#kemenkopmk Archives - Prokabar

Ini Tiga Strategi yang Disiapkan Pemerintah Hadapi Covid-19

Redaksi5 — Sat, 09 May 2020 03:15:05 +0000

Jakarta, Prokabar — Pemerintah menyiapkan 3 (tiga) strategi hadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi.

Ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dilansir Sabtu (9/5).

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa Pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada 3 strategi yang jadi ujung tombak untuk mengatasi Covid-19 dan diibaratkan adalah senjata Trisula, 3 ujung tombak, sebagai berikut:

Satu, Tombak utama adalah tengah yang langsung berhadapan dengan wabah yaitu wabah Covid-19.

“Karena itu sektor tengah ini, ujung tengahnya adalah menangani darurat, langsung berhadapan untuk menyesuaikan darurat kesehatan: yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran, dan nanti segera mempercepat penyelesaian Covid-19,” imbuh Muhadjir.

Itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan, menurut Menko PMK, ada dalam domain Kemenko PMK karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan.

“BNPB memberikan dukungan-dukungan fasilitas, sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan. Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking, melakukan tracking, kemudian perawatan, dan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan,” ungkap Menko PMK.

Kedua, ujung tombak yang berwarna biru adalah jaring pengaman sosial untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari Covid-19.

“Di sini ada dua ujung tombak dari kementerian di bawah koordinasi Kementerian PMK, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” jelas Menko PMK.

Untuk sektor kesehatan, Menko PMK menganggap sekarang sudah berada dalam rel yang benar dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan Covid-19 saat ini.

“Karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih mememperhatikan pada sektor yang biru itu, yaitu dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial,” tandas Menko PMK.

Menurut Menko PMK, begitu ada pengetatan-pengetatan, PSBB di beberapa daerah terutama di DKI dan sekitarnya, maka tidak mungkin tidak segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial terutama kepada yang sangat membutuhkan.

“Yang sangat membutuhkan ini kalau dalam kategori data itu ada dua, yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kemensos, dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler, bahkan ada penambahan baik jumlah maupun nilai yang diperbantukan,” terang Menko PMK.

Kemudian yang tidak kalah penting bahkan yang terpenting, sambung Menko PMK, adalah warga negara yang tidak ada di dalam DTKS, penduduk yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari Covid-19 ini.

“Atau kalau saya boleh menyebut “miskin kagetan”, semula tidak miskin kemudian Jatuh Miskin akibat dampak dari Covid-19 ini. Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang harus mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Inilah sesuai arahan Presiden, lanjut Menko Perekonomian, supaya diutamakan dan diperhatikan betul kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini.

Karena itu, Menko Perekonomian sampaikan bahwa program jaring pengaman sosial ini yang akan jadi ujung tombak.

Ketiga, ujung tombak warna kuning yaitu survivabilitas ekonomi adalah domain dari Menteri Koordinator Perekonomian dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau.

“Saya menyebut survivabilas ekonomi, artinya bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini lebih banyak berupaya untuk bagaimana kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini untuk sekadar hidup, survival saja,” imbuhnya.

Sekarang ini dunia maupun Indonesia, menurut Menko PMK, masuk ke dalam apa yang disebut Scott Morrison masuk sebagai ekonomi hibernasi/ hibernitas ekonomi.

“Hibernasi ekonomi ini kita bayangkan seperti beruang kutub memasuki musim dingin yang kemudian dia harus tidur menghemat energi yang dia miliki, memperlambat detak jantungnya, kemudian juga apa menurunkan serendah mungkin panas badannya/temperatur badannya,” tambahnya.

Hal ini dilakukan, menurut Menko PMK, aupaya bisa tetap bertahan hidup, tidak mati, sehingga nanti bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu.

“Itulah kondisi ekonomi dunia seperti yang disampaikan oleh Scott Morrison di dalam sidang OECD. Dan kita juga melakukan hal sama dan itu caranya adalah melakukan survavibilitas ekonomi, setelah itu nanti baru kita melakukan recovery,” sambungnya.

Pada bagian akhir penjelasannya, Menko PMK sampaikan bahwa jenis-jenis dari jaring pengaman sosial yang sudah ada, yaitu Kartu Prakerja ini adalah merupakan domain Menko Perekonomian, kemudian program-program yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

“Ada program Sembako yang semula hanya 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta, kemudian untuk program PKH/Program Keluarga Harapan yang semula hanya 9,2 juta jiwa dinaikkan jadi 10 juta, kemudian ada bantuan listrik,” jelasnya.

