Menteri Yandri dalam surat yang diedarkannya ke tengah TPP P3MD menegaskan, para tenaga pendamping yang mencaleg pada Pileg 2024 kemarin tidak lagi dibolehkan untuk menjadi bagian dari TPP P3MD, alias diberhentikan.

Padahal dalam aturan sebelum kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Desa PDT sebelumnya bersama KPU dan pihak terkait tidak melarang para tenaga pendamping untuk ikut serta menjadi Caleg sepanjang tidak menggunakan atribut atau embel-embel kementerian saat mencaleg.

“Ini sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri. Pasalnya, surat edaran yang dikeluarkannya tahun 2025 ini, bersifat mundur,” kata Fety Anggreini Dewi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pasaman.

Menurutnya, kegaduhan yang dilakukan Menteri Desa Yandri ini, bakal dilaporkan oleh TPP P3MD ke komisi V DPR RI. Tenaga pendamping ini bakal melakukan audiensi atas kebijakan yang dilakukan Menteri Yandri.

Ia menilai, hampir 1000 TPP P3MD yang ikut mencaleg pada Pileg 2024 lalu. Bila edaran yang dikeluarkan Menteri Yandri ini tidak dievaluasi, maka dipastikan riak yang lebih besar bakal terjadi, mengingat aturan sebelumnya tidak ada larangan untuk mencaleg bagi TPP.

“Kami tidak ada melanggar aturan dan semacamnya. Taunya, untuk 2025 ini, ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang kami terima dan di dalamnya berisi pembahasan tentang TPP P3MD yang Mencaleg pada 2024 lalu haru bersedia diberhentikan sebagai tenaga pendamping. Ini kan tidak relevan dan kami tidak ada melakukan pelanggaran aturan yang ada,” tegasnya.

Fetty bersama rekannya se Indonesia berencana untuk melakukan audiensi ke komisi V DPR RI. Tuntutan mereka jelas, agara Presiden RI melalui lembaga yang ada untuk mengevaluasi kebijakan yang bersifat mundur ini,” pungkas Fetty.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro melalui siaran persnya mengatakan, langkah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ini dinilai bersifat politis dan tidak mempunyai dasar hukum jelas.

Langkah ini menurutnya hanya memicu kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritasnya.

Pihak DPR sendiri bakal berupaya untu melakukan audiensi dengan kementerian perihal kebijakan yang dinilai tidak tepat ini.

“Pendamping desa bukan karyawan Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri saat mencaleg. Apalagi tahunnya 2024 lalu,” pungkas Syafiuddin. (Ola)

The post Ikut Nyaleg, Kemendes Berhentikan TPP P3MD, Gelombang Penolakan Bermunculan appeared first on Prokabar.

Rencana Menteri untuk melaksanakan Upacara HBT ini pada Minggu 12 Desember 2021 mendatang di saat ia menerima kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Senin (29/11) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Rusma Yul Anwar juga membahas soal persiapan upacara tersebut.

Dalam pertemuan itu, kepada Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, Gus Halim, mengatakan, untuk selalu menjaga kerukunan para warga transmigrasi di Pessel.

Gus Halim, berkisah, Kabupaten Pessel menjadi salah satu kawasan transmigrasi di Sumatera Barat yang telah ada sejak tahun 1973. Adapun penduduknya mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan berprofesi sebagai petani sawit.

“Mereka sudah bertahun-tahun menjadi warga di sana. Perhatikan kerukunan warga transmigrsi, karena berlatar belakang budaya dan agama mereka berbeda-beda. Kerukunan merupakan salah satu kunci untuk maju dan sejahtera,” ujarnya dalam keterangan tertulis di akun resmi Instagram milik Menteri PDTT.

Selain itu, Gus Halim juga meminta Bupati Pessel untuk mengawal penggunaan Dana Desa (DD) agar dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Permendesa PDTT. Dengan demikian, dana tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga desa/nagari.

“Dana Desa/nagari itu memang dialokasikan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa tanpa kecuali,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, mengatakan hingga saat ini dana desa/nagari telah dimanfaatkan dengan baik dan tanpa kendala apa pun. Ia menyebut sebanyak 82 nagari di Kabupaten ‘Berjuluk Negeri Sejuta Pesona’ ini telah memanfaatkan dana desa/nagari dengan maksimal.

“Semaksimal mungkin kita terus berupaya memanfaatkan sesuai ketentuan dan peraturan,” tutupnya. (min)

The post Menteri Desa PDTT Gelar Hari Transmigrasi di Pessel, Ini Katanya kepada Bupati appeared first on Prokabar.

