“Saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan karena benar-benar sangat dibutuhkan oleh mereka yang terkena musibah,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Irwan menambahkan, bantuan dari DPD ini akan segera disalurkan, agar bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara yang ditimpa musibah, dimana masih banyak perantau yang tinggal dipengungsian.

Sampai saat ini Pemprov Sumbar masih terus berkoordinasi dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Papua dan pemerintah daerah setempat terkait keamanan perantau dan pemulihan pasca kerusuhan Wamena.

Pada kesempatan sama, Leonardi yang turut didampingi Anggota DPD ,Emma Yohana dan Muslim Yatim mengatakan, bantuan tersebut berasal dari dana Task Force DPD RI periode 2014-2019.

“Kami berharap bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah,” katanya.

Dari data sementara, jumlah perantau Minang yang eksodus dari Papua dan pulang ke Padang mencapai 705 orang, sementara yang bertahan di Wamena sekitar 200-an orang. (*/hdp)

The post DPD RI Bantu Korban Kerusuhan Wamena appeared first on Prokabar.

Data yang dihimpun Prokabar.com, Rabu (9/10), sebanyak 31 perantau mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah setempat.

“Benar, mereka berasal dari Kecamatan Bayang, semuanya mengaku tidak lagi memiliki dokumen kependudukan, baik KTP maupun KK,” ujarnya Sekretaris Disdukcapil Pessel, Masril di Painan.

Dikatakannya, para perantau tersebut melaporkan hal itu ke Unit Kerja Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kecamatan Bayang.

“Bagi perantau lain yang mengalami hal serupa juga bisa melapor ke Unit Kerja Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada pada kecamatan masing-masing, sehingga proses pembuatan dokumen bisa disegerakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, proses pembuatan dokumen kependudukan bagi para perantau, dilakukan dengan mengecek nama mereka pada data induk, dan selanjutnya barulah diterbitkan dokumen kependudukannya.

“Hal ini sudah kami koordinasikan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan kami mendapat lampu hijau untuk merealisasikannya, “ujarnya lagi.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir Selatan, Muskamal menyebutkan, sudah ada sekitar 291 perantau asal daerah setempat dari Wamena yang tiba di kampung halaman, 43 orang merupakan warga Kecamatan Lengayang, 170 orang IV Nagari Bayang Utara, 14 orang asal Batang Kapas, empat orang asal Sutera, dan 60 orang dari Bayang.

Untuk mempercepat berbagai layanan pada daerah setempat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, pemulihan psikis dan lain sebagainya pihaknya sudah membangun posko khusus.

“Ya, posko akan kami siapkan, apakah nanti akan didirikan di Painan, Bayang atau Lengayang. Nanti akan dikabarkan secepatnya,” ujarnya.

Posko diharapkan menjadi jembatan antara para perantau dengan pemerintah kabupaten, sehingga berbagai kebutuhan warga korban kerusuhan di Wamena, Papua bisa terpetakan untuk dicarikan solusinya, tutupnya. (min)

The post Korban Wamena Datangi Disdukcapil Pesisir Selatan, Ada Apa Ya? appeared first on Prokabar.

“Tentu saja karena ada yang masih merasa takut kemudian minta untuk dievakuasi ke Jayapura ya dilakukan. Tetapi terus kita himbau agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat keamanan sudah bisa memgamankan kota Wamena,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Kepala Negara mengimbau masyarakat tetap tenang, menahan diri, dan menghindarkan dari semua provokasi-provokasi dan fitnah-fitnah yang sangat banyak dikembangkan di media-media sosial.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Wamena dilakukan oleh kelompok bersenjata yang turun ke bawah kemudian melakukan pembakaran-pembakaran.

“Ini saya sudah perintahkan Menko Polhukam dan TNI/Polri untuk mengejar perusuh-perusuh yang belum tertangkap,” kata Presiden Jokowi.

Mengenai kemungkinan dirinya bertemu dengan kelompok pro referendum, Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah. Siapapun akan ditemuinya kalau memang ingin ketemu. (*/hdp)

The post Presiden Imbau Masyarakat Tidak Keluar Dari Wamena appeared first on Prokabar.

Mereka yang ingin tinggal, sudah memganggap Wamena adalah kampung sendiri. Ada yang juga lahir dan besar di Wamena. Keinginan itu juga difasilitasi dengan permintaan Nasrul Abit, kepada aparat setempat untuk menjaga kenyamanan dan kemanan mereka disini.

“Para perantau yang masih ingin tinggal di Wamena mengharapkan kepada kita, untuk mengkoordinasikan dengan Pemprov dan Pemda setempat terkait keamanan dan kedamaian. Itu kita lakukan,”kata Nasrul Abit, Wagub Sumbar

Terlepas dari itu, Nasrul Abit meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga suasana dan saling dapat menyejukkan suasana dan jangan saling memprovokasi, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial.

Karena, jika ada yang memprovokasi, maka hal itu dapat memicu konflik yang lebih luas lagi baik di Papua, maupun di Sumatera Barat atau daerah lain di Indonesia.

