Dwi Purwantoro menyampaikan akan segera melaporkan permintaan pembangunan Sabo Dam yang rusak akibat galodo dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung.

Disisi lain pemerintah kabupaten Tanah Datar segera mengusulkan permohonan ini berupa pembangunan Sabo Dam di 2 Koto Nagari Guguak Malalo serta memasukkan permohonan pembangunan Embung dan Irigasi pada program Inpres.

“Kita harus mengambil langkah cepat, supaya ini segera terealisasi dengan cepat,” ujar Bupati.

Hadir juga dalam pertemuan ini Direktur Sungai dan Pantai Maksal Saputra, Kasubdit Perencanaan Sungai dan Kasubdit Wilayah Direktorat Sungai dan Pantai Kementrian PU RI. (eym)

The post Tanah Datar Ajukan Pembangunan Sabo Dam ke Pemerintah Pusat appeared first on Prokabar.

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bantuan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 Tunggal, akan disalurkan di dua wilayah yakni Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan 300 unit di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ini ditargetkan selesai akhir September 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (17/5).

Pembangunan inovasi RISHA didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dengan mengedepankan  kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI). RISHA adalah teknologi konstruksi knock downyang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan tiga jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Bantuan rumah RISHA di Kabupaten Lembata disalurkan di Desa Waisesa I dan Desa Getto dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp85,5 miliar. Saat ini tengah dilakukan pematokan lahan, land clearing, dan pematangan lahan seluas 7,9 hektare untuk Waisesa I dan 6,04 hektare di Getto. Selagi menunggu material panel RISHA pada minggu ke-3 bulan Mei tiba dari Makassar, Kementerian PUPR membangun empat unit mock up RISHA dengan progres pada pekerjaan struktur atap.

Selanjutnya bantuan rumah RISHA di Flores Timur disalurkan di 3 titik Kecamatan Adonara yakni di Desa Oyangbarang dengan luas lahan 1,2 hektare,  Saosina 4,5 hektare, dan Nelelamadike 1,4 hektare. Kebutuhan anggaran di 3 lokasi tersebut sebesar Rp 37,8 miliar. Saat ini sudah dilakukan pengiriman mock up 2 unit ke lokasi dan pembuatan fondasi.

Selain di Lembata dan Flores Timur, beberapa kabupaten terdampak bencana lainnya, sesuai dengan persetujuan Menteri PUPR juga akan segera dibangun huntap RISHA. (rel)

The post Akhir September, Rumah Bagi Korban Bencana Banjir NTT Rampung appeared first on Prokabar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah. APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan(Kemenkeu), dilansir Kamis (11/3).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai Special Mission Vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.

Menkeu menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Untuk itu, guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021.

PPN yang akan ditanggung pemerintah diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen ditanggung pemerintah.

The post Sektor Perumahan akan Dapat Bantuan dari Pemerintah Hingga Rp33,1 T appeared first on Prokabar.

Hal ini sesuai dengan  target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dengan menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman pu.go.id, Selasa (26/1).

Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),  dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630  miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun,  dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.

Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 hingga Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap.

Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp53,86 miliar.

Selama masa Pandemi COVID-19 bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Melalui SiKasep, calon konsumen terhubung secara online dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host. Pada TA 2021 ini dikembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). (*)

The post Pemerintah Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan Sebanyak 222.876 Unit appeared first on Prokabar.

Selain dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra, keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di kawasan tersebut.

“Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra. Sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh, dan juga bisa meningkatkan fungsi multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di bulan Juli lalu.

Hingga 25 November 2020, sudah beroperasi 9 ruas jalan tol Trans Sumatra sepanjang 648 kilometer. Sementara 643 kilometer masih dalam tahap konstruksi dan sisanya dalam tahap persiapan.

Sembilan ruas tersebut yakni, ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140,4 kilometer), Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,4 kilometer), dan Kayu Agung – Palembang – Betung (Kayu Agung – Jakabring) sepanjang 29,3 kilometer.

Selanjutnya Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (62,1 kilometer), Belawan – Medan – Tanjung Morawa (42,7 kilometer), Palembang – Indralaya (21,5 kilometer), Pekanbaru – Dumai (131,6 kilometer), Medan – Binjai (13 kilometer), dan Sigli –Banda Aceh (Seksi 4 Indrapura – Blang Bintang) sepanjang 13,5 kilometer.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, ruas tol tersebut siap digunakan untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir Desember 2020 dan awal Januari 2021.