Ada yang baru, lanjut Menko PMK, yakni bantuan listrik dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

“Ini Bantuan Langsung Tunai Desa ada 12,3 juta KK penerima manfaat, Rp600.000 per bulan akan diberikan kepada mereka, mulai dari April sampai Juni. Kemudian ada bantuan sosial tunai dari Pak Mensos, ini yang diambilkan dari banpres/bantuan presiden, yaitu 9 juta keluarga dalam DTKS, dan nanti akan menerima Rp600.000 per bulan,” jelas Menko PMK.

Kemudian, lanjut Menko PMK ada Banpres sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah selesai untuk tahap putaran pertama yang ini akan diberikan atau sudah diberikan untuk 1,3 juta keluarga, nilainya Rp600.000 per bulan dan dibagikan secara tiap bulan dua kali.

“Inilah skema-skema yang sudah ada. Tentu saja di luar ini ada berupa bantuan-bantuan sosial dari K/L sesuai dengan instruksi bapak presiden supaya melakukan realokasi dan refocusingsemua anggaran di bawah kementerian/lembaga untuk fokus ketiga tadi yang sudah sebut 3 ujung tombak tadi,” sambungnya.

Di samping itu, menurut Menko PMK, juga ada bantuan dari pemerintah daerah yang Presiden juga telah memerintahkan agar APBD melakukan refocusing dan realokasi khusus untuk diarahkan kepada tiga ujung tombak sebagaimana disebut di atas. (*)

The post Ini Tiga Strategi yang Disiapkan Pemerintah Hadapi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Hasil Kunjungan US-ABC, Kemenko Perekonomian Jalin Kerjasama

Redaksi5 — Tue, 03 Dec 2019 06:31:28 +0000

Jakarta, Prokabar — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan dari delegasi United States-Association of South East Asian Nations Business Council (US-ABC), Selasa (3/12).

Delegasi tersebut dipimpin oleh Senior Vice President dan Regional Managing Director US-ABC Ambassador Michael W. Michalak.

Sejalan dengan visi Presiden RI Jokowi, pertemuan ini bertujuan untuk saling bertukar pandangan mengenai cara-cara meningkatkan hubungan business to government (B2G) yang lebih positif.

AS merupakan mitra dagang ketiga terbesar untuk Indonesia setelah Tiongkok dan Jepang. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (2018), nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS sebesar US$28,6 miliar, naik 10,42% dari jumlah US$25,9 miliar di 2017.

Sementara, investasi langsung (foreign direct investment/FDI) AS di Indonesia senilai US$1.217 juta untuk 572 proyek.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang turut menerima delegasi menerangkan, data itu tak serta-merta merefleksikan potensi sesungguhnya dari kerja sama ekonomi kedua negara.

“Jadi, untuk memperluas kerja sama perdagangan, kita harus berfokus pada usaha kolaboratif untuk mencapai nilai perdagangan sebesar US$60 juta dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terutama dalam industri komplementer,” katanya.

Selama periode lima tahun mendatang, Kemenko Perekonomian memprioritaskan upaya peningkatan daya saing nasional melalui transformasi ekonomi.

Caranya dengan mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang tadinya bergantung pada sumber daya alam (SDA) menjadi lebih memajukan industri manufaktur dan jasa.

“Untuk mencapai target tersebut, kami telah memetakan strategi dan langkah prioritas jangka pendek dan menengah dalam perioe 2020-2025,” ujarnya.

“Jangka pendeknya, kami membuat 18 program prioritas yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan. Quick Wins-nya antara lain Kartu Pra Kerja, Omnibus Law, pengembangan industri petrokimia dan percepatan settlement negosiasi perdagangan,” tutur Iskandar menambahkan.

Sedangkan untuk jangka menengah selama 5 tahun ke depan, ungkap Iskandar, Kemenko Perekonomian telah mendesain 38 program strategis.

