Agar hal tersebut dapat terwujud butuh dukungan penuh dan melibatkan banyak instansi lintas sektoral.

Salah satunya adalah, Kodam I Bukit Barisan merupakan instansi yang sudah menjalin kerjasama penuh dengan Kementan.

Beberapa program sudah berjalan melalui dukungan dan binaan dari Kementan, seperti kerjasama ketahanan pangan, yang bertajuk ‘Menjaga Ketahanan Pangan Nasional demi Menjaga Ketahanan Negara’.

Baca Juga : Ini Langkah Kementan Perkuat Lumbung Pangan

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, secara khusus juga menyematkan Pin Warga Kehormatan Kodam I Bukit Barisan kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolby, yang telah memberikan dukungan terhadap program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan Kodam Bukit Barisan.

“Pin warga kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan kami kepada Wamentan, Pak Harvick. Beliau yang paling terdepan dalam mendukung program ini. Dengan disematkan nya pin ini, berarti beliau telah menjadi warga Kodam I. Beliau keluarga kita,” ujar Mayjen Daniel di hadapan para prajurit TNI Kodam I Bukit Barisan.

Baca Juga : Kelompok Tani Pessel Bakal Dapat Bantuan dari Kementan, Ini Syaratnya

Pada kesempatan lain, Wamentan Harvick juga menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penghargaan sebagai Warga Kehormatan BNPT itu, juga merupakan apresiasi terhadap dukungan beliau terhadap Program Deradikalisasi, melalui

program pertanian terhadap mantan (eks) Narapidana Terorisme (Napiter) pada beberapa wilayah.

“Program ini merupakan gagasan dari BNPT, yang mendapatkan dukungan penuh dari beliau (Harvick). Oleh karena itu, kami merasa sangat pantas untuk menyematkan ‘Pin Warga Kehormatan BNPT’ ini kepada beliau, sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap sumbangsih beliau dan Kementan,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beberapa saat lalu.

Mendapatkan apresiasi dari berbagai instansi tersebut, Wamentan Harvick Hasnul Qolby merasa sangat terharu.

Menurutnya, semua hal tersebut adalah bagian dari tugas sebagai wakil menteri yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo.

“Sejujurnya saya merasa belum pantas. Masih sedikit yang saya bisa berikan. Tapi saya terima (penghargaan) ini, bukan atas nama saya pribadi tapi atas nama seluruh teman-teman di Kementerian Pertanian, terutama kepada Kakak saya, Bapak Menteri Syahrul Yasin Limpo yang selalu memberikan bimbingan dan petunjuk,” ujarnya ketika memberikan sambutan di hadapan warga dan petugas BNPT.

“Tapi, kami di Kementerian Pertanian hanya berusaha untuk mewujudkan semua program ketahanan pangan dari pemerintah. Bapak Presiden Jokowi menjadikan ketahanan pangan ini sebagai fokus utama, terutama dengan adanya pandemi covid yang telah mengguncang kita semua,” lanjutnya. (rel)

The post Wamentan Jadi Warga Kehormatan Kodam Bukit Barisan dan BNPT appeared first on Prokabar.

“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.

Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendamping/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.

“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya dilansir Minggu (7/3).

Mentan menegaskan, tim ini menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.

“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.

Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.

“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya. (*)

The post Ini Langkah Kementan Perkuat Lumbung Pangan appeared first on Prokabar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, per 31 Juli 2020, tercapai penambahan 1.415.602 unit UMKM, sehingga total 9,4 juta UMKM sudah Go Digital.

“Artinya target 10 juta UMKM akan tercapai di tahun 2020. Dalam hal digitalisasi UMKM, kami juga sudah membangun ekosistem digital hulu-hilir untuk sektor pangan, rencana kolaborasi dengan platform tanihub, sayurbox, ekosis, modalrakyat, KUKM HUB di beberapa marketplace, diawali oleh blibli.com,” kata Menteri Teten.

Melalui keterangan resminya yang dikutip Minggu (30/8), Menteri Teten mengatakan Afirmasi pembiayaan LPDB-KUMKM khusus untuk koperasi, dimana LPDB-KUMKM mulai tahun ini dan ke depan, dikhususkan 100 persen untuk pembiayaan koperasi dengan skema pembiayaan yang lebih mudah. (PermenKopUKM No.4/2020).

Juga program Permulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi melalui LPDB dengan alokasi tambahan Rp1 Triliun yang hingga saat ini telah disalurkan sebesar Rp613,4 Miliar (61,34 persen) kepada 46 mitra LPDB baik konvensional maupun syariah.

