Dalam raker tersebut, Komite II DPD RI membahas mengenai permasalahan sampah dan kehutanan yang terjadi di daerah. Selain itu, ke depannya Komite II DPD RI akan menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah-daerah.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, Komite II DPD RI berkeinginan agar program-program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian LHK. Dirinya meminta agar Siti Nurbaya Bakar melalui kementeriannya dapat membangun komunikasi dengan setiap anggota Komite II DPD RI sebagai mitra dalam menyukseskan program di setiap daerah.

“Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Nantinya ada wujud konkret. Kami sebagai anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerjasama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Senada dengan Yorrys, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung jalinan kerja sama yang akan dibangun antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, anggota DPD RI yang tergabung di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan juga dapat membantu mensosialisasikan program-program dari Kementerian LHK.

“Tolong program kementerian saat turun ke daerah, anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi dalam menyukseskan program-program kementerian LHK,” imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, dalam rapat kerja tersebut, Komite II DPD RI juga menginginkan adanya pandangan dari Kementerian LHK terkait RUU perubahan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, masalah sampah menjadi hal yang mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya penanganan yang dapat menyesuaikan kondisi saat ini.

“Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” ucap Bustami yang mewakili Provinsi Lampung ini.

Masih terkait sampah, Anggota Komite II, Angelius Wake Kako, mengatakan penanganan masalah sampah di daerah-daerah masih kurang optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk dan akhirnya merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.

“Di NTT, saya melihat saat kaum milenial, masyarakat muda yang peduli akan kondisi sampah. Mereka membuat komunitas yang peduli soal sampah. Tetapi mereka ini membutuhkan sarana prasarana juga terkait pengelolaan sampah,” jelas Angelius yang berasal dari NTT ini.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa program dari Kementerian LHK salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan. Salah satu yang dilakukan adalah adanya kebijakan alokasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti. (rel)

The post Sejahterakan Daerah, Komite II DPD RI Kerjasama dengan Kementerian LHK appeared first on Prokabar.

“Dari 80 ekor yang tersisa di hutan Sumatera, 40 di antaranya hidup di alam hutan Taman Nasional Way Kambas. Sisanya tersebar di sejumlah taman nasional di Pulau Sumatera,” kata Kepala Balai TNWK Subakir dilansir, Minggu (1/12).

Subakir menyebutkan, 7 ekor badak sumatera berada di pusat penangkaran badak Sumatera atau Suaka Rhino Sumatera TNWK, sedangkan 33 ekor hidup di alam Hutan Way Kambas.

“Hasil penelitian para peneliti, di Sumatera ini hidup badak Sumatera sekitar 80 ekor, Sebanyak 80 itu terbagi di sejumlah taman nasional di Sumatera, yang paling banyak badak Sumatera hidup di Taman Nasional Way Kambas. Ini ‘real’ kata para peneliti,” katanya.

Menurut Subakir, TNWK paling banyak menyimpan badak Sumatera karena habitatnya aman dari perambah hutan. “Way Kambas aman karena tidak ada perambah hutan. Kalau ada perambah satwanya akan kalah. Dan di Hutan Way Kambas ini, alhamdulillah jauh dari perambah sehingga badak berkembang biak,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berkomitmen untuk melindungi satwa dari kepunahan dengan menjadikan daerahnya sebagai benteng terakhir melestarikan, melindungi, dan mengembangbiakkan badak Sumatera.

“Lampung adalah benteng terakhir dalam melestarikan dan mengembangbiakkan satwa liar, termasuk badak Sumatera, dan kita sudah membuktikannya dengan mampu mengembangbiakkannya,” kata Arinal Djunaidi pada peringatan Hari Badak Sedunia dan peresmian Suaka Rhino Sumatera (SRS) II, di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, beberapa waktu lalu.

Karena itu, lanjut dia, sudah menjadi kewajiban agar Lampung dapat mengembangbiakkan dan melindungi badak sumatera. “Saya berkomitmen untuk menjadikan Lampung sebagai benteng terakhir dalam melestarikan, melindungi, dan mengembangbiakkan badak Sumatera,” katanya.

