Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar, mengatakan, pendayagunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT Semen Padang untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya seperti program perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.

“Kami PT Semen Padang berharap dapat ikut serta aktif terlibat dalam melaksanakan percepatan pemenuhan rumah layak huni dalam rangka penanganan Kemiskinan Ekstrem pada program BSPS di Provinsi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendayagunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” kata Asri.

PT Semen Padang, katanya, adalah bagian dari PT Semen Indonesia yang merupakan pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1910. Saat ini, PT Semen Padang memiliki kapasitas produksi semen 8,9juta ton/tahun. “Telah banyak bangunan, monumen dan jembatan yang telah dibuat menggunakan produk semen dari Semen Padang seperti monas, jembatan Ampera, jembatan kelok 9 dan banyak bangunan lainnya yang masih kokoh berdiri sampai saat ini,” ungkap Asri.

Selain beroperasi dalam hal produksi semen, katanya, PT Semen Padang juga memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL setiap tahun terus dilakukan oleh PT Semen Padang, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dengan landasan 4 pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, hukum dan tata kelola.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas banyak kepada Bapak Zubaidi dan Tim yang telah menerima kedatangan kami dalam rangka penandatangan PKS antara BP2P dengan PT Semen Padang tentang percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri),” ucapnya.

“Semoga niat baik dan tujuan kita ini diridhoi Allah SWT sehingga bisa terlaksana dengan baik serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Aamin Ya Rabbal Aalamiin,” tambahnya.

Sebelumnya, via Zoom Meeting, Direktur Jenderal Perumahan yang diwakili Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara Perumahan Yudha Rommel Sibero, mengatakan, melalui Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera III dengan PT Semen Padang, diharapkan kedua pihak dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan pembangunan rumah layak huni sekaligus pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Apalagi, katanya, menurut data BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 persen (dari 10,14 persen penduduk miskin) atau sebanyak 5,8 juta jiwa. Oleh karena itu, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem.

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Program bantuan tersebut bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi, menyambut baik dan mendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Semen Padang itu. Dia mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Jika dikaitkan dengan kelompok masyarakat miskin ekstrem. Kementerian PUPR mencermati bahwa masyarakat cenderung kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menambah keswadayaannya. Untuk itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sumber lain, untuk membantu perbaikan rumahnya menjadi lebih layak.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, katanya, telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan sejumlah mitra bidang perumahan untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Penandatanganan PKS dilaksanakan dengan kemitraan bidang perumahan yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan (Habitat for Humanity), Yayasan Adra, PT Propan Raya, PT Mowilex Indonesia dan BTN, serta telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang juga memiliki kesamaan program di sektor perumahan yang dapat disinergikan.

“Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai pelaksana pembangunan pada Tahun 2023 berkomitmen untuk mewujudkan kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat, pada 950 unit data rumah masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, antara lain Kota Padang, Padang Panjang, Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat dan Sijunjung,” tambahnya. (eym)

The post Wujudkan Rumah Layak Huni di Sumbar, Riau, dan Kepri PT Semen Padang Jalin Kerja Sama dengan BP2P Sumatera III appeared first on Prokabar.

Dengan mengantongi 16 poin saat ini, Rafhely menempati urutan kedua, hasil lima kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Rafhely FC dipastikan akan lolos jika menang dengan skor berapapapun.

Karena dengan 19 angka, nilai Rafhely tak akan bisa dilewati oleh pesaing dibawahnya, seperti Riau, Sumsel, atau Jambi. Sementara Aceh sudah dipastikan lolos, karena sudah mengantongi 18 angka.

Bagi Rafhely, laga melawan Kepri adalah pertarungan hidup mati yang harus dimenangkan untuk mengamankan tiket ke 8 besar nasional.

Jika Rahmadi Ilham dan kawan-kawan meraih seri, apalagi kalau sampai kalah melawan Kepri, posisi kedua bisa disambar oleh Riau yang hari ini hanya akan mengahadapi tim juru kunci Dakrom United Babel, Riau diprediksi bakal menang dengan banyak gol.

“Riau dan kita Sumbar akan sama-sama memainkan laga terakhir hari ini. Tetapi, jika kita menang. Poin akhir tidak bisa dikejar Riau, walaupun mereka menang. Saya telah ingatlan adik-adik jangan lengah,”ujar Adrian Andika, pelatih Rafhely FC.