Dalam hal Pelatihan daring dan pendampingan, KemenkopUKM melalui Edukukm.id dimana ada 102.672 masyarakat sudah mengakses dan mengikuti kelas daring, Seri Webinar Sparc campus.

Kelas daring dan komunitas UMKM diikuti dengan tindak lanjut berupa kolaborasi/kerja sama. Lalu Kakak Asuh UMKM kerjasama dengan platform Lazada dan Bolu.id. Lalu Pendampingan oleh 1235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 Kab/kota dan 354 pendamping PLUT-KUMKM selindo.

“Melalui Pelatihan ini Koperasi dan UMKM dapat menjadi lebih unggul dan berdaya saing dalam pengembangan usahanya serta memberikan solusi bagi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran,” kata Menteri Teten. (*)

The post Sudah 9,4 Juta UMKM yang Go Digital appeared first on Prokabar.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam rapat dengan Kepala Kanwil Kemenhan Sumbar bersama OPD terkait diruangan kerja gubernur, Kamis (27/8).

Lebih lanjut Gubernur Sumbar menyampaikan investasi dalam usaha pertanian padi tentunya tidak akan memberikan keuntungan yang lebih karena lahan pertanian Sumbar yang berjenjang dan kecil-kecil serta lahan ketersediaan air yang ada.

“Untuk usaha investasi pertanam padi di Sumbar sudah maksimal tidak bisa ditambah lagi. Hal ini juga ada program pembukaan cetak sawah baru dengan dana 19 juta perhektar saat ini hampir tidak ada kabupaten yang mau mengambil. Ini menandakan lahan persawahan sudah maksimal dan diketahui juga Sumbar sudah swasembada pangan dalam kurun 10 tahun terakhir ini,” ujar Irwan Prayitno.

Irwan juga menyampaikan akan tetapi lahan kosong masih banyak, namun persoalan daerah lahan tersebut milik tanah ulayat, maka jika ada investasi tataman pangan ini tentu lebih dekat dengan budaya Sumbar bagi hasil atau “disapatigokan”.

“Diharapkan kemenhan dalam memberikan gambaran terhadap program BCLS soal lahan lakukan invesgasi kelapangan dahulu bersama dinas terkait, agar terlihat gambaran realita yang ada, kawatir nanti tidak membawa keuntungan bagi pihak yang mengelola BCLS ini,” pintanya.

Kakanwil Kemenhan Choirul M juga menyampaikan, konsep rancangan Perpres BCLS dengan tugas merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaliluasi cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.

“Adapun yang mencakup cadangan logistik strategis mencakup, cadangan pangan strategis karbohidrat dan protein. Cadangan farmasi dan alat kesehatan serta obat-obatan, cadangan energi strategis bahan bakar minyak terbarukan,” ujarnya.

Choirul juga katakan, khusus produk singkong Indonesia lebih baik dari negara Thailand 22 ton/ha, China 16 ton/ha, Vietnam 19 ton/ha, sedangkan Indonesia ada 23 ton/ha.

“Singkong sebagai sumber nutri memiliki kansungan makronutren dan mikronutren. Dan di Indonesia lumbung singkong belum mendunia. Dan seiring waktu produksi terus turun karena minimnya investor dan dana bagi Petani,” katanya.

Choirul sampaikan, produk-produk turunan dasar singkong dapat menjadi pasta/mie, tepung tapioka, tepung MOCAF, makanan ternak, mutiara boba, bio plastik, obat-obatan dan biofuel dari akar singkong.

“Produksi singkong dapat kurang jumlah eksport bahan baku tepung dan devisa yang digunakan. Dan produksi singkong untuk 30.000 ha ( 1 pabrik per 30.000 ha dan diperlukan tenaga kerja setingkat 4 batalion. Timeline singkong tahun 2024 menuju pembukaan lahan 1 juta ha,” terangnya.

Kadis Pertania Holtikutural Sumbar Ir.Syafrizal Jejeng juga sampaikan, saat ini lahan yang potensial bagi investor BCLS, aman dan nyaman itu ada 11 ribu ha di ruang silaut Pesisir Selatan dan 54 ribu ha di Siberut kepulau Mentawai.

“Jika ada investor tanaman singkong untuk Sumbar kita akam lakukan peninjau kelapanga menanyakan siapa pemiliknya, luas lahan. Kita tawarkan kerjasama pada lahan kosong mereka untuk membuka kemajuan investasi inj,” katanya.

