besar. 589 jenis ikan air tawar dilaporkan dapat ditemukan di perairan Sumatera Barat.

Dengan bonus geografis tersebut, terutama pada ikan gurami yang merupakan ikan asli Indonesia, Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI), yang merupakan unit pelaksanakan tugas (UPT) Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), memulai pengembangan gurami hibrida unggul yakni gurami BIMA.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi kampung gurami BIMA – Pokdakan Anak Kociak, mendorong Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk melakukan budidaya ikan Gurami BIMA secara masif sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menteri Trenggono ingin Gurami BIMA ini menjadi salah satu unggulan budidaya kearifan lokal.

“Saya kira biar kita bisa lihat, saya tadi minta Bapak Bupati agar ini digerakkan jadi satu budidaya kearifan lokal, dikembangbiakkan, dibuat modellingnya dulu, ditetapkan berapa target budidayanya, jika berhasil masyarakat akan ikut,” ujar Menteri Trenggono.

Selain Gurami BIMA, Menteri Trenggono juga meminta ikan lokal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi seperti ikan Gariang (Tor duorenensis) dapat dikembangbiakkan dan dibuat percontohan bagi masyarakat.

Bila dukungan diberikan ke pembudidaya secara maksimal, dia optimistis tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah akan meningkat.

“Yang pertama, ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan, dan yang kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ikan-ikan ini punya nilai yang mahal, saya kira sudah bisa dibudidayakan secara masif, dan bisa dilakukan oleh masyarakat, dan kita akan lakukan pendampingan semuanya. Ini harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus buat sebuah terobosan, saya minta Pemda untuk sisihkan 5 sampai 10% anggaran untuk budidaya ikan Gurami Bima ini,” tegas Menteri Trenggono.

Gurami yang merupakan hasil persilangan strain gurami jantan Jambi dengan betina Majalengka, merupakan hasil dari program riset peningkatan mutu genetik ‘Pembentukan Varietas Unggul Ikan Gurami Tumbuh Cepat’ yang dimulai sejak tahun 2015.

Pencanangan Kampung Ikan Gurami BIMA di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan launching Gurami BIMA, ditandai dengan peresmian secara langsung oleh Menteri Trenggono, pada 3 Juni 2021.

Kampung Ikan Gurami menjadi semakin menarik karena mengangkat kearifan lokal dan mengusung budidaya ramah lingkungan atau green product, yakni produk perikanan yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, hingga tidak menghasilkan sampah berlebihan.

Gurami dapat diberikan pakan dedaunan dengan sedikit input pakan yang bahannya bersumber protein hewani. Sebagai kelompok herbivora, gurami mengandung anti oksidan, omega 3 dan albumin yang baik untuk kesehatan. Dengan mengusung green product, gurami juga dilirik di pasar internasional dengan banyak permintaan dari negara-negara yang mengusung produk eco friendly seperti di pasar Eropa dan Tiongkok.

Disamping itu, ikan Gurami BIMA juga bernilai ekonomis penting, karena mempunyai nilai pasaran yang tinggi, volume produksi makro yang tinggi dan luas, serta mempunyai daya produksi yang tinggi.

Keberadaan ikan gurami di Kabupaten Limapuluh Kota juga sangat penting karena ikan gurami merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan adat dan budaya masyarakat.

Sebagai salah satu kelompok yang akan mengimplementasikan Gurami BIMA untuk budidaya yaitu kelompok pembudidaya ikan ‘Anak Kociak’ merupakan salah satu Unit Perbenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki. Pokdakan ini mengelola lahan seluas 7 hektare dengan kolam sebanyak 65 buah.

Di Nagari Suliki sendiri terdapat  27 UPR yang mengelola pembenihan gurami  dengan produksi benih saat ini sebanyak 7.879,18 ton dan sebanyak 58.270.405 ekor benih yang didistribusikan di luar Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Payakumbuh, Riau, Batam dan Kepri.

Dengan berbagai kelebihannya, diharapkan Kabupaten Limapuluh Kota dapat mengoptimalkan produksi benih per tahun sebanyak 150 juta ekor benih (peningkatan sebesar 55 persen) dan mampu menjadi kabupaten yang mandiri dalam penyediaan benih gurami.