Laga ini ibarat sabuang salapeh hari patang, duel paling krusial bagi Rafhely FC, karena menentukan lolos tidaknya ke 8 besar ada di pertandingan pamungkas ini.

Semuanya yang menentukan adalah kemauan, kerja keras, dan perjuangan sendiri, dan tak perlu tergantung pada hasil tim lain.

Rafhely sempat mengawali babak 34 besar Grup A dengan hasil minor. Sempat ditahan Putra Tarigasn Riau 4-3, di laga kedua malah kalah 2-3 melawan wakil Aceh, Satoe Atjeh.

Tapi setelah itu Rafhely mampu bangkit dengan merebut lima kemenangan beruntun melawan Sumut, Babel, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu.

Kini melawan Kepri jam 12.00 siang ini, Rafhely akan memperjuangkan nasibnya. Pastinya wakil Sumbar ini tak ingin tersandung di langkah terakhir.

Jika menang, Rafhely akan meraih tiket untuk ikut bertarung di babak 8 besar yang akan dipentaskan GOR Sasana Krida Raga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), awal Juli mendatang.

KLASEMEN SEMENTARA
*1) Aceh 7-6-0-1 (32-16) 18
*2) Sumbar 7-5-1-1 (28-16) 16
—————————-
3) Sumsel 8-4-2-2 (32-21) 14
4) Riau 7-4-2-1 (29-22) 14
5) Jambi 7-4-1-2 (17-12) 13
6) Kepri 6-2-0-4 (13-18) 6
7) Bengkulu 7-1-1-5 (14-19) 4
8) Sumut 6-1-1-4 (14-17) 4
9) Babel 7-0-0-7 (9-41)

Jadwal Matchday Terakhir
Selasa, 28 Juni
33) 10.00 Jambi vs Aceh
34) 12.00 Kepri vs SUMBAR
35) 14.00 Bengkulu vs Sumut
36) 16.00 Riau vs Babel.(*)

The post  Sabuang Salapeh Hari Patang;  Siang Ini Hadapi  Laskar Kalimutu Kepri, Penentu Tiket Rafhely FC ke 8 Besar appeared first on Prokabar.

Penguatan jaringan data ini merupakan upaya XL Axiata untuk turut serta mendukung pemerintah dalam mensukseskan Travel Bubble Batam Bintan.

Di dua kawasan yang bersebelahan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia tersebut, saat ini jaringan 4G XL Axiata telah menjangkau sedikitnya 121 desa dan 24 Kecamatan.

Group Head XL Axaita West Region, Desy Sari Dewi, mengatakan,XL Axiata terus melakukan penguatan jaringan 4G di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pariwisata dan perekonomian daerah, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Keberadaan jaringan dan layanan data yang baik juga akan memangkas kesenjangan digitalisasi kawasan ini dari kawasan lain yang sudah maju.

“Apalagi Batam dan Bintan bersebelahan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kita tentu ingin masyarakat setempat semakin maju, dan di sisi pariwisata, jaringan data yang kuat juga akan mendukung kebangkitan industri wisata di sini.” ujarnya.

Desy menambahkan, dalam 2 tahun terakhir ini, ada peningkatan trafik data tumbuh sebesar 11% di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini menunjukkan jaringan 4G di sana dimanfaatkan secara maksimal oleh warga setempat untuk berbagai keperluan, termasuk aktivitas produktif, sosial, juga hiburan.

Sehingga membuat XL Axiata terus melakukan penambahan BTS 4G di Kepri dan pulau sekitarnya. Pada tahun 2021 ada penambahan sekitar 30 BTS.

Di tahun 2022, XL Axiata akan terus melakukan penambahan sekitar 25 BTS khusus di Batam dan Bintan. Di beberapa tempat-tempat wisata, seperti Nongsa Batam dan Lagoi Bintan, kualitas jaringan XL Axiata telah menjangkau objek wisata di Kepri tersebut, sehingga pelanggan bisa berselancar di dunia maya untuk menikmati upload foto-foto terbaik selama berada di sana.

Dari sisi jumlah pelanggan, ada lebih dari 303 ribu pelanggan di Batam dan Bintan, dari total sekitar 400 ribu pelanggan di seluruh Kepulauan Riau.