Dalam peresmian Suaka Rhino, Gubernur Arinal melakukan perluasan SRS II menjadi 150 ha yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Gubernur juga meninjau dan melihat langsung badak bernama “Harapan” di kandang karantina di pintu koridor penghubung antara SRS I dan SRS II.

Ia menjelaskan populasi badak dalam kurun waktu tertentu terus mengalami penurunan. Namun, hal itu dapat ditingkatkan dengan memfungsikan hutan dengan baik. (*/hdp)

The post Hutan Ini Paling Banyak Dihuni Badak Sumatera appeared first on Prokabar.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengatakan bahwa dihubungi oleh pihak istana semalam. Selain itu, dirinya juga telah meminta izin pada Presiden untuk untuk mengumumkan kepada publik soal jabatan Menteri yang akan ditempatinya.

Siti Nurbaya mengungkapkan jika dirinya akan menjabat lagi menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode keduanya.

“Dipercaya itu adalah satu penghargaan dan penghormatan luar biasa bagi saya. Jabatan adalah kepercayaan mempermudah kerja atasan,” katanya kutip Prokabar dari CNBC Indonesia.

Siti mengatakan bahwa Jokowi ingin dirinya menyelesaikan hal-hal yang sudah dijalani di periode pertama. Selain itu, dia pun diminta menuntaskan masalah warisan periode pertama. Siti mengatakan Jokowi juga ingin mempercepat program-program yang sudah dijalankan.

“Secara khusus disebutkan Perhutanan sosial, yang sebetulnya sudah berjalan, dibutuhkan kecepatan. Ini tentu terkait dengan kesempatan kerja, perhatian Presiden perlindungan lingkungan, sungai air, persoalan reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk mengurangi bencana alam,” kata Siti.

Siti Nurbaya Bakar adalah kader partai Nasdem kedua yang dipanggil ke Istana Negara, Jakarta pada hari ini. (*/hdp)

The post Siti Nurbaya Akan Kembali Jabat Menteri LHK appeared first on Prokabar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani, menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan langkah terhadap upaya penegakan hukum terkait karhutla di Riau.

Pelaku pembakar hutan dan lahan akan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. “Penegakan hukum secara serius akan kita jalankan sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku karhutla,” ungkap dia dilansir dari keterangan tertulis, Minggu (13/10).

Rasio Ridho juga mengatakan, pemerintah melakukan kerja sama dalam penyidikan karhutla yang melibatkan Bareskrim, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung, para ahli lingkungan serta elemen-elemen yang berkaitan lainnya.

“Karhutla ini kasus yang sangat besar selain membahayakan kesehatan juga berdampak pada ekonomi dan kerusakan ekosistem keanekaragaman hayati. Jadi ini penegakan hukumnya harus optimal,” ujarnya.

Rasio Ridho Sani menambahkan, berbagai Undang-undang (UU) akan dikenakan untuk menjerat para pelaku pembakar hutan dan lahan sehingga akan membuat pelaku merasakan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah diperbuat.

“Ada UU perkebunan, kehutanan, dan UU lainnya. Tentu saja ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan kasus yang sama tidak lagi terulang,” ujarnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Komit Penegakan Hukum Karhutla appeared first on Prokabar.

Badan yang dijadwalkan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2020 ini akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda.

“Badan ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional, dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga lintas sektor untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya pada peluncuran BPDLH, dikutip, Kamis (10/10).

Dirancang untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup, menurut Darmin, Badan ini diharapkan dapat memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Badan ini diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,” ujar Darmin.

Menurut Darmin, selama ini  pemerintah telah mengelola berbagai sumber pendanaan yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dukungan pendanaan yang ada belum secara optimal mencapai target yang diharapkan.

Menko Perekonomian berharap, BPDLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dan mitra pembangunan serta mengembangkan diri dan berinovasi untuk menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menambahkan, pembentukan badan ini merupakan langkah konkret Indonesia untuk melengkapi upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim.