Dengan adanya Kampung Ikan Gurami juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, membuka lapangan pekerjaan, dan mewujudkan kampung-kampung perikanan yang mengusung kearifan lokal.

Dalam peresmian Kampung Ikan Gurami BIMA, Menteri Trenggono turut meninjau beberapa komoditas baru hasil riset lingkup Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu ikan Tor  Duorenensis Gariang ‘Sakti’ sebagai ikon yang benilai jual tinggi dan memiliki nilai kearifan lokal dan juga ikan hias lokal yakni Green Sumatera, Rasbora Harlequin, Botia dan Rainbow Kurumoi.

Selain itu juga diserahkan bantuan induk dan calon induk kepada calon pengguna secara simbolis, berupa 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA, 200 ekor anakan ikan Tor, 50 ekor Green Sumatera, 50 ekor Botia Sumatera kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota; 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA dan 200 ekor benih calon induk gurami BIMA kepada Pokdakan Anak Kociak; 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA dan 50 ekor indukan rainbow kurumoi untuk DJPB; 50 ekor anakan ikan Tor untuk pemuka adat; juga 50 ekor anakan ikan Tor untuk pelaku utama usaha perikanan untuk Pokdakan Sarasah Jaya, Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang Kecamatan Harau serta serah terima dokumen persetujuan hibah lahan seluas 1hektare dari Bupati Lima Puluh Kota kepada Kepala BRSDM untuk pembangunan Instalasi Riset Perikanan Regional Sumatera.

BRPI Pusriskan juga siap berkolaborasi untuk perbanyakan calon induk gurami BIMA agar kebutuhan induk unggul di masyarakat dapat terpenuhi.

Pada kesempatan itu, KKP juga menyerahkan pinjaman modal Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dengan nilai total sekitar Rp1,625 miliar, kepada Anggola Marpauh (sektor usaha pembudidaya ikan); Pokdakan Mandiri; pegiat sektor usaha pembudidaya ikan; dan pegiat sektor usaha budidaya dan pemasaran. (*/mbb)

The post Menteri Trenggono Dorong Kampung Gurami BIMA untuk Kesejahteraan Masyarakat Limapuluh Kota appeared first on Prokabar.

Pasar udang yang menjanjikan serta sudah adanya teknologi untuk meningkatkan produksi, menjadi alasannya mendorong pemda untuk mengembangkan komoditas perikanan tersebut.

Sumatera Barat memiliki potensi tambak perikanan air payau seluas 7.700 hektare namun yang baru termanfaatkan seluas 150 hektare untuk tambak udang vaname.

Jumlah produksi udang tersebut tahun lalu mencapai 2.063 ton yang seluruhnya didistribusikan untuk kebutuhan pasar lokal.

“Pasar udang besar sekali, USD24 miliar dollar per tahun di dunia. Itu peluang bagi kita,” ujar Menteri Trenggono saat berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah-Audi Joinaldy serta jajarannya di kantor KKP, Rabu (19/5/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tengah menggenjot produktivitas tambak udang khususnya jenis vaname, seiring target peningkatan ekspor sebesar 250 persen hingga tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, KKP telah meluncurkan beberapa program, di antaranya tambak udang milenial, klaster tambak udang berkelanjutan, dan yang terbaru shrimp estate.

Operasional tambak-tambak tersebut berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Teknologi tambak yang banyak dipakai saat ini meliputi semi-intensif, intensif bahkan ada yang supra-intensif, dengan hasil panen mencapai puluhan ton udang vaname per haktare.

Jauh lebih tinggi dibanding tambak udang konvensional yang hasil produksinya sekitar 1 ton per haktare, bahkan kurang dari itu.

Meski mendorong peningkatan produktivitas tambak udang di Indonesia, Menteri Trenggono menekankan pentingnya tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dia tidak ingin produktivitas tambak udang malah mengancam kelestarian ekosistem perikanan yang ada di sekitar tambak, sebab juga akan mengancam kelangsungan usaha yang sudah dibangun.

