Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis di Padang, Selasa (14/1/2025) menjelaskan, Program Bedah Rumah ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak sehat dan tidak aman. “Kami menggunakan Sepablock sebagai material utama pembangunan, yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki keunggulan dalam ketahanan, efisiensi biaya, serta ramah lingkungan,” kata Iskandar.

Dia berharap melalui program bedah rumah ini, keluarga penerima manfaat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan layak. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pengurangan angka kemiskinan ekstrem di sekitar wilayah operasional PT Semen Padang.

Terkait penggunaan material sepablock, dia Iskandar mengatakan bahwa ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung teknologi konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. “Kami percaya, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk turut mendukung inovasi di sektor pembangunan.”

Dia menyampaikan terima kasih kepada Forum Nagari Kelurahan Lambung Bukit, masyarakat sekitar dan semua pihak yang mendukung kelancaran program ini. Dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 40 persen, kami optimis rumah tersebut dapat segera ditempati dan memberikan dampak positif bagi keluarga Retno Wardi dan Yuliani, serta tujuh anak mereka.

Melalui program TJSL seperti ini, PT Semen Padang berharap dapat terus menjadi mitra yang andal dalam pembangunan sosial dan lingkungan, serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ketua Forum Nagari Lambung Bukit Dedi Azhari mengatakan, program bedah rumah ini diharapkan memberikan dampak positif bagi warga penerima manfaat. Sebagai perpanjangan tangan dari CSR PT Semen Padang dan hasil musyawarah warga telah memilih rumah Retno Wardi yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan pasangannya Yuliani untuk dibedah. Saat ini progress pembangunan sudah mecapai 40 persen dan akan ditempati secepatnya.

Ia menceritakan, selama ini Retno Wardi dan Yuliani hanya menempati rumah kayu bersama 7 anaknya yang masih kecil.

“Jadi dengan berpenghuni 9 orang, rumah tersebut jauh dari kata layak huni, jika telah selesai dan dihuni rumah sepablock berukuran 6×6 meter persegi bisa membuat nyaman dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Retno Wardi dan Yuliani mengucapkan terima kasih yang sebesarnya-besarnya kepada PT Semen Padang yang telah membantu keluarganya dalam pembangunan rumah dari material Sepablock tersebut. (*/eym)

The post PT Semen Padang Berkomitmen Kurangi Angka Kemiskinan di Padang appeared first on Prokabar.

Dr. Ratna Wilis, S.Pd, MP

(Dosen Departemen Geografi dan Ketua Koordinator Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi pada SDGS Center di Universitas Negeri Padang)

Sesuai dengan Misi RPJMD Kota Kabupaten Tanah Datar 2021 – 2026 pada misi ke 2  yakni  Meningkatkan  ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Tanah  Datar  dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.

Misi  ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan  PDRB  per  kapita,  penurunan  angka  pengangguran   dan   peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis  kerakyatan,  mendorong  sektor  unggulan  daerah  [RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026.

Kekeringan pertanian didefinisikan sebagai kurangnya ketersediaan air tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan makanan ternak dari curah hujan normal selama beberapa periode waktu tertentu. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan meteorologis.

Musim kemarau identik dengan kondisi berkurangnya curah hujan, atau curah hujan berada di bawah normal, maka dipastikan pada beberapa wilayah terjadi kekeringan. Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan meteorogi dan kelangkaan air bersih.

Kondisi tersebut berdampak lanjut pada menurunnya ketersediaan air untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, maupun untuk pertanian. Sektor pertanian membutuhkan air lebih dari 70% untuk konsumsi tanaman-tanamannya. Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Pada musim hujan, air di beberapa wilayah Indonesia cenderung berlebih dan di beberapa daerah mengalami kesulitan air di musim kemarau.

Bencana kekeringan menyebabkan dampak negatif terhadap sektor pertanian dan hasil produksi tanaman. Kekeringan merupakan tantangan global bagi masyarakat dunia dan pernah terjadi di seluruh negara. Kekeringan pada dasarnya disebabkan oleh kondisi hidrologis di daerah dengan kondisi air yang tidak seimbang. Kekeringan terjadi sebagai akibat dari distribusi hujan yang tidak merata yang terjadi di suatu daerah. Ketimpangan curah hujan ini menciptakan ketidakseimbangan antara suplai air dan produksi lahan sawah di beberapa daerah yang curah hujannya rendah.

Adanya perubahan musim yang tidak teratur seperti musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian sehingga berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian seperti jumlah produksi yang menurunbahkan mengalami gagal panen.

Sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mulai kekeringan dan terancam gagal panen akibat cuaca panas dan rusaknya saluran irigasi pertanian di daerah setempat seperti daerah di Kecamatan Tanjung Baru, Rambatan dan Lima Kaum. Dampaknya jika kemarau ini berlangsung lama sekitar puluhan hektare persawahan di daerah itu akan terancam gagal panen.

Sekitar 150 hektare lahan sawah milik petani di Jorong Sungai Salak, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mengalami kekeringan setelah lebih dari sebulan hujan tidak turun di daerah itu. Sawah di Jorong Sungai Salak sebagian besar merupakan lahan tadah hujan.

Warga hanya mengharapkan air hujan bila hendak ke sawah, kalau musim panas seperti ini terpaksa dibiarkan saja hingga musim hujan tiba. Akibat kondisi ini sekitar 150 hektare lahan pertanian di daerah itu terpaksa dibiarkan menganggur.

