“Pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 Varian Mu atau B.1.621. Semua ini dilakukan agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga COVID-19,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Selasa (7/9/2021).

Menkominfo Johnny memastikan bahwa pengawasan dilakukan di seluruh pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan secara whole genome sequencing kepada seluruh
WNI atau WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke negara dengan tingkat penyebaran Varian Mu tinggi, seperti Kolombia, Jepang, India, Hongkong, Ekuador.

Whole genome sequencing merupakan
upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus SARS-Cov2 atau Covid-19.
Meskipun per Senin (6/9/2021), Varian Mu telah ditemukan di 46 negara, namun varian ini belum ditemukan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hingga kini, lanjut Menkominfo,
WHO mengkategorikan Varian Mu sebagai Variant of Interest (Vol) atau varian yang perlu kajian lebih lanjut terkait dampak dalam penularan dan tingkat laju penularannya.

Menkominfo juga menyebutkan bahwa pemerintah mendorong seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mendukung pemeriksaan whole genome sequencing dengan mengirimkan sampel.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses analisis dan pemeriksaan.

“Pemerintah minta masyarakat untuk tak terjebak euforia penurunan kasus harian COVID-19 dan pembukaan di beberapa sektor secara gradual, karena potensi masuknya varian baru tetap ada.
Seluruh masyarakat Indonesia harus tetap waspada dan disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta menyegerakan vaksinasi bagi yang belum,” pungkas Johnny.(rls)

The post Cegah Penyebaran Varian Mu, Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Pintu Masuk appeared first on Prokabar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan,
kedatangan vaksin ini menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras memenuhi kebutuhan stok vaksin COVID-19 untuk digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia.

Dia memaparkan, vaksin bentuk jadi Sinovac yang terima termasuk hari ini adalah 33 juta dosis, sedangkan total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang telah diterima adalah 153,9 juta. AstraZeneca sebanyak 19,5 juta dosis, Moderna sebanyak 8 juta dosis, Pfizer sebanyak 2,75 juta dosis, Sinopharm sebanyak 8,25 juta dosis. Secara keseluruhan Indonesia telah kedatangan
sebesar 225,4 juta dosis vaksin dari berbagai merk baik masih dalam bentuk bulk atau vaksin jadi. Dengan begitu, stok vaksin aman.

Dia memastikan, seluruh vaksin yang dimiliki Indonesia, telah melalui uji klinis sehingga dipastikan aman dan berkhasiat. Semua vaksin juga melalui evaluasi dari Badan POM, rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, WHO, dan para ahli.

“Semua merek vaksin sama, karenanya masyarakat tidak perlu pilih-pilih. Vaksin yang terbaik, adalah vaksin yang tersedia,” kata Airlangga.

Dia berharap, masyarakat tetap disiplin 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta penguatan 3 T, Testing, Tracing, dan Treatment merupakan langkah penting
untuk pemulihan kesehatan, membangkitkan produktivitas, dan mengakhiri pandemi.

Pemerintah menargetkan mulai anak di atas 12 tahun atau sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia divaksinasi. Tentunya diharapkan bisa diselesaikan secara cepat.

Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan menteri dan kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi. Vaksin juga perlu didistribusikan secara cepat dan merata.

Airlangga menyebut, hingga 5 September 2021 sebanyak 66,78 juta telah memperoleh dosis pertama dan 38,2 juta dosis kedua, vaksinasi dosis ketiga sebesar 713 ribu. Sehingga total sudah
105,7 dosis dan Indonesia menempati urutan ke-6.

“Namun vaksinasi untuk lansia perlu
dipercepat,” ujar Airlangga.

Dia menambahkan, angka kesembuhan COVID-19 mencapai 92,8 persen sejak diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibanding dengan kondisi global pada angka 89,4 persen. Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur juga turun 70 persen.

Dia mengingatkan Indonesia untuk terus waspada dan mempersiapkan diri agar tidak terjadi gelombang COVID-19 selanjutnya.

“Dengan kerja sama yang baik, khususnya vaksinasi, bangsa
Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional,” pungkas Airlangga.(rls)

The post 5 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia appeared first on Prokabar.

Menurut Menkominfo, pemilihan lokasi peluncuran layanan 5G di kota Surakarta didasarkan pada dua faktor, yakni faktor historis dan faktor komersial.