“Kita tidak boleh mengabaikan lingkungan. Penerapan ekonomi biru itu sangat penting, dan kita sedang menuju ke sana,” ungkap Menteri Trenggono.

Sambut baik

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik usulan Menteri Trenggono.

Bahkan dia mengajak Menteri Trenggono mengunjungi Sumatera Barat untuk meninjau langsung aktivitas perikanan di sana, termasuk meninjau tambak-tambak yang sudah berproduksi.

“Apa yang kita pikirkan ternyata sama, Pak. Tambak udang ini memang besar sekali potensinya sehingga perlu adanya pengembangan,” ungkap Gubernur Sumbar.

Selain menyoal udang, dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang potensi perikanan lokal di antaranya ikan garing.

Menteri Trenggono mengimbau pemda untuk tetap konsisten menjaga kelestarian ikan tersebut, di tengah tingginya permintaan dan harga jual yang menggiurkan.

Seperti diketahui, ikan air tawar yang sering disebut mirip dengan salmon itu memiliki harga jual mencapai Rp400 ribu per kilogram. Ikan ini biasa hidup di sungai-sungai berarus deras.

Untuk menjaga kelestarian ikan lokal di Sumatera Barat, pemda terus mempertahankan tradisi Lubuk Larangan, yakni ikan hanya boleh dipanen dari sungai satu tahun sekali dan yang boleh diambil pun hanya ikan-ikan berukuran besar. (*/mbb)

The post Menteri Trenggono Dorong Pemprov Sumbar Kembangkan Budidaya Udang appeared first on Prokabar.

Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah meminta dukungan kementerian untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menteri KKP menyambut baik keinginan kepala daerah mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menurutnya, potensi perikanan tangkap di provinsi tersebut sangat besar salah satunya terdapat tuna yang merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi.

“Potensi laut dari perairan Sumatera Barat itu besar sekali. Ada WPP 572 yang perairannya masuk Sumadera Hindia. Di sana banyak tuna,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (12/4) sore.

Dukungan yang diminta pemda di antaranya alat penyimpanan ikan (coldstroge) untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, alat tangkap, tempat pelelangan ikan, hingga mengajak pelaku usaha berinvestasi di kawasan pesisir seperti Kabupaten Pesisir Selatan.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Trenggono menyatakan siap memberi dukungan sarana dan prasarana untuk mendorong produktivitas perikanan tangkap.

Dia menjelaskannya, banyak program KKP yang memang sasarannya nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Pastikan tidak ada persoalan sosial

Sedangkan perihal investor, Menteri Trenggono meminta kepala daerah memastikan tidak ada persoalan sosial yang nantinya muncul imbas sektor usaha yang akan dibangun.

Kemudian kegiatan usaha yang akan dibangun harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

“Untuk investasi, harus dipastikan dulu ke depan tidak ada masalah. Salah satunya masyarakat bisa menerima kegiatan usaha yang masuk,” ujarnya.

Selain perikanan tangkap, dalam pertemuan itu dibahas pula mengenai potensi perikanan budidaya dan juga pariwisata.

Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya, terdapat pesisir dan teluk yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya udang, kerapu maupun lobster.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera Barat mencapai 232 kilometer.

Namun selama ini potensi yang ada belum tergarap maksimal. Baik di bidang budidaya maupun pariwisata.

“Kita punya tempat untuk budidaya lobster, udang. Kita juga punya teluk yang bagus untuk budidaya kerapu. Jadi semua potensi belum tergarap maksimal. Pemda sudah siapkan ruang, kita beri ruang kepada investor untuk bisa investasi,” ujar Bupati Rusma Yul Anwar.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, penggerak sektor perikanan di daerah didominasi nelayan tradisional.

Untuk itu, bantuan sarana penangkapan dan penyimpanan ikan sangat dibutuhkan, termasuk pembangunan tempat pelelangan ikan.

Di daratan Padang Pariaman juga terdapat daerah yang selama ini aktif melakukan kegiatan budidaya, salah satunya budidaya lele.