Bahkan ada juga lahan warga yang terpaksa dibiarkan keras selama setahun, karena petani tidak mungkin memaksakan bertanam padi kalau tidak memungkinkan terjangkau air. Lahan pertanian milik warga di kecamatan rambatan dan Lima kaum kini mulai menguning akibat tidak mendapatkan pasokan air.

Selain itu, tanah sawah pun menjadi retak retak akibat tidak adanya pasokan air yang mencukupi. Padahal mereka sudah bergantian mengalirkan aair ke sawah mereka saat malam-malam dengan sistem antri, tapi tetap tidak mencukupi bagi padi mereka. Petani diduga kecamatan tersebut sangat berharap turunnya hujan, agar tanaman padi tidak mati. Permasalahan semakin bertambah semenjak terjadinya bencana galodo yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2024.

Bencana galodo telah menutupi lahan pertanian yang awalnya adalah lahan sawah. Petani mengalami gagal panen dan mendapat kerugian yang sangat banyak.

Masyarakat mitra diambil dari 2 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sawah Tupo dan Kelompok Tani Sawah Tapi. Kelompok tani ini termasuk wilayah yang mengalami kekeringan tiap tahunnya dan juga terdampak bencana galodo.

Saat tidak ada air kebanyakan dari mereka akan berladang di sawah mereka dengan menanam tanaman musiman seperti cabe, ubi, jagung dan lainnya. Sebagian masyarakat yang berhasil berladang maka akan mendapatkan pendapatan yang lumayan dari hasil ladang meraka.

Masyarakat butuh informasi terkait pengaturan pola tanam terutama sedang ada musim kemarau. Mereka butuh bantuan untuk menjelaskan bagaimana melakukan pergiliran tanaman di sawah antara padi dengan tanaman semusim lainnya. Pergiliran tanaman ini selain bermanfaat untk menghemat air, juga bagus untuk melakukan pengembalian hara ke dalam tanah.

Disaat musim kemarau kadang air sumur penduduk akan kering sehingga akan terganggu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya untuk mengatasi kekeringan ini, masyarakat bisa melakukan penghematan air saat datang musim hujan misalnya dengan panen air atau membuat bak penampung air terutama bermanfaat saat datang hujan.

Selain tindakan tersebut juga bisa dengan memanfaatkan lahan sekitar untuk ditanami tanaman yang mana bisa diambil hasilnya untuk dipanen dan dijual, disamping itu bisa juga sebagai areal menyerap air kembali. Lahan kering di sekitar rumah bisa dimanfaatkan dengan menanam berbagai tanaman yang bernilai jual bagus misalnya coklat, pinang batara, alpokat, rambutan dan tanaman lainnya.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan lahan untuk memelihara komoditas lainnya seperti hewan ayam, kambing, sapi dan itik. Setelah diskusi dengan Wali Nagari Lima Kaum Fadhli Tarmizi, SH bahwa masyarakat petani sangat membutuhkan kalau ada pengabdian terkait upaya mengatasi kekeringan ini. Masyarakat petani membutuhkan pendamping dalam melakukan aktifitas sehari-hari mereka.

Secara khusus permasalahan petani di kenagarian Lima Kaum terkait masalah kekeringan ini adalah: Masih rendahnya pengetahuan petani dalam melakukan penghematan air saat musim hujan, masih seringya terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen, masih kurangnya pengetahuan petani dalam meningkatkan produktifitas pertanian, masih kurangnya pengetahuan petani dalam memanfaatkan lahan sesuai potensi dan keterbatasan lahannya, belum bisa melakukan pengembangan Pola tani untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan perekonomian petani, dan masih terbatasnya pengetahuan petani dalam manajemen pengelolaan organisasi kelompok tani.

Untuk itu perlu menciptakan masyarakat tangguh bencana. Masyakarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang tanggap,terlatih, tabah dan tahan menghadapi segala bentuk potensi bencana yang terjadi termasuk kekeringan. Sesuai dengan Misi RPJMD Kota Padang 2019 – 2024 pada misi ke 6 yakni menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana.

Masyakarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang tanggap,terlatih, tabah dan tahan menghadapi segala bentuk potensi bencana yang terjadi termasuk bencana kekeringan. Sesuai juga dengan Misi RPJMD Kota Kabupaten Tanah Datar 2021 – 2026 pada misi ke 2 yakni Meningkatkan   ekonomi   masyarakat   Kabupaten    Tanah    Datar    dan    perluasan lapangan kerja yang   berbasis pertanian,   industri   dan   UMKM.

Misi   ini   bertujuan untuk    mewujudkan    kesejahteraan    masyarakat     yang     tergambar     melalui peningkatan   PDRB   per   kapita,   penurunan    angka   pengangguran    dan   peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif   berbasis   kerakyatan,   mendorong   sektor   unggulan   daerah.

Dari permasalahan diatas pengabdian di Kenagarian Lima Kaum ini sangat penting dilakukan terutama untuk mengatasi kekeringan di sekitar kawasan pertanian masyarakat. Jika masyarakat sudah Tangguh menghadapi bencana, maka mental mereka sangat bagus untuk melakukakan aktifitas sehingga bisa mengolah lahan dengan baik dan secara berangsur dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya mengatasi kekeringan ini harus dilakukan secara berkelanjutan kedepannya.

Pengabdian dilakukan oleh tim UNP dalam pengabdian Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) di ketuai oleh Dr. Ratna Wilis, S.Pd, MP. Beliau juga menjadi ketua Koordinator Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi pada SDGS Center di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Padang. Narasumber ini juga ada dari Kepala GAW Bukit Koto Tabang,  yakni Dr Sugeng Nugroho, S.Si, M.Si.