Namun disisi lain Syafrial mengatakan Jejeng tanaman ketahanan selain padi, adalah jagung dan singkong. Jagung sangat baik dalam perkembangunan ekonomi selain itu padi dan jagung.

“Jagung dapat panen 4 kali setahun, sementara tanaman singkong butuh waktu panen 8 bulan untuk mendapatkan penghasilan, karena itu kita mengarahkan pada tanaman jagung,” ungkapnya. (*)

The post Investasi Usaha BCLS di Sumbar Hanya Cocok Singkong dan Jagung appeared first on Prokabar.

“Proses pembentukan kelompok adalah musyawarah, SK Walinagari, pengajuan ke Dinas Kabupaten dan Dinas meneruskan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Nuzirwan, dilansir dari MC Pessel, Rabu (12/8).

Sementara itu, usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau  OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.

Untuk menghindari dari keadaan tersebut, maka pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Risiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak.

Penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian.

“Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan,”ujarnya. (*)

The post Kelompok Tani Pessel Bakal Dapat Bantuan dari Kementan, Ini Syaratnya appeared first on Prokabar.

Menurut Prihasto Setyanto, Dirjen Hortikultura Kementan, mengatakan dalam masa pandemi pihaknya melihat, petani sampai kesulitan menjualnya karena produksi melimpah. “Kami bantu petani memasarkan, bahkan kami bantu distribusinya,” jelas Prihasto. Menurutnya, penguatan dan pemberdayaan produk pertanian lokal harus digenjot.

Pihaknya, berharap momen pandemi ini menjadi momentum untuk makin cinta produk petani Indonesia. Kekayaan ragam buah dan sayuran lokal lebih sehat, dan menolong petani sendiri.

“Kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di kroscek, impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Nyatanya kita memang masih butuh pasokan,” tambahnya.

Bawang putih volumenya mencapai 38,62% dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentang olahan industri, bawang bombay dan cabai kering.

Pasokan bawang dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China. Produksi bawang putih nasional meskipun naik dari 49 ribu ton menjadi 88 ribu ton, jumlahnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 580 ribu ton per tahun.

“Begitu pula kentang industri, yang berbeda dengan jenis kentang sayur (granola). Jenis Granola kita malah sudah bisa ekspor. Jadi impor sayuran hanya pada komoditas sayur yang produksi kita masih rendah,” katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menegaskan kondisi neraca perdagangan pertanian saat ini masih positif bila berbasis data BPS.

“Perdagangan internasional, adalah hal yang wajar, karena tiap negara punya keunggulan komparatif dan kondisi agroekologi wilayah dan iklim yang spesifik”, tegasnya. “Yang harus dijaga adalah neraca perdagangan yang harus menguntungkan bagi Indonesia,” papar Kuntoro.

Neraca perdagangan komoditas pertanian dengan China tahun 2019, bila melihat nilainya, Indonesia ekspor senilai US$3,89 miliar dan impor senilai US$2,02 miliar. Dengan begitu di 2019 Indonesia mengalami surplus senilai U$1,87 miliar dari China. Sementara periode Januari-Maret 2020 saja, kita juga masih surplus US$164 juta dari China untuk komoditas pertanian. Untuk volumenya, pada 2019 sebesar 5,762,987 ton, atau ada kenaikan 49.86% dibanding 2018. Khusus sektor hortikultura pun neracanya tumbuh positif hingga 8,25%., jelas Kuntoro.

“Ini adalah dampak positif penguatan produksi dalam negeri dan membuka akses pasar ekspor yang dilakukan pemerintah. Produksi aneka sayuran 2019 mencapai 13,4 juta ton atau naik 2,67% dari sebelumnya. Kami sepakat bila inovasi dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, penting dilakukan simultan”.

“Pemerintah terus memacu sentra-sentra produksi baru berbasis keunggulan wilayah, agar produk pertanian mampu berkembang, menguntungkan petani dan memenuhi sendiri kebutuhan nasional, serta mengurangi ketergantungan impor”, tegas Kuntoro. (*)

The post Pemerintah Ekspor Berbagai Sayuran appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita melalui rilis tertulis, Jum’at (6/3)

Menurutnya, berdasarkan hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok (VKBP) tahun 2017 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 yang dilaksanakan BPS RI, konsumsi daging ayam ras adalah sebesar 12,79 kg/kapita/tahun.

Kebutuhan daging ayam ras sampai bulan Mei 2020 diperkirakan sebesar 1.450.715 Ton. Sementara berdasarkan potensi produksi daging ayam ras sampai bulan Mei 2020, diperkirakan sebesar 1.721.609 Ton.

