Sebelumnya, Nagari Taruang-Taruang, merupakan salah satu binaan Pemkab Pasaman dalam program pemanfaatan SIPBM. Program ini dalam rangka monitoring dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS).

Penghargaan ini diserahkan bersamaan dengan kegiatan peluncuran strategi Nasional penanganan ATS dan ABPS alinat pamdemi corona.

“SIPBM ATS dilaksanakan di 33 provinsi, 347 Kabupaten, dan 1.104 desa/Nagari. Dan Alhamdulillah, se-Indonesia akhirnya hanya ada empat desa atau nagari yang berhasil mendapatkan penghargaan, salah satunya Nagari Taruang-Taruang menjadi nagari mandiri, ” kata tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat des, Fety Anggreini, Selasa (6/4).

Fety berharap capaian ini juga dapat menginspirasi magari-nagari lainnya di Kabupaten Pasaman.

Sementara, Walinagari Taruang-Taruang, Asparuddin mengatakan, bersyukur dan terima kasih atas dukungan semua pihak.

“Semoga program ini dapat terus berkelanjutan sehingga dapat mengentaskan dari kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Taruang-taruang, ” harapnya. (Ola)

The post Hanya Empat di Indonesia, Salah Satu Nagari Penerima Penghargaan Dari Kemendes PDTT Ada di Pasaman appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dengan tema “Tangguh Hadapi Bencana” yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemarin (9/3).

Mendes PDTT menilai, penanganan COVID-19 di tingkat desa cukup efektif. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan tersebut.

“Alhamdulillah terus kita pantau, berjalan dengan bagus. Seluruh pendanaan di tingkat desa sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh Satgas COVID-19 bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Desa. Ini terus kita monitor,” ujarnya.

Abdul Halim mengungkapkan, hingga 8 Maret 2021 penyerapan Dana Desa secara nasional sudah mencapai pada 31 persen atau 23.096 desa. Sementara itu, di lokasi PPKM Mikro, per 8 Maret dari Rp24 triliun sudah tersalur Rp3,2 triliun atau 13 persen. Total dari seluruh dana yang sudah tersalur tersebut digunakan untuk berbagai hal, seperti pembiayaan operasional posko tanggap COVID-19.

“Kita memberikan ruang yang seluas-luasnya dari desa untuk memberikan nama [posko] sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Karena pada hakikatnya, desa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan dan ini terus kita pertahankan,” ujarnya.

Lebih jauh, Mendes PDTT berharap, dengan dilanjutkannya penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19, yang di dalamnya terdapat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa serta relawan desa lawan COVID-19, bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 serta menguatkan ekonomi masyarakat di desa. (*)

The post Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan COVID-19 Dilanjutkan appeared first on Prokabar.

Mendes PDTT menyampaikan, dari pagu tahun 2020 sebesar Rp71,190 triliun, total Dana Desa yang sudah terserap hingga tanggal 15 Desember adalah Rp47,255 triliun. Sehingga masih tersisa Dana Desa sebesar Rp23,934 triliun yang belum dipergunakan oleh desa.

“Kita akan terus genjot kepala desa untuk segera mempercepat penggunaannya. Rencananya, sisa anggaran Dana Desa tersebut akan digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berasal dari Dana Desa untuk bulan Desember dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan Desember,” tegas Abdul Halim.

Lebih lanjut, Mendes PDTT menjelaskan, dalam merespons pandemi COVID-19 pihaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa Tanggap COVID-19, dan BLT Dana Desa.

“Seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT dalam merespon pandemi COVID-19, yang pertama kebijakan menjaga kesempatan kerja di masa pandemi COVID-19 yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, dan kebijakan BLT Dana Desa atas arahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Adapun rincian penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 47,255 triliun hingga 15 Desember yaitu untuk Desa Tanggap COVID-19 sebesar Rp3,170 triliun, PKTD sebesar Rp15,233 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp8,435 triliun, dan BLT Dana Desa sebesar Rp20,415 triliun.

“Pagu APBN pada 2020 sebesar Rp71,190 triliun. Sampai 15 Desember yang sudah disalurkan dari rekening kas negara 98 persen atau masih sisa 2 persen yang masih dalam proses. Kalau di total keseluruhan masih ada Rp23,934 triliun yang akan digunakan sampai Desember,” ujarnya.