Ada lima nagari atau kecamatan saat ini tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur di Pasaman.

Perlu bantuan anggaran dari Kementerian Desa PDTT. Karena bila mengandalkan APBD Pasaman dari tahun ke tahun, tidak akan mencukupi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman Benny Utama, saat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Pasaman, memenuhi undangan Bupati Benny Utama, Jumat (27/8).

Menanggapi harapan Bupati Benny Utama terkait lima daerah tertinggal di Pasaman, dijelaskan Menteri Abdul Halim, seharusnyalah pembangunan desa atau nagari di Sumatera Barat, perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, juga provinsi.

“Masalah pembangunan di desa, perlu adanya penyelesaian keterlibatan dengan seluruh pihak, baik itu dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten,” katanya saat berada di rumah Dinas Bupati Pasaman.

Misalnya pihaknya akan sinergikan dengan Kementerian PUPR, sinergikan Kementerian Kesehatan, serta sinergikan BKKBN, semua punya akses ke desa.

Ia menjelaskan soal infrastruktur dasar di samping Kementerian Desa PDTT akan ditangani oleh Kementerian PUPR, urusan stunting ditangani Kementerian BKKBN bersama Kementerian Kesehatan, untuk urusan kemiskinan ditangani oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa PDTT melalui dana desa.

Sehingga kemudian desa menjadi tertata maka intervensi kabupaten dan intervensi pusat akan tepat sasaran, dan akan terjadi percepatan pembangunan di desa.

Ia menambahkan, pada 2021, Kementrian Desa PDTT memberikan tugas kepada desa untuk melakukan pemuktahiran data desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) desa.

Di situ bisa terlihat bagaimana kemiskinannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana sanitasinya dan air bersihnya.

Kehadapan menteri, Bupati Benny Utama juga menyebut kondisi pasar nagari yang sangat memprihatinkan, tidak layak dari segi drainase dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi pasar yang kumuh perlu direvitalisasi.

Untuk penanganan dengan APBD Pasaman, sepertinya sulit, karena saat ini kompisisi anggaran di APBD Pasaman 70 persen dihabiskan untuk belanja pegawai, dan hanya tersisa 30 persen untuk pembangunan.

Kunjungan Kerja Menteri Desa PDTT Abdul Halim didampingi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman serta Forkopimda, diawali ke Jorong Aia Abu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, melihat usaha peternakan masyarakat setempat.

Berlanjut di Balairung Rumah Dinas Bupati Pasaman di Lubuksikaping, Menteri Desa PDTT melakukan pemberian penghargaan piagam terkait Sustainable Development Goals (SDGs) kepada TA PSD, Wali Nagari Koto Rajo, Wali Nagari Lubuk Layang, Ketua Pokja, Wali Nagari Simpang, PLD Koto Rajo, PD Rao Utara, Camat Rao Utara dan Bupati Pasaman.

Khusus kepada Bupati Pasaman, Mentri Desa PDTT berikan Piagam Penghargaan Utama atas pencapaian sebagai salah satu kabupaten yang tercepat dalam melakukan pendatan SDG’s Desa/ Nagari ditingkat Nasional tahun 2021. (Ola)

The post Dikunjungi Menteri Desa PDTT Bupati Benny Utama Minta Percepatan Pembangunan appeared first on Prokabar.

Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama (BUMDesma).

“Nanti BUMDes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa, apalagi sudah berbadan hukum,” jelas Mendes PDTT dalam rilis yang dilansir kemdesa.go.id, Jumat (11/12).

Dalam upaya pemulihan ekonomi, Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa karena banyak desa yang belum mendapatkan listrik, utamanya di daerah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma,” ujarnya.

Fokus kedua, pelaksanaan program prioritas nasional, berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Mendes PDTT menginginkan ada percepatan di bidang digitalisasi ekonomi supaya produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan offtaker, dan desa mendapat fasilitas penjualan secara daring.

“Masih pada program prioritas nasional, ada juga mengembangkan desa wisata, desa inklusi, dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa,” imbuhnya.

Fokus ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru atau desa aman COVID-19.

Selain membeberkan prioritas penggunaan Dana Desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Dana Desa.

Pertama, harus sesuai dengan kewenangan desa. Kedua, dikerjakan secara swakelola, tidak boleh dana desa dipihak-ketigakan. Ketiga, harus dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.

“Infrastruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif maka PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDes,” pungkasnya. (*)

The post Ini Dia Tiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Depan appeared first on Prokabar.