“Sampai bulan Mei 2020, diperkirakan terdapat surplus daging ayam ras sebesar 270.894 Ton, atau rata-rata surplus sebesar 54.179 Ton/bulan,” jelas Ketut dalam siaran persnya.

Terkait telur ayam ras, Ketut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Survei VKBP Tahun 2017 dan Susenas Tahun 2019, konsumsi telur ayam ras adalah sebesar 18,16 kg/kapita/tahun. Kebutuhan telur ayam ras sampai bulan Mei 2020 diperkirakan sebesar 2.059.735 Ton. Sementara berdasarkan potensi produksi telur ayam ras sampai bulan Mei 2020, diperkirakan sebesar 2.084.641 Ton.

“Hal ini berarti masih ada surplus sebesar 24.906 Ton atau 4.981 Ton per bulan,”ungkapnya.

Lanjut Ketut memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei VKBP Tahun 2017 dan Susenas Tahun 2019, konsumsi daging sapi/kerbau adalah sebesar 2,66 kg/kapita/tahun. Kebutuhan daging sapi/kerbau sampai bulan Mei 2020 diperkirakan sebesar 302.300 Ton. Adapun ketersediaan daging sapi/kerbau sampai Mei 2020 berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 165.478 Ton.

Berdasarkan data tersebut, masih diperlukan tambahan sebanyak 136.822 Ton yang akan dipenuhi melalui impor daging sapi/kerbau sebesar 103.043 Ton dan sapi bakalan 252.810 ekor atau setara 56.659 Ton daging. Hal tersebut berdasarkan kondisi realisasi impor sampai dengan tanggal 5 Maret 2020.

“Artinya sampai Mei 2020, kita akan ada akumulasi surplus daging sebanyak 22.880 Ton,” ucapnya.

Ketut berharap bahwa surplus produksi produk pangan asal hewan ini dapat dikelola lebih lanjut menjadi sumber devisa melalui ekspor ataupun diolah menjadi produk olahan untuk menambah nilai jual.

“Dengan data-data produksi dan konsumsi tersebut, saya yakin sampai Mei 2020 ini, stok pangan asal hewan mencukupi,” tegas Ketut. (beb)

The post Kementan: Stok Pangan Asal Hewan Jelang HBKN Aman appeared first on Prokabar.

“Walaupun anggaran Kementan kecil tapi kita perlu mendukung program-programnya. Padahal negara maju seperti Amerika Serikat memiliki anggaran yang cukup besar untuk pertanian yaitu 17 persen,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/2)

Puteh mengungkapkan meskipun kecilnya anggaran Kementan, namun Kementan harus mengelola dengan baik. Bagaimanapun, sektor pertanian merupakan hal penting dalam sebuah negara. “Jika sektor pertanian maju, maka otomatis bangsa ini juga maju,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa untuk didaerahnya sangat minim sumber daya manusia (SDM) tenaga penyuluh pertanian. Padahal, tenaga penyuluh pertanian sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. “SDM untuk tenaga penyuluh pertanian sangat kurang. Kami mohon perhatian Kementan untuk tenaga penyuluh pertanian di daerah saya,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek menjelaskan bahwa di Papua Barat tidak banyak lahan pertanian kecuali di daerah transmigran. Walaupun tidak banyak lahan pertanian, nyatanya kelangkaan pupuk di Papua Barat kerap saja terjadi.

“Kelangkaan pupuk di Papua Barat masih saja terjadi. Untuk peternakan sapi di Sorong, kami mengharapkan perhatian kepada pemerintah. Walaupun peternakan sapi di Sorong skala kecil namun kami berharap bantuan dari Kementan,” kata Mamberob.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pada tahun 2020 Kementan memiliki anggaran sebesar Rp 21 triliun. Kementan juga didukung dana subsidi pupuk, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun yang diperuntukan bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi sebesar Rp 384 miliar, dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp 1,12 triliun. “Penggunaan dana DAK oleh daerah diarahkan guna mendukung pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya,” paparnya.

Syahrul Yasin Limpo juga meminta dukungan dari DPD RI terkait antisipasi dampak dari Virus Corona di China. Di mana Indonesia memiliki ketergantungan impor bawang putih dari China, bahkan data impor bulan Februari 2020 sebesar 23 ribu ton sehingga berpotensi mengganggu ketersedian bawang putih dalam negeri.