“Untuk mendukung libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini didukung dengan telah bertambahnya ruas jalan tol yang beroperasi dan jalan nasional di Pulau Jawa dan Sumatra yang secara keseluruhan dalam kondisi mantap,” ujar Basuki seperti dilansir laman pupr.go.id, Minggu (29/11).

Untuk menghadapi Nataru, JTTS dilengkapi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) berjumlah 41 TIP (25 TIP A, 8 TIP B, dan 8 TIP C). Terdapat 12 TIP di Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar dan 9 TIP di Ruas Terbanggi – Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.

Kemudian 2 TIP di Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi, 4 TIP di Ruas Palembang – Indralaya, 4 TIP di Ruas Medan – Binjai, dan 10 TIP di Ruas Pekanbaru – Dumai.

Kelengkapan lain yang disiapkan di setiap ruas yaitu mobile reader, mobile top up, dan penjualan kartu perdana uang elektronik pada gerbang tol dengan kepadatan lalu lintas tinggi.

Selain itu disiapkan juga 37 toilet cabin, 26 unit mobil tangki air, 10 bis toilet, 20 unit vakum tinja, dan 34 hidran umum di lokasi rest area jalan tol dan ruas jalan nasional.

Untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti longsor akibat peralihan musim, juga disiagakan tim tanggap bencana pada titik-titik rawan bencana. (*)

The post Ini Panjang Ruas Tol Sumatera yang Telah Beroperasi appeared first on Prokabar.

Perbaikan rumah gadang yang merupakan rumah adat khas Minang tersebut merupakan tindak lanjut pencanangan oleh Presiden Joko Widodo saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Kota Padang pada Februari tahun 2018 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan pusaka SRG intinya adalah pemugaran rumah gadang dengan melibatkan tukang-tukang tuo yang memiliki keahlian dalam membangun serta membuat ornamen bangunan, seperti ukir-ukiran.

Keahlian ini perlu terus dipelihara, sehingga kegiatan pemugaran ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat setempat dalam memelihara tradisi dan keahlian yang unik ini.

Kementerian PUPR sendiri melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat, Ditjen Cipta Karya sudah memprogramkan revitalisasi kawasan tersebut. Dalam masterplan Kawasan SRG akan dilakukan pemugaran 33 rumah gadang, penataan lansekap kawasan, dan pembangunan Menara Songket sebagai landmark dan pembanngunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan.

Kawasan SRG dengan luas 26,3 hektare memiliki aset budaya luar biasa, terdiri dari ratusan benda cagar budaya yakni Rumah Gadang, Masjid, Surau dan Makam posisinya berkelompok dimana sebagian di antaranya sudah berumur ratusan tahun.

Dari total rencana 33 Rumah Gadang yang akan dipugar, sejak 2019 hingga saat ini, 28 Rumah Gadang tengah dikerjakan. Pekerjaan revitalisasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 dengan anggaran APBN TA 2019-2020 sebesar Rp69,7 miliar.

Revitalisasi Kawasan SRG ini dimulai dari proses Identifikasi dan Inventarisasi Kerusakan Rumah Gadang hingga proses Perencanaan Rumah Gadang melibatkan tim dari Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA), Johny Wongso, dan Tim dari Universitas Bung Hatta yang merupakan Arsitek Rumah Gadang, sedangkan untuk Perencanaan Penataan Kawasan melibatkan Yori Antar, IAI, dengan kontraktor pelaksana PT. Wisana Matra Karya dan konsultan perencana PT. Jakarta Konsultindo

Revitalisasi Kawasan SRG ini meliputi pemugaran rumah gadang, pembangunan menara songket, bangunan pusat informasi dan kios souvenir, panggung dan ruang terbuka hijau serta pekerjaan mechanical, electrical, and plumbing (MEP) kawasan.

Pekerjaan revitalisasi dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan tidak berkerumun sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Lokasi Kawasan Saribu Rumah Gadang berjarak 147 km dari pusat Kota Padang dengan waktu tempuh sekitar 3,5-4 jam menggunakan kendaraan roda empat.