Warga di Sumatera Barat juga, diminta tidak terprovokasi dengan kejadian ini, sehingga tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga Papua di Sumatera Barat.

“Saya harap semua masyarakat dapat menjaga kondisi ini tetap kondusif. Jangan menghangatkan suasana agar konflik tidak meluas.,” tutup Nasrul Abit. (*/rel)

The post Ini Pesan Wagub Bagi Perantau Minang yang Ingin Tetap Bertahan di Wamena appeared first on Prokabar.

Kondisi ini, membuat warganet menyampaikan rasa duka cita dan prihatinya di Twittet. Hingga berita ini diturunkan tagar #MinangBerduka menempati posisi dua trending twitter di Indonesia.

Tidak kurang lebih dari 11 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut dimana isinya banyak yang mempertanyakan kepedulian pemerintah pusat terhadap para perantau minang disana.

Seperti kicauan dari akun @damnoise yang menyampaikan rasa dukanya terhadap kondisi perantau minang di Wamena

“#MinangBerduka, mungkin kami bagi saja dengan Minang-Minang yang lain. Pengharapan telah kami kubur bersama jasad-jasad kaku, yang mungkin Hari Raya dimuka tidak lagi memberi kabar ke kampung halaman.” tulisnya.

Kicauan akun @damnoise ini bahkan di retweet 109 kali dan di sukai 213 orang.

Sementara itu akun @Deni_Sidauruk berkicau “Indonesia sedang tidak baik-baik saja pak Jokowi! #MinangBerduka.”

Pemilik akun @NandoEko mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas korban dan kejadian di Wamena.

“#MinangBerduka, Kemana yang katanya penguasa Negeri ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini?”tulisnya.

Selain tagar tersebut, pantauan Prokabar, banyak pemilik akun yang juga mengganti foto profilnya dengan bendera marawa yang bertuliskan #MinangBerduka. (hdp)

The post Tagar #MinangBerduka Jadi Trending Topic Twitter appeared first on Prokabar.

Dari 32 korban meninggal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan, sembilan diantaranya merupakan perantau asal Sumbar. Mereka meninggal akibat tindakan tidak beradab yang dilakukan para perusuh.

“Kita tentu sangat mengutuk perbuatan tidak berprikemanusiaan itu, kita tentu sedih dan bersimpati kepada korban, maupun kondisi keamanan yang belum terjamin di Wamena. Namun, AJI perlu mengingatkan media untuk bersikap hati-hati dalam pemberitaan.” ungkap Ketua AJI Padang, Andika Destika Khagen melalui siaran pers yang diterima Prokabar, Sabtu (28/9).

Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Padang menilai, media dibutuhkan untuk ikut  dalam menciptakan kondisi yang tenang perlu diperlihatkan dalam kondisi saat ini. Memang ada laporan jika telah terjadi pertikaian antara sekelompok penduduk lokal dengan pendatang, namun penyajian berita yang vulgar, justru akan memperkeruh suasana dan kemungkinan akan menambah korban jiwa.  Untuk itu, penyajian berita yang secara terang-terangan mengandung unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) perlu diperhatikan.

“Hal diatas termuat dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 8, dimana Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”. terangnya

Untuk itu, AJI Padang mengimbau kepada jurnalis dan media untuk tidak membuat berita yang mengandung unsur SARA serta berpotensi menambah konflik, serta mencari sumber berita yang kredibel dan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, terutama pasal 8.

Teta melakukan kritik kepada penanganan keamanan di Papua khususnya Wamena, sehingga korban tidak terus bertambah dan kondisi segera membaik.

“Mengimbau jurnalis dan media agar menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam peristiwa konflik, khususnya yang terkait di Wamena saat ini. Jurnalisme damai tidak akan menghilangkan fakta, namun lebih menonjolkan pemberitaan yang bisa menurunkan tensi konflik dan segeranya penyelesaian. sehingga korban tidak terus bertambah.” terangnya

Aji juga meminta pemerintah untuk membuka akses informasi di Wamena dan terus menginformasikan kondisi  terkini, agar informasi bohong atau hoax tidak berkembang, yang akan menambah konflik.

“Mengimbau pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan perdamaian dan menenangkan warga dari kemungkinan hasutan yang bisa memprovokasi.” tutupnya. (rel/hdp)

The post AJI Padang Imbau Media Berhati-hati Dalam Pemberitaan Kerusuhan di Wamena appeared first on Prokabar.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu melalui siaran persnya menjelaskan, pemblokiran tersebut dilakukan mulai Senin (23/9) pukul 12.30 WIT. Adapun tujuan pemblokiran ini untuk mempercepat proses pemuliha situasi dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Wamena.

“Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Wamena setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sementara layanan data telekomunikasi di wilayah Kabupaten Wamena, mulai Senin (23/9) Pukul 12:30 WIT hingga suasana kembali kondusif dan normal.” tulisnya, Selasa (24/9).

Meskipun begitu, masyarakat tetap bisa berkomunikasi menggunakan layanan suara/voice dan pesan singkat/SMS.

“Pemerintah kembali mengimbau untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena cepat berlangsung.” sambungnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Kembali Blokir Akses Internet di Papua appeared first on Prokabar.