XL Axiata menjadi salah satu tempat tujuan dari program Building a Digital Resiliency for ASEAN Children, yakni kunjungan para delegasi Forum Anak 10 anggota negara ASEAN.

Delegasi Forum Anak 10 anggota negara ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini secara langsung menyambut para delegasi di Gedung XL Axiata Tower, Jakarta, Kamis (17/11).

“Merupakan suatu kehormatan bagi XL Axiata mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mendukung program kunjungan Forum Anak negara-negara ASEAN.” ungkapnya.

Sesuai dengan tema yang diangkat, pihaknya sebagai perusahaan telekomunikasi yang terus beradaptasi dengan teknologi digital akan dengan senang hati berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga memberikan rekomendasi melalui pemaparan dan pembahasan tentang ketahanan digital.

Baca Juga : ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019, XL Axiata Raih Peringkat 10 Besar di Indonesia

“Diharapkan, seluruh hasil diskusi yang telah dilakukan di XL Axiata bisa menjadi rujukan mereka selama mengikuti program ini di Indonesia.” sambungnya.

Selama melakukan kunjungan ke kantor pusat XL Axiata, para delegasi Forum Anak ASEAN menjalani rangkaian kegiatan office tour, termasuk mengunjungi Lab X-Camp, yang merupakan laboratorium produk solusi digital berbasis Internet of Things (IoT).

Mereka juga mendapatkan pemaparan dan kesempatan berdiskusi terkait ketahanan digital, yang di dalamnya membahas topik tentang Internet of Things (IoT), Network, serta Social Media.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Endah Sri Rejeki, menyampaikan bahwa KemenPPPA dan XL Axiata sudah menjalin kerja sama yang baik dalam berbagai program dan kegiatan.

“Mulai dari peningkatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro melalui pemanfaatan teknologi digital, keterlibatan aktif dalam pelaksanaan G20, dan bentuk kerja sama lainnya.” ungkapnya.

Indonesia menjadi tuan rumah pada pelaksanaan 7th ASEAN Children Forum (7th ACF) yang dilaksanakan secara hybrid pada 15 – 20 November 2022.

Forum yang diselenggarakan oleh KemenPPPA, dan didukung oleh Sekretariat ASEAN, UNICEF, dan Forum Anak Nasional Indonesia ini diikuti oleh kurang lebih 70 anak dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun beserta pendamping.

Mengambil tema besar “Building a Digital Resiliency for ASEAN Children”, program ini selanjutnya dituangkan ke dalam tiga sub tema yakni, literasi digital, ketahanan dan partisipasi anak pada teknologi digital, dan keamanan digital.

Forum ini mempromosikan hak-hak dasar anak, terutama hak untuk berpartisipasi dan membangun masyarakat yang damai, dan memastikan perkembangan anak di tingkat individu, kelembagaan, masyarakat, nasional dan regional untuk kepentingan terbaik anak-anak di wilayah ASEAN.

Perwakilan dari masing-masing delegasi juga akan diundang untuk menghadiri perayaan Hari Anak Sedunia Indonesia, yang akan dilaksanakan di Manado pada 20 November 2022 sebagai bagian dari puncak acara. (*/rel)

The post XL Axiata Terima Delegasi Anak dari 10 Negara Anggota ASEAN appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar —  PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI kembali berkolaborasi mendukung produktivitas perempuan pelaku UMKM.

Kali ini kolaborasi terwujud berupa Program Sispreneur “Kelas Inkubasi Manajemen Bisnis (Pendampingan) 1.000 Pelaku Usaha Perempuan Indonesia Berani Naik Kelas.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, dan Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, meresmikan program edukasi ini di Jakarta, Kamis (12/8).

Hal ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan XL Axiata memasuki usia 25 tahun dalam upaya Membangun Indonesia Digital, sekaligus peringatan atas Hari UMKM Nasional.

Menteri Bintang mengatakan, pihaknya menyambut baik terselenggaranya program Sispreneur 2021 sebagai bentuk sinergi antara Kemen PPPA dengan PT XL Axiata, Tbk dalam penyelenggaraan sekaligus mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui partisipasi dunia usaha.  