“Langkah kita dalam implementasi The Paris Agreement semakin konkret. BPDLH atau yang saya sebut juga LH Fund ini diharapkan memberikan ruang dan positioning yang sistematis dalam pengendalian dan penanganan perubahan iklim,” terang Siti Nurbaya Bakar.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal.

Sebagai informasi, Menko Perekonomian merupakan Ketua Komite Pengarah, dengan anggota-anggota nya terdiri dari Menteri LHK (sebagai Wakil Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Menteri Perindustrian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. (*/hdp)

The post Tahun Depan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Beroperasi appeared first on Prokabar.

Dirilis dari situs lhk.go.id pada Senin (30/9) menyatakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan per 27 September 2019 pukul 18.00 WIB, satelit NOAA menunjukkan tidak adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah rawan karhutla. Sedangkan Satelit TERRA/AQUA (NASA) dengan level confidence 80 persen menunjukkan hotspot hanya berada di wilayah Jambi sebanyak 3 titik, Kalimantan Timur sebanyak 9 titik, dan Kalimantan Utara sebanyak 2 titik.

Tren titik api pada minggu ini menurun jika dibanding jumlah titik api pada minggu lalu. Jika pada tanggal 14-20 September 2019 total titik panas, yang diambil dari pantauan sipongi.menlhk.go.id di seluruh wilayah Indonesia yang terpantau oleh satelit TERRA AQUA LAPAN dengan tingkat confidence 80 persen sebanyak 5.106 titik panas.

Sedangkan untuk minggu ini dari 21-27 September 2019, jumlahnya turun signifikan menjadi 3.211 titik panas. Sebagai catatan titik panas (hotspot) berbeda dengan titik api (fire spot), sehingga untuk memastikan wilayah tersebut mengalami titik api harus dilakukan pengecekan lapangan (ground check) secara langsung.

Meskipun tren hotspot menurun, Satgas Karhutla tetap melakukan upaya pemadaman lanjutan. Pemadaman terus dilakukan di lahan-lahan yang kebanyakan adalah lahan gambut. Seperti yang dilakukan di Daerah Operasi (Daops) Palangkaraya, tepatnya di daerah Kel.Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, juga di Jln. Karan Paci Kel. Panarung, Kec. Pahandut.

Di Provinsi Riau, kegiatan pemadaman serta pendinginan dilakukan Manggala Agni KLHK Daops Dumai. Lahan gambut seluas 7 Hektare (Ha) di Jl. Sidodadi, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai ini terbakar di permukaannya juga di lapisan bawahnya.

Pemadaman juga dilakukan di Desa Pare Pare Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Lahan gambut seluas ± 3,5 ha berhasil dipadamkan. Kondisi terakhir, Lahan milik masyarakat ini masih menyisakan bara dan asap.

Diketahui, hotspot tahun 2019 ini meningkat daripada tahun lalu, namun luasan lahan yang terbakar tahun ini masih lebih sedikit dibandingkan tahun 2018. Tahun lalu, luasan lahan yang terbakar adalah seluas 510.564 ha, dan tahun 2019, luasan lahan terbakar hanya sekitar 328.724 ha. (*/hdp)

The post Titik Panas Terpantau Sudah Berkurang Drastis appeared first on Prokabar.

Dilansir dari situs resmi klhk.go.id, pada Minggu (15/9) menjelaskan, Kemampuan identifikasinya pun meningkat hingga 823 jenis kayu perdagangan Indonesia, jauh melebihi AIKO-2018 yang kemampuan identifikasinya hanya sampai 144 jenis. Selain identifikasi jenis, AIKO-KLHK juga mampu membedakan asal lokasi geografis berdasarkan kedekatan image dengan jenis kayu dari lokasi tertentu.

Informasi status konservasi (CITES, IUCN dan SK Men-LHK) pun dapat diketahui, dan memungkinkan untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online. Aplikasi ini juga memiliki fasilitas pencarian pada menu ‘Pustaka’ yang memungkinkan penelusuran informasi suatu jenis kayu dilengkapi foto makroskopis yang tersimpan. Kemampuan-kemampuan tersebut, tidak dapat ditemui pada versi sebelumnya.