“Target kita setiap warga punya masker yang bisa dicuci. Jadi tidak ada alasan maker dicuci atau ketinggalan,” ujarnya saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Tim Penggerak PKK di Jakarta, Senin (10/8).

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 4 masker tersebut, pengadaan 2 masker di antaranya dapat menggunakan dana desa, sedangkan pengadaan 2 masker selebihnya dapat dilakukan secara gotong royong.

Ia juga meminta tim penggerak PKK untuk membantu distribusi masker dan sosialisasi dari rumah ke rumah.

“Karena gerakan aksi setengah miliar masker ini bukan urusan produksi saja, produksi bisa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari dana desa atau donatur secara gotong royong, sehingga yang dibutuhkan dari tim penggerak PKK adalah distribusi dan sosialisasi dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta seluruh Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah regulasi terkait adaptasi kebiasaan baru di desa. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak.

“Di desa biasanya kalau sudah diatur di dalam sebuah aturan lebih patuh. Kalau hanya himbauan agak susah. Karena kalau desa sudah keluarkan regulasi, akan lebih mudah mengurus fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan desa untuk tetap mempertahankan ruang isolasi yang sebelumnya telah disediakan oleh desa. Menurutnya, meskipun penggunaan ruang isolasi di desa sudah mulai menurun, keberadaan ruang isolasi harus tetap ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta Desa tetap mempertahan pos jaga desa.

“Saya himbau, saya minta ke desa dulu ada pemeriksaan suhu badan di gerbang desa, ada pos jaga desa. Nah sekarang ini tetap dijalankan,” ujarnya.(rls)

The post Menteri Desa: Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid-19 appeared first on Prokabar.

Menteri Halim sedianya mengikuti kegiatan Hakteknas ini di Dusun Tumba Desa Tamaela Kabupaten Gorontalo, namun karena pertimbangan lain makanya urung hadir dan mengikuti acara di Kemeristek di Jakarta. Menteri Halim pun menyapa warga Dusun Tumba yang mengikuti peringatan Hakteknas via virtual ini.

Dusun Tumba ini termasuk dalam program #desaberinovasi yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai Mitra Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides).

Keduanya bersinergi dengan baik dalam melakukan inovasi Teknologi Tepat Guna Desa berupa pembangkit listrik “Pycohydro” yang mana melalui program ini juga, skalanya akan dinaikkan menjadi “Microhydro” bersama sentuhan teknologi dan inovasi Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Program Desa Berinovasi, Kemendes PDTT sebagai leading sector mengembangkan potensi desa secara ekonomi akan fokus pada pemberdayaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dusun Tumba letaknya sangat terpencil karena hanya bisa dijangkau dengan menggunakan motor selama dua jam,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Gus Menteri mengatakan, meski letak terpencil dan suku terasing, namun, di Dusun tersebut telah dialiri listrik karena adanya program Desa Berinovasi yang didukung oleh Kemenristek/BRIN.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku bersyukur dengan perhatian Kemenristek/BRIN untuk membangun desa-desa yang terpencil meski sedang mengembangkan inovasi di bidang tertahanan dan teknologi terkini seperti Artificial Intelegne (AI).

“Meski mengurus soal indutri pertahanan tapi Kemeristek/BRIN harus mengurus soal desa. Ini luar biasa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk peluncuran program `Desa Berinovasi`.

Penandatanganan ini dilakukan di tengah peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2020 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin melalui sambungan virtual.

Desa Berinovasi merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi, dan menemukan peluang bisnis melalui penerapan teknologi untuk pengembangan produk unggulan, serta membangun keterampilan dan kompetensi masyarakat.

Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui 11 bidang usaha yakni pariwisata, hasil perkebunan, hasil pertanian, budidaya non pangan, pengolahan hasil perikanan, budidaya pangan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan pengolahan sampah.(rls)

The post Hakteknas 2020, Program Desa Berinovasi Resmi Diluncurkan appeared first on Prokabar.

Kunker ini lansung dikomandoi oleh Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Kunker ini akan berakhir pada besok Sabtu 25 Juni 2020.

“Selama di Pessel menteri akan berkunjung ke Sungai Pinang dan meninjau lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut, serta beberapa agenda lainya, “kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Pessel, Wendi, di Painan.

Kunjungan Kementrian tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa kali rapat bersama instansi terkait serta komunikasi intensif dengan pihak protokoler Kementerian.

