<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Kemendagri Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/kemendagri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/kemendagri/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 01:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#Kemendagri Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/kemendagri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Serapan TKD Rendah. Bupati: Tak Sanggup Silahkan Kepala OPD Undur Diri</title>
		<link>https://prokabar.com/serapan-tkd-rendah-bupati-tak-sanggup-silahkan-kepala-opd-undur-diri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 01:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#ekaputra]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM #TanahDatar]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#TKDPrabowo-Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=136162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar segera...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/serapan-tkd-rendah-bupati-tak-sanggup-silahkan-kepala-opd-undur-diri/">Serapan TKD Rendah. Bupati: Tak Sanggup Silahkan Kepala OPD Undur Diri</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanah Datar, Prokabar</strong> – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar segera mempercepat realisasi dan serapan anggaran. Penegasan itu disampaikan saat pelantikan pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, di Gedung Indojolito, Senin (24/8/2026) lalu.</p>
<p>Percepatan realisasi TKD menjadi perhatian serius karena tingkat serapan anggaran masih rendah. Serapan TKD sebelumnya berada dikisaran 16 persen dan saat ini meningkat menjadi sekitar 18 persen. Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.</p>
<p>&#8220;Semua OPD yang memegang TKD ini agar segera merealisasikan karena masyarakat membutuhkan, dan jangan ragu-ragu untuk mengeksekusi,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Ia meminta anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan melalui program dan kegiatan sesuai ketentuan. Kendala administrasi maupun teknis, menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.</p>
<p>Secara khusus, Bupati menyoroti sejumlah OPD yang memiliki porsi TKD cukup besar, di antaranya sektor pertanian, pekerjaan umum, serta perumahan dan lingkungan hidup. Ia meminta OPD tersebut memperkuat koordinasi dan soliditas tim agar kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.</p>
<p>&#8220;TKD-nya besar seperti Pertanian, PU dan Perkim LH itu segera direalisasikan sesuai ketentuan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurut Bupati, percepatan serapan anggaran penting untuk memastikan program pembangunan berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh kepala OPD diminta bekerja lebih cepat serta tidak ragu mengambil langkah sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Dengan anggaran sekitar Rp126,87 Milyar dana TKD yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana dan Infrastruktur Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2026, Bupati berharap seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai target hingga akhir tahun.</p>
<p>&#8220;Saya kasih waktu cepat, kalau enggak silakan Kepala OPD mengundurkan diri kalau enggak sanggup untuk melaksanakan itu,&#8221; tegas Bupati.</p>
<p>Bupati juga mendorong OPD memanfaatkan pendampingan dari Kejaksaan apabila membutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada jajaran pelaksana untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan dan tidak mengalami keterlambatan. <strong>(*/Eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/serapan-tkd-rendah-bupati-tak-sanggup-silahkan-kepala-opd-undur-diri/">Serapan TKD Rendah. Bupati: Tak Sanggup Silahkan Kepala OPD Undur Diri</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPRD Tanah Datar Umumkan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar</title>
		<link>https://prokabar.com/dprd-tanah-datar-umumkan-usulan-pemberhentian-dan-pengangkatan-bupati-dan-wakil-bupati-tanah-datar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 02:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#EkaFadly]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM #TanahDatar]]></category>
		<category><![CDATA[#GubernurSumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#paripurna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=125357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; DPRD Kabupaten Tanah Datar mengumumkan secara resmi usulan pengesahan pemberhentian pasangan Eka Putra dan Richi Aprian sebagai Bupati dan Wakil...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dprd-tanah-datar-umumkan-usulan-pemberhentian-dan-pengangkatan-bupati-dan-wakil-bupati-tanah-datar/">DPRD Tanah Datar Umumkan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanah Datar, Prokabar</strong> &#8211; DPRD Kabupaten Tanah Datar mengumumkan secara resmi usulan pengesahan pemberhentian pasangan Eka Putra dan Richi Aprian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Pengusulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar hasil Pilkada tahun 2024 yaitu Eka Putra dan Ahmad Fadly.</p>
<p>Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, bersama Wakil Ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari dihari 26 anggota yang turut dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Asisten dan staf ahli Bupati, pimpina OPD, Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika, Bawaslu dan undangan lainnya, Senen (10/2) di ruang sidang DPRD setempat.</p>
<p>Pada paripurna tersebut, Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika membacakan SK KPU No 1 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 Eka Putra dan Ahmad Fadli.</p>