Pelaksanaan identifikasi kayu manual di laboratorium, memerlukan waktu 1-2 minggu. Ada 163 karakter kayu yang harus dicermati untuk sampai pada penentuan jenis kayu. Dengan AIKO-KLHK, proses panjang itu dapat dipangkas hingga hitungan detik.

Identifikasi kayu merupakan proses penentuan suatu jenis kayu berdasarkan ciri struktur anatomi kayu yang dimilikinya. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik yang unik sehingga perlu metode identifikasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis kayu.

Platfor AIKO-KLHK berkembang, tidak terbatas aplikasi Android untuk identifikasi kayu secara online melainkan juga offline. Manajemen formasi berbasis website dan Android pun telah melengkapi versi terbaru ini. Manajemen formasi ini memungkinkan rekaman data pengguna AIKO-KLHK menjadi proses pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu di Indonesia yang dapat menjadi informasi yang sangat berguna

Aplikasi AIKO-KLHK dapat diunduh secara gratis di Google Play Store. Aplikasi ini telah mengalami perkembangan pesat dari versi pendahulunya, AIKO-2018 dan WoodID-2017, yang dikembangkan bersama Pusat Penelitian Informatika LIPI dengan mekanisme pendanaan dari Insinas Kemenristekdikti. (*/hdp)

The post Kini Ada Aplikasi yang Permudah Identifikasi Kayu appeared first on Prokabar.

Dikutip dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Senin (24/6) menjelaskan, dua CB tersebut adalah CB Togean Tojo Una-una, di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dan CB Saleh-Moyo-Tambora (Samota), di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CB Togean Tojo Una-una memiliki luas 2.187.632 Ha yang merupakan bagian dari Coral Triangle Area, dengan rincian Core Zone seluas 368.464 Ha, Buffer Zone 281.136 Ha, dan Transition Zone seluas 1.538.032 Ha yang terdiri dari wilayah perairan seluas 1.053.630 Ha dan daratan seluas 484.402 Ha. CB ini merupakan keterwakilan ekosistem dan melindungi ekosistem pantai, padang lamun, dan terumbu karang terpenting di wilayah World Coral Triangle, terutama di Teluk Tomini.

Sedangkan CB Samota luasannya yang ditetapkan adalah 728.484,44 Ha, dengan Core Zone seluas 115.207,10 Ha, Buffer Zone seluas 138.731,86 Ha dan Transition Zone 474.545,48 Ha. CB Samota merupakan keterwakilan dan perlindungan untuk berbagai tipe ekosistem di wilayah Lesser Sunda, seperti flora dan fauna di hutan pegunungan di Gunung Api Tambora, Pulau Moyo, dan kekayaan satwa perairan di Selat Saleh, antara lain dengan keberadaan hiu paus.

Sebelumnya, di Indonesia telah ditetapkan 14 CB dengan total luas 25.015.686 hektar, yaitu: (1) CB Cibodas ditetapkan tahun 1977, (2) CB Lore Lindu-1977, (3) CB Komodo-1977, (4) CB Tanjung Puting (5) CB Siberut-1981, (6) CB Leuser-1981,(7) CB Giam Siak Kecil Bukit Batu-2009, (8) CB Wakatobi-2012, (9) CB Taka Bonerate Kep.Selayar-2015, (10) Bromo Tengger Semeru Arjuno-2015, (11) CB Belambangan, 2016, (12) CB Berbak Sembilang-2018, (13) CB Rinjani Lombok-2018, dan (14) CB Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu-2018. Dengan ditambah dua CB baru, Indonesia saat ini telah memiliki telah memiliki 16 CB, dengan total luas 27.931.802 Ha.