“Beberapa agenda menteri telah disusun namun baru rencana yang bersifat tentatif, “ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Terpadu Mandiri (KTM) dibangun oleh pemerintah pusat dengan APBN secara bertahap. Tujuan menteri melakukan peninjauan itu adalah melihat sarana dan prasarana KTM yang telah dibangun di Kawasan Transmigrasi Silaut, sekaligus temu ramah dengan elemen masyarakat.

Lebih lanjut disebutkan, sebelum meninjau lokasi KTM Silaut, menteri juga akan menyerahkan bantuan 37 unit kapal nelayan yang dibangun dengan menggunakan dana nagari oleh pemeringah Nagari Sungai Pinang.

“Kita juga berharap kunjungan Menteri Desa dan PDTT itu dapat memberi angin segar bagi Pesisir Selatan kedepan. Dimana, kita berharap adanya program-program pembangunan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan, “harapnya.

Sedangkan terkait penggunaan dana desa juga menjadi perhatian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal selama ini. Alokasi dana desa itu diprioritaskan, terutama bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan sektor ekonomi.

“Dana Desa penting untuk 2 hal, yaitu SDM dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, “ujarnya lagi.

Sementara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berharap dana desa bisa menjangkau pembangunan yang melahirkan konektivitas antar desa sehingga manfaatnya lebih ril. Pada tahun 2021, penggunaan dana desa benar-benar sesuai kebutuhan, bukan keinginan, tutupnya. (**)

The post Hari Ini, Mentri Desa Kunker ke Pesisir Selatan, Ini Agendanya appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dilansir Kamis (23/7).

Mendes PDTT mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Mendes PDTT.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Lebih lanjut, Mendes PDTT sampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Diakui Mendes PDTT masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjut Mendes PDTT, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya. (*)

The post Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp10,83 Triliun appeared first on Prokabar.

Lebih lanjut ia memaparkan, kunjungan Menteri Desa dan PDTT itu adalah dalam rangka monitoring penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid 19, penggunaan dana desa dan lainnya.

“Kita juga berharap kunjungan Menteri Desa dan PDTT itu dapat memberi angin segar bagi Pesisir Selatan kedepan. Dimana, kita berharap adanya program-program pembangunan dari Kementerian Desa yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan,” ucapnya dilansir dari MC Pessel, Senin (13/7).

Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan penyaluran BLT Dana Desa di 182 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sebagaimana mestinya, dan dilakukan pengawasan.

Bahkan, pemkab juga membuka pos pengaduan penyaluran dana Bansos, termasuk dana BLT DD, dan bila ada laporan atau temuan yang menyimpang dari aturan ditindaklajuti secara cepat dan tepat.

“Ya, penyaluran BLT DD bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid 19. Penyaluran BLT DD itu tetap diawasi dan dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Selanjutnya, alokasi dana desa diprioritaskan, terutama bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan sektor ekonomi. “Dana Desa penting untuk 2 hal, yaitu SDM dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara Kementerian Desa dan PDTT berharap dana desa bisa menjangkau pembangunan yang melahirkan konektivitas antar desa sehingga manfaatnya lebih ril. Pada tahun 2021, penggunaan dana desa benar-benar sesuai kebutuhan, bukan keinginan. (*)

The post Mendes akan Kunjungi Pessel, Ini Agendanya appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Webinar ‘UNESA Membangun Desa di Masa Covid 19’, sekaligus melepas sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Jakarta, Senin (29/6).

“Tidak ada gunanya kita melakukan pembangunan SDM tanpa peningkatan ekonomi, tidak ada gunanya melakukan peningkatan ekonomi tanpa berupaya meningkatkan penguatan potensi SDM. Tidak ada gunanya sehat tanpa pengetahuan, tanpa kecukupan ekonomi, tanpa ilmu. Dan agak kurang bermanfaat kalau pintar-pintar semua tapi ekonominya kurang bagus,” ujar Menteri Desa.

Gus Menteri, sapaannya, menegaskan, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya dan adat istiadat desa. Menurutnya, budaya dan adat istiadat yang dimiliki desa merupakan aset penting yang harus terus dipertahankan.

“Apapun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya, membangun desa tidak boleh keluar dari akar budaya dan adat istiadat desa,” ujar Gus Menteri.

Di samping itu, Gus Menteri mengajak seluruh civitas akademika UNESA (Universitas Negeri Surabaya) dan mahasiswa KKN untuk memegang prinsip gotong royong sebagai visi dalam melakukan pembangunan di desa. Gotong royong atau yang sering ia sebut dengan slogan holopis kuntul baris ini menurutnya, telah menjadi budaya masyarakat desa yang harus dipertahankan.