Faktor historisnya adalah, Kota Surakarta telah dikenal sejak lama sebagai kota perintis di bidang olah raga, jurnalistik dan lainnya. Sedangkan faktor komersialnya adalah perkembangan ekonomi kota Surakarta dan daerah sekitarnya yang semakin pesat beberapa tahun terakhir.

“Dalam kunjungan saya ke sini beberapa bulan lalu, Walikota Surakarta mas Gibran Rakabuming meminta supaya bisa dihadirkan internet cepat untuk wilayah greater Surakarta. Beberapa bulan kemudian Telkomsel merespon dengan peluncuran layanan 5G yang menjadikan Surakarta sebagai kota perintis layanan ini bersama kota besar lain,” ujar Menkominfo dalam acara peluncuran layanan 5G di kota Surakarta pada Kamis (3/6).

Menkominfo mengharapkan, layanan 5G ini bisa meningkatkan ekonomi dan juga infrastruktur telekomunikasi di kota Surakarta dan sekitarnya.

Dia juga menyatakan, pemerintah mendukung operator lain untuk mengembangkan teknologi ini agar kedepannya bisa lebih mudah dijangkau dan efisien, baik infrastruktur dan operasionalnya.

“Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendukung langkah ini supaya bisa dilakukan dengan cepat seperti deployment infrastruktur repeater di atas gedung-gedung bahkan bisa juga di lampu merah,” kata dia.

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan, peluncuran layanan 5G ini juga harus sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo supaya operator bisa mengantisipasi resiko-resiko negatif yang bisa muncul sekaligus bisa memberi manfaat untuk seluruh masyarakat, seperti yang ditegaskan dalam pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menkominfo juga menegaskan, supaya operator dapat mengontrol penggunaan layanan 5G ini supaya tidak disalahgunakan pihak-pihak yang membawa paham radikalisme dan ideologi transnasional.

“Jangan sampai jaringan 5G menjadi tempat berkembangnya radikalisme dan ideologi transnasional yang bisa menghancurkan bangsa,” tutur dia.

Direktur Utama Telkomsel Hendry Mulia Syam mengatakan, jaringan 5G 20-30 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G yang ada saat ini.

Jaringan 5G menurutnya, sudah digunakan oleh beberapa negara untuk konektivitas industri sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan kinerjanya.

“Kami bangun di beberapa lokasi. Solo adalah salah satu dari Sembilan kota yang kami bangun,” imbuh dia.

Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah turut berkontribusi dalam membantu Telkomsel mengimplementasi percepatan perluasan jaringan 5G di beberapa wilayah di Indonesia.

“Sebagai operator 5G pertama di Indonesia, Telkomsel akan mengoptimalkan kesempatan ini untuk dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa melalui inovasi terdepan,” kata dia.

The post Menkominfo Luncurkan Layanan 5G di Tiga Kota appeared first on Prokabar.

“Dengan instalasi aplikasi itu dilakukan maka monitoring dan pergerakan baik Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Positif Covid-19, Orang Tanpa Gejala (OTG) dapat terpantau pemerintah,” ujar Jhonny G Plate di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Jakarta, kemarin.

Melalui aplikasi ini, kata dia, masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penyebaran Covid-19 yang berada di sekitar lingkungan rumahnya. Jadi, pengguna aplikasi tersebut dapat menghindari berbagai tempat yang potensi menyebarkan Covid-19.

Informasi di atas didapatkan dari sumber yang terpercaya yakni instansi pemerintah yang terkait dengan penanganan Covid-19. Akurasi dari konten yang diberikan dari aplikasi ini sudah pasti dapat dipertanggung jawabkan ke asliannya.

“Masyarakat akan diberikan informasi secara langsung bahwa di sekitar mereka dalam jarak dua sampai lima meter, sehingga dapat segera menghindar atau menjauhkan diri,” katanya.

Saat ini aplikasi ini bisa di unduh melalui playstorekhusus pengguna telpon pintar berjenis android. Dalam waktu beberapa pekan ke depan aplikasi ini bisa di unduh bagi pengguna telpon pintar berjenis IOS.

“Proses instalasi atau download secara gratis dari Google play store. Kami juga sedang berkomunikasi dengan Apple untuk minta teknologi IOS, agar nanti juga dapat segera memberikan akses,” tutur Jhonny. (*)

The post Ingin Pantau Informasi Covid-19 yang Berada Sekitar Rumah? Instal Aplikasi Ini appeared first on Prokabar.

