Putra asli Minangkabau kelahiran 19 Juni 1953 sebelumnya merupakan Besar Indonesia untuk Jepang sejak 2017 lalu.

Keberhasilan alumni Institut Teknologi Bandung ini merampungkan proyek migas blok Mansela disebut sebut sebagai pertimbangan dirinya ditunjuk menjadi Menteri ESDM.

Sebelum diangkat Jokowi menjadi duta besar di Jepang pada 2017 lalu, pria berusia 66 tahun ini telah malang melintang di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arifin Tasrif lama menghabiskan kariernya di indsutri pupuk. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Petrokimia Gresik sejak 2001 sampai 2010.

Sebelumnya, Arifin menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri mulai dari 1995 hingga 2001.

Arifin juga merupakan dirut pertama BUMN pupuk setelah holdingisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dia ditugaskan untuk mengkoordinasikan produksi dan distribusi lima perusahaan pupuk nasional.

Kini, tugas berat telah menanti Arifin, dirinya memiliki tugas utama yaitu fokus pada peningkatan migas, mineral dan minerba. Dalam waktu jangka pendek, lima tahun ke depan, ia diminta untuk melaksanakan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden. (*/hdp)

The post Arifin Tasrif, Putra Minangkabau di Kabinet Jokowi appeared first on Prokabar.

Unit tersebut merupakan program yang masuk tahun anggaran 2019 di wilayah Kabupaten Boyolali sebanyak empat unit dari yang direncanakan.

Sumur bor tersebut di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2019 telah berhasil dibangun 11 unit sumur bor, tersebar di 7 kecamatan dan 10 desa/kelurahan, dengan kapasitas produksi air bersih mencapai 608 ribu m3 per tahun, dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk sekitar 27 ribu jiwa penduduk.

“Jumlah sumur bor di Kabupaten Boyolali tahun 2019 ini direncanakan sebanyak empat unit dan hingga saat ini sudah selesai dibangun sebanyak dua unit dan diserahkan pada hari ini yaitu terletak di Desa Tanjung dan Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali,” terang Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, M. Halim Sari Wardana.

“Kami harapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di sekitar sumur bor pada khususnya,” lanjut Halim.

Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Boyolali, Totok menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan sumur bor di daerah sulit air di Kabupaten Boyolali tersebut.

“Terima kasih kepada KESDM yang telah membantu pembangunan sumur bor yang sangat tepat dibangun di musim kemarau ini, semoga bisa dilestarikan oleh masyarakat. Kemarau yang panjang menyebabkan 6 kecamatan dan 21 desa di Boyolali mengalami kekeringan. Kami harapkan bantuan sumur bor tahun depan bisa diperbanyak ,” ungkap Totok.

Salah satu tugas dan fungsi Badan Geologi, Kementerian ESDM di bidang air tanah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, yaitu penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air di seluruh wilayah Indonesia. Target di tahun 2019, KESDM akan membangun 650 unit sumur bor di wilayah sulit air yang tersebar di 33 provinsi. (*/hdp)

The post Pemerintah Bantu Dua Sumur Bor Di Boyolali appeared first on Prokabar.

Penerimaan hibah itu dilakukan dalam penandatanganan serah terima hibah antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Ir.F.X.Suti Jastoto bersama tujuh bupati/wali kota se Sumbar pada Kamis(26/9) di Denpasar Bali.

Tujuh daerah tersebut antara lain Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang.

Suti Jastoto menyebutkan, tujuan dari penandatangan hibah barang tersebut untuk memaksimalkan pelayanan dalam bentuk listrik di daerah yang terisolir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju energi yang berkeadilan sesuai program Nawa Cita Presiden RI.

Energi yang berkeadilan merupakan “tagline” Kementerian ESDM untuk mendapatkan manfaat langsung oleh masyarakat melalui subsudi. Tujuan kegiatan tersebut untuk pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien serta implementasi akuntabilitas Kementerian yang pemanfaatannya diserahkan kepada daerah masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Badan Geologi Kementerian ESDM Antonius Ratdomopurbo, mengatakan program tersebut untuk kebutuhan air bersih didaerah sulit air dan menyesuaikan listrik di daerah yang selama ini belum terjangkau pelayanan listrik PLN yang dimanfaatkan masyarakat dengan kegiatan tahun anggaran 2018.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma sampaikan ucapan terimakasih atas bantuan barang milik negara yang telah diserahkan kepada daerah.