Dengan potensi yang ada, Suharti Bur optimistis sektor perikanan sebenarnya mampu mendongkrak pertumbuan ekonomi masyarakat bila dikembangkan dan dikelola secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai upaya menjaga kelestarian ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

Pemda dan juga pemerintah sepakat berkolaborasi untuk menjaga kelestarian ikan air tawar itu. (*)

The post Kepala Daerah di Sumbar Minta Dukungan KKP Kembangkan Perikanan appeared first on Prokabar.

Kedua kapal itu mencuri ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.

Kedua kapal yang mengoperasikan alat penangkapan ikan pair trawl diamankan Kapal Pengawas Perikanan Orca 03.

Penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal tersebut semakin mempertegas komitmen KKP di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang selalu menindak tegas dan tidak berkompromi dengan para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia.

“Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 telah melakukan penangkapan terhadap KG 9307 TS dan KNF 7727 di Laut Natuna Utara pada Senin (29/3/2021),” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar yang juga Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam pada Senin (5/4/2021).

Antam menyampaikan bahwa dalam penangkapan tersebut, Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 dengan nakhoda Kapten Mohammad Ma’ruf mengamankan sejumlah barang bukti yakni kapal, alat tangkap, peralatan navigasi, peralatan komunikasi serta ikan hasil tangkapan. Selain itu, 21 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam juga turut diamankan.

“Proses hukum akan kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa kapal tersebut mengoperasikan alat penangkapan ikan pair trawl yang ditarik dengan dua kapal sehingga memiliki efek merusak (destructive) yang besar.

Oleh sebab itu, penangkapan ini tentu merupakan upaya KKP untuk melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan perairan di Laut Natuna Utara.

“Alat tangkap ini selektivitasnya rendah, sapuannya lebar, jadi ikan-ikan besar dan kecil akan tertangkap semua,” ujar Ipunk.

Penangkapan 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam ini semakin menegaskan upaya KKP dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam 100 hari kepemimpinannya di KKP, Menteri Trenggono telah mengamankan 67 kapal perikanan yang terdiri dari 5 kapal berbendera Malaysia dan 2 kapal berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing, serta 60 kapal ikan berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan. (*/mbb)

The post KKP Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara appeared first on Prokabar.

Penenggelaman oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan Republik Indonesia di perairan Laut Natuna Utara pada Rabu (31/3/2021).

Penenggelaman 10 kapal di Laut Natuna Utara ini semakin menguatkan pesan bahwa aparat Indonesia tidak akan berkompromi terhadap para pencuri ikan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan sikap tegasnya untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Eksekusi penenggelaman terhadap 10 kapal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Karimun.

“Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus melawan pelanggaran illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di Indonesia,” tegas Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar.

Antam pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kejaksaan RI yang selama ini telah mendukung KKP dalam pemberantasan illegal fishing termasuk dalam proses eksekusi penenggelaman 10 kapal tersebut.

Adapun 10 kapal illegal fishing yang ditenggelamkan tersebut adalah KNF 7788 TS, BV 92570 TS, BV 93160 TS, BV 92468 TS, BV 92467 TS, BV 8909 TS, BV 92778 TS, KG 91526 TS, KG 93811 TS, dan KG 93012 TS. Kesepuluh kapal ikan berbendera Vietnam tersebut ditangkap di perairan WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Erlan Suherlan menyampaikan bahwa 10 kapal asing yang dimusnahkan, 8  merupakan barang bukti yang perkaranya ditangani penuntut umum Kejaksaan Negeri Natuna, sedangkan 2 kapal merupakan barang bukti perkara dalam perkara perikanan yang ditangani Kejaksaaan Negeri Karimun.

“Kami sebagai eksekutor putusan pengadilan, tentu mendukung langkah-langkah pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia,” ujar Erlan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiono manyampaikan bahwa kesepuluh kapal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan diberi pemberat agar tenggelam. Dengan cara tersebut diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan sekitar dapat diminimalisir.

“Penenggelaman ini diharapkan tidak memberikan dampak bagi lingkungan, dan kapal yang ditenggelamkan dapat menjadi rumah ikan,” ujar Hari.