Diharapkan dengan revitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas destinasi, prasarana dan sarana wisata sehingga lebih nyaman dan menjadi tambahan daya tarik bagi para wisatawan yang akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian lokal, khususnya di Kabupaten Solok Selatan.

Selain atraksi budaya, Solok Selatan juga memiliki keindahan alam dengan adanya Gunung Kerinci. Gunung api aktif tertinggi di Asia Tenggara ini bisa didaki dari Solok Selatan. Dari Kawasan Saribu Rumah Gadang, layer-layer lansekap gunung menjadi latar belakang yang mengagumkan. (*)

The post Tengah Direvitalisasi, Kawasan Seribu Rumah Gadang akan Ditata sebagai Cagar Budaya appeared first on Prokabar.

Pembangunan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat.

“Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas,” ujar Menteri Basuki dilansir dari website KemenPUPR, Kamis (9/7).

Pembangunan tol ditargetkan selesai serta beroperasi Desember 2021. Tol Padang-Sicincin adalah Seksi I dari Tol Pekanbaru-Padang yang panjang totalnya 254 km.

Tol Padang – Pekanbaru nantinya dapat memangkas waktu tempuh yang semula 9 jam menjadi 3-4 jam. Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru-Padang ditargetkan beroperasi tahun 2025.

Menurutnya, Jalan tol ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sumatera Barat, Pekanbaru dan sekitarnya.

“Bukan hanya soal pengangkutan produk-produk, tapi juga memudahkan akses wisatawan menuju tempat-tempat wisata yang begitu lengkap yaitu wisata religi, budaya dan alam.” tutupnya. (*)

The post Begini Perkembangan Jalan Tol Padang – Pekanbaru appeared first on Prokabar.

Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi Covid-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay. Desain Sarhunta harus mencerminkan adat daerah setempat. Desain dapat dimodifikasi menjadi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menignap di hunian tersebut.

Program Sarhunta dilaksanakan di KSPN Danau Toba Sumatera Utara sebanyak 1.000 unit, KSPN Borobudur Jawa Tengah 350 unit, KSPN Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) 500 unit, KSPN Labuan Bajo 600 unit dan KSPN Manado – Likupang Sulawesi Utara 300 unit. Total anggaran program ini sebesar Rp429,23 miliar.

Pembangunan Sarhunta dibagi menjadi dua yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai Sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata. Untuk program peningkatan kualitas bantuan diberikan sebesar Rp90 juta. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp180 juta.

Di NTB, Program Sarhunta dilaksanakan di dua lokasi yakni KSPN Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah dan Kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara. Di Kabupaten Lombok Tengah alokasi untuk homestay atau kegiatan pariwisata sebanyak 122 unit dengan rincian peningkatan kualitas sebanyak 63 unit dan pembangunan baru sebanyak 59 unit. Selain itu, 208 rumah yang berada pada jalur utama menuju kawasan pariwisata (koridor) juga akan mendapat bantuan bedah rumah.

Di Kawasan Tiga Gili Lombok Utara sebanyak 170 unit dengan rincian peningkatan kualitas sebanyak 18 unit dan pembangunan baru sebanyak 54 unit serta sebanyak 98 unit masih dalam tahap verifikasi lapangan.

Kriteria penerima manfaat yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki rumah tidak layak huni atau tanah dengan bukti kepemilikan, berpenghasilan paling tinggi senilai 1,5 kali dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan masyarakat mampu berswadaya dan gotong royong. Di samping itu, dalam pembangunannya kan dibantu oleh tiga tenaga ahli yakni tenaga ahli pemberdayaan, tenaga ahli sipil dan tenaga ahli arsitektur. (rel)

The post Pemerintah Bangun 500 Sarana Hunian Pariwisata di NTB appeared first on Prokabar.

Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan Gedung Laboratorium dan Bengkel Elektro Politeknik Negeri Padang yang sempat terhenti pada 2016 dan menyelesaikan pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melanjutkan pembangunan Gedung Laboratorium dan Bengkel Elektro Politeknik Negeri Padang yang mangkrak dari 1 lantai menjadi 3 lantai seluas 1.512 meter persegi (m²).Selain menyelesaikan konstruksi gedung, Kementerian PUPR juga menambahkan fasilitas penunjang seperti tram untuk difabel, CCTV, AC dan ruang kelas belajar. Pembangunan gedung senilai Rp7,8 miliar ini dilakukan pada 2019 dan dapat diselesaikan dalam waktu 4,5 bulan.