“serah terima bantuan hibah dari kementerian ESDM sudah di tandatangani berupa satu unit sumur bor dalam senilai Rp 375.192.158.00 dan 20 unit PJUTS senilai Rp 321.822.162.00 yang telah dibangun di dua lokasi di Tanah Datar,” kata Zuldafri.

Barang milik negara yang diserah terimahkan yaitu satu unit sumur bor dalam yang berlokasi di nagari Sumanik kecamatan Salimpaung dengan kedalaman 90 meter dan 20 unit PLTS berlokasi di nagari Batu Bulek kecamatan Lintau Buo Utara.

“Kondisi kedua unit yang serahkan hingga kini dalam keadaan bagus, untuk sumur bor sudah bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar dan PLTS sudah dinikmati berupa penerangannya oleh masyarakat,” ujar wabup yang juga dibenarkan kabid penamaman modal dan esdm dinas PMPTSP Dodi Juli hendri.

Dodi tambahkan untuk tahun ini Tanah Datar kembali dapatkan 2 unit sumur bor dalam yang berlokasi di Tabek Patah kecamatan Salimpaung dan III Koto kecamatan Rambatan.(eym)

The post Tanah Datar Kembali Terima Bantuan 2 Unit Sumur Bor Dari KESDM RI appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80%. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan.

“Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya.

Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sememtara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” tandas Dadan.

Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI.

Pelaksanaan Road Test dilakukan pada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Badan Litbang ESDM bersama BPDPKS juga telah menyiapkan uji coba B30 pada alat mesin pertanian, alat berat, dan mesin genset pada kereta api. Uji coba B30 juga akan dilaksanakan pada kereta api dan kapal laut. (*/hdp)

The post Uji Jalan B30 Capai 80%, Begini Hasilnya appeared first on Prokabar.

Demikian keterangan tertulis, dilansir dari website Kementerian ESDM, Senin (2/09). “Paling penting dari kedaulatan energi itu ada dua, yakni ketersediaan energi itu sendiri dan keterjangkauan dari segi harga,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Di jaman yang sangat global sekarang ini hampir tidak ada negara yang mampu melakukan segala kegiatan hidupnya secara mandiri. “Semua negara itu saling ketergantungannya (di sektor energi) besar. Kedaulatan energi itu yang terpenting adalah membuat daya saing bangsa ini menjadi lebih baik,” ucap Jonan.

Dalam menyediakan energi dengan harga terjangkau, pemerintah memberikan subsidi energi secara tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu.

Tercatat sekitar Rp. 1.200 triliun dana di APBN digunakan untuk subsidi energi selama periode 2011 hingga 2014, namun alokasinya dibuat makin tepat sasaran dalam 4 tahun terakhir, agar tersedia alokasi pembiayaan untuk sektor produktif lainnya.

“Subsidi, yang selalu orang ramai bicara ini. Dibandingkan periode sebelumnya, sekarang empat tahun terakhir (2015-2018) subsidi sektor energi dipangkas menjadi hanya Rp 477 triliun. Ini kurang lebih hanya sepertiga dari yang sebelumnya. Agar lebih tepat sasaran,” tutur Jonan.

Jonan mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen agar subsidi energi semakin efisien dan peruntukannya benar-benar tepat sasaran. “Subsidi tahun 2019 ini targetnya Rp 160 triliun, tapi saya kira nggak akan sampai. Paling di angka Rp 120 triliun sampai Rp 130 trilyun. Karena harga komoditas energi banyak yang turun juga. Hingga semester I tahun ini angkanya sebesar Rp. 59,4 triliun,” ucap Jonan.

Oleh sebab itu, ketimbang menghabiskan anggaran untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran, pemerintah lebih memilih memangkas subsidi energi untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan pro rakyat.

Demikian halnya pemanfaatan anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp. 4,9 triliun juga mayoritas untuk infrastruktur dan program pro rakyat. “Tahun ini, anggaran Kementerian ESDM 48% dikembalikan ke masyarakat, untuk bangun pembangkit tenaga surya, jaringan gas dan lain sebagainya,” ungkap Jonan.

Contoh program pro rakyat yang kontribusinya nyata dan dirasakan secara langsung oleh rakyat yakni program pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil. Dengan menggunakan bahan bakar LPG, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk melaut jadi semakin murah.