“Wilayah timur selama ini belum pernah menikmati sinyal yang baik, nanti bisa terima sinyal berkualitas bahkan 4G,” ujar Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif dilansir Sabtu (7/3).

Menurut dia, wilayah timur yang tahun sebelumnya belum bisa menikmati jaringan 4G, pada tahun depan bisa menikmati jaringan di atas. Sinyal jaringan itu akan mampu mencakup wilayah yang berada di sebagaian besar wilayah timur nusantara. Wilayah yang dimaksud antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat dan Papua.

“Mereka bisa menikmati jaringan sinyal dengan kecepatan yang mumpuni melalui layanan internet yang sangat luar biasa,” katanya.

BAKTI, kata dia, akan terus berusaha keras mulai dari tahun ini untuk mencapai target yang telah direncanakan di atas. Caranya, dengan memantau dengan ketat setiap kinerja jajarannya dalam mewujudkan hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan kinerja pencapaian, dilakukan dengan mekanisme hukuman dan penghargaan. Artinya, bila tidak mencapai terget yang telah ditentukan akan diberikan hukuman. Bila memenuhi target waktu yang  telah ditentukan maka akan mendapatkan penghargaan.

“Bila tidak sampai Key Performance Indikator(KPI), maka ada mekanisme yang harus ditempuh oleh pegawai tersebut,” pungkasnya. (*)

The post Tahun Depan, Seluruh Masyarakat di Timur Bisa Nikmati Jaringan 4G appeared first on Prokabar.

Menyusul setelah beredar upaya pembobolan rekening Bank melalui pergantian Sim card yang dialami salah satu pengguna beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan dalam aturan registrasi kartu sangat jelas bahwa, perlu suatu kehati-hatian dalam melakukan registrasi ataupun pergantian Kartu SIM.

“Kalau kita lihat dari kasus yang teman-teman ketahui, ini adalah suatu rangkaian, tidak bisa satu saja yang bisa menjadi wujud permasalahan,” kata Dirjen Semuel dilansir, Kamis (23/1).

Menurutnya, ini adalah pembelajaran bagi semua baik bagi operator, bank terkait dan juga masyarakat bahwa di era digital ini makin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mencari kelemahan-kelemahan daripada sistem yang ada, “ini adalah suatu pembelajaran bagi kita dan untuk perbaikan untuk semuanya,”katanya

Dirjen Aptika menambahkan, Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengeluarkan surat edaran kepada operator seluler untuk kembali mengingatkan lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

“Kami dari Kominfo dan juga dari pihak BRTI sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada Operator untuk selalu berhati-hati, menerapkan kehati-hatian dalam melakukan registrasi apabila terjadi proses pergantian Sim card yang dibutuhkan oleh konsumennya,”ujarnya.

Di wilayah regulasi, Pemerintah juga sebenarnya sudah mempunyai aturan terkait tata kelola registrasi dan pergantian Simcard, yakni Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

“Jadi masyarakat juga perlu kehati-hatian, di era digital ini data-data yang sensitif khususnya terkait dengan data pribadi kita itu harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, apabila data-datanya ini dikumpulkan dengan data-data yang lain, itu bisa sangat bisa merugikan kita,” ujarnya. (*)

The post Waspadai Penipuan Registrasi Kartu dan Penggantian SIM Card appeared first on Prokabar.

“Suka atau tidak suka dunia bergerak secara cepat agar menjadi bangsa pemenang. Saya ingin memberikan gambaran, bahwa kita harus menjemput perubahan teknologi yang sudah berkembanh dengan cepat,” ungkapnya, dilansir, Minggu (8/12).

Johnny menyampaikan terkait program Lastmile yang kini dilaksanakan Kemenkominfo. Dikatakannya, bila sudah dibangun fiber optik secara menyeluruh di Indonesia maka programi ini akan membantu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM di Indonesia.

Program Lastmile Kemenkominfo tidak lain untuk menjangkau pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di Indonesia.

“Kini sudah lebih dari 1000 BTS  berdiri di seluruh daerah dan pelosok negeri ini. Dan kita sudah berhasil mempertahankan 3 slot orbit satelit kita untuk digunakan demi kepentingan kemajuan bangsa melalui teknologi. Harus diakui internet merupakan reach out bangsa kita yang berada di pulau terluar,” ujarnya.