Semua CB tersebut mewakili hampir seluruh tipe ekosistem dan fenomena geologi di Indonesia, seperti hutan tropis di berbagai ketinggian, pegunungan api aktif, karst, ekosistem pantai, padang lamun, terumbu karang, sampai ke laut dalam, serta nilai peninggalan sejarah arkeologi dan fenomena geologi dan kegunungapian, yang dihuni oleh masyarakat dengan ragam budayanya. Oleh karena itu, cagar-cagar biosfer di seluruh Indonesia menyandang nilai-nilai sangat penting dan bersifat lokal sekaligus global.

Berbagai inisiatif pengelolaan kawasan konservasi yang sesuai dengan konsep pengelolaan suatu CB seperti bagaimana pengelolaan Core Zone (CZ) dapat memberikan akses kepada masyarakat di sekitarnya, dan sebaliknya. Selain itu, pengelolaan Buffer Zone (BZ), dimana masyarakat desa-desa dengan jutaan jiwa tergantung dan menggantungkan hidupnya dari kesehatan kondisi hutan/perairan yang menjadi Core zone nya, dapat aktif terlibat dalam penyelematan CZ. Selanjutnya adalah pembangunan di Transition Zone (TZ) selalu memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan menjamin minimalnya dampaknya pada BZ dan CZ, termasuk riset-riset di semua zona tersebut dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

The post Keren, Ini Dia Dua Cagar Biosfer Indonesia yang Baru appeared first on Prokabar.

Mengutip arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2) kemarin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengakui banyak persoalan di kawasan hutan.

Yang paling penting sekarang, menurut Siti, adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemukiman di dalam konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi lainnya yang ada disebut dalam HGU.“Jadi kita dikasih waktu 2 bulan oleh Bapak Presiden beresin itu,” jelas Siti.

Menteri LHK menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2017, sudah 26 provinsi yang melakukan inventarisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Sudah 20 provinsi yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pencadangan, sudah ada kawasan-kawasan yang dilepaskan dari hutan, sudah diverifikasi misalnya kalau dari kawasan hutan ya, yang pemukiman, rakyat ada di dalamnya.

Ia menunjuk contoh, yang pemukiman transmigrasi dan lain-lain itu ada 264.000 hektar, kemudian yang pemukiman ada di dalam hutan, ada pemukiman, ada fasum, ada fasosnya itu 307.000 hektar. Kemudian lahan garapan, sawah dan segala 64.000 hektar, kemudian yang lahan kering kita proyeksinya kira-kira ada 183.000 hektar.

“Ïni sudah diinvetarisir, dibahas dengan kepala daerahnya, hanya memang yang harus disiapkan adalah sebetulnya pemerintah daerahnya harus lebih aktif mendorong apa usulan-usulan masyarakat,” ujar Siti seraya menambahkan, Presiden telah meminta Menko Perekonomian untuk mengundang para gubernur supaya menyelesaikan masalah-masalah ketidakpastian masyarakat di dalam hutan terutama di pemukimannya.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengemukakan, rata-rata permasalahan sengketa yang menyangkut kawasan konsesi hutan sudah selesai. Ia menunjuk contoh masalah pembangunan pelabuhan di Bengkulu, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah selesai. “Jadi, konfliknya tidak lagi menyangkut masalah hutan,” ucapnya.

Namun, lanjut Menteri LHK, Presiden meminta masalah permukiman yang menyangkut rakyat diselesaikan, diprioritaskan dulu. “Tadi perintah Bapak Presiden utamakan kepentingan rakyat, tapi jangan lupa ada juga kepentingan lingkungannya, ada kepentingan bisnisnya. Nah itu harus diimbangkan,” kata Menteri LHK.

Karena itu, menurut Menteri LHK, kebijakan penetapan HTI (Hutan Tanaman Industri) atau perencanaan di dalam HTI tergantung pada beberapa hal, antara lain kebijakan baru tapi tentu dalam pertimbangan keseimbangan itu tadi.

“Kita juga tidak mau untuk rakyat tapi bisnisnya hancur sama sekali, makanya harus ada keseimbangan-keseimbangan itu makanya tadi Bapak Presiden bilang selesaikan dengan keseimbangan antara rakyat itu yang utama. Kemudian cek lingkungannya, kemudian bisnisnya juga tidak boleh terganggu,” pungkas Menteri LHK. (*/hdp)

The post Presiden Beri Waktu 2 Bulan Selesaikan Masalah Pemukiman Warga di Kawasan Hutan appeared first on Prokabar.

Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Bone Bolango Provinsi Gorontalo M. Tahir menjelaskan, satu juta bibit gratis bagi masyarakat tersebut diproduksi persemaian permanen  di Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Jenis bibit yang disediakan yaitu jenis buah-buahan dan kayu-kayuan.

“Pada tahun ini kami sudah menyalurkan bibit dari Persemaian Permanen kepada TNI, POLRI, Karang Taruna, mahasiswa, pelajar, instansi pemerintah/swasta, serta kelompok masyarakat lainnya,” tutur M. Tahir.

Lebih lanjut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) menyebutkan, pada 2019 nanti Kementerian LHK melalui BPDASHL Bone Bolango Provinsi Gorontalo akan memfasilitasi kegiatan rehabilitasi hutan seluas 12.300 Ha. Luasan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah kegiatan rehabilitasi hutan di provinsi Gorontalo.

Untuk itu, M. Tahir mengharapkan dukungan dari para stakeholder terkait serta seluruh lapisan masyarakat, agar kegiatan rehabilitasi hutan 2019 dapat berhasil dan berjalan dengan lancar.

Pada kegiatan itu pula, BPDASHL Bone Bolango Provinsi Gorontalo menyediakan bibit buah-buahan dan kayu-kayuan sebanyak seribu batang sebagai souvenir bagi para undangan dan masyarakat yang hadir diacara tersebut. (*/hdp)

The post Kementerian LHK Bagikan Sejuta Bibit Gratis Untuk Masyarakat appeared first on Prokabar.

“Tiap tahun bencana ini terus meningkat, kondisi ini menandakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sudah banyak yang kritis, yang jumlahnya tiap tahun juga meningkat,” kata Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK, Dra. Siti Meiningsih Msc pada Forum Tematik Bakohumas, di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (12/11).

Berdasarkan data dari Kementerian LHK 2018, menurut Siti, dari total 17 ribu DAS yang ada di Indonesia sebanyak 114 ribu di antaranya harus dipulihkan, di antaranya termasuk 108 DAS dalam posisi kritis.

Dalam RPJM 2015 – 2019, lanjut Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK itu, pemerintah memprioritaskan memulihkan 15   DAS dari 108 DAS kritis itu.

Ke-15 DAS yang diprioritaskan itu adalah: DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Waisekampu, Waiseputi, Moyo, Kapuas, Jenebberang, dan Sapdana.

“Litbang Kementerian LHK menyadari kompleksnya dampak dari dehidrasi lahan ini dan luas lahan kritis  di indonesia yang diperkirakan 11,24 juta ha,” jelas Siti.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memulihkan DAS sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomot 37  tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

“Pemulihan DAS tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola DAS,” tegas Siti.

Sebelumnya Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian LHK Siti Meiningsih menjelaskan, kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja, sejak tahun 2005 lalu telah mencapai sebesar 400 juta dollar AS per tahun.

Ia menyebutkan, meskipun total kuantitas air seluruh pulau di Indonesia terjadi surplus sebersar 449,05 juta meter, sebagaimana disampaikan Bappenas 2015. Namun untuk Jawa dan Bali terjadi defisit sebesar 100 miliar meter dan di Nusa Tenggara mengalami defisit sebesar 2,3 miliar meter.

“Hal ini menyebabkan  jumlah orang yang beresiko berdampak bencan Hydrometerorology akan meningkat dari 1,2 miliar saat ini ke 1,6 miliar pada tahun 2018,” ungkap Siti.

Forum tematik Bakohumas yang mengangkat tema “Pemulihan Daerah Alisan Sungai”itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LH Bambang Hendroyono, Humas Kementerian LHK Ir. Djati Widjaksono Hadi, dan Dirjen Pengendalian DAS Kementerian LHK Ida Bagus Putra Prathama. (*/hdp)

The post Kerap Terjadi Banjir Bandang, 114 Ribu DAS Harus Dipulihkan appeared first on Prokabar.