<p>&#8220;Pasangan Eka Putra dan Ahmad Fadly ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 85.692 atau 52,48% dari total suara sah untuk periode tahun 2025-2030 setelah ditetapkan pada Kamis tanggal 6 Februari 2025 selepas sidang perkara oleh MK RI,&#8221; sampainya.</p>
<p>Selanjutnya DPRD Tanah Datar melalui berita acara yang dibacakan Wakil Ketua Kamrita secara resmi juga mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2020 dan pengusulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2024.</p>
<p>Ketua DPRD Anton Yondra sebelum menandatangani berita acara tersebut menyampaikan, setelah diumumkan dan ditanda tangani berita acara, akan diserahkan/dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagi) melalui Gubernur Sumatera Barat.</p>
<p>&#8220;Nanti berita acara ini akan diserahkan ke Kemendagri melalui Gubernur Sumbar, terkait masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar terpilih periode 2021-2024 akan berakhir, dan setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025-2030 yang dijadwalkan dilantik 20 Februari 2025 mendatang,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Sementara itu, Bupati Eka Putra selaku Bupati terpilih usai sidang juga sampaikan ucapan terima kasih kepada KPU selaku penyelenggara dan DPRD atas dukungan serta kepada semua elemen yang telah menyuseskan dan mendukung terlaksananya Pilkada Tanah Datar 2024 dengan aman dan lancar.</p>
<p>&#8220;Terimakasih kepada DPRD, KPU Tanah Datar dan seluruh elemen masyarakat Tanah Datar yang telah menjaga dengan damai Pilkada Badunsanak. Saatnya sekarang bersatu tidak terbelah-belah dan marilah bersama-sama kita bangun Kabupaten Tanah Datar ke depannya,&#8221; pungkasnya. <strong>(eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dprd-tanah-datar-umumkan-usulan-pemberhentian-dan-pengangkatan-bupati-dan-wakil-bupati-tanah-datar/">DPRD Tanah Datar Umumkan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35 Anggota DPRD Tanah Datar 2024-2029 Diambil Sumpah dan Janji</title>
		<link>https://prokabar.com/35-anggota-dprd-tanah-datar-2024-2029-diambil-sumpah-dan-janji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 15:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM #TanahDatar]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#PelantikanDPRDTanahDatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=121946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar. DPRD Tanah Datar melakukan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Rabu (14/8/2024). Bertempat di gedung nasional Batusangkar, pengambilan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/35-anggota-dprd-tanah-datar-2024-2029-diambil-sumpah-dan-janji/">35 Anggota DPRD Tanah Datar 2024-2029 Diambil Sumpah dan Janji</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanah Datar, Prokabar.</strong> DPRD Tanah Datar melakukan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Rabu (14/8/2024). Bertempat di gedung nasional Batusangkar, pengambilan sumpah dan janji wakil rakyat ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Sylvia Yudhiastika, SH., MH sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-566-2024 tanggal 8 Agustus 2024.</p>
<p>Dalam sumpahnya semua anggota DPRD terpilih menyatakan komitmennya untuk siap melaksanakan kewajiban, fungsi, dan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.</p>
<p>Anggota DPRD Tanah Datar juga berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.</p>
<p>Anton Yondra, pimpinan DPRD sementara dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih ke berbagai pihak yang telah menentukan hak pilihnya dalam lembaga DPRD.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-121949" src="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0035.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0035.jpg 1200w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0035-300x200.jpg 300w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0035-1024x683.jpg 1024w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0035-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>&#8221; Baru saja kami diambil sumpah dan janji dan ini sebagai pertanda dimulainya pengabdian, mengemban amanah, dan kepercayaan serta tugas oleh masyarakat Tanah Datar sebagai anggota DPRD Tanah Datar masa jabatan 2024-2029,&#8221; ucap Anton Yondra.</p>
<p>Bila mana dipahami tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPRD kata Anton Yodra, maka betapa beratnya amanah yang terpikul dipundak anggota DPRD sebagai wakil rakyat.</p>
<p>&#8221; Amanah yang diberikan rakyat harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran yang tinggi, proposional, profesional serta jujur dan konsekuen dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga harapan masyarakat dapat tersalurkan dalam bentuk program pembangunan daerah sesuai visi dan misi kabupaten Tanah Datar, &#8221; kata Anton.</p>
<p>Sementara, sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Bupati Tanah Datar menyebutkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/kota khusus pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD hasil pemilu 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian pemilihan umum anggota DPRD. Secara filosofis, berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara republik Indonesia.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-121950" src="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0043.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0043.jpg 1200w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0043-300x200.jpg 300w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0043-1024x683.jpg 1024w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240814-WA0043-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Mendagri juga menuliskan, anggota DPRD terpilih perlu mencermati dua hal sesuai yang tertuang dalam pasal 18 ayat 3 UUD 1945.</p>