Tak hanya itu, Johnny menuturkan, saat ini Kemenkominfo juga mulai menta kembali frekwensi dan spektrum. Hal ini dilakukan mengingat kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan maka dibutuhkan upaya mix and match yang pas dalam penataan spektrum.

Menkominfo melanjutkan, bila kemudian sistem digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka negeri ini membutuhkan lebih dari 100 digital talent. “Saya mengajak seluruh stake holder untukbersama membangun digital talent Indonesia yang memiliki kualifikasi memadai,” katanya.

Kemenkominfo sudah menjalankan program Digital Talent Scholarship. Program ini berbentuk beasiswa pelatihan intensif untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0 serta peningkatan ekonomi digital.

“Tahun 2019 ini, Kominfo memberi kesempatan pada 25.000 orang peserta Digital Talent Scholarship. Pada tahun depan, jumlahnya akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi 50.000 orang,” jelasnya. (*)

The post Pemerintah Persiapkan Infrastruktur Digital Secara Merata Di Tanah Air appeared first on Prokabar.

“Kami hadir disini untuk memastikan garda terdepan pendukung kebijakan politik bangsa negara kita yakni ASN punya kompetensi tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, kemarin (12/11).

Sebanyak 11 kementerian /lembaga berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.

Menkominfo mengatakan pihaknya bertugas sebagai fasilitator untuk menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, yakni portal Aduan ASN dengan domain aduanASN.id. Dengan adanya portal ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, pengaduan yang dilakukan harus didukung oleh data dan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keberadaan taskforcenantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat.

“Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” kata Dwi.

Lebih lanjut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN. Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut.

“Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” pungkas Setiawan.

Rekomendasi ini ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.

Adapun lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal tersebut adalah intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. (*/hdp)

The post Cegah Radikalisme di Lingkungan ASN, Pemerintah Bentuk ‘Taskforce’ dan Luncurkan Portal Aduan appeared first on Prokabar.

Dalam PP 71/2019 tersebut ada aturan soal penempatan fisik data center (DC) dan data recovery center (DRC) yang harus ada di Indonesia. Sebab, saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah data-datanya bukan fisiknya.

“Dalam aturan yang lama itu mengatur fisiknya, padahal yang penting itu datanya. Saat ini kami mensyaratkan datanya bukan hanya fisiknya,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Oleh karena itu, Semuel mengatakan perlu adanya klasifikasi data elektronik. Dalam revisi PP tersebut, ada tiga klasifikasi data, antara lain; data strategis, data risiko tinggi, dan risiko rendah. Data strategis wajib hukumnya ada di Indonesia. Sebab data tersebut merupakan data yang begitu penting bagi negeri ini seperti keamanan dan pertahanan.

Prinsipnya data-data yang menyangkut kepentingan sektor publik bakal ditempatkan di dalam negeri. Sehingga, pertukaran data antar pribadi, institusi, bahkan negara dapat dilakukan. “Jadi data-data yang dibiayai oleh APBN, dana publik, dan sejenisnya maka  tetap ditempatkan di dalam negeri,” tegasnya.

“Penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup publik dan privat wajib melakukan pendaftaran. Pendaftaran mudah, tinggal mengakses website, isi info yang dibutuhkan,” jelas Semuel A Pangerapan.

Lebih lanjut, Semuel menerangkan, di PP itu penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik wajib lakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem dan dokumen elektronik di wilayah Indonesia. Tidak boleh di luar Indonesia, sesuai juga dengan PP 82/2012 yang kemudian direvisi menjadi PP 71/2019.

“Ini sudah menerima masukan asosiasi. Bukan dibagi lagi data strategis dan sebagainya. Tapi lingkupnya. Ini lingkup publik tetap ada di Indonesia. Ada layanan yang dibutuhkan masyarakat tapi teknologinya belum ada. Dua tahun data atau sistem disimpan di luar Indonesia akan ditarik kembali. Tapi dikecualikan kalau teknologi penyimpanannya tidak tersedia di dalam negeri. Kalau terjadi lagi seperti ini, itu harus direview, dengan Kominfo dan sektor terkait,” beber Dirjen Aptika Kominfo.