Gedung ini telah diserahkelolakan kepada Politeknik Negeri Padang pada 18 Februari 2020 untuk segera dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar melalui skema tatanan normal baru atau new normal.

“Kami harap fasilitas ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar. Ini adalah wujud konkret dan bukti nyata dukungan Kementerian PUPR untuk SDM unggul Indonesia maju,” kata Kepala Pusat Pengembangan Sarpras Pendidikan, Olahraga dan Pasar Iwan Suprijanto.

Pembangunan Gedung Laboratorium dan Bengkel Elektro Politeknik Negeri Padang merupakan 1 dari 4 perguruan tinggi di Sumatra Barat yang direhabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian PUPR. Tiga perguruan tinggi lainnya adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. (*)

The post Pemerintah Benahi Infrastruktur Pendidikan di Politeknik Negeri Padang appeared first on Prokabar.

Beberapa di antaranya yakni arena (venue) Aquatic dan ISTORA Papua Bangkit di Kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan arena Cricket dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan venueolahraga ditargetkan tepat waktu guna mendukung pelaksanaan PON XX yang  dimulai 9-21 September 2019, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan yang melibatkan pengawasan dari Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2). “Pembangunan prasarana dan sarana olahraga untuk PON XX harus sangat cermat, mulai dari tahap desain, pembangunan dan pengawasannya,” kata Menteri Basuki.

Dalam peninjauan ke area Venue tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) Iwan Suprijanto mendampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, melihat proses pembangunan arena olahraga dan fasilitas pendukungnya, baru-baru ini untuk memastikan kesiapan prasarana dan sarana olahraga yang dibangun sesuai target yang ditetapkan.

Di sela-sela kunjungannya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian PUPR dengan dibangunnya venue-venue PON. “Venues PON tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua saja, namun juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Selain itu kata Bambang, dengan dibangunnyavenue-venue PON ini diharapkan bisa mendorong para anak muda, atlet-atlet Papua lebih semangat dan berprestasi menjadi juara baik dikancah nasional maupun internasional.

“Tadi kita sempat lihat ke venue aquatic, dan ternyata tidak kalah dengan yang ada di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,” jadi kami harapkan rakyat Papua semangat untuk menjadi atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga dan merebut juara-juara pada PON nanti,” ujarnya.

Kepala Pusat PSPPOP Iwan Suprijanto memastikan bahwa seluruh fasilitas olahraga dan pendukung akan siap pada waktunya dan bisa digunakan untuk PON XX pada 20 Oktober – 2 Nopember 2020 mendatang dan sebelumnya bisa digunakan tes event. “Tes event Ini untuk memastikan apakah venue ini layak atau tidak untuk digunakan,” terangnya.

Secara terinci per fasilitas, pembangunan arenaaquatic progresnya telah mencapai 81,40 % lebih cepat dari target semula sebesar 73,70 % dan ditargetkan selesai Juli 2020. Saat ini tengah dilakukan pengerjaan fisik berupa rangka baja dan ACP, pekerjaan pemasangan liner kolam tanding, pekerjaan GRC, pemasangan solar panel. Venue Aquatic Papua dibangun sesuai dengan Standar FINA dengan biaya APBN (MYC) tahun 2018-2020 sebesar Rp401.058 miliar. Sedangkan konsultan manajemen PT. Ciriajasa Cipta mandiri.

Sedangkan pembangunan Istora Papua Bangkit progresnya telah mencapai 77,99 % atau lebih cepat dari jadwal sebesar 73,98 %. Saat ini tengah mengerjakan erection balok D 14/26-28,Impact Baut Rafter, Pekerjaan Pemipaan, Pekerjaan Bekisting Bangunan Utilitas. Venue ini dibangun dengan dana sebesar Rp278,57 miliar oleh kontraktor PT PP (Persero) dan konsultan manajemen PT Virama Karya sebesar Rp4,8 miliar.