Dan berharap pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini, dapat menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi para perempuan wirausaha, khususnya dalam membuka akses pengetahuan terkait pemahaman perspektif gender, perencanaan bisnis, pemasaran dan branding, serta literasi keuangan dan akses pasar yang lebih luas melalui digital marketing, sehingga pada akhirnya dapat memajukan usaha, meningkatkan perekonomian keluarga, dan memberi kontribusi pada perekonomian nasional.

“Pemulihan ekonomi nasional dapat diupayakan salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam hal ini, kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship) perempuan sangatlah penting, mengingat pembukaan usaha baru dan perluasan usaha akan mendorong tersedianya lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.” ungkapnya melalui siaran pers yang diterima, Sabtu (14/8).

Berdasarkan data Perkembangan UMKM dan Besar di Indonesia pada tahun 2014-2018, dari seluruh jenis usaha di Indonesia, 99,99 persennya merupakan UMKM. Selain itu, data BPS pada tahun 2018, menunjukkan bahwa dari total UMKM, lebih dari 60 persennya (sekitar 37 juta) dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Sementara itu, Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini menyebut, melalui program Kelas Inkubasi Sispreneur 2021 ini para peserta yang merupakan 1.000 perempuan pelaku UMKM yang terbagi dari lebih 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia akan mendapatkan pendampingan manajemen bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan beragam sarana berbasis teknologi digital.

Menurutnya, teknologi digital menawarkan kesempatan kepada siapa saja untuk mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Bagi para perempuan pelaku usaha mikro, teknologi digital akan memungkinkan mereka untuk menembus pasar yang lebih luas, yang hampir mustahil bisa dijangkau jika tidak online.

Teknologi digital sekaligus akan mempermudah mereka melakukan promosi produk dan jasa secara lebih massif melalui media sosial ataupun platform marketplace.

“Perempuan pelaku UMKM merupakan pihak-pihak yang paling terdampak secara ekonomi dan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Karena itu, program kelas inkubasi ini menjadi sangat relevan untuk kami selenggarakan saat ini agar dapat membantu di dua sisi sekaligus, yaitu sisi perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan UMKM yang dikelolanya agar bisa menopang ekonomi keluarga dan menggerakkan ekonomi di lingkungan sekitarnya.  Program ini merupakan program kedua yang kami selenggarakan bersama dengan Kementerian PPPA, setelah sebelumnya kami berhasil membantu sekitar 275 pelaku usaha perempuan menuju dunia digital” tutur Dian Siswarini.

Peserta Kelas Inkubasi Sispreneur 2021 berasal dari beberapa komunitas perempuan pelaku UMKM yang menjadi binaan Kementerian PPPA.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, XL Axiata dan Kemen PPPA mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, yaitu Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), KAPAL Perempuan, Kalyanamitra, Hapsari, Migrant Care, dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Sejumlah materi yang diajarkan dalam Kelas Inkubasi Sispreneur 2021 ini meliputi perspektif gender dalam pelatihan kewirausahaan, perencanaan bisnis, pemasaran dan branding, literasi finansial, serta promosi melalui digital marketing.

Tahun ini ada beberapa tambahan materi dan skill yang akan diberikan kepada perempuan pelaku UMKM peserta program inkubasi ini, antara lain materi literasi finansial, yang akan diberikan oleh Tim dari Bank BRI, mengenai perlunya menyiapkan sisi finansial yang baik untuk dapat terus bertahan dalam menjalankan bisnis.

Dari XL Axiata, para  peserta program ini mendapatkan fasilitas berupa kartu perdana / sim card SisterBiz dengan benefit Gratis Kuota 500MB (Gratis akses aplikasi Sisternet, Zoom, dan elearn.id), serta pendampingan kuliah Whatsapp, dan E-sertifikat.