Dijelaskan, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam lingkup privat, proses boleh di dalam dan di luar Indonesia. Tapi pada saat dibutuhkan untuk pengawasan dan penegakan hukum harus sediakan akses pada info yang dibutuhkan.

Beleid PP 71/2019 ini mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam  lingkup publik dan lingkup privat. Lembaga dalam lingkup publik yakni, instansi penyelenggara negara, institusi telekomunikasi yang ditunjuk oleh negara dan lembaga telekomunikasi yang dikuasai oleh negara.

Adapun lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang diawasi kementerian/lembaga yang menjalankan transaksi perdagangan, PSE yang memliki portal/site yang meliputi penawaran/perdagangan barang/jasa transaksi keuangan, layanan berbayar dan aplikasi telekomunikasi, layanan pencarian data serta pemrosesan data pribadi. (*/hdp)

The post Data Digital Publik Wajib Disimpan di Dalam Negeri appeared first on Prokabar.

“Palapa Ring ini tak hanya akan memajukan sektor ekonomi. Kita ingin ini bisa berguna bagi sektor sosial, budaya politik dan pemerintah kita. Inilah nanti yang menyatukan negara kita Indonesia. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote semunya dapat tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal diantara kita,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya saat acara peresmian di Istana Negara, Jakarta pada Senin (14/10).

Menurutnya, akses digital ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa serta untuk penguatan persatuan kita persaudaraan diantara kita. Juga  untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan dan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan yang menembus seluruh pelosok nusantara.

Selain itu, Presiden Jokowi menerangkan bahwa dengan Palapa Ring dapat menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional bahkan ke pasar global.”Kita akan menjangkau dan menghubungkannya dengan market place, dari daerah ke pasar nasional maupun pasar global. Itu merupakan keinginan kita untuk memperkuat industri kita agar semakin bisa berkompetisi dan produknya kompetitif,” tegasnya.

Namun demikian Presiden Jokowi juga mengingatkan agar perkembangan teknologi digital dan konektifitas digital tersebuat (melalui jaringan Palapa Ring) yang cepat tidak boleh disalahgunakan.”Tidak ada penyebaran kebencian. Juga bukan untuk penyebaran hal-hal buruk seperti fitnah, hoaks, dan fake news. Justru hal ini yang harus dicegah. Saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan termasuk mencegah kejahatan siber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang,” pungkasnya.

Untuk menguji Palapa Ring, dalam acara itu juga dilakukan konferensi video dengan sejumlah pemerintah daerah di Ba’a Rote Ndao, Sabang, Penajam Paser Utara, dan Merauke, serta Sorong.

Menurut keterangan dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, Palapa Ring adalah infrastruktur telekomunikasi jaringan serat optik di sepanjang wilayah Indonesia seluas 36.000 kilometer.

Pembangunan serat optik nasional menjangkau 440 kota/kabupaten. Proyek itu terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku.

Proyek Palapa Ring akan mengintegrasikan jaringan yang telah terbangun dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia.

Palapa Ring-Timur dibangun sejauh 4.450 km yang terdiri dari kabel bawah laut sejauh 3.850 km dan kabel darat sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. (*/hdp)

The post Palapa Ring Timur Diresmikan, Ini Manfaatnya Bagi Indonesia appeared first on Prokabar.

Palapa Ring Timur telah melengkapi sebagai bagian dari jaringan tulang punggung nasional bersama Palapa Ring Barat dan Tengah yang telah lebih dulu beroperasi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2018.

Peresmian Palapa Ring akan dilakukan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo hari ini (14/10) pada pukul 10.00 di Istana Negara, Jakarta.

Bersamaan dengan peresmian ini, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan panggilan konferensi video bersama Bupati Merauke, Danlantamal Merauke Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Walikota Sorong, Wakil Gubernur NTT, dan Bupati Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Fadhilah Mathar Palapa Ring menjelaskan merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU.

Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari afirmasi pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasibleuntuk dibangun oleh pihak swasta. Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT. LEN Telekomunikasi Indonesia, PT. Palapa Timur Telematika, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia.

Nama Palapa dalam Palapa Ring diambil dari Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang sama, pembangunan telekomunikasi dituntaskan dari Sabang sampai Merauke, dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Proyek Palapa Ring diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 di Forum Infrastructure Summit I, namun mengalami beberapa kendala dalam pembiayaan dan pemilihan skema pengadaannya. Di tahun 2015, Pemerintah membuat terobosan melalui penetapan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 38/2015) yang memberikan alternatif pembiayaan proyek pembangunan melalui skema KPBU yang memungkinkan dimulainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring pada tahun 2016.