“Apakah tentang pembangunan ekonomi desa, edukasi agar masyarakat desa terdidik; berpengetahuan; memiliki wawasan luas, maka itupun harus dilakukan dengan semangat gotong royong,” tegas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri berharap, mahasiswa yang melakukan KKN dapat menggali ide pemikiran dan melakukan berbagai tindakan terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Ia berpesan, agar mahasiswa KKN dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

“Kepada mahasiswa, harapan besar masyarakat ada di pundak kalian. Singsingkan lengan baju untuk berkontribusi pada pembangunan nasional,” ujar Pria Kelahiran Jombag ini.

Di sisi lain, Rektor UNESA, Nurhasan mengatakan, KKN di UNESA di masa pandemi covid 19 ini telah dimodifikasi dengan selalu patuh pada protokol kesehatan. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, KKN UNESA telah dilaksanakan lebih di 500 desa di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

“Sebagaimana terkait program Kampus Merdeka untuk Desa, maka KKN ini akan melaksanakan empat program meliputi kewirausahaan, proyek desa, proyek kemanusiaan, dan program mengajar agar SDM di desa dapat memperoleh edukasi-edukasi yang baik dari program ini,” ujar Nurhasan.(rls)

The post Menteri Desa PDTT Lepas Mahasiswa KKN Unesa Secara Virtual, Ini Pesannya appeared first on Prokabar.

Setiba di lokasi, Menteri Desa beserta rombongan kemudian berganti baju untuk menikmati eksotisme wisata Goa Pindul.

Destinasi wisata air ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Maju Mandiri yang dipimpin oleh Sarana.

Menteri Desa mengaku bahagia berkesempatan sambangi Goa Pindul ini karena Ia telah mendengar keseruan destinasi ini dari Umi Lilik.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengingatkan seluruh pengelola desa wisata untuk ikuti perkembangan era digital saat ini.

“Saya harap Goa Pindul dan seluruh aset wisata di Yogyakarta ini dikelola secara digital agar bisa segera diakses lebih luas dan tidak hanya andalkan informasi dari mulut ke mulut,” kata Gus Menteri, Sabtu (27/6/2020).

Gus Menteri pun berharap agar destinasi wisata ini segera dibuka mengingat saat ini masyarakat memang sangat membutuhkan liburan setelah era Covid-19 ini.

“Semoga segera dibuka pada awal Juli ini karena saat ini sudah memasuki era New Normal dan Polri pun telah mencabut maklumat soal protokol era Covid-19,” harap Alumni UNY ini disambut tepukan tangan warga yang hadir di Goa Pindul.

Namun, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, harus tetap mengedepankan Protokol Kesehatan agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Pembukaan Desa Wisata ini juga bertujuan agar perputaran ekonomi kembali berjalan dan kembali bangkit usai terpuruk akibat pandai global ini.

Setelah itu, Gus Menteri menandatangani prasasti pembangunan Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Setelah itu, Gus Menteri, Umi Lilik dan rombongan kemudian turun ke air dan menikmati wisata air Goa Pindul.

Gus Menteri dan Umi Lilik terlihat sangat menikmati destinasi wisata itu.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan bergerak ke Pantai Indrayanti.

Sebelumnya, Gus Menteri meninjau Gedung Pendidikan Lokasi UNY yang dibangun di tengah desa di Kabupaten Gunungkidul dan berdialog dengan Para Lurah di Tlogo Jonge.(rls)

The post Menteri Desa PDTT RI Meminta Segera Digitalisasi Desa Wisata appeared first on Prokabar.

Berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI.

Hal tersebut sesuai dengan program peningkatan SDM dan program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan, bahwa output prioritas tahun anggaran 2021 mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kementerian Desa PDTT juga menjaga ketahanan pangan dengan membangun gudang atau lumbung di desa, daerah tertinggal, pulau kecil dan terluar, dan daerah perbatasan. Pembangunan transmigrasi mencakup jalan antar wilayah, sertifikasi lahan, serta pengembangan ekonomi kawasan,” Tambah Gus Menteri

“Dengan disepakati beberapa keputusan berikut maka raker hari ini resmi ditutup,” kata Ketua Komisi V DPR RI, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Dalam rapat tersebut, Gus Menteri juga menyampaikan pengembangan struktur organisasi baru Kemendes PDTT yang mencakup pembaruan unit kerja berikut:
1. Pembangunan Desa dan Perdesaan
2. Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigras

Di akhir rapat, Gus Menteri menyampaikan terima kasih juga harapan Kemendes PDTT kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan juga Anggota Komisi V DPR RI, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bisa terealisasikan,” tegas Gus Menteri

Dalam raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT.(rls)

The post Ini Rencana Kerja Meteri Desa PDTT RI 2021 appeared first on Prokabar.