Didukung juga oleh Bank BRI dengan menyediakan materi dan narasumber di bidang literasi finansial, harapannya para peserta dapat menyiapkan finansial yang baik untuk dapat terus bertahan dalam menjalani bisnisnya dan dapat menjadi penggerak ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sispreneur merupakan bagian dari program Sisternet yang bertujuan untuk meng-online-kan pelaku usaha mikro Perempuan Indonesia. Karena berdasarkan latar belakang yang masih dijumpainya diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan bagi perempuan.

Padahal, 9,1% Pendapatan Domestik (PDB) Indonesia berasal dari perempuan pelaku usaha mikro, dimana 50% diantaranya dikelola oleh perempuan. Setidaknya 10,2 juta UMKM di Indonesia, berpotensi untuk go-online, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.

Sejak diluncurkan pada 23 April 2015, Sisternet kini telah membantu lebih dari 40 ribu perempuan.

Untuk terus meningkatkan nilai manfaat bagi kaum perempuan Indonesia, termasuk perempuan pelaku UMKM, Sisternet menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan, juga dengan banyak pegiat sosial di berbagai daerah.

Selain itu, Sisternet juga aktif bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah. Selain dengan Kementerian PPPA juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, aplikasi Sisternet selaku solusi digital untuk para perempuan pelaku UMKM Indonesia juga telah menghadirkan fitur learning on demand terbaru bernama Webinar Pintar, Diskusi Pintar, dan Sister Menulis.

Materi-materi keahlian tersebut akan memudahkan seluruh perempuan Indonesia dalam meningkatkan keahlian mereka untuk berani “naik kelas” dan jadi lebih baik. Aplikasi Sisternet dapat diunduh melalui Google Playstore dan ios AppStore. (rel)

The post XL Axiata Bantu Seribu Pelaku Usaha Perempuan untuk “Naik Kelas” appeared first on Prokabar.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, dengan adanya aplikasi ini, maka perempuan Indonesia di mana pun mereka berada akan bisa lebih mudah mengakses program-program Sisternet.

“Sepanjang tahunSisternet menyelenggarakan banyak sekali kegiatan, terutama yang bersifat edukasi mengenai berbagai kebutuhan perempuan, dari mulai mengenai pengelolaan keuangan, membangun bisnis sendiri, peningkatan keahlian, hingga parenting. Sebagian besar kegiatan tersebut masih bersifat offline di banyak kota. Dengan adanya aplikasi ini, semua materi program Sisternet bisa diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun.” ungkapnya.

Sementara itu Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi hadirnya aplikasi Sisternet, yang bertujuan untuk memangkas kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal pemanfaatan teknologi informatika, termasuk internet di Indonesia. PT XL Axiata, Tbk, melalui aplikasi Sisternet, menjadi salah satu contoh kontribusi nyata dunia usaha untuk ikut bergerak dan mendukung program-program pemerintah bagi kemajuan bangsa Indonesia.

“Kami berharap, aplikasi Sisternet dapat menjadi sumber inspirasi, tidak hanya bagi perempuan Indonesia, namun juga dunia usaha lainnya untuk dapat terus memunculkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.”sambungnya

Menurut Dian Siswarini, aplikasi Sisternet bisa diunduh di Google Playstore untuk ponsel Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi yang disiapkan selama 5 bulan ini akanmemuat berbagai agenda program yang dibagi dalam 3 segmen fitur, yaitu Sister Berbagi, Agenda Berbagi, dan Modul Pintar. Pada segmen Sister Berbagi akan tersaji kumpulan artikel yang bersifat inspiratif dan motivatif bagi kaum perempuan untuk bisa lebih mandiri dan berdaya. Hingga saat ini Sisternet memiliki lebih dari 12 ribu artikel. Segmen Agenda Berbagi akan menyajikan kelas-kelas edukasi yang mengajarkan berbagai ketrampilan digital, cara mendapatkan inspirasi, hingga bagaimana membangun jaringan. Kelas-kelas ini bisa diakses secara gratis.

Sementara itu pada segmen Modul Pintar, tersedia modul-modul edukasi dalam format audio visual mengenai beragam topik yang diajarkan oleh para ahli di bidangnya. Saat inisudah tersedia sekitar 40 modul audio visual mengenai digital parenting, karir, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan. Modul Pinter merupakan segmen yang paling banyak diaksesoleh publik di website Sisternet.co.id.