Kegiatan dari pengabdian ini ada beberapa kegiatan yakni : (1) Diskusi dengan wali nagari Lima Kaum dan wali jorong terkait kegiatan-kegiatan yang lebih urgen dilakukan pasca bencana galodo, (2) Survey ke lokasi arel pertanian sawah yang terkena dampak bencana galodo, (3) Sosialisasi bencana kekeringan dan pengaturan pola tanam, (4) Pembuatan Pestisida nabati untuk membasmi hama tanaman coklat dan tanaman tahunan lainnya, (5) Pembuatan Eco-Enzym dalam rangka pemnafaatan limbah kulit buah-buahan yang bisa juga diolah dari limbah sayuran. Sedangkan untuk program  kegiataan lainnya bisa dilanjutkan pada rencana tahun kedua.

The post Pengembangan Nagari Lima Kaum Menjadi Masyarakat Tangguh Bencana Kekeringan appeared first on Prokabar.

Bertempat di Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, kepada Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri.

Penyerahan bantuan tersebut, turut dihadiri PPK Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumbar, Mardianto, Kepala Seksi Program TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Hendrik Dela Roza, dan Staf Hubungan Institusional Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Oktaveri.

Nur Anita mengatakan, bantuan semen ini untuk penerima rumah layak huni merupakan tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Semen Padang dengan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.

Perjanjian itu, juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.

“Pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan material ini tidak hanya dilakukan di Sumbar, tapi juga di Riau dan Kepulauan Riau. Untuk tahap awal, kami mulai di Kota Padang dengan bantuan yang diberikan berupa semen sebanyak 114 zak,” katanya.

Untuk tahap awal ini, sebut Nur Anita, ada 57 unit rumah yang diberikan bantuan semen. Puluhan rumah itu tersebar di dua kecamatan di Kota Padang, yaitu di Lubuk Kilangan dan Pauh. “Di Lubuk Kilangan ada 14 unit rumah dan Pauh sebanyak 43 unit rumah,” ujarnya.

Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen kepada penerima bantuan rumah layak huni. Dan, bantuan ini juga merupakan bagian dari program Sejuta Rumah Kementerian PUPR.

“Salah satu bentuk program Sejuta Rumah itu adalah pemberian Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS). Artinya, kita berikan bantuan dengan tujuan untuk memancing agar masyarakat dapat membenahi rumahnya yang tidak layak huni,” kata Syamsul.

Rumah tidak layak huni yang dimaksud tersebut, kata Syamsul melanjutkan, indikatornya adalah tidak adanya sanitasi seperti kamar mandinya masih berada di luar rumah, pencahayaan yang tidak cukup, luas bangunannya sempit dan lain sebagainya.

Di Sumbar sendiri, saat ini masih banyak ‘bilik termenung’ dan rumah yang sangat sempit dihuni oleh banyak anggota keluarga. Harusnya, untuk satu keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4 orang, minimal luas bangunan yang dibutuhkan itu 36 meter persegi.

“Nah, ‘bilik termenung’ dan rumah sempit yang tidak layak huni inilah yang kita bantu melalui BSPS. Pada program ini, satu rumah itu mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” katanya.

Namun begitu, lanjutnya, dana BSPS ini tidak serta merta diberikan. Karena, dana BSPS ini diberikan dengan tujuan untuk memancing masyarakat atau penerima bantuan untuk mengeluarkan swadayanya dalam mewujudkan rumah layak huni.

Swadaya tersebut berupa simpanan uang atau material. Bahkan, kalau ada dari penerima bantuan yang bekerja sebagai tukang bangunan maka akan lebih baik sekali hasilnya. “Dana Rp20 juta itu memang jauh dari kata cukup, tapi bagi kami bagaimana dana tersebut dapat mewujudkan rumah layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, penerima bantuan BSPS bernama Elsita Pasmayeti yang tinggal di RT02/RE03, Kelurahan Pia Tangah, Kecamatan Pauh, mengaku bersyukur atas bantuan semen yang diberikan PT Semen Padang untuk merehab rumahnya menjadi rumah layak huni.

“Saat ini pengerjaan rehab rumah menjadi layak huni sudah tahap finishing. Nah, hari ini kami tentu sangat senang dan bersyukur sekali, karena juga dibantu semen oleh Semen Padang. Tentunya, semen ini sangat bermanfaat sekali untuk kami,” katanya.

Sebelum direhab, Elsita menyebut rumahnya sangat sempit, tidak nyaman untuk ditempati. “Dulunya, atap rumah hanya pada bagian kamar, ruang tengah tidak ada atap. WC dan kamar mandi juga di luar. Sekarang ini, alhamdulillah sudah layak untuk dihuni,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan penerima bantuan BSPS lainnya bernama Jufriadi. Warga RT02/RW 02, Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang dan Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali. Karena, sekarang ini kami sudah layak untuk menempati rumah kami ini. Sebelumnya, kondisi rumah kami ini sangat buruk. Atapnya bocor dan tidak ada kamar mandi dan WC. Selama ini kami MCK nya di sungai,” katanya.

Terkait bantuan semen dari PT Semen Padang, Jufriadi menyebut bahwa bantuan ini akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pembangunan kamar mandi dan WC yang pengerjaannya sudah tahap finishing. “Insya Allah, bantuan semen ini sangat membantu sekali,” ujarnya. (*/eym)

The post Dukung Percepatan Pemenuhan RLH dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Sumbar, Semen Padang Salurkan Bantuan Semen appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan saat dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022, di Hotel Balairung Jakarta Timur, Kamis (6/10).

