“Per 9 September, laporan yang kita terima, seluruh kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat aman, kondusif. Aktivitas sosial kemasyarakat berjalan normal,” kata Wiranto sebelum mengelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/9).

Namun demikian, diakui Menko Polhukam, jika masih ada provokasi, masih ada selebaran-selebaran gelap untuk mendorong, dan menghasut masyarakat untuk melaksanakan unjuk rasa susulan.

Menurut Menko Polhukam, beberapa pejabat juga sudah memberikan laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang perkembangan terakhir di Papua dan Papua Barat

“Petunjuk presiden sangat jelas bahwa kondisi yang sangat baik, kondusif ini terus dipertahankan. Lalu beliau juga konsen tentang adanya masalah eksodus dari pelajar, mahasiswa Papua-Papua Barat yang sedang belajar di luar Papua-Papua Barat atau daerah lain di Indonesia, ini juga nanti kita bahas merupakan perhatian kita bersama,” ungkap Wiranto.

Selain itu, menurut Menko Polhukam, para pelaku yang melakukan provokasi juga sudah dipastikan karena telah mengorganisir unjuk rasa, kerusuhan, dan perusakan.

“Ini ada suartu konspirasi yang ada di luar, yakni Beni Wenda CS yang ada di sana, yakni terus memprovokasi, telah memberikan informasi-informasi yang tidak benar dengan ada kekuatan di dalam, unsur KNPB dan AMP, itu sudah sangat jelas sehingga kita sudah minta agar mereka menghentikan aktivitas itu, menghentikan utk memprovokasi, menghasut masyarakat papua-papua barat,” terang Menko Polhukam.

Sedangkan untuk para pelajar, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan bahwa mahasiswa yang ekosodus dari daerah kembali ke Papua, telah dilakukan suatu komunikasi dengan para orang tuanya. Tapi intinya, mereka kembali dari luar Papua dan Papua Barat dengan biaya yang diberikan oleh orang tua mereka.

“Alasannya adanya kekhawatiran adanya tekanan, perlakuan yang sewenang-wenang dari masyarakat sekitarnya terhadap anak-anak Papua – Papua barat yang sedang belajar, nah ini isunya, isu yang digulirkan yang sampai kepada para orang tua di sana,” terang Wiranto.

Menurut Menko Polhukam kekhawatiran itu kemudian menarik anak-anak mereka kembali ke Papua, tetapi setelah dijelaskan, setelah disampaikan fakta-fakta sesungguhnya ternyata mereka menyesal kembali ke sana, kembali ke Papua dan Papua barat.

“Karena ternyata isu itu tidak benar, ya namanya isu, mengelabui jalan pikiran mereka sehingga mereka ingin kembali sekarang ke sekolah, ke asrama tempat mereka belajar sebelum di tarik ke Papua – Papua barat,” papar Wiranto. (*/hdp)

The post Hari Ini, Kondisi di Papua dan Papua Barat Sudah Berjalan Normal appeared first on Prokabar.

Untuk itulah, Menko Polhukam Wiranto mengaku sudah berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri dan Kepala BIN mengenai kemungkinan mencabut pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

“Kondisi daerah sudah stabil, tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi keamanan, kita masih mohon waktu sebentar. Tanggal 5 nanti kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali internet,” kata Wiranto pada konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9).

Sebelumnya Wiranto menyampaikan, bahwa pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat merupakan reaksi dari satu kondisi yang terjadi dan dapat membahayakan keamanan nasional.

“Karena banyak yang campur tangan dan menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan, serta mengacaukan keadaan itu dengan alat media sosial atau internet,” terang Wiranto.

Menko Polhukam menjelaskan, pada saat masyarakat melihat banyaknya hoax, hasutan, dan tone negative tentang apa yang terjadi di sana, maka akan menambah keadaan menjadi kacau sehingga sulit bagi aparat keamanan untuk menstabilkan daerah itu. Oleh karena itu, sesuai dengan UU yang ada sebagian daerah dibatasi jaringan internetnya. (*/hdp)

The post Kamis, Pemerintah Akan Cabut Pembatasan Internet di Papua appeared first on Prokabar.

“Pemerintah sekarang ini sedang berusaha sekuat tenaga, tidak membiarkan, tidak mendiamkan. Pemerintah akan hadir dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang tepat sehingga menyelesaikan masalah untuk tidak menimbulkan masalah (baru),” kata Wiranto kepada wartawan di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8) kemarin.

Terkait permintaan untuk melakukan referendum, Menko Polhukam Wiranto menilai tuntutan tersebut sudah tidak relevan. Mengacu pada Perjanjian New York tahun 1962, disebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Jadi saya kira referendum itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi,” tegas Wiranto.

Sementara terkait masalah keadilan, Menko Polhukam mengatakan, bahwa Pemerintah Jokowi – JK sudah sangat bertindak adil. Karena menurutnya, dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar, yakni sekitar Rp 92 triliun.