Data yang diperoleh Tim BKSDA berdasarkan hasil surve di lapangan. Dan mereka saat ini sedang menyusun dokumen blok pengelolaan Hutan Cagar Alam Maninjau tersebut.

Kepala BKSDA Resor Agam, Syahrial Tanjung didampingi Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra menyebutkan Cagar Alam Maninjau terdapat tiga blok pengelolaan dengan luas sekitar 21.891,78 hektar. Yaitu pertama Blok Perlindungan atau Inti dengan luas 18.919,18 hektar atau 86,42 persen. Blok ini sama sekali tidak boleh diganggu dan dijamah manusia, karena tempat habitatnya hewan langka, satwa liar seperti Harimau, Kijang dan lainnya.

Kedua, Blok Rehabilitasi atau daerah pemulihan ekosistem akibat kerusakan terdapat 1.132,59 hektar atau 5,17 persen. Sedangkan yang ke tiga, Blok Khusus yaitu bagian KSA (Kawasan Suaka Alam) atau KPA (Kawasan Pelestarian Alam) yang ditetapkan sebagai area untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupan atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lainnya bersifat strategis.

“Untuk daerah pemukiman penduduk dan area pertanian seperti sawah, ladang dan kebun yang terdata masuk di Cagar Alam Maninjau terdapat di Dama Gadang, Koto Panjang, Ladang Rimbo, Sungai Rantai, Malalak Barat, Koto Malintang, Sebagian daerah keliling Danau Maninjau, Malalak Utara, Matur Mudiak dan Banuhampu Balingka,” kata Ade.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengaspal, dibeton dan membuka ruas jalan baru di CA Maninjau tersebut, akan dimasukan Blok Khusus.

“Bangunan yang sudah ada di Blok Khusus itu tidak bisa ditingkatkan atau ditambahkan lagi. Dan Blok Khusus yang belum ditetapkan ini akan diusulkan ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,” ungkapnya.

Sebelum penetapan Blok Khusus tersebut BKSDA Sumbar Resor Agam akan melakukan konsultasi publik dengan melibatkan Wali Jorong, Wali Nagari, Tokoh Ninik Mamak, Alim Ulama dan seluruh komponen lainnya. Kegiatan direncanakan pada akhir September 2018 ini.

“Nah, pada kesempatan konsultasi publik ini lah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait adanya keinginan usulan perubahan di Blok Khusus CA Maninjau ini,” tegas Pengendali Ekosistem Alam BKSDA tersebut.

Ia kembali menerangkan ada tiga kategori pula yang bisa untuk meyakinkan Kementerian Kehutanan RI agar harapan itu kemungkinan dapat terpenuhi. Seperti terdapat pembangunan yang strategis dan tidak dapat dielakan. kedua terdapat pemukiman bersifat sementara yang sudah ada sebelum kawasan itu ditetapkan. Dan terakhir memiliki kriteria pembangunan sangat strategis.

“Jika masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Agam memang serius, mereka harus memiliki kajian, pandangan cerdas dan benar-benar mampu meyakinkan Kementerian Kehutanan RI melalui konsutasi publik BKSDA Sumbar nanti.

Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) atau kawasan pelestarian alam (KPA) dan peraturan kementerian lingkungan hidup kehutanan (LHK) Nomor 76 Tahun 2015 tentang kriteria zona pengelola taman nasional dan blok pengelolaan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata alam.

“Kami berharap masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan kami. Terutama tidak sembarangan menebang hutan atau memasuki wilayah Cagar Alam Maninjau tanpa sepengetahuan Kementerian Kehutanan RI. Terjalinnya komunikasi yang baik akan meminimalisir penindakan hukum berkaitan tentang Pengelolaan Cagar Alam Maninjau ini,” tutup Perwakilan BKSDA Sumbar tersebut. (rud)

The post Ini Yang Dilakukan BKSDA Agam Sebelum Blok Khusus Diusulkan appeared first on Prokabar.