Pemusnahan 10 kapal illegal fishing ini menambah panjang daftar kapal pencuri ikan yang dimusnahkan pada tahun 2021. KKP dan Kejaksaan RI telah memusnahkan 26 kapal ikan asing ilegal di Batam, Aceh, Pontianak dan Natuna. (mbb)

The post KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 10 Kapal Illegal Fishing di Laut Natuna Utara appeared first on Prokabar.

Tak hanya untuk menjaga keselamatan pelayaran, peran syahbandar di pelabuhan perikanan juga didorong untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan meningkatkan target PNBP perikanan tangkap menjadi Rp12 triliun dengan mekanisme pasca produksi.

Untuk itu ia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan sebagai pasukan terdepan dapat membantu terwujudnya hal tersebut.

“Saat ini masih dilaksanakan mekanisme pra produksi. Kita akan kaji agar tahun depan pemungutan PNBP secara penuh dilaksanakan menggunakan mekanisme pasca produksi,” ujar Menteri Trenggono dalam kegiatan rapat kerja teknis kesyahbandaran di Belitung, Minggu (28/3).

Lebih lanjut ia mengatakan peningkatan PNBP ini berkontribusi dalam kesejahteraan nelayan.

Dengan jangkauan jauh lebih luas dan besar, pemerintah akan semakin cepat mengakselerasi pembangunan pelabuhan perikanan di berbagai lokasi secara bersamaan bahkan pengembangan kampung nelayan maju.

“Sebelumnya capaian PNBP KKP sebesar Rp600 miliar, bila dibandingkan dengan nilai produksi perikanan yang mencapai Rp220 triliun ini tidak ada apa-apanya. Maka perlu diubah menjadi pasca produksi agar pungutannya lebih riil, apa yang diambil dari laut itu yang dibayarkan PNBP-nya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zaini menjelaskan jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan saat ini masih kurang.

Jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan sampai dengan saat ini sebanyak 114 orang yang dibantu oleh petugas kesyahbandaran sebanyak 283 orang di 121 lokasi pelabuhan perikanan.

“Dengan tugas dan fungsinya yang begitu krusial, perlu adanya penambahan SDM. Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan diklat kesyahbandaran untuk 34 petugas pelabuhan perikanan dan saat ini masih menunggu proses pengangkatan/pelantikan oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Pada tahun ini, diklat yang sama akan kembali digelar untuk 35 orang petugas kesyahbandaran.

Dia berharap dengan adanya penambahan personil petugas kesyahbandaran ini dapat mendukung kinerja perikanan tangkap di pelabuhan perikanan.

“Selain SDM, kita juga akan perkuat dan pengintegrasian sistem informasi. Kita akan tambah dan tingkatkan pula petugas pendataan (operator PIPP dan enumerator pendataan) serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk mendukung pemungutan PNBP pasca produksi ini,” tandasnya. (*/mbb)

The post Tingkatkan PNBP Perikanan Tangkap, KKP Perkuat Peran Syahbandar appeared first on Prokabar.

KKP menyita ikan tersebut lantaran masuk dalam ikan dilindungi.

Ikan tersebut tercantum dalam Appendix II The Covention On International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau nyaris punah.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM, rina, menceritakan petugas menerima informasi pengiriman ikan Hiu tanpa dokumen dari Natuna, Kepulauan Riau.

BKIPM mendapatkan informasi tersebut pada Minggu, 21 Maret 2021 sekitar pukul 09.15 WIB.

Baca Juga:

• Pasca Insiden Tiga Mahasiswa, Polisi Tutup Sementara Pemandian Lubuk Hitam
• Ratusan Pemanah Nasional Ikuti Kejuaran Panahan di Padang
• Komisi Informasi Sebar Virus Keterbukaan ke PTS Wilayah X

“Pelaku mengirim komoditas ikan ini mengunakan kapal laut,  petugas memperkirakan kapal ini bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu pukul 19.00 WIB,” kata Rina dalam rilisnya pada Prokabar.com, Sabtu (27/3).