Dana tersebut, imbuh Abdul Halim, akan digunakan untuk BLT Dana Desa Desember sebesar Rp8,045 triliun dan masih ada peluang untuk PKTD sebesar Rp15,889 triliun. “Nah ini yang kita terus tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar,” tegasnya.

Diungkapkan Mendes PDTT, jika Rp15,889 triliun dipakai untuk PKTD dengan asumsi upah minimal 55 persen maka akan menghasilkan jumlah 87.389.963 Hari Orang Kerja (HOK).

“Kalau satu orang bekerja selama 10 hari karena waktunya tinggal 2 minggu, kemudian 10 hari digunakan dipakai untuk PKTD akan menyerap 8.738.996 pekerja,” terangnya.

Pelaksanaan PKTD ini, tambah Abdul Halim, ada dua model, yaitu infrastruktur produktif dan ekonomi produktif. “Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal, yaitu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di level desa,” pungkasnya. (*)

The post Baru Terserap Rp47,255 triliun, Mendes PDTT Minta Penggunaan Dana Desa Dipercepat appeared first on Prokabar.

“Dari total Dana Desa yang sudah salur ke RKDes (Rekening Kas Desa) itu ada Rp52 triliun dan sudah digunakan untuk Desa Tanggap Covid, Padat Karya Tunai Desa, dan pembangunan infrastruktur lainnya Rp11,9 triliun kemudian  yang lain untuk BLT sudah digunakan Rp15,4 triliun, sehingga dana yang sudah terserap itu total Rp27,345 triliun,” kata Mendes PDTT melalui keterangan pers, yang diterima Jumat (25/9).

Anggaran tersisa, menurut Mendes PDTT, masih ada Rp43 triliun itu dibagi 2 yakni Rp13,06 triliun untuk melanjutkan BLT sampai dengan Desember 2020 sehingga tidak bisa diutak-atik sedangkan yang masih bisa digerakkan untuk peningkatan percepatan peningkatan ekonomi ada Rp30,793 triliun.

“Rp30,793 triliun inilah yang kemudian sejak Juli yang lalu sudah kita keluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020, di mana dana Rp30,793 triliun hari ini posisinya, itu digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa dengan syarat untuk upah kerja harus di atas 50%,” imbuh Mendes PDTT.

Artinya, sambung Mendes PDTT, PKTD bulan Oktober-November-Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan-bahan yang tinggi atau kebutuhan bahannya banyak, sehingga minimal 50%, di atas 50% untuk upah.

Hal ini, menurut Mendes PDTT, agar penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang bergulir dari masyarakat juga banyak dan akan meningkatkan daya beli warga masyarakat.

“Kalau Rp30,793 triliun ini nanti digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa sampai dengan Desember, dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan, maka ketemu 7.056.751 pekerja yang akan terserap dengan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) atas Rp30 koma sekian triliun Dana Desa yang masih ada,” ujarnya.

Dri Rp30-an triliun Dana Desa yang masih ada itu, menurut Mendes PDTT, dibagi dia yakni masuk di RKDes (Rekening Kas Desa) Rp11,752 triliun, kemudian yang masih di RKUM dalam proses pencairan itu ada Rp19,40 triliun yang nanti pada Desember semua sudah tercairkan dan tersalurkan ke RKDes.

“Di samping itu, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa kita juga melakukan penguatan BUMDes atau BUMDESMA dengan melakukan registrasi. Jadi BUMDes ini saya minta untuk melakukan registrasi,” jelas Halim.

Menurut Mendes PDTT hal ini agar bisa melakukan pendampingan, perbaikan tata kelola BUMDes, dan memberikan fasilitasi kemudahan kerja sama dengan pihak ketiga, serta mengetahui profil BUMdes dan BUMDESMA sehingga nanti diketahui BUMdes yang bagus, masih menengah tahu sangat detail karena Pemerintah tidak ingin data-data tidak detail.

“Dari pelaksanaan registrasi mulai Juli, di bulan Juli kita berhasil meregistrasi 10.629 BUMDes dengan total omset Rp938 miliar. Kemudian di bulan Agustus tambahan lagi yang bisa diregistrasi atau diregister 20.046 BUMDes dengan omset Rp1,173 triliun,” imbuhnya.