Terkait dengan target 0% terhadap kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dikatakan Eka Putra, saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18% dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem atau sudah 0%.

“Itukan data dari BPS, alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se Sumatera Barat berada di nomor satu dengan persentase 4,44% diatas provinsi. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14% lebih. Ini bisa kita capai tentu berkat kekompakan antara Bupati, Wakil Bupati serta seluruh OPD yang secara bersama-sama dengan kerja keras dan kerja ikhlas untuk menjalankan program guna menekan angka kemiskinan di kabupaten Tanah Datar,” ucap Eka Putra.

Selain itu, dalam penanggulangan kemiskinan turut didukung pengendalian inflasi yang baik, dan Tanah Datar juga menjadi yang terbaik daerah se Sumatera.

“Kita mampu bangkit dan berhasil meningkatkan produksi cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan juga telur yang merupakan penyumbang utama terjadinya inflasi,” pungkasnya.

Sementara l, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian saat diminta menjadi narasumber dadakan pada rakor tersebut mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penanggulangan kemiskinan telah melakukan pertemuan lebih 10 kali.

“Yang paling penting kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan, data yang ada juga harus sama antara Dinas Sosial dengan yang lainnya, kalau belum sama berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Wabup Richi.

Wabup Richi juga mengatakan dalam program pengentasan kemiskinan dari OPD juga harus jelas siapa yang dibantu, yang mana penduduk miskin, rawan miskin dan yang miskin ekstrem. “Artinya kita harus memahami definisi kemiskinan dan data warga miskin,” tambah Richi.

Selain itu, Wabup juga menyampaikan perlunya meningkatkan program-program yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar serta tim yang dibangun juga harus kompak agar tujuan bisa dicapai bersama-sama.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyebutkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat ia mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.

Disebutkan Mahyeldi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada periode 2013 sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

“Selama lebih sepuluh tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56% kondisi September 2013 menjadi 5,92% pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54%,” ujar Gubernur.

Persoalan kemiskinan menurut Mahyeldi, bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

“Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 5,92 %), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pasaman Barat, namun seluruh Kota (7 Kota) dan 1 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar,” jelasnya.

Gubernur Mahyeldi juga mengapreasiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,38%.

“Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat,” sampai Mahyeldi.

Sementara itu, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84%. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kepulauan Mentawai dengan harapan Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat. (eym)

The post Angka Kemiskinan di Tanah Datar Terendah di Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Terjadinya penambahan angka kemiskinan di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ ini disebabkan oleh gejolak ekonomi petani tanaman pangan sering anjlok.

Kepala Koordinator Fungsi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Billal Asyiddiq menyampaikan, kondisi itu sejalan dengan lapangan usaha dan sumber utama perekonomian daerah yang hingga kini masih bertumpu pada sektor pertanian, utamanya tanaman pangan.

“Pondasi ekonomi mereka rapuh dan rentan terhadap gejolak ekonomi, sehingga rawan terjerembab ke jurang kemiskinan jika ada gejolak harga seperti bahan pokok, pupuk dan bencana alam, misalnya,” ungkapnya di Painan, Minggu (26/12).

Berdasarkan catatan BPS, dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, trend pergerakan angka kemiskinan di Pesisir Selatan mengalami pasang surut, dengan kecenderungan meningkat.

Pada 2019 kemiskinan di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu pada 2019 tercatat sebesar 7,88 persen. Kemudian turun menuju 7,61 persen selama periode 2020.

Capaian tersebut kembali melonjak pada 2021 yang mencapai 7,92 persen, dengan populasi penduduk miskin di atas 37 ribu jiwa, dari sekitar 500 ribu jiwa penduduk Pesisir Selatan.

Ia melanjutkan, pada periode tersebut nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan modal tanam, seiring ambruknya produksi akibat bencana alam.

“Kemudian diperparah dengan naiknya harga bahan pokok dan mahalnya pupuk subsidi akibat kelangkaan. Akibatnya, modal tanam menjadi tinggi. Sementara harga jual tidak naik,” terangnya.

Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun pemerintah kabupaten harus fokus pada lapangan usaha yang rentan dengan gejolak ekonomi seperti pertanian, misalnya.

Apalagi, sektor perekonomian merupakan sumber utama pertumbuhan di Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak atau lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya soal laju peningkatan PDRB semata, tapi juga sejauh mana kemampuannya menekan angka kemiskinan,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hadi Susilo mengakui terjadinya gejolak ekonomi dua tahun terakhir akibat Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian.

Karena itu, di 2022 pemerintah kabupaten dalam memperbesar porsi anggaran untuk pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat peran penting lapangan usaha pertanian bagi kinerja perekonomian daerah.

“Detailnya saya kurang tau, tapi yang pasti sudah lebih besar dari tahun sebelumnya,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu.

Pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026) menjadikan pertanian sebagai program strategis, tak hanya produksi, tapi juga kegiatan hilir untuk memberikan nilai tambah bagi produk unggulan daerah.

Untuk tanaman pangan seperti padi, kata Hadi, ke depan tidak lagi menjual padi di sawah. Pemerintah kabupaten mendorong investasi penggilingan, sehingga padi bisa diolah dan dijual dalam bentuk beras kemasan.