Selain itu belanja produktif lainnya yaitu pembangunan jaringan gas kota, pembagian lampu surya gratis untuk rumah belum berlistrik, penerangan jalan umum, dan pemboran sumur bor air tanah.

“Ini yang dimaksud dengan kedaulatan energi itu, supaya banyak saudara-saudara kita makin mampu beli, makin terjangkau. Kita juga akan paksa dengan segala peraturan supaya sektor ini menjadi lebih kompetitif,” pungkas Jonan. (*/hdp)

The post Hingga Tengah Tahun Subsidi Energi Capai Rp 59 Triliun appeared first on Prokabar.

“Listrik semakin aman, berhubung pabrik-pabrik akan tutup selama libur hari raya,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa

Dalam kondisi normal, lanjut dia, pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan listrik masyarakat menjelang hari raya. Dari mulai penyediaan pasokan listrik hingga pelayanan darurat lainnya jika masyarakat menghadapi masalah terkait listrik.

“Banyak stok pasokan listrik yang lebih,” katanya.

Terkait dengan masalah kelistrikan selama cuti bersama hari raya Idul Fitri, tambah Rida, pihaknya menyediakan pelayanan untuk membantu masalah yang dialami masyarakat. Masyarakat bisa menghubungi nomor telpon 1135 yang akan memberikan pelayanan bagi masyarakat terkait masalah diatas.

“Kami ada call center 1135 yang siaga selama 24 jam, kapan pun ada masalah bisa menghubunginya,” tuturnya.

Berdasarkan data pasokan listrik dari Kementerian ESDM, mencatat daya mampu pasokan listrik nasional mencapai 38.208,18 Mega Watt (MW), beban puncak nasional mencapai 36.237,15 Mega Watt (MW), dan Cadangan Operasi 1.971,03 Mega Watt (MW). (*/hdp)

The post Jelang Lebaran, Pemerintah Jamin Pasokan Listrik Aman appeared first on Prokabar.

“Karena nilai strategis inilah, Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik yang memiliki emisi rendah hingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dari keterangan tertulis yang diterima, Minggu (28/4).

Diakui Menteri ESDM, tantangan terbesar mobil listrik adalah masalah harga. “Kalau harga mobil listriknya Rp 1,5 miliar, siapa yang mau beli, atau Rp 750 juta, siapa yang bisa beli, itu kan dua kali harga (mobil jenis) kijang,” ujarnya.

Namun demikian, mobil listrik sangat diperlukan karena konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga penguatan infrastuktur jalan raya. Menurut Jonan, ke depan sulit mengimbangi kenaikan kebutuhan atau konsumsi BBM. Salah satu jalan untuk mengurangi impor BBM atau impor minyak mentah itu adalah dengan mobil listrik.

Mobil listrik diyakini Jonan akan dapat mengurangi polusi dan impor BBM secara signifikan jika pemakaiannya sudah masif karena bahan bakarnya adalah listrik yang seluruh komponen untuk penyediaan listriknya tersedia di dalam negeri.

“Seluruh sumber energi primer untuk pembangkit listrik seluruhnya ada di dalam negeri seperti batubara, matahari, gas bumi, panas bumi, angin dan air. Semuanya ada dan dimiliki Indonesia, sehingga impor BBM-nya semakin hari tidak semakin tinggi. Tugas kita mengendalikan agar impor BBM-nya dalam kapasitas yang terukur, karena kalau tidak, semakin lama semakin tinggi,” jelas Jonan.

Terkait dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk charging mobil listrik, Menteri Jonan memastikan akan tercukupi karena menurut Jonan saat ini cadangan listrik terpasang sudah lebih dari 30% dan menyediakan SPLU bagi PLN sama seperti menjual listrik biasa.

“Cadangan listrik terpasang saat ini sudah mencapai lebih dari 30% karena itu jika ditanyakan apakah listriknya tersedia untuk membangun fasilitasi SPLU, saya jawab cukup karena listriknya sama,” jelas Jonan.

Ia menyebutkan, membangun fasilitas charging itu gampang, kalau mau PLN itu bisa bangun lebih dari sekarang yang sudah mencapai 1.600 SPLU di Jabodetabek dan kota besar. “Termasuk membangun SPLU di luar Jawa, jika ada demand-nya kendaraan listrik kita siap,” pungkas Jonan. (*/hdp)

The post Pemerintah Dorong Harga Mobil Listrik Makin Terjangkau appeared first on Prokabar.