Rina melanjutkan kapal tersebut baru bersandari pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 15.15 WI di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di dalam kapal terdapat data muatan berupa ikan Hiu beku.

Petugas langsung memverifikasi dokumen dan menemukan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik bernomor P/KI-D2/25 2/3/2021/000171/

Sertifikat tersebut berasal dari BKIPM Tanjungpinang Wilayah Kerja Natuna pada 15 Maret 2021.

Jenis komoditas dalam sertifikat tersebut adalah Hiu Cucut 1000 kilogram, dan ikan Jahan 9000 kilogram.

Setelah pemeriksaan ternyata ada 4.167,59 kilogram yang teridentifikasi 4 jenis Hiu (374,15 kilogram) yang termasuk dalam Appendix II CITES atau peredarannya sudah teratur dengan kuota.

Pengamanan Komoditas Ikan Hiu

Komoditas Hiu tersebut di antaranya lima Hiu Sutra sebanyak 5 ekor dengan berat 23,6 kilogram.

Kemudian 29 Hiu Martil (1771,1 kilogram), Pari Kikir tiga ekor (78,90 kilogram), dan Pari Long Bun sebanyak 6 ekor seberat 94,55 kilogram.

“Setelah kita dalami ternyata komoditas ini tidak memiliki dokumen dari PSPL setempat,” kata Rina.

Petugas BKIPM Jakarta II sudah menyegel dan menahan kontainer pengangkut ke Muara Angke.

Baca Juga Milenialisme.com

• PPFI: Insan Film Harus Ikut Tekan Angka Covid-19
• PPFI Dukung Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Insan Film
• SIPD dan Alur Komunikasi Pembangunan di Sumatra Barat

“Untuk Hiu yang tidak termasuk Apendix II CITES ataupun terlindungi, petugas menahan melakukan penahanan sementara.”

“Petugas BKIPM juga memberikan kesempatan pada pelaku untuk melengkapi dokumen selama tiga hari,” lanjut Rina

Selain empat jenis Hiu dan Pari yang termasuk dalam Appendix II CITES, petugas juga menemukan ikan Pari y dari jenis Pari Sungai Raksasa.

Status ikan tersebut termasuk biota yang dilindungi.

Namun, kepastian jenis ikan tersebut masih menunggu konfirmasi uji tes DNA.

Tiga Status Ikan Hiu dan Pari

Sebagai informasi ada tiga status ikan Hiu atau Pari.

Pertama, Jika aparat menemukan komuditas ini dalam lalulitas, maka petugas akan melakukan uji DNA.

Kedua, Appendix II CITES, peredarannya harus sesuai kuota dari pemerintah.

Ketiga, yang tidak dilindungi harus menyertakan dokumen karantina jika hendak masuk dalam lalulintas.

The post KKP Amankan Kapal Pembawa Ikan Beku Ilegal appeared first on Prokabar.

Petugas KKP pun mengamankan tujuh kapal cantrang diamankan, Selasa (23/3/2021).

Kapal-kapal tersebut diduga menonaktifkan transmitter Vessel Monitoring System (VMS) untuk menyamarkan aksi pelanggarannya.

Penangkapan kapal-kapal yang melakukan pelanggaran sejalan dengan upaya peningkatan kepatuhan operasional kapal perikanan dalam rangka tata kelola perikanan berkelanjutan.

Menteri Trenggono sendiri dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

“Kami memang memperoleh informasi bahwa banyak kapal yang melakukan pelanggaran daerah penangkapan di Selat Makassar,” ujar Antam Novambar, Sekretaris Jenderal KKP yang juga merupakan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Antam kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan operasional yang sudah ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa KKP akan menindak tegas apabila masih menemukan pelanggaran-pelanggaran ini.

“Kami akan tindak sesuai ketentuan,” tegas Antam.

Kapal Pengawas Hiu 07 dengan nakhodai Kapten Jenri Erwin Mamahit berhasil mengamankan KM Kandang Jaya (63 GT), KM Anugrah Sedulur Barokah (64 GT), KM Sabar Narimo Rejeki (65 GT), KM Mutiara Abadi Barokah (30 GT), KM Anugerah Jaya Baru 2 (69 GT), KM Halim Samudera Arta (51 FT) dan KM Sinar Jaya Abadi 01 (GT 78).

