Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan/n Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung.

“Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar”, harap Mahyeldi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.

“Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.

“Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh  operator seluler dan akan dibangun secara bersama,” ungkap Johnny.

Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar.

“Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran,” jelas Johnny.

Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, dan e-Goverment.

“Kita berharap Pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar,” pinta Jhonny.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. (rls-adh)

The post Gubernur Mahyeldi Harapkan Bantuan Kominfo RI, Masih Banyak Daerah Blank Spot Di Sumbar appeared first on Prokabar.

“Dari total 3.901 hoaks sejak Agustus 2018 hingga November 2019 yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kominfo, hoaks kategori politik mendominasi di angka 973 item hoaks,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, di Jakarta, Selasa (3/12).

Disusul 743 hoaks kategori pemerintahan, 401 hoaks kategori kesehatan, 307 hoaks kategori lain-lain, 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks kategori internasional dan sisanya hoaks terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan dan Pendidikan.

Menurut Ferdinandus sapaan akrabnnya Nando, dari penelusuran Mesin AIS Kominfo, sepanjang Agustus 2018 sampai November 2019, jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian meningkat tajam hingga mencapai 501 item hoaks pada bulan April 2019.

“Hoaks politik yang marak muncul di bulan April didominasi kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.”katanya

Nando mengatakan, Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya. Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten atau melalui aplikasi pesan instan WhatsApp di nomor 081-1922-4545. (*/hdp)

The post Kemkominfo Identifikasi 260 Hoax Selama November 2019 appeared first on Prokabar.