Pelepasan  peserta KKN dilakukan secara virtual, “Mari bangkitkan sejarah. Setelah lebih 25 tahun program ini ditiadakan. Saatnya mahasiswa kembali ke desa, untuk pembangunan desa lebih baik,” kata Mendes PDTT, Selasa (23/6).

Abdul Halim meminta pihak kampus dapat memfasilitasi akses komunikasi mahasiswa dengan Kemendes secara berkelanjutan, serta dapat memahami skala prioritas pembangunan desa.

“Informasi yang didapat sambungkan dengan fakta di lapangan, agar permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan dengan baik,” tambah dia.

Mendes menjelaskan, sesuai program kerja Presiden RI Jokowi, penggunaan dana desa diarahkan untuk pembangunan SDM manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hanya, penggunaan dana masih bersifat sektoral dan eksklusif, belum ada konektivitas antar stakeholder.

Mendukung hal tersebut, lanjut dia, dibutuhkan sinergitas antar kementerian, PUPR, Kominfo dan lainnya agar program berjalan efektif dan efisien.

“Dana desa telah berjalan 5 tahun. Banyak manfaat langsung dan kontribusi riil yang dirasakan masyarakat. Tetapi, masih 60 persen masyarakat yang sadar dan paham dana desa,” ujar dia.

Dia melanjutkan, untuk itu perlu optimalisasi. Target kementerian, tahun depan, 90 persen masyarakat harus merasakan manfaat dana desa ini. “Kita mendorong stakeholder terkait membuat sosialisasi secara masif, seperti pemasangan atribut di balai desa dan tempat-tempat strategis,” papar menteri.

Menyinggung peran mahasiswa dalam KKN, Mendes menyebut, produk desa dari hulu dan hilir akan timbulkan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu penggunaannya harus punya fleksibiltas sesuai kebutuhan. “Di sana peran mahasiswa KKN memberikan pendampingan masyarakat agar penggunaan dana tepat sasaran. Jangan hanya kepentingan sepihak,” imbuh dia.

Abdul Halim juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh pemerintah daerah dan kampus terhadap program kerja Kemendes. “Terus hasilkan produk unggulan dan inovasi,” ujar dia.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, program KKN dapat memutus penyebaran Covid-19 yang mewabah saat ini. “Mahasiswa KKN tentu lebih mengenal kampungnya, sehingga lebih mudah bersosialisasi. Mereka akan lebih gampang memberi informasi tentang pencegahan Covid pada masyarakat,” kata dia.

Dia juga berpesan kepada peserta KKN untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “Pakai masker ketika turun lapangan. Terapkan physical distancing. Jangan sampai menciptakan klaster baru di kampung. Beri contoh pada masyarakat desa agar tetap produktif dan aman covid, sebab masih banyak masyarakat belum tahu dan sadar bahaya Covid,” imbau Irwan.

Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal menambahkan, model kampus merdeka untuk desa yang meliputi penyiapan data dan informasi, mentoring, serta monitoring dan evaluasi bersinggungan dengan fungsi Dinas Kominfo.

“Kita bakal menjajaki kerja sama dengan pihak kampus, terutama untuk penyediaan data dan informasi, sebab porsi ini merupakan salah satu tupoksi Diskominfo dalam pelayanan pada masyarakat,” ucap Jasman. (rel)

The post KKN, Ribuan Mahasiswa UNP Dilepas Mendes appeared first on Prokabar.

“Jadi ada desa yang memang sampai hari ini belum menerima dana desa, nanti akan saya sampaikan beberapa faktor kenapa sampai sekarang masih ada desa yang belum menerima Dana Desa,” ujar Mendes PDTT dilansir Jumat (19/6).

Lebih lanjut, Mendes PDTT mendetailkan bahwa kabupaten sudah 100% ada 291 kabupaten, 81 kabupaten  pada posisi 75-99%, 24 kabupaten ada pada posisi 50-74% desa yang sudah menyalurkan BLT, kemudian 1%-49% ada 27 kabupaten, dan masih 0% ini ada 11 kabupaten rata-rata di Papua.