Selain itu, meningkatkan serapan padi petani lokal untuk memenuhi cadangan pangan dan Beras pemerintah. “Dengan demikian, kami optimis, kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan akan meningkat,” ujarnya. (min)

The post Penduduk Miskin di Pessel Bertambah, Tertinggi Setelah Mentawai appeared first on Prokabar.

Seperti diketahui, Bupati Benny Utama dan wakil bupati Sabar AS, adalah mantan anggota DPRD Sumbar, yang juga di komisi IV.

Dalam paparannya, Bupati Benny mengungkap, Kabupaten Pasaman memang sudah lama merdeka, beriring dengan kemerdekaan republik ini. Bahkan, 8 Oktober bulan ini, Pasaman akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76.

Akan tetapi, hingga hari ini masih ada beberapa daerah di Pasaman, terutama yang berada di kawasan pinggir, secara faktual belum merdeka. Sebagian masyarakat daerah pinggir Pasaman, hingga saat ini ada yang belum merasa merdeka, akibat sulitnya akses transportasi ke daerah itu.

“Beberapa jorong terjauh di empat kecamatan, yakni Mapattunggul Selatan, Mapattunggul, Rao Utara dan Kecamatan Dua Koto, merupakan daerah-daerah yang sulit dijangkau, lantaran akses transportasi yang belum memadai, serta minimnya fasilitas umum,” kata bupati.

Karenanya, mulai tahun anggaran 2022, Bupati Benny Utama bertekad untuk ‘menggempur’ daerah-daerah tersebut dengan sejumlah program pembangunan. Terutama membangun sarana transportasi dan sarana kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

“ Sulitnya itu kemampuan APBD tahunan Pemkab Pasaman sangat terbatas, apalagi dengan adanya kebijakan refocussing anggaran di masa pandemi Covid-19,” jelas Benny.

Untuk itu Bupati Benny Utama berharap, Pemprov melalui anggota DPRD Sumbar, ikut mendukung Pasaman dengan program dan penganggaran yang ada di Pemprov. Guna membuka dan membangun jalan, jembatan serta fasilitas umum di kawasan pinggir Pasaman.

Menyambut hal ini, mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Desrio Putra menyebutkan, pembangunan memang harus merata di seluruh daerah, baik skala provinsi, maupun di Kabupaten Pasaman.

“Kami di komisi IV merasa bertanggung jawab untuk ikut bersama-sama membangun Pasaman, karena Bupati dan wakil bupati Pasaman, Pak Benny dan Sabar AS, adalah mantan anggota komisi IV DPRD Sumbar,” sebutnya.

Apalagi sekarang, komposisi anggota komisi IV DPRD Sumbar, mayoritas diisi oleh orang Pasaman. Dan malah saya jadi khawatir, jangan-jangan anggaran pembangunan yang ada di Pemprov, akan tersedot habis ke Pasaman. Apalagi pak bupatinya sangat gigih meloby anggaran untuk dibawa ke daerahnya Pasaman ini,” ucap Desrio.

Dikesempatan kunjungan kerja ini juga, anggota komisi IV tersebut mengundang Bupati Benny Utama datang ke DPRD Sumbar, dengan membawa usulan program kerja untuk Kabupaten Pasaman.

Ketua komisi IV, Muzli M. Nur, serta anggota komisi Syawal Dt. Putiah, Suharjono dan Zulkanedi Said, senada menyampaikan keinginan yang sama, bahwa mereka melalui fraksinya siap mendukung derap pembangunan di Kabupaten Pasaman. (Ola)

The post 76 Tahun Usia Pasaman, Masih Ada Daerah Belum ‘Merdeka’ appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH ) Kota Pariaman, M. Syukri mengatakan pembangunan Program Kotaku ini telah memasuki tahapan tender di Balai Prasarana Permukiman, Ditjen Cipta Karya (CK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat ( PUPR) wilayah Sumatra Barat.

“Saat ini Program Kotaku  yan berada di kawasan sepadan sungai yang melintasi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Lohong dan Kelurahan Pondok Duo ini sudah memasuki tahap tender di Balai Prasarana Permukiman Dirjen CK, Kementerian PUPR Wilayah Sumbar,” ujar Syukri dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Sabtu (27/6).

Menurutnya, Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Kotaku merupakan salah satu program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilaksanakan Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan,” jelasnya.

Dinas Perkim LH Kota Pariaman saat ini telah selesai melaksanakan sosialisasi dan mendata rumah warga yang terdampak dari pembangunan kawasan sepadan sungai ini di 3 kelurahan yang akan menjadi tempat dilaksanakan program Kotaku ini.

“Saat ini kita sudah mendapat data luas tanah dan bangunan rumah warga yang akan kita bebaskan, dimana yang mempunyai sertifikat tanah akan kita ganti baik tanah dan bangunanya, sedangkan yang  tidak mempunyai sertifikat, ganti rugi bangunan rumah tetap kita ganti, sedangkan ganti rugi tanah, akan kita bicarakan lebih lanjut,” ungkapnya lebih lanjut.

Syukri menambahkan nantinya pembangunan program Kotaku ini akan mengikuti konsep tata ruang kota yang sudah ada saat ini, “dimana kita akan meneruskan pembangunan kawasan sepadan sungai dengan membangun jalan dan taman, sehingga program ini sejalan dengan misi walikota pariaman, pengembangan Water Front City,” jelasnya.

Program Kotaku bertujuan untuk peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan Kabupaten/Kota.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, ulasnya mengakhiri.