Ketersediaan layanan KPBU Palapa Ring dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kementerian Kominfo). Anggaran tersebut diperoleh dari dana universal service obligation (USO) yang merupakan 1,25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh BLU BAKTI. Selain sebagai alternatif pembiayaan, skema KPBU merupakan skema yang ideal untuk mengadopsi best practice industri dalam memitigasi risiko pembangunan dan mempertahankan suatu service level agreement.

Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan komitmen pemangku kepentingan pada proyek-proyek strategis nasional, termasuk Palapa Ring, sangat membantu penyelesaian Palapa Ring sehingga proyek ini menjadi proyek perencanaan KPBU tercepat pada tahun 2016. Bentuk komitmen pemerintah lainnya adalah melalui fasilitas penjaminan pemerintah untuk KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Dalam rangka menuju lima besar ekonomi dunia serta merujuk kepada indeks global Indonesia, konektivitas telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai visi tersebut. Posisi Global Competitiveness Index yang diumumkan World Economic Forum (WEF) tahun 2018, menempatkan Indonesia di peringkat 45. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara seperti Singapura (2), Malaysia (25), Thailand (38), Indonesia masih tertinggal, walaupun posisi Indonesia lebih baik daripada Filipina (56), Brunei Darussalam (62), Vietnam (77), dan Kamboja (110). Bila dicermati lebih jauh, kajian WEF memposisikan Indonesia di peringkat 110 dari 140 negara untuk indikator jumlah pengguna internet terhadap jumlah populasi. Wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau merupakan tantangan tersendiri dalam konektivitas tersebut.

Perbandingan lainnya diumumkan oleh International Telecommunication Union melalui ICT Development Index 2017 (IDI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 111. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lain, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang berada di peringkat 18, Malaysia (63), Filipina (101), Thailand (78), Brunei Darussalam (53), dan Vietnam (108).

Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (128), Myanmar (135), dan Timor Leste (122). Merujuk kepada data-data itu, masih terus diperlukan kerja keras dan upaya pemerintah serta seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut, antara lain melalui proyek-proyek strategis nasional dalam rangka konektivitas Indonesia.

Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Instalasi akhir Palapa Ring antara lain di Wamena (Kab. Jayawijaya), Kenyam (Kab. Nduga), dan Oksibil (Kab. Pegunungan Bintang) menyempurnakan penyelesaian Palapa Ring Timur yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi si wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku  dengan panjang 4.426 kilometer di laut dan 2.452 kilometer di darat.

Kajian dari IIGF Institute (2019) mengindikasikan bahwa ketersediaan akses broadband atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun.  Selain itu, dengan ketersediaan broadband sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri. 

Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakelerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan secara adil dan merata masyarakat Indonesia (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. (*/hdp)

The post Palapa Ring Timur Akan Diresmikan Hari Ini appeared first on Prokabar.

Ia mengajak masyarakat agar mendapatkan informasi seputar insiden tersebut dari institusi resmi negara, yakni Kepolisian Republik Indonesia.

“Kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada di Indonesia, saya harap dengarkan informasi dari sumber yang benar yaitu dari Polri,” kata Rudiantara melalui keterangan tertulis, Jumat (11/10).

Menteri Kominfo mengatakan, institusi Polri diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian tersebut.

“Karena Polri yang mempunyai kapasitas-kapabilitas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Rudiantara berharap masyarakat jangan sampai berspekulasi menyoal kejadian yang menimpa Menkopolhukam Wiranto. “Kita tidak usah berspekulasi apapun, saya pun masih menunggu informasi dari Polri. Saya mendoakan agar segera pulih, segera sembuh Pak Wiranto,” lanjut Rudiantara.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. (*/hdp)

The post Terkait Penusukan Menko Polhukam, Kominfo Imbau Masyarakat Tidak Sebar Hoaks appeared first on Prokabar.

“Kami sudah bertemu dan berkoordinasi untuk mendapatkan klarifikasi dari Lion Grup,” kata Dirjen Aplikasi Informatika  (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dilansir, Jumat (20/9).