“Kementan juga telah mengantisipasi dengan mencari alternatif importasi bawang putih, selain mendorong produksi dalam negeri. Untuk Februari 2020 sebesar 23 ribu ton, jauh lebih kecil dari impor tahun sebelumnya sebesar 583 ribu ton,” lontar Mentan. (rel)

The post Program Kerja Tahun 2020 Kementan Dapat Dukungan dari DPD RI appeared first on Prokabar.

Pemerintah menyediakan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

“Kami menghimbau di level kecamatan agar percepat pendataan dan diusulkan alokasinya. Yang terpenting alokasi pupuk bersubsidi, hanya bagi kelompok tani,” tegas Kuntoro di Jakarta, Senin (17/2).

Keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk bersubsidi melalui eRDKK, menyebabkan banyak kuota pupuk di beberapa daerah yang tidak sesuai. Terbukti serapan pupuk bersubsidi secara nasional masih sangat rendah, baru 9,85% dari alokasi pupuk.

“Sangat disayangkan seharusnya isu kelangkaan pupuk itu tidak terjadi. karena faktanya masih cukup dan baru sedikit yang diserap. Kasian petani yang butuh cepat untuk pertanaman,” tandas Kuntoro.

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya memiliki waktu untuk update data setiap bulan. Pihak Kementan pun, menurut Kuntoro, telah melakukan juga kroscek pada distributor pupuk.

“Berdasarkan data serapan pupuk bersubsidi dan hasil konfirmasi kepada para distributor yang dilakukan disetiap daerah, hingga saat ini belum ada desa yang menyatakan kekurangan pupuk bersubsidi” terang Kuntoro.

Lebih lanjut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edi menjelaskan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga berada di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk ditingkat desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga ditingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi.

“Hanya pergeseran alokasi untuk Provinsi, wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan. Kita permudah,” jelas Sarwo.

Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seharusnya isu kelangkaan pupuk tidak terjadi. Sarwo Edi menyadari ketersediaan pupuk merupakan faktor yang sangat esensial penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

Atas dasar pentingnya pupuk bagi petani, ia mengaku pihaknya juga telah memberi solusi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi eRDKK yang belum masuk, dengan merekap kebutuhan pupuk yang belum tertampung sebagai bahan penambahan kuota di masing – masing wilayah.

“Setiap bulan, tanggal 20-25 kami buka sistem eRDKK, untuk menampung yang belum masuk, yang penting betul untuk kebutuhan petani dengan luas lahan maximum 2 hektar, berdasarkan NIK dan surat tanah sertifikat/AJB/Girik/Petok atau PBB untuk mengetahui luas lahan kepemilikan” tegas Sarwo.

Selain itu untuk mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Sarwo mengatakan Kementerian Pertanian menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Kepentingan petani diatas segalanya, tidak boleh ada yang bermain disitu, Kementan sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, laporkan bila menemukan kejanggalan” tutup Dirjen PSP. (*)

The post Terkait Isu Kelangkaan Pupuk Subsidi di Sejumlah Daerah, Ini Penjelasan Kementan appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya saat menyaksikan penandatangan tiga nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Gubernur Bali di Denpasar.

Salah satu nota kesepahaman, terkait Populasi Sejuta Sapi Bali Mendukung Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

Menurut Mentan SYL, Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka Kementan akan mendukung sepenuhnya program-program pertanian dan peternakan di Bali.

“Pada hari ini telah ditandatangani tiga buah nota kesepahaman antara Kementan dan Pemda Bali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern” ungkap Mentan SYL.

Mentan juga menyampaikan harapannya bahwa dengan meningkatnya produksi dan produktivitas maka ke depan produksi pertanian tersebut bisa diekspor. Langkah ini lanjutnya sejalan dengan gerakan tiga kali ekspor atau Gratieks.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi yang berbasis pertanian, dan penyediaan pangan merupakan salah satu program utama saat ini.

Dukungan Kementan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Bali dipandangnya sangat penting dalam membantu program Pemda dan masyarakat Bali.

“Bali kaya akan komoditas pertanian lokal seperti jeruk, salak, kopi, sapi, kambing dan lain-lain. Namun komoditas-komoditas ini belum diberdayakan secara optimal. Ke depan, diharapkan bantuan Kementan untuk mengoptimalkan potensi ini,” jelasnya.

Khusus terkait Program satu juta ternak Sapi Bali pada tahun 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa target tersebut dapat dicapai.

Apabila ada peningkatan jumlah induk sapi sebesar 30%-45 % dari populasi saat ini, dan didukung oleh peningkatan kelahiran pedet sebesar 80%-85% dari Indukan jumlah sapi.