Untuk lokasi pembangunanya berada di seberang jembatan Plaza Pariaman, dimana untuk ruas sebelah kanan dari Kantor PLN sudah ada pembangunan dari CSR PLN dan BRI, dan pembangunan ini akan dilaksanakan disisi kiri arah Plaza Pariaman bila kita dari simpang Tabuik, sampai Kantor BPN Kota Pariaman. (*)

The post Program ‘Kotaku’ Pariaman Dapat Bantuan Rp10 Miliar dari Pemerintah Pusat appeared first on Prokabar.

Turut hadir dalam rakor tersebut antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah optimistis mampu menurunkan tingkat kemiskinan ke level 7% – 6,5% di tahun 2024. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada para menteri terkait untuk bisa merealisasikan target penurunan tingkat kemiskinan.

“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.

Topik utama rakor kali ini adalah membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Karena itu, dalam rapat koordinasi kali ini, dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Pemerintah juga tengah mengupayakan untuk melakukan perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Upaya penting yang ingin dicapai Pemerintah dalam rangka perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak. (beb)

The post Bahas Penanggulangan Kemiskinan, Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Koordinasi appeared first on Prokabar.

Indeks angka kemiskinan tersebut tidak saja mengalami penurunan dari tahun 2018, tetapi juga merupakan pencapaian terendah dengan persentase penurunan tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman telah merilis data tahun 2019 yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Pariaman pada tahun 2019, turun menjadi 4,76%, dimana pada tahun 2018 berada pada besaran 5,03% dan 5,23% di tahun 2017.

BPS Kota Pariaman juga merilis bahwa perkembangan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan diangka 5,42%, dimana pada tahun 2018 berada pada persentase 5,72% dan 5,97% ditahun 2017.

Sedangkan perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio) juga mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 0.300, tahun 2018 sebesar 0.316 sedangkan pada tahun 2017 berada pada angka 0.301.

“Dari capaian Indikator Makro daerah tahun 2019, dapat terlihat bahwa capaian tingkat kemiskinan 4,76%, melampaui target RPJMD yang telah dicanangkan yaitu sebesar 4,80 %,” ucapnya dilansir dari MC Pariaman, Selasa (4/2).

Sementara itu, tingkat pengganguran tahun 2019 sebesar 5,42% juga melampaui target yang telah dipatok sebesar 5,47%. “Sedangkan Indeks Gini Ratio tahun 2019 sebesar 0.300 juga melampaui target 0.285,” ungkapnya lebih lanjut

Genius Umar juga menjelaskan, target angka pengangguran bisa tercapai salah satunya adalah berkat perkembangan pariwisata pariaman yang tumbuh pesat, yang telah mampu menjadi lokomotif untuk menggerakan ekonomi pariaman.

Dalam penurunan angka kemiskinan, pihaknya menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bantuan akses permodalan.

“Kita di Pemerintah Kota Pariaman, terus mensinergikan seluruh program yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai ke Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Wali Kota Pariaman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD dan pihak terkait yang telah bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan.

Serta penurunan angka pengangguran di Kota Pariaman, dengan harapan kinerja tersebut dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya. (*)

The post Dalam Tujuh Tahun Terakhir, Pariaman Catat Angka Kemiskinan Terendah appeared first on Prokabar.

Rusni, warga Batu Kambiang, Jorong Tigo Koto, Nagari Silayang, Kecamatan yang teramat kurang mampu itu menjadi korban keteledoran dan minimnya perhatian pemerintah Pasaman terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama di Mapattungul Selatan. Kenapa tidak, kartu KIS yang dipakainya berobat, ternyata tidak aktif, sementara punya sang suami aktif. Aneh, tapi begitulah. Beruntung, Direktur RSUD Lubuk Sukaping, Yong Marzuhaili mengedepankan sisi kemanusiaan dalam pelayanan. Kalau tidak, entah mau dikata apa.

Kejadiaan minimnya perhatian pemerintah akan rakyat badarai yang ada di pelosok Pasaman ini, berawal saat, Rusni menderita penyakit nyeri tulang belakang. Ia berobat ke Puskesmas Silayang. Saban hari, penyakit Rusni kian parah. Sampai-sampai ia tidak dapat berdiri dan harus dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

“Lantaran tidak ada sinyal internet, pihak Pukesmas tidak dapat mengakses keaktifan kartu KIS pasien. Iapun dirujuk dengan rencana sebagai pasien dari tanggungan KIS. Tahunya, KIS pasien Rusni ini tidak aktif. Saya ambil kebijakan, berobat dulu, masalah yang timbul belakangan,” terang dokter Yong.

Rusni masuk Selasa kemarin dan dirawat hingga bisa dipulangkan, Kamis (2/1). Biaya yang timbul sampai jutaan rupiah. Hingga akhirnya, dokter Yong memgambil kebijakan dan membebaskan biaya pengobatan Rusni.

“Sebagai bagian dari pemerintah, kami tidak ingin hal serupa terjadi. Untuk itu, saya berharap dan bakal berkoordinasi dengab instansi terkait. Semoga ada jalan keluar momok lama ini,” kata dokter Yong.

Di sisi lain, minimnya pelayanan kesehatan di Mapattunggul Selatan ini sudah menjadi rahasia umum. Mulai dari tidak adanya jaringan internet yang semestinya sudah harus diadakan oleh pemerintah. Sampai-sampai masih ada masyarakat sakit yang ditandu untuk berobat gara-gara akses jalan yang teramat buruk.