”Nah 11 kabupaten/kota ini kemungkinannya ada 2, satu memang belum salur, yang kedua sudah tersalurkan cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis. Nah ini tentu nanti kita mohon dukungan Pak Mendagri untuk mencermati lebih jauh,” kata Mendes PDTT.

Menurut Mendes PDTT, dari 6.881.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT Dana Desa itu ada 272.491 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun, sedangkan 1.887.116 KPM adalah perempuan kepala keluarga (Pekka).

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT menjelaskan bahwa desa sampai hari masih ada yang belum menerima Dana Desa, karena beberapa hal, yaitu:

Pertama, desa itu belum posting APBDes, jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan karena desanya sendiri belum posting APBDes.

Kedua, kepala desa masih pejabat sementara, ini juga terkait dengan pemerintah daerah yang mungkin lambat dalam penanganan.

Ketiga, masih ditemukan konflik kepala desa dengan BPD (Badan Pengawas Desa).

Keempat, kalau kepala desa dengan BPD masih konflik maka tidak bisa Musdes dan menyusun APBDes.

Kelima, perangkat desa diberhentikan oleh Kades yang baru, hal biasa implikasi atau dampak pilkades.

”Jadi kepala desanya baru mungkin waktu itu tidak didukung oleh perangkat desa sehingga perangkat desa diberhentikan semua oleh kepala desa dengan demikian tidak ada tenaga untuk menyusun APBDes dan lain lain. Itu yang kemudian menyebabkan Dana Desa belum masuk ke rekening kas desa,” kata Mendes PDTT.

Masih ada desa yang belum tersalurkan BLT-nya tapi uangnya sudah ada di rekening kas desa, menurut Mendes PDTT, penghambatnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Dana Desa yang tahap I sudah habis.

”Jadi kan ada yang salurkan Dana Desa masuk RKDes itu bulan Januari akhir sudah mulai masuk sementara kebijakan BLT Dana Desa itu April, jadi Januari Februari Maret bisa saja pencairan termin pertamanya sudah terpakai untuk Padat Karya Tunai Desa untuk kegiatan-kegiatan sebelum ada Covid-19, sehingga masih nunggu penyaluran Dana Desa tahap berikutnya,” terang Mendes PDTT.

Kedua, kesulitan geografis.

”Kalau normal itu kan tiap bulan sedangkan untuk yang sulit geografisnya bisa saja 3 bulan sekali diserahkan ke desa ke penerima Keluarga Penerima Manfaat sehingga tidak membutuhkan tahapan yang berkepanjangan karena memang akan ada kesulitan di dalam konteks geografisnya,” ungkap Mendes PDTT.

Ketiga, ada desa yang belum menyalurkan BLT karena nunggu izin kepala daerah.

”Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap dana sudah siap tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan Bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maunya bareng tapi enggak segera cair sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini,” ujarnya.

Keempat, munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain.

”Misalnya tadi dari daerah ada jaring pengaman sosial juga, nah datanya baru selesai ternyata tumpuk dengan data yang sudah dibuat oleh tim relawan desa berdasarkan pendataan baru, nah akhirnya harus bongkar lagi,” imbuhnya.

Kelima, pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat.

”Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashlesskemudian bekerja sama dengan Himbara ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan,” jelas Mendes PDTT.

Ini, menurut Mendes PDTT, terjadi misalnya di Jawa Tengah ada di Kabupaten Jepara, kemudian di Provinsi Lampung, dan ada beberapa daerah kabupaten yang sampai hari ini masih cukup lambat karena pakai cashless ternyata banknya tidak seperti yang diharapkan.

”Kemudian ada juga pencairan dana di bank dibatasi karena memang mungkin ini bank daerah kalau ini, duit cash-nya terbatas. Kemudian ada juga kasus Kades dan perangkat desa kena positif Covid-19 sehingga prosesnya agak terhambat gara-gara mulai Kades-nya sampai perangkat desanya kena Covid-19,” terangnya.

Faktor penghambat lain, menurut Mendes PDTT, tarik menarik antara keinginan warga dengan keputusan pemerintah desa.

”Warga ingin dibagi rata tapi pemerintah desa jelas enggak berani, artinya dibagi rata ya 200-an atau 300-an yang penting rata sementara aturannya harus Rp600 ribu. Nah ini yang juga satu faktor kenapa masih ada yang belum tersalurkan,” jelasnya.

Faktor banjir, Mendes PDTT juga terjadi di Aceh misalnya sehingga beberapa agak terhambat karena sempat banjir.