Sementara itu angka pemotongan sapi betina produktif di Bali harus bisa diturunkan hingga 5%-10% dari pemotongan tercatat saat ini, dan angka kematian pedet harus diturunkan ke angka di bawah 5% dari sapi yang lahir.

“Apabila parameter-parameter tersebut tercapai, maka program sejuta ternak Sapi Bali akan kita capai. Ditjen PKH selalu siap mendukung program ini, karena hal ini sejalan dengan Sikomandan, salah satu program penting dari bapak Mentan SYL,” pungkasnya. (beb)

The post Menteri Pertanian Dukung Program Satu Juta Ternak Sapi Bali appeared first on Prokabar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Februari akan hadir stok baru dari panen-panen yang ada 576.000 ton. Kemudian pada Maret akan menjadi puncak dari panen raya kita menuju April, kurang lebih 4.255.000 ton lebih.

“Oleh karena itu, kalau ketersediaan yang ada pada bulan Maret saja, ada 6.752.000 lebih perkiraan kebutuhan 2.400.000 lah setiap bulan kita lakukan maka terjadi over stock yang kita siapkan atau cadangan kita masih cukup kuat, yaitu 6.800.000 lebih,” kata Mentan dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (4/12).

Mentan menjamin menghadapi Natal dan Tahun Baru insyaallah semua aman. Ia mengaku sudah mengantisipasi kesiapan ini dan sudah melakukan validasi-validasi berdasarkan analitik yang ada dari kesiapan-kesiapan panen, stok akhir oktober saja 2019 termasuk yang ada di Bulog cukup aman, yang ada di gudang-gudang perdagangan juga aman, stock-stock yang ada di katakanlah di warung-warung penjualan, termasuk yang ada di pasar masih tersedia 4,7 juta.

“Perkiraan ini sampai bulan Maret walaupun kita sangat optimis bahwa 2019 memasuki 2020 insyaallah mudah-mudahan karena alam juga cukup bersahabat, sudah mulai hujan di mana-mana, pencitraan satelit kita sudah memberikan pendekatan-pendekatan yang kemungkinan kita lakukan, sehingga insyaallah stok nasional khususnya untuk ketersediaan beras dan ketahanan pangan tersedia cukup baik,” jelas Mentan.

Terkait dengan stok yang melimpah itu, menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, Presiden telah meminta untuk mempersiapkan melakukan ekspor beras. Sehingga kita tidak hanya melihat Indonesia, kita bicara tentang impor saja.

“Tapi mulai tahun ini saya diperintahkan untuk mempersiapkan beras premium untuk mengekspor ke beberapa negara,” kata Mentan seraya menambahkan, insyaallah mulai dari Januari ini persiapan-persiapan ekspor itu akan coba lakukan dengan baik.

Mengenai persiapan ekspor itu, Mentan menyampaikan, tentu saja, mulai dari bibit,  persiapan lahan, irigasi, teknisnya dimana harus bisa bersaing kekuatan, berkompetisi dengan beras-beras yang ada dari negara lain.

“Tentu ada diplomasi perdagangan, pertanian harus dimainkan dan Insya Allah saya sangat yakin perintah Presiden akan saya laksanakan dengan baik,” ujar Mentan.

Adapun mengenai berapa jumlahnya, Mentan mengemukakan, tentu di atas 100.000 ton sampai dengan  500.000 ton lebih. Menurut Mentan ini kan harus bisa karena kita punya alam bagus, punya kemampuan teknologi juga sudah cukup bagus. Oleh karena itu mungkin tinggal perdagangan.

“Saya kira ini pesan yang baik hari ini di akhir tahun untuk tahun depan insya Allah kita akan mulai ekspor beras,” ucap Mentan optimistis.

Mengenai siapa yang melakukan ekspor, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalau bisa pengusaha kenapa pemerintah. Ekspor siapapun, menurut Mentan, mau BUMN, mau siapa saja yang penting kita ekspor.

“Rasanya saya lebih bahagia kalau itu dilakukan oleh para pengusaha. Pengusaha daerah pun sekalipun mari. Sudah diinstruksi Bapak Presiden. Saya tinggal jalan nih, tinggal apa kebutuhan di sana, kita siapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada secara teknis, siapa pun menjadi eksportirnya saya akan coba lakukan langkah yang ada,” tegas Mentan. (*/hdp)

The post Presiden Instruksikan Siapkan Ekspor Beras, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Kita mau perguruan tinggi menjadi tonggak kekuatan negara ini untuk menghadirkan makan kepada 267 juta orang. Kita juga ingin perguruan tinggi memperkuat negara ini agar menjadi kuat,” ujar Syahrul saat memberikan kuliah umum di Gedung Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu (26/10).