Selanjutnya pembangunan arena Kriket dan lapangan Hoki baik indoor maupun outdoor telah mencapai 86,25 % atau lebih cepat dari rencana awal sebesar 82,28%. Pengerjaannya sendiri ditargetkan rampung pada Juni 2020. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan pemasangan atap metal roof hockey indoor, pekerjaan instalansi scoring board Hocki indoor, pekerjaan pemasangan tiang lampu FOP hockey outdoor, pekerjaan ACP tribun kricket. Total biaya pembangunan arena Cricket dan lapangan Hockey sebesar Rp277 miliar oleh kontraktor PT Nindya Karya dan konsultan manajemen PT Bina Karya senilai Rp4,9 miliar.

Selain empat venue tersebut, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan seperti Kampung Harapan seluas 32 hektar. Di lokasi ini akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung PON XX diantaranya stadion utama, lapangan latihan atau pemanasan, aquatic center, istora (GOR Serbaguna), Rreserved – area komersil (hotel, mall, bioskop), lapangan tembak, parker mobil dan motor, Reserved – Area komersil (hotel, Mall, Bioskop), Sungai yang telah dinormalisasi, Gerbang Utama Stadion, dan utilitas kawasan. Adapun anggaran untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp134 miliar oleh kontraktor PT.PP (Persero) Tbk dan konsultan PT. Virama Karya (Persero) sebesar Rp3,8 miliar.

Sementara untuk kawasan Doyo Baru juga tengah dialakukan penataan kawasan berupa Pekerjaan Lanjutan Pagar Sisi Selatan Lapangan Cricket, Pekerjaan Pengecoran Area Direksi Keet, Pekerjaan Timbunan dan Perapihan Bekas Galian, dan Pekerjaan Pengecoran Pondasi Pagar
Belakang Wisma Saat ini progres pembangunannya mencapai 8, 98 %. Adapun kontraktor pelaksana PT Cahaya Bina Karya sejak kontrak per 18 Februari 2020 dengan anggaran sebesar Rp64,9 miliar serta konsultan MK oleh PT Ciriajasa Engineering Consultant dengan biaya sebesar Rp2,45 miliar. (*)

The post Ini Empat ‘Venue’ PON 2020 yang Telah Siap Untuk Digunakan appeared first on Prokabar.

Mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, Pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi agar para siswa dapat menuntut ilmu dengan baik.

Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia pada 2019-2024.

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah harus dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap (taman).

“Mudah-mudahan standar bangunan dan kelengkapannya ini bisa diteruskan ke sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2019, secara nasional program rehabilitasi dan renovasi sekolah yang telah ditangani sebanyak 1.679 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 179 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah). Di Provinsi Papua Barat, Kementerian PUPR telah merehabilitasi dan renovasi sebanyak 68 sekolah dan 7 madrasah yang tersebar di 10 kota/kabupaten.

Rehabilitasi dilakukan rata-rata dengan membangun kembali bangunan sekolah dan meningkatkan fasilitas pendukung seperti ruang guru, toilet, dan perpustakaan.

Salah satunya di Kabupaten Sorong dengan menganggarkan sebesar Rp 44,82 miliar untuk 16 sekolah. Pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor PT Bintang Kulinjang Jaya dalam masa pelaksanaan 8 Juli – 31 Desember 2019 seperti SD Inpres 48 meliputi rehabilitasi 3 ruang kelas, renovasi 6 ruang kelas, 2 toilet, drainase, lapangan upacara, jalan akses, gapura dan menara air.

Kepala Pusat PSPPOP Iwan Suprijanto mengatakan kegiatan rehabilitasi dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020.

Terdapat beberapa kriteria sekolah yang menjadi prioritas penanganan diantaranya berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Selanjutnya prioritas untuk sekolah negeri, tanah merupakan milik Pemerintah Daerah dan bersedia menerima aset, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak ada sumber pendanaan lain, dan dari hasil verifikasi Kementerian PUPR masuk kategori rusak berat. (beb)

The post Giliran Papua Barat, Kementerian PUPR Rehabilitasi Sekolah dan Madrasah appeared first on Prokabar.

Selain menjadi akses penghubung antar desa, jembatan gantung juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal antara lain sebagai objek wisata.

Jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka.

Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan membangun 148 jembatan gantung di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 710 miliar. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2019 Kementerian PUPR berhasil membangun 166 jembatan gantung di seluruh tanah air.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan konstruksi selama pengerjaan jembatan gantung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) turut serta mengawasi kualitas pembangunan.

“Saya harap pembangunan jembatan gantung tidak lepas dari pengawasan KKJTJ, terutama untuk bisa membantu kontraktor karena biasanya yang mengerjakan adalah kontraktor kecil. Hal ini juga jadi tanggung jawab kita untuk bisa membina para kontraktor kecil, saya harap KKJTJ bisa membantu,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya.

Menteri Basuki mengatakan selain memberi Standar Operasional Prosedur (SOP), para kontraktor yang membangun jembatan gantung juga dapat didampingi pada saat pembangunan sehingga bisa mencapai zero accident. Di samping itu, diharapkan dengan adanya pengawasan dari KKJTJ pembangunan jembatan gantung dapat dilaksanakan secara profesional.

Selama ini KKJTJ bertugas untuk memberikan rekomendasi terkait keamanan bangunan jembatan bentang panjang dan terowongan kepada Menteri PUPR.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga Menteri dapat mengambil keputusan guna menjaga keamanan konstruksi. KKJTJ terdiri dari 33 anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No 485/KPTS/M/2015. (beb)

The post Menteri Basuki Ajak KKJTJ Ikut Awasi Kualitas Pembangunan Jembatan Gantung appeared first on Prokabar.

Dbutuhkan kerja sama yang baik antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa peran lembaga pengawasan sangat penting dalam memberikan pendampingan secara intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Peran APIP yang efektif sebagaimana diatur pada PP 60 Tahun 2008, diantaranya adalah harus mampu memberikan peringatan dini dengan prinsip mengedepankan pencegahan terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

“Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mempunyai peranan penting dalam memperkuat kompetensi aparatur internal. APIP selain bertugas melakukan review laporan keuangan, juga harus menguasai sistem perencanaan anggaran (programming), sehingga dapat mengetahui apakah laporan yang disajikan sudah mencapai target-target yang ada di program,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya.

Menteri Basuki meminta AAIPI tidak hanya berfokus mengadakan pelatihan audit laporan keuangan, namun juga dapat menyiapkan pelatihan agar para APIP juga memahami proses penyusunan program agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien.

“Koordinasi APIP dengan APH juga merupakan keharusan, this is a must. Tanpa komunikasi yang baik apakah dengan Kepolisian, Kejaksaan atau KPK, khususnya di bidang pengawasan dan pencegahan, maka akan sulit untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan termasuk tindak pidana korupsi,” ujar Menteri Basuki.

Sinergi Positif APIP dengan APH diharapkan dapat menjadi penunjang untuk peningkatan Good Governance and Clean Government, Transparansi Keuangan Negara, Percepatan Pembangunan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Bangsa dan pada akhirnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Upaya meningkatkan fungsi pengawasan internal di Kementerian PUPR, Menteri Basuki mengungkapkan pada tahun 2020 ini akan menbentuk direktorat kepatuhan internal di masing-masing Ditjen yang ada di Kementerian PUPR. Unit tersebut bertanggung jawab untuk lebih fokus mengawasi, selain fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI yang sekaligus Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengatakan, auditor internal harus lebih solid dalam mengawal penyusunan hingga evaluasi program agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) bagi pembangunan Indonesia.

“Terlebih pada tahun 2021 direncanakan ada redesign sistem program penganggaran dan para auditor internal harus mengetahui hal tersebut. Untuk itu peningkatan kompetensi review program anggaran (RKAKL) menjadi salah satu program prioritas kami,” ujar Sumiyati. (beb)

The post Menteri Basuki Dorong AAIPI Tingkatkan Peran Dalam Peningkatan Kompetensi Auditor Internal appeared first on Prokabar.

Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan layanan sanitasi masyarakat dan mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik yang dibuang secara langsung ke sungai maupun tanah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jaringan perpipaan diharapkan dapat mengurangi pencemaran air limbah domestik dari rumah tangga dan daerah perniagaan.

Secara teknis, sistem pengelolaannya dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah dari rumah-rumah warga secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan. Air limbah yang terkumpul di septic tank disedot dan dialirkan melalui pipa ke jaringan limbah menuju stasiun pompa.