Ia juga menyampaikan ada desa yang memang tidak tersalurkan BLT DD-nya, misalnya di Kabupaten Malang, karena memang sudah disepakati di desa itu meskipun ada yang berhak menerima tetapi dicukupi oleh warga desa yang kaya.

Ada juga sudah ter-cover, sambung Mendes PDTT, dengan BST (Bantuan Sosial Tunai)-nya masuk bagus, kemudian PKH, Bantuan Pangan Non Tunai sehingga BLT Dana Desa tidak digunakan.

Evaluasi terkait dengan besaran target capaian, Mendes PDTT sampaikan bahwa di simulasi awal akan meng-cover BLT Dana Desa akan 12.347.000 KPM BLT Desa, tetapi di dalam pelaksanaannya menurun karena memang kebanyakan BLT Dana Desa ini digunakan untuk penutup, pengisi rongga-rongga kosong ketika BST, PKH, dan BPNT enggak dapat baru diisi BLT Dana Desa.

Kemudian untuk kegiatan desa tanggap Covid-19, menurut Mendes PDTT, sampai dengan data per 16 Juni terpakai Dana Desa total Rp3 triliun dengan jumlah relawan 1.851.000 relawan.

Pada bagian akhir, Mendes PDTT sampaikan bahwa regulasi terkait dengan perpanjangan BLT Dana Desa 3 bulan berikutnya Juli, Agustus, September, tanggal 16 kemarin sudah diselesaikan.

”Sudah keluar dari Kemenkumham Nomor 7 tahun 2020 perubahan atas Permendes Nomor 11 yang isinya perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa 3 bulan berikutnya Juli, Agustus, September dengan nilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat,” pungkas Mendes PDTT. (*)

The post Sudah 90 Persen Dana Desa Tersalurkan appeared first on Prokabar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyebutkan bahwa angka 87 persen yang sudah disalurkan BLT DD tersebut dari 70.786 desa yang DD nya sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes) hingga senin tanggal 8 Juni 2020.

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang DDnya sudah masuk ke RKDes. Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan sebanyak 61.837 desa,” katanya dilansir Kamis (11/6).

Lebih lanjut, Mendes PDTT menjelaskan bahwa terdapat dua faktor besar yang menjadi kendala belum tersalurkannya BLT DD untuk KPM yakni DD belum masuk ke RKDes dan DD sudah masuk RKDes tapi terhambat dalam penyalurannya.

Untuk DD belum masuk RKDes, kata Mendes PDTT disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri seperti Pemda memutuskan wilayah sebagai desa dan Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan serta faktor lainnya yang masih dalam pembahasan status desa.

Hambatan belum masuk RKDes lainnya yakni belum postingnya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Posisi kades masih sementara sehingga terjadi kekosongan dalam Pemdes, terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), terjadinya permasalahan laporan pertanggungjawaban Kades untuk DD 2019 dan hambatan lainnya juga disebabkan karena perangkat desa diberhentikan oleh Kades yang baru sehingga belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan DD.

“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat DD belum masuk ke RKDes. kalau DD belum masuk RKDes ya tentunya BLT DD tidak tersalur,” kata Mendes PDTT yang menyebutkan hingga 8 juni 2020 penyaluran DD ke RKDes sudah mencapai 94 persen yakni 70.786 desa dari 74.953 desa.

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT menjelaskan faktor DD sudah masuk RKDes tapi belum menyalurkannya. Menurutnya, hambatan pertama ditemukan ketidak adanya KK miskin sehingga musdes tidak bisa mengambil keputusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

“Jadi seluruh Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berlaku didesa itu,” katanya.

Hambatan lainnya seperti DD tahap satu sudah terpakai untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga ditetapkan DD tahap kedua untuk BLT DD, kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank, data hasil sinkronisasi dari Kabupaten belum dikeluarkan, muncul data baru KPM dari JPS lain pasca Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sehingga data KPM dobel dan harus dilakukan perbaikan, pencairan dana dari Bank dibatasi dan juga disebabkan karena belum adanya titik temu antara warga dan pemdes yang minta di bagi rata.

“Itulah sejumlah hasil evaluasi terkait BLT DD yang kemudian mengerucut pada dua faktor belum tersalurkannya BLT DD yakni DD belum masuk RKDes dan DD sudah masuk RKDes tapi masih terhambat dalam penyalurannya. Kita masih terus lakukan komunikasi agar BLT DD bisa segera tersalurkan dengan cepat,” katanya. (*)

The post Sebanyak 87 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa untuk Keluarga Penerima Manfaat appeared first on Prokabar.