“Sudah berbuih mulut kami masyarakat meminta menara satelit. Nan pemerintah lebih penting membuat rumah dinas, beli mobil dinas dan membuat fasilitas lain yang tidak prioritas. Perhatikanlah kami rakyat badarai ini agak sedikit. Jangan datang ketika hendak Pilkada saja,” tukas Ardian, salah satu pemerhati warga di Mapattunggul Selatan. (Ola)

The post Pak Bupati, Mapattunggul Selatan Juga Bagian Dari Pasaman, Tolong Lihat Kami appeared first on Prokabar.

Menurut Imam Rulyawan (Eksekutif Direktur Dompet Dhuafa) tingkat kemiskinan terbanyak berada di pedesaan. “Terhitung 15 persen angka kemiskinan terdapat di pedesaan. Sedangkan di kota jumlahnya enam persen,” sebut Imam ketika ditemui di acara diskusi Indonesia Poverty Outlook 2020 di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta, Senin (9/12).

Sebagai langkah pemberantasan kemiskinan, Dompet Dhuafa melakukan penguatan melalui program penerima zakat menjadi pemberi zakat.

“Peningkatan kapasitas penerima manfaat dari skala rumah tangga kita naikan menjadi skala industri di beberapa titik wilayah,” jelas Imam.

Pelaksanaannya, Dompet Dhuafa telah menyiapkan konsep yang sudah terlaksana di beberapa wilayah. Seperti lahan 10 hektar di Subang, Jawa Barat dan pabrik kopi di Parung, Bogor.

“Kita siapkan konsep dari hulu sampai hilir kita, dari produksi, permodalan, pendampingan sampai hilir sampai marketnya,” jelas Imam menambahkan.

Kedepannya, target Dompet Dhuafa membangun ternak kambing di sepuluh titik daerah.

“Kedepannya target sepuluh wilayah untuk ternak kambing. Target 50 ribu ekor di Cirebon, Purwakarta dan Serang, Banten,” pungkas Imam. (beb)

The post Ini Langkah Dompet Dhuafa Berantas Kemiskinan appeared first on Prokabar.

Buktinya angka kemiskinan di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ ini masih bertengger diangka keempat tertinggi di Sumbar.

Data dihimpun Prokabar.com Jumat 29 November 2019 pada Badan Pusat Statistik (BPS) bawah angka kemiskinan Pessel sejak 2 tahun terakhir masih bertengger di posisi keempat tertinggi dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Kepala Kantor BPS Painan, Yudi Yos Elvin mengatakan, kondisi itu terjadi akibat lambannya pembukaan lapangan kerja disektor formal. Mayoritas angkatan kerja berprofesi sebagai petani, buruh dan nelayan.

Sementara sektor primer kian terpuruk. Harga komoditi menyentuh titik nadir. “Penghasilan mereka tidak cukup untuk biaya sehari-hari, sehingga rentan miskin, “ungkapnya di Painan.

Angka kemiskinan Pessel masih di atas rerata angka provinsi. Bahkan di bawah target dalam RPJMD 2016-2021. Sesuai visi dan misi bupati yang mematok kemiskinan pada 2018 hanya 7.18 persen.

Selanjutnya, pada periode tersebut kemiskinan di Pessel masih 7.59 persen, turun dari 7.97 persen di periode sebelumnya. Sedangkan provinsi hanya 6.65 persen.

Jumlah warga miskin Pessel 34.900 jiwa, dari 460 ribu jiwa total penduduk. Jika mengacu pada 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, penduduk miskin Pessel tercatat 227 ribu jiwa.

Sebagian besar dari mereka, ungkapnya, kini tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran pantai, dengan mata pencaharian sebagai buruh tani dan nelayan.

“Di Sumbar kemiskinan yang paling tinggi itu kini ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian Disusul Kabupaten Solok dan diikuti Padang Pariaman, “ujarnya.

Guna mengentaskan kemiskinan, Seyogiyanya ada upaya konkrit. Dana desa yang besar di Pessel harusnya bisa jadi stimulan. Namun hingga kini belum signifikan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus mendorong naiknya harga komoditi. Salah satunya dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, utamanya di industri pengolahan. Investor butuh kepastian.

Upaya itu sekaligus membuka lapangan kerja baru, sehingga penghasilan masyarakat jadi bertambah. Jika harga komoditi daerah terus merosot, ia khawatir penduduk miskin kian bertambah.

Apalagi di tengah ketidak pastian ekonomi global. Tangkapan nelayan pun mulai turun. “Itu terlihat sejak Maret lalu,” tambah Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial BPS, Bilal Asidiq.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Litbang, Yozki Wandri menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan strategi baru dalam menurunkan angka kemiskinan daerah itu.

Pertama, melalui perlindungan atau bantuan langsung. Kedua, pembinaan keluarga miskin dan yang ketiga pemberdayaan kelompok melalui bantuan modal usaha.

“Ini akan diterapkan pada 2020. Pengarus utamaann gender. Metodenya jalan pendek. Saya optimis,” ujarnya didampingi Kasubid Perencanaan Sosial dan Budaya Sofya Dewi.

Selama ini penanggulangan tidak mengacu Data Terpadu Kesekahteraan sosial (DTKS). Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pandangan berbeda.

Akibatnya, penanggulangan menjadi lamban. Namun ketika ditanyai soal jumlah dana yang dibutuhkan, dirinya belum bisa memastikan besarannya.