Pada tahap pengembangan aplikasi, ada sejumlah fitur yang sedang disiapkan, antara lain adalah Portal Forum yang berupa forum diskusi antarpelaku UKM yang adalah perempuan. Lalu ada juga Media Podcast yang menyediakan berbagai informasi dan materi-materi audio inspiratif. Kemudian ada juga fitur Panic Button, sebagai sarana untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk penyediaan fitur Panic Button, Sisternet bekerja sama dengan Kementerian PPPA. Kedepannya, Sisternet pun akan memberikan berbagai pelatihan pemasaran secara online kepada perempuan pelaku usaha kecil di 5 provinsi bersama Kementerian PPPA dan Mitranya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di bidang ekonomi.  

Sebelum ini, Sisternet lebih banyak melaksanakan program-program-nya secara offline di berbagai kota, termasuk di luarJawa. Para member Sisternet yang tersebar di berbagai daerah mengakses program-program melalui website Sisternet.co.id. Pengunjung website ini cukup banyak. Bulan Maret 2020 lalu, tercatat lebih dari 50 ribu page viewer. Tingginya angka pengakses ke website Sisternet ini menjadi salah satu pertimbangan bagi XL Axiata untuk membangun aplikasi Sisternet.

“Dengan aplikasi, maka masyarakat, terutamam kaum perempuan bisa lebih mudah mengakses program-program Sisternet dengan menggunakan smartphone-nya. Tidak harus menggunakan komputer untuk bisa mendapatkan yang tampilan halaman yang lebih jelas. Jadi saat ini, Sisternet memiliki dua saluran digital untuk menyampaikan program-programnya,” tutur Dian.

Diluncurkan pertama kali pada 23 April 2015, Sisternet kini memiliki lebih dari 23 ribu anggota. Untuk terus meningkatkannilai manfaat bagi kaum perempuan Indonesia, Sisternet menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan, juga dengan banyak pegiat sosial di berbagai daerah. Selain itu, Sisternet juga aktif bekerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah, selain dengan Kementerian PPPA juga dengan Kementerian Komunitasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan.    

Perempuan melawan pandemi

Dalam rangka peluncuran aplikasi Sisternet, XL Axiata menyelenggarakan kelas webinar Share Care Inspire Class yang terbuka untuk diakses masyarakat bertajuk “Covid-19 dan Digitalisasi, Cara Baru Perempuan Melawan Pandemi”.  Acara yang diselenggarakan secara daring ini menghadirkan para tokoh perempuan yang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia. Mereka adalah Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, pekerja seni Dian Sastrowardoyo, serta praktiskedokteran dr. Reisa Broto Asmoro, dan juga di moderatori oleh Becky Tumewu.

Pada kelas ini antara lain dibahas mengenai bagaimana memahami karakter virus dengan informasi lengkap terkait pengertian, dan istilah-istilah yang muncul saat wabah Covid-19. Lalu juga tentang bagaimana menyikapi stigma “Online is new normal” seorang perempuan di rumah ataupun di kantor. Selain itu mengenai sejauhmana dukungan dari para pemimpin perempuan dari berbagai sektor dalam mengatasi dan menghadapi permasalahan wabah covid-19. (rel)

The post Dukung Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Menteri PPPA Luncurkan Aplikasi Sisternet appeared first on Prokabar.

“Tujuan utama dari KLA adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) di 2030,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise saat deklarasi Ambon menuju KLA seperti disampaikan dalam siaran pers KPPPA.

Menteri Yohana menjelaskan, di 2018, penghargaan KLA telah diberikan bagi 177 kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini belum ada satu daerah pun yang dapat disebut Kabupaten/Kota Layak Anak, karena belum ada yang memenuhi 24 indikator KLA.

“Untuk itu, di berbagai kesempatan selalu saya tekankan pada pimpinan daerah untuk mengejarnya. Termasuk Kota Ambon yang hari ini dengan bangga telah meluncurkan KLA,” ujarnya.