“Kemudian masalah tuntutan hukum, kita tahu bahwa musibah di Malang, di Surabaya, katanya ada satu upaya paksa terhadap keamanan, kita sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum. Apakah aparat keamanan, polisi, TNI yang nyata-nyata melakukan satu kegiatan di luar batas maka akan diberikan tindakan. Jadi sebenarnya kalo bicara masalah hukum, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu Menko Polhukam memint masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak mudah diadu domba atau diprovokasi pihak lain. Dirinya berharap agar masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar atau hoaks.

“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, tidak senang negeri kita damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun, memakmurkan rakyatnya, banyak (yang tidak senang). Dan itu, menggunakan momen ini untuk nimbrung, untuk mengacau dan bikin tidak damai,” ucap Wiranto. (*/hdp)

The post Ini Tanggapan Pemerintah Terkait Referendum Papua appeared first on Prokabar.

Dari 949 narapidana yang menerima remisi, sebanyak 272 narapidana menerima remisi 15 hari, 607 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 54 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 16 narapidana, serta pada hari Raya Nyepi tahun ini tidak ada narapidana yang langsung bebas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami menjelaskan bahwa pemberian hak-hak narapidana telah dideklarasikan saat peluncuran Pelayanan Pemasyarakatan berbasis IT oleh Menkumham Yasonna Laoly di Lapas Klas II A Cibinong, sehingga narapidana mendapatkan kemudahan untuk mengetahui jumlah remisi yang menjadi haknya dengan transparan, tidak rumit, tidak berbelit-belit, serta tidak dipungut biaya apapun, termasuk pemberian remisi nyepi tahun 2019.

“Pemberian remisi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Remisi diberikan kepada narapidana yang beragama Hindu yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lapas atau rutan,” tegas Sri Puguh Budi Utami.

Berdasarkan data dari Kemenkumham, narapidana terbanyak mendapat Remisi Nyepi tahun 2019 berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bali sebanyak 659 orang, Kanwil Kalimantan Tengah sebesar 70 orang, dan Kanwil Sulawesi Selatan berjumlah 44 orang.

Adapun jumlah narapidana seluruh Indonesia per tanggal 6 Maret 2019 mencapai 188.258 orang, sedangkan jumlah tahanan sebanyak 70.599, dan total keseluruhan narapidana dan tahanan berjumlah 258.857 orang. (Ham/Hdp)

The post Ini Jumlah Narapidana yang Mendapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi appeared first on Prokabar.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum pada 17 April 2019 mendatang akan berjalan aman. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap tinggal di Indonesia, dan menggunakan hak pilihnya dengan baik.

“Banyak teman-teman yang percaya isu, kemudian sudah siap-siap untuk kabur ya, beli tiket, siap-siap untuk ke luar negeri karena takut kalau Pemilu itu muncul kerusuhan. Nah ini, ini saya katakan hoaks. Ini usaha mengacau Pemilu,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas Kabinet, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2) kemarin.

Menko Polhukam menegaskan, dirinya selalu melakukan koordinasi dengan Kapolri dibantu TNI, dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk memastikan bahwa Pemilu 17 April 2019 itu aman, karena untuk kepentingan nasional.

“Itu menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia,” tegas Wiranto.

Ditambahkan Menko Polhukam, bahwa  Polri sudah membuat indeks kerawanan Pemilu dari sisi keamanan. Dari indeks kerawanan Pemilu, 6 bulan sebelumnya pemerintah sudah tahu skornya, daerah-daerah mana yang kira-kira tidak terlalu aman, tidak amannya kenapa, daerah-daerah yang sudah aman, daerah yang sedang digarap soal keamanannya.

Dari indeks itu, lanjut Menko Polhukam, 6 bulan sebelumnya pihaknya terus-menerus melakukan upaya untuk menetralisir kerawanan-kerawanan itu.

Dari Bawaslu, menurut Menko Polhukam, juga  membuat indek kerawanan Pemilu, tetapi dari sisi penyelenggaraannya. Apakah kotak suara sudah sampai, apakah kemudian nanti ada indikasi menggunakan politik identitas, apa ada indikasi menghadap menggunakan money politik.

“Itu sudah diidentifikasi jauh hari sebelumnya sehingga perhitungan kami dari aparat keamanan dan juga membantu penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilu 2019 akan berlangsung aman,” ujar Wiranto.

Oleh karena itu, Menko Polhukam mengimbau masyarakat agar jangan percaya itu (isu kekacauan, red). Ia mengimbau masyarakat agar tetap tinggal di Indonesia, menjadi pemilih yang baik, jangan menjadi golput, jangan meninggalkan Indonesia.

“Kalau mau bepergian nanti setelah pemilu silakan. tetapi pada saat Pemilu silakan menggunakan hak pilih Anda, Jangan sampai lari dari sana ya,” ucap Wiranto. (*/hdp)

The post Menkopolhukam Jamin Pemilu Aman appeared first on Prokabar.