Ketujuh kapal tersebut saat ini sedang dalam proses ad hoc ke Satwas SDKP Kotabaru yang berada dibawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi modus operandi termasuk kapal cantrang yang melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan di WPPNRI 713 Selat Makassar.

Menurut Pung, kapal-kapal tersebut beroperasi secara berkelompok dan mematikan transmitter VMS agar tidak terpantau di Pusat Pengendalian (Pusdal) KKP.

“Kapal-kapal tersebut mematikan transmitter agar tidak terpantau Pusdal,” ujar Ipunk.

Namun demikian, Ipunk memastikan bahwa sistem di Pusdal memiliki kemampuan untuk membedakan transmitter yang mengalami kerusakan atau technical failure dengan transmitter yang sengaja dimatikan.

Penangkapan tujuh kapal ini menambah panjang deretan kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan operasional kapal perikanan. Selama tahun 2021, Ditjen PSDKP KKP telah mengamankan 53 kapal perikanan yang terdiri dari 6 kapal ikan berbendera Malaysia dan 47 kapal berbendera Indonesia.(*)

The post KKP Tertibkan 7 Kapal Pelanggar Daerah Penangkapan Ikan di Selat Makassar appeared first on Prokabar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pipa dan kabel laut bawah laut merupakan dua infrastruktur strategis yang berperan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, juga menjadi salah satu kontributor penerimaan yang cukup besar bagi negara.

“Sayangnya saat ini kondisi penggelaran pipa atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib, dan tidak tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi laut,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara sosialisasi.

Kesemerawutan tersebut akhirnya menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal. Baik untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maupun kegiatan lain yang berlokasi di ruang laut.

Hal negatif lain yang bisa terjadi yakni munculnya konflik pemanfaatan ruang di laut. Di sisi lain, pemerintah juga kesulitan mengontrol penggelaran pipa dan kabel bawah laut sebab tidak ada aturan yang menjadi rujukan.

Sehingga dengan terbitnya aturan ini diharapkan menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa dan kabel bawah laut di wilayah perairan nasional agar menjadi lebih tertib.

“Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat Rencana Tata Ruang Laut, atau Rencana Zonasi Laut, sehingga memberikan kepastian hukum berusaha dalam pemanfaatan ruang laut, antara lain untuk kegiatan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut,” ungkap Menteri Trenggono.

Dalam beleid yang ditetapkan pada 18 Februari 2021 itu terlampir peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Man Hole atau titik pendistribusian kabel ke darat. Termasuk empat lokasi Landing Stations yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.

Menteri Trenggono menerangkan, pembuatan kebijakan ini sudah melalui proses panjang. Diawali tahun lalu yang dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Setelahnya dilaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi, mengompilasi, dan mengolah data guna menetapkan alur penggelaran kabel bawah laut, dan pemasangan pipa bawah laut. Banyak unsur yang terlibat dalam prosesnya di antaranya TNI AL, Pusat Hidro Oseanografi, Kemenhub, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Akhirnya berdasarkan hasil Rakor tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2021, disepakati bahwa alur pipa dan kabel bawah laut akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menambahkan, guna mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, perubahan kondisi lingkungan, dan/atau terjadinya bencana, maka penetapan alur pipa, dan/atau kabel bawah laut, dapat dievaluasi satu kali dalam lima tahun, atau sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga terkait.

“Kami juga melihat, untuk penertiban alur pipa dan kabel bawah laut, kedepan diperlukan beberapa kegiatan tindaklanjut, seperti, pendataan terhadap kabel dan pipa bawah laut yang sudah ada, dan mengidentifikasi alur pipa dan kabel bawah laut yang berada di dalam alur dan di luar alur,” pungkasnya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang hadir secara virtual dalam sosialisasi itu, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penataan alur pipa dan kabel bawah laut, khususnya KKP yang bisa bekerja cepat dalam menyusun kebijakan tersebut.