“Kami yakin, saat ini pandemi sudah terkendali dan kawasan wisata mulai dibuka kembali, maka trafik data akan meningkat pesat. Apalagi Batam sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Sebagai destinasi super prioritas, kami juga telah menyiapkan infratruktur penunjangnya, antara lain dengan fiberisasi jaringan di Provinsi Kepulauan Riau. Fiberisasi jaringan 4G juga telah berjalan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di Batam dan Bintan,” lanjut Desy.

Jaringan 4G XL Axiata Jangkau Hingga Pedesaan

XL Axiata menghadirkan layanan 4G di 132 desa di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Sumatera. Komitmen untuk membangun jaringan di wilayah 3T ini terwujud atas kerja sama XL Axiata dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo, yang ditandatangani belum lama ini.

Program ini termasuk mencakup 35 desa yang berada di 15 kecamatan dan 4 kabupaten di Kepulauan Riau.

Untuk Kabupaten Bintan, ada Desa Batu Lepuk, Kampung Hilir, Kukup, Pulau Pengikik dan Teluk Sekuni (Kecamatan Tambelan). Kabupaten Karimun mencakup Desa Selat Mie (Kecamatan Moro). Kemudian di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada Desa Keramut, Landak, Mampok, Sunggak (Kecamatan Jemaja), Genting Pulur dan Ulu Maras (Kecamatan Jemaja Timur), Bayat dan Ladan (Kecamatan Palmatak), Pulau Mengkait dan Pulau Telaga Kecil (Kecamatan Siantan Selatan), Pulau Munjan dan Pulau Nyamuk (Kecamatan Siantan Timur).

Sedangkan di Kabupaten Natuna meliputi Desa Semedang (Kecamatan Bunguran Barat), Ceruk, Kelanga, Pengadah dan Selemam (Kecamatan Bunguran Timur Laut), Kelarik, Kelarik Barat dan Teluk Buton (Kecamatan Bunguran Utara), Air Putih (Kecamatan Mdai), Teluk Labuh (Kecamatan Pulau Tiga), Serasan (Kecamatan Serasan), Air Nusa, Arung Ayam dan Payak (Kecamatan Serasan Timur), Meliah, Pulau Kerdau dan Pulau Panjang (Kecamatan Subi).

Semua jaringan yang dibangun dalam program ini merupakan jaringan 4G dan akan menggunakan koneksi vsat dan terestrial. 

Semua aspek teknis pembangunan infrastruktur jaringan radio dan transport sampai ke titik interkoneksi dengan operator, akan ditangani oleh BAKTI.

Untuk operasionalnya, XL Axiata akan menunggu pembangunan infrastruktur ini selesai, sehingga dapat di integrasikan dengan jaringan core, billing serta system layanan pelanggan XL Axiata.

Promo khusus produk XL Axiata di Kepri

Saat ini tersedia promo produk yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan dan masyarakat di Kepri untuk mengakses layanan data di jaringan 4G, yaitu Paket Xtra Combo Flex dengan harga yang sangat terjangkau.

Manfaat yang ditawarkan oleh produk ini adalah pelanggan mendapat kuota mulai dari 3GB hingga 55GB.

Head of Sales XL Axiata Kepri – Ridar, Alex Burnama, mengatakan, untuk memastikan masyarakat dan pelanggan mudah mendapatkan produk XL Axiata, baik XL maupun AXIS, saat ini di Kepri ada sekitar 3.000 toko pulsa yang menyediakan produk XL Axiata.

Toko-toko tersebut tersebar hingga ke wilayah kecamatan dan desa-desa yang sudah terjangkau layanan XL Axiata.

“Melalui toko-toko jaringan distribusi tersebut, pelanggan juga bisa mendapatkan informasi dan juga menyampaikan keluhan, di mana selanjutnya pengelola toko akan meneruskannya ke layanan pelanggan XL Axiata.” tuturnya. (rel)

The post XL Axiata Perkuat Jaringan Data di Batam dan Bintan appeared first on Prokabar.

Menteri Suharso menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai tugas dalam membangun infrastruktur dan konektivitas. Dimana daerah Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dan pesisir yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti potensi tambang (timah, bauksit, pasir, besi dll), potensi alam wisata bahari, potensi perikanan dan kelautan.

Kepada Menteri Suharso, Isdianto memaparkan sejumlah agenda yang terkait isu makro dan kewilayahan di Provinsi Kepri. Saat ini di Kepri, laju pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir mengalami tren penurunan dari 6,60 % di tahun 2014 menjadi 4,56 % di tahun 2018.