Untuk tahap awal Blue Bird menggunakan 25 unit pabrikan BYD dan 5 unit Tesla di jajaran produk Bluebird dan Silvebird yang akan ditingkatkan keseluruhan menjadi sebanyak 200 mobil Iistrik hingga tahun 2020.

Jonan mengapresiasi peluncuran taksi listrik pertama itu, karena menurutnya upaya ini sejalan dengan upaya Pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kami mengucapkan selamat kepada PT Blue Bird yang telah memelopori penggunaan taksi dengan kendaraan listrik 100% (fuel e-charging). Kami sangat mendukung upaya yang dilakukan PT Blue Bird ini dan saya kira Kementerian lain, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup juga mendukung ini, karena mobil ini mengeluarkan emisi yang lebih rendah dan polusi yang lebih kecil,” ujar Jonan, di Jakarta, Senin (24/4).

Untuk mendukung mobil listrik ini, menurut Jonan, PLN akan membangun stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di berbagai lokasi. Untuk sementara ini PLN sudah membangun sekitar 1.600 SPLU. Tahun ini akan dibangun minimal 2.000 SPLU, terutama di wilayah Jabodetabek.

Sementara untuk mempercepat proses pengisian baterai (charging) taksi listrik, dapat meminta bantuan PLN untuk membangun SPLU 40 KV, yang dapat men-charging dengan cepat yakni sekitar 25 menit per mobil. Hal ini akan sangat membantu dalam proses mengisi daya baterai taksi listrik yang dimiliki.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyarankan agar biaya tenaga listrik yang dikeluarkan untuk taksi listrik lebih murah, taksi dapat melakukan porses pengisian daya pada waktu dimana PT PLN memberikan potongan harga, tujuannya agar biaya pengisian daya menjadi lebih murah.

“Melakukan charging taksi listriknya antara pukul 22.00 – 06:00 WIB saja, dimana pada waktu tersebut PT PLN mempunyai program untuk memberikan diskon biaya tenaga listrik kepada pelanggan hingga 30%. Dengan diskon yang diberikan oleh PLN maka biaya tenaga listrik yang dikeluarkan lebih murah. Jadi harga mobilnya agak mahal tapi biaya energinya lebih murah yakni sekitar Rp 1.000 per watt atau sekitar 40% dari harga premium,” saran Jonan.

Sementara Direktur PT Blue Bird, Tbk, Adrianto Djokosoetono mengatakan, pengadaan taksi listrik ini juga merupakan arahan dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pengadaan taksi listrik ini merupakan langkah nyata guna mendukung pelestarian lingkungan, pengoperasian mobil bertenaga listrik ini juga akan memberikan nilai tambah dalam kaitan dengan program ketahanan dan bauran energi nasional, program pengurangan penggunaan dan subsidi BBM, serta program pengurangan emisi gas buang yang dilaksanakan Pemerintah.

“Lebih dari dua tahun yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan kepada saya apa yang perusahaan taksi bisa lakukan untuk membantu menurunkan emisi, pada saat itu sedang gencar-gencarnya mobil listrik. Tidak berselang beberapa lama Menteri Perhubungan Budi Karya juga menyampaikan hal yang sama. Setelah itu menghadap ke berbagai institusi untuk membuat rencana, rencana yang pada hari ini di hari Bumi kita realisasikan,” kata Adrianto.

Dengan rencana pengoperasian sebanyak 200 mobil Iistrik hingga tahun 2020, lanjut Adrianto, akan menghilangkan 434,095 kg emisi C02 atau konsumsi BBM sebanyak 1.898.182 liter; dan penambahan 2.000 unit mobil listrik pada periode tahun 2020 – 2025 akan menghilangkan 21.704.760 kg emisi C02 atau setara dengan konsumsi BBM sebanyak 94.909.091 liter. (*/hdp)

The post Peringati Hari Bumi, Menteri ESDM Luncurkan Taksi Listrik Pertama di Indonesia appeared first on Prokabar.

Meskipun melebihi target tahun sebelumnya, Pemerintah optimis akan mencapainya sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam menggenjot produksi migas ke depan.

“Untuk produksi dari lapangan-lapangan migas eksisting berusaha dilakukan peningkatkan produksi. Semua usaha kita lewati,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar beberapa waktu lalu.