Disebutkan, 24 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) klaster hak anak harus dipenuhi setiap daerah agar Kabupaten/Kota disebut Layak Anak. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kelima adalah perlindungan khusus.

Menurut Menteri Yohana memang tidak mudah untuk mewujudkan, namun bukan berarti tidak bisa. “Saya berharap komitmen yang kuat dari semua pimpinan dan perangkat daerah, termasuk lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media, agar di 2019 Kota Ambon dapat memperoleh penghargaan KLA,” ungkapnya.

Yohana menuturkan, bahwa KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung dan bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya pencapaian yang dikejar, namun juga hakikat penting KLA untuk memberikan tempat tinggal agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa kekerasan.

Ruang-ruang untuk fasilitas tumbuh kembang anak saat ini semakin membaik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah daerah yang mendeklarasi Kabupaten/Kota menuju Layak Anak (KLA).

Di 2017, KLA telah dilakukan oleh 389 kabupaten/kota. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Ambon Richard Louhenapesy mengatakan pihaknya bersama seluruh perangkat daerah akan melakukan upaya percepatan pemenuhan indikator KLA. “Jadi yang pertama, saya akan segera konsolidasi dengan seluruh kepala sekolah di Ambon untuk memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana tekad kita untuk menjadikan Kota Ambon sebagai KLA,” ujarnya.

Kedua lanjut Richard, juga akan melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan seluruh Kepala RT, RW dan Lurah untuk memberikan informasi yang sama.

“Jangan sampai KLA hanya dikenal di kalangan elit, tapi di jajaran pemerintah tingkat bawah tidak paham untuk mempercepat 24 indikator KLA, jadi perlu sinergi,” jelasnya. (*/hdp)

The post Ambon Deklarasi Menuju Kota Layak Anak appeared first on Prokabar.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, selain itu saat puncak acara Selebrasi 20 tahun Komnas Perlindungan Anak, akan dilakukan pemberian apresiasi dan penghargaan Komnas Anak Award 2018. Acara ini akan dilaksanakan pada 18 November di gedung Perpustakaan Nasional Jakarta.

“Komnas Anak Award 2018 akan diberikan kepada para pegiat perlindungan anak dari berbagai profesi dan kategori di Indonesia,” kata Arist dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/10) kemarin.

Arist menjelaskan dalam acara tersebut direncanakan akan dihadiri oleh lima menteri kabinet kerja dan penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bersama Menko PMK.

Menyinggung soal kondisi anak di Indonesia saat ini, Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko menjelaskan, bahwa fenomena anak mengonsumsi zat adiktif berupa lem aibon dan zat-zat adiktif lainnya yang dapat memabukkan serta merangsang otak anak masih kerap terjadi.

Hal ini dikarenakan, tambah Dhanang, bahan dasar pembuatan seperti pembalut pampers dan jenis-jenis obat perangsang lainnya sangat muda diperoleh. “Ini juga telah menjadi ancaman bagi anak-anak di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Menurut dia, anak dengan lem aibon dan zat adiktif lainnya seperti minuman keras oplosan dan rokok serta narkoba sudah merebak di Indonesia.

“Bahkan sebarannya juga sudah merata mengepung desa dan kota bak virus yang tidak ada penangkalnya,” kata Dhanang.

Ia memprediksi di 2018- 2019 pelanggaran hak anak masih akan didominasi dengan kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh orang terdekat anak. Ini dilakukan baik oleh orang per-orang dan dengan cara bergerombol (geng rape) akan menjadi fenomena kejahatan seksual terhadap anak yang semakin menakutkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Terkait hal ini, Ketua Yayasan Istana Bocah Nusantara (IBN) Maya Agustin menyatakan, dalam rangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, sudah selayaknya mendorong Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pemerintahan desa membangun kembali sistem kekerabatan di kampung melalui pembentukan kelompok kerja perlindungan anak.