Selain itu menurut Isdianto, di Provinsi Kepri saat ada tiga daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Masing-masing ialah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten.

“Provinsi Kepri saat ada tiga daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Masing-masing ialah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten. Padahal daerah tersebut telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Isdianto pun menerangkan bahwa Provinsi Kepri khususnya di Batam – Bintan tengah membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat untuk penyediaan sarana air bersih dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang dijadikan kawasan pengembangan pariwisata oleh Pemprov Kepri.

“Perlunya ketersediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan kawasan di Batam Bintan. Selain itu, pengembangan Bandara di Pulau Bintan juga diperlukan untuk mempermudah akses sektor pariwisata di lokasi tersebut,” kata Isdianto. (beb)

The post Pemprov Kepri Bahas Pembangunan Infrastruktur Bersama Kementerian PPN/Bappenas appeared first on Prokabar.

Pengaduan ini disampaikan langsung Sekretaris daerah Provinsi Kepri Arif Fadillah saat menggelar rapat kerja dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Graha Kepri di Kota Batam, Rabu (5/2) siang. LaNyalla didampingi Senator asal Kepri Richard Pasaribu dan Haripinto Tanuwidjaya serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori. “Kami terus terang mohon dukungan dan bantuan persoalan ini pak ketua,” kata Arif dalam pertemuan tersebut.

Dikatakan Arif, kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri dalam rangka menunggu jadwal bongkar di Singapura itu berada di dalam area 12 mil laut. Yang artinya berada di wilayah perairan yang berada dalam otoritas Provinsi. Namun pada prakteknya, uang jasa labuhnya ditarik oleh syah bandar di bawah otoritas Kemenhub.

“Kami sudah bersurat berkali-kali kepada Pak Menteri untuk membahas soal ini. Tapi sampai hari ini belum ada respon. Padahal amanat UU nomor 30 tahun 2014, kami memiliki kewenangan untuk memungut, karena masih dalam zona 0 sampai 12 mil. Itu kewenangan provinsi. Karena itu kami minta bantuan DPD RI,” tandas Arif.

Ditambahkan Arif, bagi Kepri dana jasa labuh tersebut sangat berarti, mengingat perbandingan luasan darat dan lautan di Kepri sangat jauh. Daratan Kepri hanya 2 persen, sisanya lautan 98 persen. “Masak kami mengharapkan dari pajak kendaraan bermotor yang hanya ada di 2 persen wilayah daratan kami. Berbeda dengan Jakarta pak,” pungkas Arif.

Menanggapi aduan tersebut, LaNyalla berjanji akan memanggil Menteri Perhubungan dan akan menyampaikan aduan dari Pemprov Kepri. “Nanti Pak Richard dan Pak Haripinto bisa melakukan pendalaman soal ini, dan nanti di Jakarta akan kami sampaikan ke Menhub. Yang pasti Senator yang ada di daerah bertugas melakukan advokasi untuk kepentingan daerahnya, saya sebagai ketua bertugas mengkoordinasi dan memastikan semua berjalan,” tandas LaNyalla. (rel)

The post Pemprov Kepri ‘ngadu’ Ke DPD Terkait Dana Jasa Labuh appeared first on Prokabar.

Penyerahan Surat Keputusan Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu dilakukan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kepada Wagub Kepri Isdianto, di Gedung A, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat pada Sabtu(13/7). Dengan adanya SK ini, Isdianto kini resmi menjadi Plt. Gubernur Kepri.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan sanksi terhadap kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi seharusnya membuat efek jera. Tak hanya itu program pencegahan juga terus dilakukan, namun kembali pada integritas masing-masing kepala daerah.

“Upaya pencegahan sudah terus dilakukan,  kita tahu ada hal yang dilarang tapi kan kalau masih dilanggar itu di luar kemampuan kita semua. Sanksi sudah ada juga, kepala daerah kalau sudah ditangkap KPK harusnya jera tapi mungkin tergantung individu dan integritasnya,” kata Hadi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan Kepri tetap berjalan pasca ditetapkannya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Penunjukan Plt. Gubernur dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Pemerintah tersebut. (*/hdp)

The post Nurdin Kena OTT KPK, Ini Plt Gubernur Kepri appeared first on Prokabar.

“Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan mulai dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagaimana dilansir portal Kementerian PUPR, Kamis (11/7).

Menteri PUPR mengaku dirinya sempat bertanya kepada Duta Besar Indonesia di Singapura saat datang ke sini, bahwa Singapura sedang membuat Terminal 5 Changi (Bandara International Changi) yang intermoda sampai ke Bintan, sehingga jembatan itu sangat mendukung sekali.

Sementara  Presiden Joko Widodo, menurut Menteri PUPR, telah memutuskan jembatan Batam-Bintan untuk dibangun dimana lama konstruksinya sekitar 3-4 tahun.

“Saat ini Kementerian PUPR tengah menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2019,” ungkap Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan, biaya pembangunan Jembatan Babin itu akan mencapai Rp 3 triliun – Rp 4 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears contrac).  Namun Menteri Basuki menekankan hitungan tersebut tergantung pada hasil DED yang tengah disusun Kementerian PUPR. Pemerintah juga membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Babin.

Atas rencana pembangunan Jembatan Babin, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan dan kajian terkait keterpaduan dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukung.

Survei dilakukan secara bertahap dengan meninjau landing point rencana kaki Jembatan Babin di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, yakni di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan di Tanjung Uban.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan pembangunan Jembatan Babin membutuhkan perhatian semua pihak karena telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera.

Pembahasan pembangunan Jembatan Babin akan dilakukan BPIW bersama seluruh stake holder (pemangku kepentingan) untuk membahas aspek-aspek teknis terkait informasi dari aspek geologi, design teknis jembatan karena melalui palung yang dalam serta aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan jembatan.

“Diharapkan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam, sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” tutur Hadi Sucahyono.

Survei dan kajian yang komprehensif mengenai rencana pembangunan jembatan Babin terus dilakukan mengingat karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan.

Jembatan Babin memiliki empat tapak (pilar) utama yang memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan.

Panjang jembatan 7.035 meter yang pembangunannya dibagi menjadi 3 trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter. (*/hdp)

The post Tahun Depan, Jembatan Batam – Bintan Mulai Dibangun appeared first on Prokabar.

“Selama Ramadhan, kami sudah menguji 344 sampel kudapan, dan hasilnya 331 memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi ada 13 sampel,” kata Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irawan melalui sambungan telepon di Batam, Selasa (29/5/2018).

Ke-13 takjil itu diduga mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi. Seperti tahu, bakso, daging dan ikan yang menggunakan pelembut daging dengan tambahan borax, minuman segar dan terasi yang ditambahkan Rhodamin B atau pewarna tekstil.

Sayang, Yosef yang masih berada di luar kota tidak memberikan rincian di bazar Ramadhan masa saja bahan pangan itu ditemukan. “Persentasenya tidak terlalu besar,” kata dia.

Seluruh takjil yang diduga menggunakan bahan pangan yang melanggar aturan itu dimusnahkan langsung oleh pemilik dengan disaksikan langsung petugas BPOM.

“Yang memusnahkan pemilik disaksikan oleh petugas. Itu untuk memberikan efek jera,” kata dia.

Selain itu, BPOM juga menemukan 2.700 keping bahan pangan yang tidak dilengkapi izin edar dan sudah melewati kedaluarsa di pasar-pasar di tiga kota besar di Kepri, yaoyi Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Tanjungbalai Karimun.

Dari 2.700 keping bahan makanan itu, sebanyak 2.656 di antaranya tanpa dilengkapi izin edar dan sisanya sudah melebihi batas kedaluarsa.

Sebanyak 2.700 keping bahan makanan yang melanggar ketentuan itu ditemukan di 80 sarana, seperti supermaket, distributor, toko, dan ritel yang tersebar di tiga daerah di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun.

Menurut dia, tidak semua sarana menjual barang tanpa izin edar dan melampaui kedaluarsa. Dari 80 sarana yang diperiksa itu, hanya 15 di antaranya yang melanggar aturan.

“Hasilnya, yang memenuhi ketentuan, 65 bagus. Yang tidak memenuhi ketentuan 15. Temuan pangan tanpa izin edar 10 dan pangan kedarluasa 4,” kata dia.(cvs)

The post BPOM temukan 13 takjil mengandung Borax dan Rhodamin appeared first on Prokabar.