Arcandra mengklasifikasikan strategi Pemerintah dalam menggenjot produksi migas di masa mendatang dalam tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Fracturing, balanced drilling adalah salah satu usaha jangka pendek 2 – 3 tahun mempercepat produksi dari lapangan existing,” jelas Arcandra.

Untuk jangka menengah, Pemerintah tengah menggalakkan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk aset yang produktif. “Pertamina aktif di sini. Tapi waktunya agak lama bisa 7 sampai 10 tahun baru mendapatkan respon,” papar Arcandra.

Sementara metode jangka panjang, sambung Wamen ESDM, dapat ditempuh dengan cara eksplorasi lapangan migas. “Untuk anak cucu kita, tentu usaha eksplorasi adalah pilihan tepat menjaga produksi migas,” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap kegiatan eksplorasi ke depan rasio keberhasilannya di atas 20% atau setiap lima kali eksplorasi baru, ditemukan satu cadangan baru. “Kita berharap demikian. Apalagi kita punya dana yang akan menopang ditemukannya lapangan baru,” harapnya.

Jumlah dana tersebut ada dalam bentuk komitmen kerja pasti kontrak kerja sama sistem gross split sebesar USD 2,1 miliar, dimana sebesar USD 1,1 miliar diantaranya bisa digunakan untuk kegiatan eksplorasi.

Dalam kesmpatan itu, Arcandra menuturkan, jumlah dana eksplorasi tersebut jauh lebih baik dibanding dana ekplorasi dengan skema sebelumnya. “Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” jelas Arcandra.

Lebih lanjut, Arcandra juga menekankan bagi pengusaha migas untuk tidak selalu melihat penurunan produksi migas alamiah atau declining, namun harus optimis lagi mengerjakan eksplorasi.

“Kalau terjadi declining itu hanya kaca spion, sekarang liat ke depan. Kalau nyetir pakai kaca spion bisa tertabrak. Kaca spion itu hanya guidance,” pungkasnya.

Semua langkah peningkatan produksi dijalankan demi mengantisipasi ancaman defisit migas atas lonjakan kebutuhan migas yang kian tinggi di tahun mendatang. (*/hdp)

The post Ini Strategi Pemerintah Penuhi Kebutuhan Migas Nasional appeared first on Prokabar.

Dalam sambutannya, Archandra Tahar mengatakan, dengan adanya sumur bor ini diyakini akan mampu  melayani sekitar 1.440 jiwa. Program ini juga merupakan bukti jika pemerintah memiliki program pro terhadap kesejahteraan masyarakat dibidang pengentasan daerah yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

“Melalui program pengeboran air tanah ini, beberapa daerah di Sumbar sudah dapat menikmati air bor tanah ini. Dan beberapa daerah yang mengalami permasalahan penyedia air bersih karena kondisi alamnya juga sudah teratasi oleh program ini,” ucapArcandra.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengungkapkan, jika program ini sangat membantu masyarakatnya dalam mengentaskan permasalahan air bersih di Sumanik.

“Program pemerintah ini kita harapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Ini adalah bukti jika pemerintah pro kesejahteraan rakyat,” tegas Bupati.

Sumur bor air bersih yang dibangun di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumanik ini memiliki kapasitas 1,2 liter per detik dengan kedalaman 72 meter. (eym)

The post 1440 Jiwa Di Sumaniak Dapat Menikmati Air Bersih appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membatalkan rencana kenaikan bahan bakar jenis premium, sore ini.

Semula, Menteri ESDM Ignasius Jonan sore ini mengumumkan bahwa harga BBM jenis Premium akan naik mulai pukul 18.00 menjadi Rp 7.000 per liter.

Tidak berselang lama, dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibenarkan Menteri ESDM Ignasius Jonan, melalui Wamen Archandra Tahar. “Benar (batal,-red). Kita tunggu sampai Pertamina siap,” kata Wakil Menteri asal Ranah Minang itu.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM batal menaikan harga premium.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 per liter dan di luar jamali menjadi Rp 6.900 per liter agar ditunda dan dibahas ulang, sambil menunggu kesiapan (PT Pertamina,-red,” ulas Archandra.

Archandra tidak menyebut, sampai kapan kenaikan harga Premium ini ditunda. (vbm)

The post Jokowi Batalkan Kenaikan Premium, begini kata Wamen Archandra appeared first on Prokabar.