“Ini bisa dilakukan di kampung, desa atau di Banjar Banjar dengan melibatkan peran serta pengurus RT, Kepala Desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Posyandu, polisi dan masyarakat,” terang dia. (*/hdp)

The post 20 Tahun Komnas PA, Apresiasi Pegiat Perlindungan Anak appeared first on Prokabar.

CPMI ini berhasil diselamatkan, setelah mengalami penyekapan antara 1 minggu hingga 3 bulan oleh sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berinisial PT MDM di wilayah Ciracas, Jakarta timur.

“Saat ini, sebanyak 20 CPMI diamankan dan dititipkan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing – masing,” sebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam rilisnya yang dikutip Jumat (28/9).

Sebelumnya, pada 24 September 2018 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) Pusat yang terdiri dari Kemen PPPA (melalui Kedeputian Perlindungan Hak Perempuan), BNP2TKI, Bareskrim, Kemnaker, dan Kemensos telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait laporan adanya penyekapan sekitar 50 orang perempuan CPMI oleh PT MDM di Ciracas, Jaktim.

Hasil sidak menemukan adanya 36 CPMI di penampungan tersebut dan semuanya perempuan. Setelah itu, langsung dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik PT.

“Sudah banyak CPMI yang bercerita kepada saya bahwa mereka seringkali bermasalah karena PJTKI mengirim mereka secara ilegal, dan akhirnya mereka di luar negeri mendapatkan masalah,” ujar Menteri PPPA Yohana Yembise saat memberikan motivasi kepada 20 CPMI ilegal di RPTC, Bambu Apus, Jakarta Timur.

Menurut Yohana, beberapa PJTKI juga menjanjikan pekerjaan yang bagus kepada para CPMI, namun kenyataannya sangat berbanding terbalik. Seharusnya PJTKI tersebut malu karena ternyata kita dianggap sebagai budak di sana.

“Saya merasa sedih. Mereka tidak menghargai hak dan harga diri kita sebagai perempuan. Saya meminta agar Kementerian/Lembaga terkait benar – benar menyaring perusahaan perusahaan perekrut tenaga kerja dan menyeleksi calon – calon tenaga kerja yang berkualitas,” ungkapnya.

Dia juga memperingatkan para PJTKI agar tidak mengorbankan perempuan Indonesia demi kepentingan kelompok tertentu. “Jangan persiapkan mereka menjadi budak dan korban lagi di tanah orang. Sedangkan di Indonesia, para perempuan ini menjadi aset bangsa yang diberdayakan,” tegasnya.

Menteri Yohana menambahkan bahwa telah terdapat peraturan yang melindungi para pekerja migran, yakni Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam peraturan tersebut dicantumkan sanksi bagi para pelaku, sindikat, dan mafia yang ingin memperdagangkan para perempuan pekerja migran.

Beberapa CPMI mengaku, selama berada di penampungan PT. MDM mereka mengalami pelanggaran hak, di antaranya dilarang keluar penampungan, bahkan beribadah dan mengontak keluarga.

“Selama di penampungan, saya dilarang pulang ke kampung halaman ketika orang tua saya meninggal. Padahal lokasinya di Bogor. Kami juga mendapatkan tempat tidur dan kamar mandi yang kurang layak. Handphone kami disita pada hari Senin – Jumat. Tidak diizinkan ke gereja pada hari Minggu, dan disuruh mengerjakan tugas domestik oleh pemilik PT,” curhat salah seorang CPMI.

Yohana mengatakan, pihaknya akan menyelamatkan dan memberi jalan keluar agar mereka mendapatkan keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik. “Masih banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberdayakan perempuan. Para korban CPMI belum terlambat untuk keluar dari situasi ini. Mereka masih bisa berkumpul dengan keluarga dan memikirkan masa depan yang lebih cerah,” kata Menteri Yohana.

Kasubid Pengamanan BNP2TKI, Kombes Pol Martireni Narmadiana menyebutkan, 36 CPMI berasal dari berbagai daerah, dan 20 orang di antaranya dari Lampung, 4 orang dari Jawa Barat, 9 orang dari Palu, dan masing-masing 1 orang dari Medan, Banten dan Jatim. Semuanya berjenis kelamin perempuan dan tidak ada yang berusia anak.