Menurut Dirjen Aptika pihak Lion Air Grup telah membenarkan adanya kejadian kebocoran data penumpang dari dua maskapai, yakni Malindo Air dan Thai Lion Air yang beroperasi dari Malaysia. Saat ini, Lion Air telah melaporkan ke otoritas di Malaysia atas kejadian hacking dan tengah melakukan penyidikan.

Kementerian Kominfo, kata Semuel, juga belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kebocoran data penumpang tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi. Namun, data penumpang tersebut saat ini sudah diamankan.

“Berapa jumlahnya kita belum tahu, lagi di investigasi. Tapi saat ini posisi daripada data-data konsumer dari Lion sudah diamankan. Hal ini juga sudah dilaporkan kepada otoritas di Malaysia untuk dilakukan investigasi, karena lokus kejadiannya di sana. Jadi kita harus menunggu dari hasil investigasi,” tutur Semuel.

Semuel menduga ada oknum yang melakukan hacking dalam kasus kebocoran data penumpang Lion Air Group itu. Ia mengingatkan kasus kebocoran data penumpang ini termasuk bagian dari illegal akses, sehingga oknum terkait bisa mendapatkan sangsi pidana sesuai dengan beleid yang berlaku.

“Siapapun yang melakukan illegal access itu juga ada sangsi pidananya, dan itu bagian dari perlindungan data pribadi. Bagi pengendali harus juga memastikan sistemnya aman, tapi juga siapapun yang melakukan illegal akses apalagi membocorkan data, kita sedang selidiki siapa yang bertanggungjawab,” tambah Semuel.

Secara khusus Dirjen Aptika menegaskan penerapan perlindungan data pribadi dilakukan dengan prinsip keseimbangan, “Kita membuat keseimbangan, di satu sisi semua penyelenggara memastikan sistemnya handal, dan siapa yang punya keinginan jahat akan berhadapan dengan hukum.  Yang perlu dilakukan oleh pengelola data semua harus diperkuat, SOP-nya dan pengamanan datanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, pihak Lion Air Group dalam hal ini juga menjadi korban atas kebocoran data pribadi penumpang.  “Memang kami dalam hal ini menjadi korban, dan begitu informasi ini menjadi viral dalam bentuk screenshot, kami langsung menindaklanjuti dengan semua administrator kami, dan juga langsung mengamankan pada hari itu juga seluruh data,” kata Putut.

Saat ini, langkah yang diambil oleh Lion Air adalah mengambil aksi pelaporan dan tuntutan hukum bagi pelaku pencurian dan pembocoran data penumpang. “Kami bisa pastikan sampai dengan saat ini data penumpang itu sudah tidak bocor lagi pada yang lain-lainnya. Dan begitu berita ini viral langsung kami melakukan legal action kepada pihak berwenang di Malaysia dan sedang dalam proses investigasi,” tambah Putut.

Berkaitan dengan data-data warga negara Indonesia atas kejadian tersebut, Putut mengatakan bahwa pihak Lion Air juga belum mengetahui berapa jumlah data yang bocor. Kalaupun data yang beredar Lion Air juga memastikan data-data tersebut aman.

“Jadi data-data orang Indonesia pun kita belum tahu jumlahnya berapa, karena seperti yang kita semua ketahui bahwa nama-nama itu masih ditutup jadi kita sedang menginvestigasi. Ke depan kami pastikan data penumpang itu aman,” pungkas Putut.(*/hdp)

The post Terkait Kebocoran Data Penumpang Lion Air, Ini Tanggapan Kominfo appeared first on Prokabar.

Ferdinandus mengungkapkan pula bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus mulai menurun sejak 31 Agustus 2019. “Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500.”katanya.

Dia menyebutkan,  distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, dan akhirnya 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.

“Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.”katanya. (*/hdp)

The post Sudah 21 Kabupaten Di Papua yang Dibuka Akses Internet appeared first on Prokabar.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu dalam siaran persnya Kamis (5/9) menyebutkan, pembukaan blokir atas layanan data internet dilakukan di 19 Kabupaten di Provinsi Papua, yakni: Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

“Untuk 10 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan,” kata Ferdinandus,

Pembukaan blokir atas layanan data internet, menurut Plt. Kepala Biro Humas Kominfo itu, juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yakni: Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.

Menurut Ferdinandus, pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.

Meski demikian, Ferdinandus mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung. (*/hdp)

The post Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat Mulai Dibuka appeared first on Prokabar.