Contohnya, implementasi program mandatori B30, akselerasi eskpor dan industrialisasi, perbaikan sistem logistik nasional, penyelesaian sengketa perdagangan bilateral dan multilateral, serta perbaikan iklim dan ekosistem investasi serta kemudahan berusaha (ease of doing business), baik bagi investor lokal maupun asing. (beb)

The post Hasil Kunjungan US-ABC, Kemenko Perekonomian Jalin Kerjasama appeared first on Prokabar.

Pemerintah Usahakan Ada Terus Jatah Guru Honorer Dalam Penerimaan PNS/PPPK

Redaksi5 — Fri, 25 Oct 2019 00:30:10 +0000

Jakarta, Prokabar — Meskipun sudah dibuka pada penerimaan tahun anggaran 2018 dan 2019, jumlah tenaga honorer yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dibawah kuota yang disediatakan.

“Memang kuota yang kita usulkan ke Kementerian PANRB ternyata enggak bisa dipenuhi oleh guru honorer. Pertama ada beberapa daerah yang tidak mau mengusulkan, kemudian yang kedua yang ikut tes tidak semuanya lulus, karena harus ikut tes. Kita sebetulnya sudah, sudah ada kuotanya, 156 ribu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kemarin (24/10).

Untuk itu, Muhadjir berjanji akan terus mengusahakan agar ada terus kuota guru honorer dalam penerimaan PNS maupun masuk PPPK. Kita usahakan terus.

“Tahun ini ada 156 ribu kuota,” jelas Muhadjir.

Mengenai berapa jumlah kuota yang disediakan pada tahun-tahun berikutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih harus ada pembicaraan antara Kemendikbud, dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri karena itu menyangkut alokasi pegawai daerah.

“Jadi 4 pihak itu terutama yang harus duduk bersama ke depan. Tapi mudah-mudahan saya harap dengan menteri baru nanti akan melanjutkan, itu kan karena sudah merupakan semacam program jangka panjang dari Kemendikbud sampai 2024. Kecuali kalau nanti ada solusi lain, terobosan baru,” ujar Muhadjir.

Menko PMK Muhadjr Effendy mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemenko PMK akan mengkoordinasikan 6 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. (*/hdp)

The post Pemerintah Usahakan Ada Terus Jatah Guru Honorer Dalam Penerimaan PNS/PPPK appeared first on Prokabar.

Darmin Nasution Ditunjuk Jadi Plt. Menko PMK

Redaksi5 — Wed, 02 Oct 2019 02:48:27 +0000

Jakarta, Prokabar — Selain menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menunjuk Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai Plt. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Darmin menggantikan Puan Maharani yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul terpilihnya dirinya sebagai salah satu anggota DPR RI periode 2019-2024. Puan bahkan sudah dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 dalam Rapat Paripura DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) malam.

Penunjukan Darmin Nasution sebagai Plt. Menko PMK berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selama beberapa waktu ke depan, Darmin Nasution akan menjalankan tugas-tugas Menko PMK sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (*/hdp)

The post Darmin Nasution Ditunjuk Jadi Plt. Menko PMK appeared first on Prokabar.

Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Redaksi5 — Tue, 27 Aug 2019 23:57:34 +0000

Jakarta, Prokabar —Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/8) kemarin, telah menyepakati tahun 2020 akan memiliki 16 Hari Libur Nasional dan 4 hari Cuti Bersama.

Para menteri yang hadir dalam RTM itu, yaitu Menteri PAN RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada prinsipnya menyetujui usulan libur nasional dan cuti bersama yang disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani. Hanya Menteri Agama yang meminta agar ke depan penyebutan Hari Raya Nyepi untuk Umat Hindu diganti menjadi ‘Hari Suci Nyepi’.

Menko PMK selanjutnya mengajak para menteri untuk menyimak ketentuan cuti bersama terutama untuk Hari Raya Idul Fitri terkait arus mudik dan balik Lebaran. “Infrastruktur kita semuanya di tahun depan (2020, red) Inysa Allah sudah lebih baik dari tahun ini, semoga tidak banyak kendala berarti dan pengamanan serta transportasi selama mudik dan balik juga berjalan dengan lancar,” kata Puan.

Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, tambah Menko PMK, kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 10 Tahun 1971; dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Usai rapat, Menko PMK dan para menteri kemudian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020.