“Kami sedang menyelidiki Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan pemilik perusahaan. Lebih jauh lagi, kami mempertanyakan mengapa dari 36 CPMI, 20 di antaranya illegal, dalam artian tidak memiliki ID CPMI, apalagi di antara mereka telah melakukan tahap pemeriksaan kesehatan dan memiliki paspor,” kata Martireni.

Padahal menurutnya, untuk melakukan tahap pemeriksaan kesehatan dan kepemilikan paspor harus memiliki ID CPMI dari Kemnaker. Pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Perekrutan (SIP) dan Surat Perintah Rekrut (SPR) dari perusahaan.

“Kami juga akan melakukan penyidikan dan memberi tindakan kepada sponsor di masing-masing daerah yang sudah melakukan pemalsuan dokumen calon pekerja migran dan akan melakukan proses penegakan hukum,” ujarnya. (*/hdp)

The post Puluhan Korban Oknum PJTKI Berhasil Diselamatkan appeared first on Prokabar.

“Dibutuhkan peran Perguruan Tinggi dalam memasyarakatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender,” ujar Menteri PPPA Yohana Yembise, saat memberikan kuliah umum “Peran Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Universitas 17 Agustus, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/9) seperti dikutip dalam siaran pers.

Kemen PPPA menyampaikan, pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender menjadi semakin penting, secara sadar bahwa angka kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Kemen-PPPA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Survei tersebut membuktikan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-65 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya. Disamping itu, terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini di beberapa daerah menimbulkan berbagai kekhawatiran. Perempuan dan anak menjadi objek sekaligus korban dari kejahatan ini.

“Pemahaman yang ada saat ini merupakan pemahaman yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya setempat dan dibangun dari pemikiran yang kurang tepat. Hal ini mengakibatkan timbulnya praktik diskriminasi dan kekerasan di masyarakat,” kata Yohana.

Oleh karena itu lanjut Yohana, harus ada pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang benar dan tepat. Pemahaman ini dapat secara terus menerus dibawa dan dilembagakan dalam masyarakat melalui peran seluruh lapisan, termasuk peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma.

“Mengapa Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dan strategis untuk menyebarluaskan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan dan keadilan gender,” ungkapnya.

Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan ikut dalam pengambilan keputusan serta mendapat manfaat dari hasil pembangunan.

Salah satu ukuran kemajuan PUG adalah memastikan laki-laki dan perempuan menjadi SDM potensial yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, mengamanatkan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan daerah termasuk Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

“Melalui peran dan tugas ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat membantu membangun dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender yang lengkap,” ujarnya.

Hal ini menurutnya, akan berdampak pada pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa dalam praktik kehidupan sehari-hari dan profesi yang akan dijalani. “Saya mengajak civitas akademika untuk bekerja keras mencapai target-target SDGs melalui penelitian dan mengintegrasikan amanah pencapaian SDGs dalam kurikulum,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Peran Dalam Kesetaraan Gender Dalam Perguruan Tinggi Harus Ditingkatkan appeared first on Prokabar.

Menteri PPPA Yohana Yambise mengatakan sebanyak 2-3 dari 10 anak Indonesia usia 15-19 tahun merupakan perokok aktif (Kementerian Kesehatan 2017). Jumlah perokok usia anak (di bawah usia 18 tahun) juga meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 8,8% pada 2016.

“Fakta yang juga mengkhawatirkan, yaitu 34,71% anak usia 5-17 tahun diketahui menghisap lebih dari 70 batang rokok perminggu (SUSENAS, 2016),” ungkap dalam sambutannya pada acara 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT12th) di Nusa Dua, Bali Kamis (13/9) kemarin.

Menteri Yohana juga menambahkan, bahwa sekitar 33% siswa laki-laki dan 17% dari seluruh jumlah siswa di Indonesia, merokok untuk pertama kali pada usia di bawah 13 tahun, umumnya di bangku sekolah dasar (Kemenkes, 2016). Selain itu, sekitar 49% atau 43 juta dari total 87 juta anak di Indonesia telah terpapar asap rokok (perokok pasif).