Syahrul mengatakan, anak muda wajib memperkuat negaranya sendiri agar tidak mudah dikalahkan negara lain. Karena itu, kata dia, perguruan tinggi wajib mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan memiliki karakter kuat di semua bidang.

“Kita tidak mau negara ini kalah dengan Singapore, Malaysia, Thailand atau Korea. Makanya harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab besok hanya bisa baik kalau hari ini kita bekerja dan menghadirkan SDM yang baik serta mampu mengaksestensi gerakam rakyat yang kuat,” katanya.

“Kita tidak mau negari ini pecundang. Sebaliknya kita ingin negara ini cukup makanya. Makanya kita harus ingat bahwa negara ini adalah negara Keempat terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam terkuat di dunia,” katanya.

Menurut Syahrul, jika cita-cita itu ingin terealisasi, maka, sebaiknya, generasi muda harus mulai memperbaiki diri dengan bersikap jujur pada Tuhan. Selanjutnya memperbaiki karakter agama supaya terhindar dari perbuatan zolim, korupsi dan tindak pidana.

“Jangan hanya bagus sembahyangnya tapi bohong kerjanya. Bagus kerjanya tapi sombongnya setengah mati. Dia ke masjid setiap hari, tapi pelitnya bukan main. Kalau begitu besok kalian menjadi entrepreneur yang kuat dan baik. entrepreneur itu hari kritis, berkarakter dan jujur,” katanya.

Syahrul berharap, anak muda juga menghindari pertemanan dengan dunia narkoba dan mereka yang berbuat korupsi. Karena itu, kata Syahrul bukan karakteristik orang Indonesia yang sejak dulu diajarkan kebenaran dan kejujuran.

“Hindari berteman dengan narkoba, hindari berteman dengan yang santai-santai dan hindari berteman dengan yang suka korupsi. Lulusan mahasiswa besok jangan jadi orang miskin. Harus menjadi orang kuat dan hebat,” tukasnya. (*/hdp)

The post Mentan Syahrul Minta Mahasiswa Perkuat Sektor Pertanian appeared first on Prokabar.

Petugas OPT dari Balai Besar Peramalan OPT Jatisari, Kementan, Irwan mengatakan Penggunaan agens hayati ini ramah lingkungan, mudah diperoleh bahannya. Bahkan lebih murah dan aman secara ekologis.

“Salah satu penyakit yang bisa ditangani dengan agens hayati adalah blas. Penyakit blas adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Ciri penyakit ini dapat dilihat dari gejala khasnya, blas daun berbentuk belah ketupat,” kata Irwan dikutip, Senin (14/10).

“Ciri penyakit blas yang lebih khas adalah warna gejalanya abu di pusat dikelilingi warna kuning kemudian coklat di bagian terluar,” tambahnya.

Irwan menjelaskan jika blas daun tidak segera ditangani bisa mengakibatkan neck blas atau patah leher. Akibatnya, malai hampa sehingga mengurangi produktifitas.

“Cara pengendaliannya dengan penggunaan Paenibacillus. Selain aplikasi di persemaian dan pertanaman, paenibacillus juga diaplikasikan pada saat benih belum sebar dengan cara perendaman selama 15 sampai 20 menit,” terangnya.

Terpisah, Rusli dari Kelompok Tani Nanjung Jaya Desa Ujung Jaya Kecamatan Ujung Jaya Sumedang mengungkapkan hamparannya pada 3 tahun lalu merupakan daerah endemis blas dengan tingkat serangan mendekati 30%.

“Jika serangan blas berkembang menjadi teklik atau patah leher bisa menyebabkan berkurangnya produksi,” sebutnya.

Rusli menjelaskan untuk mengendalikan penyakit Blas ini yakni dengan menggunakan Paenibacillus polymyxa dengan dosis 5 cc/liter air. Pengaplikasianya yakni pada persemaian, umur 2 minggu setelah tanam (MST), 4 MST, 6 MST dan 8 MST.

“Alhamdulillah serangan blas bisa ditekan menjadi 5 persen dan tidak berkembang menjadi patah leher. Paenibacillus lebih murah dibandingkan dengan fungisida,” jelasnya. (*/hdp)

The post Ini Cara Kementan Kendalikan Penyakit Blas appeared first on Prokabar.

“Masyarakat memerlukan jaminan untuk kesehatan hewan kurban yang akan mereka potong dan produknya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)’’ kata Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Pertemuan koordinasi pengawasan lalu lintas hewan kurban ini dihadiri oleh Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), serta Tim Pengawal dan Pemantauan Hewan Kurban Bantuan Presiden Ditjen PKH.