Bulan ini, Mendes PDTT sampaikan bahwa September-Oktober sedang dilakukan verifikasi terhadap 10.159 BUMDes dan verifikasi ini dalam rangka memastikan unit usahanya karena ditemukan banyak BUMDes yang berdiri tapi tidak memiliki unit usahanya.

Selain itu, Mendes PDTT juga sampaikan sudah memfasilitasi 14.045 BUMDes dengan perbankan, misalnya kegiatan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor), bisnis matching? pelatihan pendampingan bisnis.

“Kita juga melakukan fasilitasi 126 BUMDes dengan market place. Titik pengambilan barang, toko online pelatihan hari ini misalnya sistem berjalan juga beberapa titik pelatihan dengan, market place yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan ada dana UPK BNBM yang harus ditransformasi BUMDESMA karena basisnya kecamatan yang dulu UPK PNPM itu sekitar 12,7 trilun dengan aset Rp594 miliar, ada di 5.328 kecamatan, 404 kabupaten, dan 33 provinsi.

Para penerima BLT Dana Desa yang sudah tersalurkan, lanjut Mendes PDTT, dengan jumlah sekitar 8 juta itu, kalau dilihat dari pekerjaannya itu ada 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, 2% buruh pabrik, 1% guru, dan 5% pedagang UMKM.

“Ini bisa menggambarkan sebaran sasaran BLT Dana Desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan dan juga ada yang menarik dari penerima BLT Desa, yaitu 2,47 juta atau sekitar hampir 2,5 juta penerima BLT Dana Desa adalah PK, perempuan kepala keluarga yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapatkan jaring pengaman sosial tapi belum ter-cover, belum terdaftar sehingga dapat terdeteksi melalui BLT Dana Desa,” imbuhnya.

Tekait dengan kebijakan Dana Desa untuk masa-masa yang akan datang, Mendes PDTT sampaikan merujuk pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017, supaya harapan atau arahan  Presiden agar Dana Desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah, juga Dana desa berdampak pada peningkatan ekonomi dengan SDM di desa.

“Maka arah pembangunan penggunaan Dana Desa di masa akan datang itu kita pertegas diksinya, kita gunakan diksi yang operasional. Misalnya, menggunakan merujuk pada dampak yang kita harapkan, misalnya Dana Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan,” imbuhnya.

Pencapaian dari seluruh ini, seluruh dampak yang diharapkan kalau dampak ini bisa tercapai semua terpenuhi, menurut Mendes PDTT, akan berkontribusi terhadap 70-74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan digariskan di Perpres Nomor 59 Tahun 2017. (*)

The post Ini Dia 3 Fokus Dana Desa Pada Tahun 2020 appeared first on Prokabar.

The post Mendes Apresiasi Sekolah Beruk di Pariaman appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker di Webinar Nasional yang bertema “Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, pada Selasa, (30/06).

Gus Menteri, sapaan akrabnya menekankan, perencanaan pembangunan di desa, baik oleh Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat desa jangan sekali-kali melenceng dari akar budaya dan adat istiadat masyarakat yang ada.

“Di mana-mana selalu saya ingatkan, pembangunan desa harus senantiasa bertumpu pada akar budaya dan adat istiadat yang ada,” ungkap Gus Menteri

Menurut Gus Menteri, berbagai hal yang ada di desa selalu ada yang disebut dengan ilmu titen.

“Ilmu titen itu ilmu yang dikembangkan oleh nenek moyang kita berdasarkan pada berbagai fenomena dan kejadian alam yang terjadi secara konstan dan kemudian diambil kesimpulan menjadi sebuah teori. Teori ilmu titen ini juga bagian dari keseimbangan ekologi,” ujar Pria Kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri mencontohkan teori ilmu titen yang ada di Gunung Merapi dan diyakini sebagai bagian dari keseimbangan ekologi.

“Misalnya cerita tentang gunung Merapi yang mau memuntahkan lava-nya, warga masyarakat melihat berbagai situasi alam, keluarnya berbagai binatang yang selama ini tidak pernah keluar, tidak pernah turun, tiba-tiba menampakkan diri. Berarti ada situasi di luar sepengetahuan warga tetapi merupakan bagian dari keseimbangan ekologi,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri menjelaskan terkait dengan strategi pembangunan desa berekosistem gambut yang dilakukan Kemendes PDTT selama ini sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM), komponen yang lebih berpengaruh terhadap status Desa berekosistem gambut ialah dimensi ekologi yang terus menerus menjadi fokus perhatian Kemendes PDTT.