Sekitar 11,4 juta atau 27% di antaranya, merupakan anak berusia di bawah 5 tahun atau balita (Kemenkes, 2016). Tembakau maupun rokok merupakan zat berbahaya, yang berdampak buruk bagi kesehatan anak di masa depan, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dampak penggunaan rokok akan dirasakan 15-20 tahun mendatang, saat anak menginjak usia produktif. Sebanyak 225.700 orang meninggal dunia setiap tahun akibat rokok di Indonesia, dan 7% nya, atau sekitar 15.844 orang adalah perempuan (Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, 2018).

Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya anak, perempuan juga termasuk kelompok rentan, yang menjadi perokok pasif) dan berisiko sama bahayanya dengan perokok aktif. Untuk itu, perlindungan terhadap dampak tembakau tidak hanya ditargetkan kepada anak, tetapi juga kepada perempuan.

Kemen PPPA terus mendorong pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Mengingat perempuan merupakan kunci dalam mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing di masa mendatang.

Perempuan harus berdaya dan mampu melindungi diri maupun anak dan keluarganya dari bahaya rokok. Melalui rangkaian kegiatan APACT 12th ini, mari saling bertukar pikiran, ide, pengalaman, dan bersatu dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau untuk memastikan negara di Asia-Pasifik mampu mencetak generasi sehat di masa depan dengan produktivitas optimal, guna mencapai SDG’s.

“Masa depan dunia berada di tangan anak-anak kita saat ini. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Melindungi anak dari rokok merupakan salah satu upaya mewujudkannya,” tutup Menteri Yohana. (*/hdp)

The post Begini Cara Pemerintah Lindungi Anak dan Perempuan Dari Bahaya Merokok appeared first on Prokabar.

Pertemuan ini bertujuan untuk memahami sudut pandang kementerian tentang kreativitas anak-anak di dunia digital sekaligus melindungi mereka. Ini juga dilkukan untuk mengenal lebih jauh dari berbagai pihak yang turut membudayakan intrnet sehat dan positif bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut membahas cara mempromosikan konten yang mendidik dan positif melalui Internet serta mendorong perkembangan perempuan dan anak-anak. Kementerian PPPA dan Pimpinan Tik Tok menyadari potensi kontribusi aplikasi Tik Tok untuk membuat dan mempromosikan konten yang mendidik.

Zhen Liu, SVP Bytedance (pengembang Tik Tok) melalui keterangan resmi yang diterima mengatakan pihaknya akan merilis konten edukasi bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak-anak. “Kami sangat bersemangat untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Indonesia, khususnya Kementrian PPPA. Tik Tok berkomitmen untuk memperkuat keamanan online di Indonesia. Kami ingin turut membantu membuat pengalaman Internet yang baik dan positif dan mendukung kreasi konten berkualitas tinggi di konten platform yang kami miliki,” jelasnya

Selain itu, Tik Tok dan Kementerian juga mendiskusikan beberapa potensi kolaborasi seperti peluncuran kampanye dalam rangka Hari Anak Nasional di pertengahan bulan Juli. Tak hanya itu, Tik Tok menggunakan kemampuan machine learning (ML) untuk menghadirkan konten yang sesuai sekaligus program edukasi bagi orang tua dalam menyebarkan penggunaan internet yang sehat kepada sang buah hati.

DR. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI/PPPA-RI mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada undang-undang yang mengatur konten ramah anak, jadi aplikasi atau platfrom digital yang menjangkau Indonesia harus mengikuti hukum tersebut.

“Tik Tok diharapkan berkomitmen dalam perlindungan anak dengan memberikan batasan-batasan dan aturan yang jelas terkait hal tersebut. Tik Tok juga harus bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyebarkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia dengan konten positif agar bisa menjadi contoh bagi platform lainnya,” tutupnya. (*/hdp)

The post Pengembang Aplikasi Tik Tok Kunjungi Kementrian PPPA, Ada apa ? appeared first on Prokabar.