“Saya terus terang juga terima kasih banget kepada Pak Trenggono, yang begitu cepat bekerja menyesuaikan diri dengan keadaan, sejak beliau masuk sehingga ini bisa terjadi. Lama ini sudah bicarakan tapi leadership Pak Trenggono segera membuat keputusan semacam ini. Dan sosialisasi adalah pekerjaan tidak mudah tapi bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Sosialisasi Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut juga mendatangkan beberapa pembicara yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait seperti Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Komandan Pusat Hidro Oseanografi, TNI AL.

Kemudian Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak yang menangani pelaksanaan urusan pipa dan kabel bawah laut di KKP.

Sedangkan peserta sosialisasi merupakan perwakilan dari kementerian/lembaga, instansi daerah, BUMN, praktisi, dan pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dalam penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. (mbb)

The post KKP Ajak Pemangku Kepentingan Kolaborasi Tata Pipa dan Kabel Bawah Laut appeared first on Prokabar.

Keempat kapal yang pernah melakukan praktik penurunan bobot kapal (mark down) tersebut tak berkutik saat awak kapal pengawas perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP mengamankannya, karena beroperasi di Jalur II yang menjadi lokasi penangkapan ikan nelayan dibawah 30 GT.

Tindakan tegas terhadap keempat kapal tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Trenggono untuk menegakkan aturan main dalam rangka mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa sudah waktunya nelayan cantrang beralih pada alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.

“Kami mengonfirmasi penangkapan empat kapal cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 Selat Makassar,” ujar Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar.

Antam menuturkan bahwa penangkapan keempat kapal tersebut dilakukan oleh KP. Hiu 07 pada Kamis (18/3/2021).

Dalam gelar operasi yang dilakukan di WPPNRI 713 tersebut, KP. Hiu 07 mengamankan KM. Bagus Mina Barokah (118 GT), KM. Hasil Mina Yanfauna (59 GT), KM. Indi-1 (67 GT) dan KM. Puji Manunggal Sejati (88 GT) yang beroperasi di Jalur II.

Antam menambahkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen di atas kapal kapal-kapal tersebut, ternyata keempat kapal tersebut melakukan praktik mark down untuk mengecilkan nilai pungutan perikanan.

“Kapal-kapal ini pernah melakukan manipulasi GT kapalnya,” ujar Antam.

Antam juga menegaskan bahwa upaya penertiban terhadap nelayan cantrang yang melakukan pelanggaran tersebut merupakan langkah preventif agar tidak semakin meningkatkan gesekan dan eskalasi konflik dengan nelayan setempat. Saat ini keempat kapal tersebut telah di ad hoc ke Satwas SDKP Kotabaru Kalsel.

“Ini juga langkah preventif agar tidak menimbulkan konflik horisontal,” ujar Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menanggapi praktik mark down yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dia menekankan pentingnya penertiban terhadap praktik manipulasi ukuran kapal tersebut karena menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara di sektor perikanan.

“Perlu segera penertiban praktik mark down” tegasnya.

Selain itu, Ipunk juga menyoroti praktik penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Pemerintah Daerah di luar wilayah yurisdiksi sebagai salah satu potensi gesekan horizontal antar nelayan.

Hal ini sesuai dengan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan yang banyak menemukan kapal yang Daerah Penangkapan Ikan (DPI)-nya di luar wilayah Pemerintah Daerah yang menerbitkan SIPI-nya

“Harusnya Pemerintah Daerah menyepakati mekanisme Andon jika berniat melakukan penangkapan lintas wilayah kewenangan,” jelas Ipunk.

Upaya perbaikan tata kelola perikanan terus digenjot KKP di era Menteri Trenggono.

Terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP mengambil langkah tegas baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia yang melakukan pelanggaran.

Selama tahun 2021, Ditjen PSDKP KKP telah menangkap 46 kapal perikanan yang terdiri dari 6 Kapal Ikan Asing berbendera Malaysia dan 40 kapal ikan berbendera Indonesia. (*)

The post KKP Tertibkan Empat Kapal Cantrang di Selat Makassar appeared first on Prokabar.