Selanjutnya dari stasiun pompa di filter dan disalurkan ke tahap pemrosesan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Air limbah yang telah melalalui pemrosesan akan dialirkan ke Sungai Siak dengan kondisi telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Pembangunan infrastruktur ini dibagi menjadi 2 paket, yakni pertama paket Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (SC1) sepanjang 19,69 Km yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. Karaga Indonusa Pratama (KSO) dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp 203,7 miliar sejak 9 November 2018 dan ditargetkan selesai 27 Desember 2020.

Pembangunan pada paket 1 dibagi menjadi tiga zona yang pengerjaannya menggunakan metode open trench, boring, dan jacking. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi instalasi perpipaan 1.000 SR untuk tiga kelurahan di Kecamatan Sukajadi, yakni Kelurahan Kampung Melayu, Kampung Tengah, dan Jadirejo.

Kemudian pekerjaan instalasi pipa utama sepanjang 19.687 meter dan pekerjaan manhole. Saat ini progres konstruksi jaringan perpipaan mencapai 41,23 %.

Paket kedua berupa Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (SC2) sepanjang 17,8 Km dengan kontraktor PT. Hutama Karya dan PT. Rosa Lisca senilai Rp 141,4 miliar. Pembangunannya mulai dikerjakan sejak pelaksanaan kontrak 1 November 2018 dan ditargetkan selesia 28 desember 2020.

Ruang lingkup pekerjaan berupa pekerjaan pemasangan pipa sistem open trench sepanjang 13.587 meter, pipa sistem boring (1.480 meter), pipa sistem jacking (2.286 meter), dan maintenance hole di 394 titik. Jaringan perpipaan ini mencangkau 11.000 SR di Kelurahan Kedungsari, Rejosari, Sukajadi dan Pulau Karoma. Hingga 20 Februari 2020, realisasi fisik sudah mencapai 46,85%.

Pembangunan jaringan perpipaan di Pekanbaru merupakan bagian dari program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan. Dengan fasilitas sanitasi yang memadai dan melalui SPALD yang relevan, diharapkan efluen pengolahan mencapai baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga pencemaran lingkungan akan berkurang. (beb)

The post Kurangi Pencemaran Lingkungan, Kementerian PUPR Bangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di Pekanbaru appeared first on Prokabar.

Pembangunan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No.43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dua Pasar tersebut yakni, Pasar Atas Kota Bukittinggi dan Pasar Rakyat Pariaman. Sedangkan sarpras pendidikan dibangun tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Yakni Politeknik Negeri Padang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Politani Negeri Payakumbuh, dan satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar.

Pasar Atas Kota Bukittinggi mengalami kebakaran hebat pada 30 Oktober 2017 lalu yang menyebabkan hilangnya seribu lebih kios pedagang di gedung tiga lantai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional oleh Pemerintah menunjukan keberpihakan Pemerintah kepada para pedagang agar nantinya harga sewa kios pasar yang baru tetap terjangkau.

“Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya.

Rekonstruksi Pasar Atas Bukittinggi dikerjakan sejak 20 Agustus 2019 hingga 31 Desember 2019 pada umumnya memiliki aktifitas ekonomi yang tinggi dengan berbagai komoditas perdagangan dan jasa penunjang lainnya.

Diharapkan agar masyarakat yang berdagang di Pasar mendapatkan tempat yang layak sehingga kegiatan ekonomi di Kota Bukittinggi menjadi lebih lancar.

Selain itu Pasar tersebut memiliki nilai sejarah karena Kota Bukittinggi pernah jadi ibu kota (sementara) negara RI. Pasar Atas menggunakan desain baru dengan konsep green building yang menelan anggaran sebesar Rp 292 miliar.

Pasar Rakyat Pariaman berlokasi di Jalan Sultan Syahrir, Kota Pariaman dibangun diatas lahan seluas 9000 m2 dengan anggaran sebesar Rp. 82 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 – 2020. Konstruksi di kerjakan oleh PT. Wijaya Gedung dengan progres mencapai 16,769 %. (beb)

The post Dukung Kegiatan Ekonomi Rakyat, Kementerian PUPR Bangun Dua Pasar di Sumatera Barat appeared first on Prokabar.