“Desa yang ada di wilayah gambut kurang lebih ada sekitar 333 Desa dari 74.953 Desa. Jadi cukup besar, cukup banyak dan cukup luas. Tentu ini juga menjadi perhatian tersendiri dari Kemendes PDTT, karena memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa-desa yang ada di Indonesia,” ungkapnya

Di sisi lain, Gus Menteri juga menegasakan tugas utama Kemendes PDTT dalam percepatan pembangunan desa di dalam penentuan skala prioritas penggunaan dana desa. Harapannya di tahun 2021 nanti, peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT betul-betul sesuai dengan berbagai permasalahan yang ada di desa.

“Kita ingin agar regulasi yang terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 betul-betul berbasis pada permasalahan yang ada di desa. Tentunya ini butuh dukungan dari berbagai pihak utamanya dari para pakar, para pengamat dan para ahli, agar kita betul-betul fokus dan dana desa memiliki daya ungkit yang efektif dan efisien ketika prioritasnya memang betul-betul difokuskan sesuai dengan permasalahan di desa,” Pungkas Gus Menteri. (rls)

The post Mendes PDTT : Desa Harus Gali ‘Ilmu Titen’ appeared first on Prokabar.

“Kita mau tidak mau mengajak masyarakat dimanapun untuk hidup sehat lahir dan batin. Bagaimana menjauhkan diri dari kuman, virus, dan berbagai penyakit fisik lainnya. Kemudian meningkatkan imunitas dengan makan-makanan yang bergizi, olahraga, dan menguatkan keimanan kita,” ujar Menteri Halim.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, mahasiswa KKN seyogyanya juga dapat membantu masyarakat desa dalam melakukan perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan, rencana pembangunan desa harus bertumpu pada permasalahan dan potensi yang dimiliki desa.

Selain itu, menurutnya, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya desa itu sendiri.

“Jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa yang tidak bertumpu pada budaya desa. Karena budaya adalah aset sosial yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Desa-desa kita sangat kaya dengan kekayaan budayanya,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

KKN mahasiswa yang dilakukan Unand saat ini berbeda dari KKN biasanya. Saat ini, KKN mahasiswa dilakukan di desa asal atau tempat tinggal masing-masing mahasiswa, berbeda dari biasanya yang dilakukan di desa-desa tertentu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut Gus Menteri, selain dapat mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid 19, sistem KKN tersebut menurutnya, akan mempermudah mahasiswa dalam membantu melakukan perencanaan pembangunan desa. Pasalnya, mahasiswa KKN yang juga merupakan warga desa setempat akan lebih mudah memahami dan melakukan pemetaan masalah yang dialami desa.

“Kalau KKN dilaksanakan di nagari (desa) yang berbeda dari tempat tinggal mahasiswa, maka akan diawali dengan pemetaan problematika yang dialami oleh masyarakat. Kalau dilakukan di desanya masing-masing maka urusan pemetaan pasti jauh lebih matang dan selesai, karena dari hari ke hari mahasiswa sudah berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gus Menteri.

Rektor Unand, Yuliandri mengatakan, di tengah pandemi covid-19, KKN Mahasiwa Unand dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti halnya menjadi relawan sebagai tenaga pendukung dalam berbagai pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, Puskesmas, hingga proses produksi produk APD untuk dibagikan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan KKN juga dilakukan melalui berbagai kegiatan penguatan pangan keluarga, sosialisasi new normal, penguatan update profil desa, hingga edukasi masyarakat dalam rangka penurunan angka stunting.

“Di awal covid-19 mewabah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya satu program yang memberikan peluang kepada mahasiswa di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menjadi relawan. Maka Unpad mengambil kebijakan bahwa mahasiswa yang menjadi relawan itu kita kompilasikan langsung sebagai mahasiswa yang menyelenggarakan KKN,” ujar Yuliandri.(rls)

The post Menteri Desa Minta Mahasiswa KKN Edukasi Warga Desa Soal New Normal appeared first on Prokabar.