Fadjar menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh stakeholder ini diperlukan dalam rangka pemetaan untuk mengawasi dan memantau wilayah pemasok/pengirim dan juga penerima hewan yang berisiko terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dalam pertemuan ini juga diidentifikaai titik tempat penampungan dan penjualan hewan kurban.

Menurutnya keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan hewan kurban akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, peran seluruh petugas, dan partisipasi masyarakat. Lanjut Fadjar menjelaskan Kesehatan Hewan erat kaitannya dengan syarat utama dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam yakni tidak cacat, sehat, dan sesuai umurnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante mortem) guna mencegah penularan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Jika petugas menemukan hewan kurban yang sakit, maka harus segera melaporkan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan cepat, sehingga dapat dilakukan obeservasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ternak tersebut. Namun bila dalam pemeriksaan, ditemukan ketidaklayakan untuk dikurbankan, maka dapat diambil keputusan untuk menunda hewan tersebut untuk disembelih atau mengganti hewan kurban yang sakit/cacat dengan hewan kurban yang sehat.

“Peran dokter hewan, paramedik dan petugas kesehatan hewan pada saat ini sangatlah penting, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat” ujar Fadjar.

Pemeriksaan setelah proses penyembelihan (post mortem) juga tidak kalah penting, dimana petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap jeroan, hati, paru-paru, limfa serta bagian lain yang penting untuk diperiksa. Jika ditemukan kelainan pada organ tersebut, maka produk tersebut tidak boleh dikonsumsi dan diafkir.

“Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pastikan hewan tersebut disertai dengan dokumen surat keterangan kesehatan hewan (SKKH),’’ tegas Fadjar. (*/hdp)

The post Pengawasan Lalu Lintas dan Pemeriksaan Hewan Kurban Ditingkatkan appeared first on Prokabar.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diprakirakan terjadi Juli – Agustus 2019. Musim kemarau dapat menjadi ancaman bagi tanaman padi.

Sebagian besar wilayah pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan selama 30 hari. Sehingga lebih dari 100 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan dengan total 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare.

Untuk mengantisipasi turunnya produksi akibat kekeringan dan puso, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan sejumlah pompa yang ditempatkan di dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami sudah menginstruksikan seluruh kepala dinas kabupaten yang mengalami kekeringan, dapat memanfaatkan pompa tersebut untuk membantu petani,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy, Selasa (9/7).

Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian adalah sistem pengairan air yang terhambat. Kementan sendiri telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian.

Sarwo mengatakan, upaya lain untuk mitigasi kekeringan yaitu dengan memanfaatkan sumber air di mana sudah ada 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 irigasi perpompaan di dekat daerah terdampak kekeringan.

Lanjut Sarwo, jumlah pompa air yang dialokasikan oleh Kementan periode 2015-2018 sebesar 93.860 unit dan khusus daerah terdampak kekeringan pompa air tersedia mencapai 19.999 unit.

“Kekeringan akan diperkirakan berlanjut beberapa bulan ke depan, antisipasi dari memanfaatkan pompa air, potensi sumber air untuk kita bangun pipanisasi sehingga kita bisa menyelesaikan kekeringan. Pengamanan standing crop dilakukan dengan semua pihak sehingga terselesaikan dengan baik,” ucap Sarwo.

Selain itu, dirinya menyarankan para petani untuk memaksimalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Kementan sejak awal tahun telah gencar menyosialisasikan program AUTP, sebagai upaya agar petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen.

Asuransi pertanian ini bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan sampai masa panen (4 bulan).

Premi yang dibayarkan sebesar Rp 180.000 per hektare, namun petani diberikan subsidi dan hanya membayar R p36.000 per hektare dan sisanya Rp 144.000 ditanggung pemerintah.

Sarwo Edhy menjelaskan, petani yang mengalami gagal panen pada musim kemarau ini dapat mengajukan klaim ganti rugi.

Pada tahun 2019, pihaknya telah menargetkan untuk subsidi premi AUTP mencapai satu juta hektare dan sampai saat ini pelaksanaannya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 232.255 hektare.

Dari AUTP ini, petani bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta saat gagal panen dan sebagai modal bertanam di musim berikutnya.

“Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan terdaftar AUTP,” ucap Sarwo. (*/hdp)

The post Kementan Alokasikan 93.860 Unit Pompa Air Antisipasi Kekeringan appeared first on Prokabar.