Meski begitu, katanya, pemerintah daerah bakal mengalokasikan APBD secara bertahap. “Anggaran kita kan terbatas. Ini cocok dengan persoalan kemiskinan kita,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Zulfian Alfianto menyampaikan berdasarkan basis Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS), jumlah penduduk miskin pada 2019 tercatat sebanyak 45 ribu jiwa.

Menurutnya, penurunan kemiskinan harus secara terpadu. “Harus terlibat semua pihak. Kalau di Dinas Sosial ada PKH dan Rastra,” tutupnya. (min)

The post Di Bawah RPJMD, Angka Kemiskinan di Pessel Posisi ke Empat di Sumbar appeared first on Prokabar.

Upaya itu juga dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Kepala Dinsos PPPA Pessel, Zulpian Aprianto, mengatakan, untuk pemutakhiran data itu, pihaknya telah melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) bagi petugas dan kader nagari.

“Bimtek dan BDT itu bertujuan agar pemutakhiran data terhadap fakir miskin bisa dilakukan secara berkala, dengan tujuan agar berbagai program bantuan sosial (Bansos) akan lebih tepat sasaran,” katanya, dilansir Prokabar dari MC Pessel, Senin (16/9).

Dia menyampaikan bahwa pihaknya mesti menyamakan persepsi dengan petugas di lapangan agar basis datanya menjadi lebih tajam dan tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kurang akuratnya data dalam rangka penetapan sasaran penerima program bantuan sosial.

“Ini saya sampaikan, sebab data yang ada di lapangan sifatnya dinamis, dan berubah-ubah. Dari itu perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala agar penanganan fakir miskin lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ditambahkan lagi bahwa data BDT tersebut wajib digunakan oleh  setiap Pemda dalam menyalurkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, PIS dan lain-lainya.

Kegiatan ini sangat penting, karena ada perubahan kebijakan dalam bantuan sosial pangan. Kemudian melalui validasi dan verifikasi BDT ini diharapkan datanya semakin akurat.

“Kita menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang secara terus menerus dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI. Melalui aplikasi ini, maka petugas bisa melakukan pemutakhiran data secara online dan off line,” tutup dia. (rel/hdp)

The post Agar Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Pessel Mutakhirkan Data Fakir Miskin appeared first on Prokabar.

Koordinator PKH Pasaman, Yodi Hidayat mengatakan, permohonan pengunduran diri oleh penerima manfaat PKH itu terjadi seusai tabligh akbar PKH bertema mulia hidup dengan tuntunan Islam.

Secara mengejutkan di penghujung acara ibu-ibu PKH yang sudah selama 4 tahun belakangan dibina oleh pendamping PKH meyakinkan tekat untuk tidak lagi bergantung pada bantuan PKH.

“Alasan mereka, karena ekonomi keluarganya sudah cukup mapan,” kata Yodi, Sabtu (29/6).

Diakui Yodi, hampir 30 KK yangsudah bersedia keluar secara terhormat dari PKH, “Sebenarnya akhir tahun lalu ada enam penerima yang undur diri. Tapi sesudah tablik akbar beberapa hari lalu, sebanyak 22 orang ajukan pengunduran diri dari 1.038 KPM. Mereka yang mundur ini terjadi di Kecamatan Rao Selatan,” kata Yodi Hidayat.

Diakui Yodi, bila ada yang undur diri, ini merupakan sebuah keberhasilan kerja keras pendamping sosial PKH di seluruh kecamatan yang mempu memperbaiki ekonomi penerima.

“Artinya kita bersama teman-teman pendamping sudah berhasil merubah mindset KPM. Karena bagi yang mengundurkan diri itu memang murni atas kemauannya agar bisa diisi oleh keluarga lain yang mendapat. Mereka beralasan taraf hidupnya semakin mapan dan mandiri sejak mendapat pendampingan dari PKH. Karena target kita memang bukan sekedar menyalurkan bantuan tapi memberikan pendampingan agar pola hidupnya berubah,” tukas Yodi. (Ola)

The post Usai Hadiri Tabligh Akbar, Puluhan Penerima PKH Undur Diri Dari Program appeared first on Prokabar.

“Kabupaten Pasaman dalam masa kepemimpinan Bupati Yusuf Lubis dan Wakil Bupati, Atos Pratama berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,67% pada tahun 2016 menjadi 6,67 pada tahun 2018 lalu. Rata-rata mengalami penurunan satu persen sejak dua tahun terakhir,” kata Kepala Bappeda Pasaman, Choiruddin Batubara, Sabtu (15/6).

Untuk Tahun 2021 mendatang kata Chairuddin, pihak Pemkab Pasaman merencanakan angka kemiskinan turun menjadi 5,2 persen.

“Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman terintegrasi dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melibatkan sembilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) plus empat lembaga lain yaitu, Baznas, BPJS, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3), dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). Jadi semua program fokus dan terarah ke sasaran yang dituju,”katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Efka Emi menuturkan, berkat berhasilnya menanggulangi angka kemiskinan ini, pemkab Pasaman mendapat penghargaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Award dari Kementerian Sosial RI tahun 2018 lalu.

“SLRT kemiskinan dan layanan keliling lainnya merupakan sebuah terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menjangkau masyarakat miskin yang berdomisili di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kami menampung aspirasi apa yang mereka butuhkan dan perlu dikembamgkan dalam hal perekonomiannya. Sehingga angka kemiskinan berhasil ditekan,” tukas Efka Emi. (Ola)

The post Pemkab Pasaman Berhasil Tekan Angka Kemiskinan, Ini Caranya appeared first on Prokabar.