Adapun Libur Nasional dan Cuti Bersama yang disepakati antara lain:

   1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
2.    25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.    22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.    25 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.    10 April, Wafat Isa Al Masih
6.    1 Mei, Hari Buruh Internasional
7.    7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
8.    21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
9.    24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.    1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11.    31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.    17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
13.    20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.    29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
15.    25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti bersama sebagai berikut:
• Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu), Cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri.
• Tanggal 24 Desember (Hari Kamis), Cuti Bersama untuk Hari Raya Natal.

(*/hdp)

The post Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 appeared first on Prokabar.

Kemenko PMK Imbau Orangtua Jaga Anak dari Video Game

Redaksi5 — Wed, 19 Dec 2018 02:50:19 +0000

Jakarta, Prokabar — Kemajuan Teknologi Informasi tidak sepenuhnya membuat anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik kemajuan yang ada. Pasalnya, teknologi bisa membawa efek negatif bagi perkembangan anak.

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ghafur Dharmaputra mengatakan apalagi bila anak terjerumus untuk rela menghabiskan waktunya untuk memainkan video game dari pada aktivitas lainnya.

“Bermain video game secara wajar itu tidak masalah. Yang jadi masalah bila pemainnya lupa waktu, lupa makan dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk gaming. Itu yang perlu dicemaskan oleh para orang tua,” kata Ghafur melalui keterangan resmi, Selasa (18/12) kemarin.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan kecanduan game merupakan salah satu gangguan mental. Para orang tua harus mengenali ciri-ciri bila anak terindikasi kecanduan bermain game. Menurut Ghafur, cirinya bisa ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk mengendalikan kebiasan bermain game.

Lali memprioritaskan game di atas kegiatan lain, termasuk belajar serta berkomunikasi. Dan terakhir adalah anak tersebut akan sangat marah dan panik bila dijauhkan dari video game, meski sudah diperingatkan tentang akibat negatif permainan tersebut.

Sebagai solusi dan antisipasi, Ghafur menghimbau para orang tua untuk mulai memberi pengertian pada anak-anaknya bahwa terlalu lama bermain video game itu sangat tidak baik. Untuk pengalihannya, orang tua harus lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan anak.

“Berilah kehangatan pada anak-anak kita, biasakan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Dan yang paling penting, bila anak anda dalam fase bermain adalah luangkan waktu khusus untuk bermain secara langsung dengan anak anda,” saran Ghafur. (*/hdp)

The post Kemenko PMK Imbau Orangtua Jaga Anak dari Video Game appeared first on Prokabar.

Pemerintah Dorong Daerah Cegah Peningkatan Pernikahan Dini

Redaksi5 — Sun, 30 Sep 2018 00:40:49 +0000

Jakarta, Prokabar — Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Dharmaputra meminta semua pihak yang berpengaruh di daerah agar terlibat dalam menurunkan angka kasus pernikahan usia anak di Indonesia.

Melalui keterangan resmi Sabtu (29/9) Ghafur mengatakan itu dilakukan untuk mendorong kesepakatan global tentang perlunya penghapusan perkawinan usia anak dan kawin paksa.

“Permintaan ini secara spesifik ditujukan kepada tokoh-tokoh berpengaruh di daerah yang mana memiliki jumlah keseluruhan kasus/prevalensi pernikahan anak yang tinggi,” kata Ghafur saat mengikuti salah satu rangkaian Sidang Umum PBB ke 73, yaitu kegiatan High Level Side Event On Ending Child Marriage di New York 26 September 2018 lalu.

Ghafur memaparkan laporan BPS di 2017, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Persentase tersebut dengan mengidentifikasi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin, dengan umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun.

Secara Umum, hampir semua provinsi di Kalimantan dan Sulawesi cukup tinggi terkait jumlah perkawinan usia anak. Selama tiga dekade terakhir, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat, namun Indonesia masih dipandang oleh dunia sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasalnya, perlu diakui Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dan memiliki teritorial yang cukup luas dengan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Sehingga dorongan pencegahan ini memang harus dioptimalkan pada pemangku kepentingan di daerah.

“Harapan besar bila tiap daerah memiliki Perda yang mencegah terjadinya pernikahan anak. Lalu selanjutnya diperlukan keseriusan bersama terkait menjalankan perda tersebut,” kata Ghafur. (*/hdp)

The post Pemerintah Dorong Daerah Cegah Peningkatan Pernikahan Dini appeared first on Prokabar.