<p>&#8221; Pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah,&#8221; sebut Bupati.</p>
<p>Lebih lanjut bupati menyebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah.</p>
<p>Selanjutnya, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.</p>
<p>&#8221; kondisi ini tentu menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik diatas kepetingan pribadi maupun golongan. Disamping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya,&#8221; Sebut Bupati lagi.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengajak anggota DPRD Tanah Datar yang dilantik untuk bisa menyukseskan dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024.</p>
<p>&#8221; kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024.,&#8221; tutup Bupati. <strong>(eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/35-anggota-dprd-tanah-datar-2024-2029-diambil-sumpah-dan-janji/">35 Anggota DPRD Tanah Datar 2024-2029 Diambil Sumpah dan Janji</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim dari Kemendagri Ukur dan Verifikasi Ulang Tapal Batas Tanah Datar Kabupaten Solok</title>
		<link>https://prokabar.com/tim-dari-kemendagri-ukur-dan-verifikasi-ulang-tapal-batas-tanah-datar-kabupaten-solok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 12:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#pemprov sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#Simawang]]></category>
		<category><![CDATA[#Solok]]></category>
		<category><![CDATA[#TanahDatar]]></category>
		<category><![CDATA[#TapalBatas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=105600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar- Tim verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) lakukan peninjauan lapangan ke Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kamis (4/8). Kunjungan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tim-dari-kemendagri-ukur-dan-verifikasi-ulang-tapal-batas-tanah-datar-kabupaten-solok/">Tim dari Kemendagri Ukur dan Verifikasi Ulang Tapal Batas Tanah Datar Kabupaten Solok</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanah Datar, Prokabar-</strong> Tim verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) lakukan peninjauan lapangan ke Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kamis (4/8). Kunjungan ini menindaklanjuti permintaan kajian ulang oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas dengan Kabupaten Solok yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu di Jakarta.</p>
<p>Dikatakan Bupati Eka Putra, tim dari Kemendagri bersama tim dari Provinsi Sumatera Barat sengaja diundang untuk melakukan pengukuran dan verifikasi ulang terhadap beberapa titik perbatasan antara Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.</p>
<p>&#8220;Alhamdulillah, kegiatan hari ini tindaklanjut kunjungan kedua Saya bersama OPD terkait ke Kemendagri dua minggu lalu terkait permintaan verifikasi ulang terhadap beberapa titik perbatasan, yakni di Puncak Rayo, Talago Anduang dan Puncak Kinari,&#8221; sampainya.</p>
<p>Diungkapkan Bupati, yang menjadi dasar permintaan peninjauan atau verifikasi ulang adalah adanya ketidaksamaan data yang tertuang dalam berita acara dengan kondisi sebenarnya di lapangan.</p>
<p>&#8220;Saat ini ada selisih data tentang batas wilayah, sehingga dalam data sebelumnya ada sekitar 350 hektar lahan dan wilayah Tanah Datar termasuk ke dalam wilayah Kabupaten solok. Data ini yang kita coba verifikasi dan ukur ulang bersama tim dari Kemendagri,&#8221; terang Eka.</p>
<p>Tim yang melakukan verifikasi dan pengukuran ulang dikatakan bukanlah untuk memutuskan batas kedua daerah. Namun, dicocokan dengan keadaan atau data yang telah kita sampaikan ke Kemendagri untuk menjadi pertimbangan diterbitkannya Berita Acara yang baru.</p>
<p>&#8220;Sekali lagi Saya menegaskan verifikasi dan pengukuran ulang ini bukanlah sengketa, namun untuk mencocokan data terbaru yang kita ajukan langsung ke lapangan oleh tim sehingga selisih data luas wilayah bisa disempurnakan, sehingga tidak ada masyarakat ataupun pihak yang dirugikan,&#8221; sampainya.</p>
<p>Sementara itu, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah 1 Kememdagri Wardani pada kesempatan itu mengakui, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, pengukuran ulang, dan mencocokan koordinat batas antara yang tercantum dalam berita acara dan yang ditemukan di lapangan.</p>
<p>&#8220;Hasil pengukuran dan verifikasi ini akan disampaikan kepada pimpinan dan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam menetapkan batas kedua wilayah, melalui Keputusan Mendagri,&#8221; katanya.</p>
<p>Dijelaskan Wardani, kedatangan tim dari Kemendagri memenuhi undangan Pemkab Tanah Datar hanya untuk verifikasi dan pengukuran ulang sesuai data yang diajukan, bukan untuk mengambil keputuan.</p>
<p>“Kami tidak mengambil keputusan, hanya mencocokkan dan menemukan bukti-bukti. Batas wilayah ditetapkan dengan mempedomani kesepakatan daerah yang berbatasan, dalam hal ini Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang nantinya juga bakal difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,&#8221;jelasnya.</p>
<p>Kunjungan lapangan selain Bupati Tanah Datar, Tim Kemendagri, tim Pemprov Sumbar juga dihadiri Anggota DPRD Tanah Datar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, dan OPD terkait lainnya, Camat Rambatan, Wali Nagari, KAN Simawang dan undangan lainnya serta dihadiri juga beberapa pejabat terkait di Pemkab Solok. <strong>(eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tim-dari-kemendagri-ukur-dan-verifikasi-ulang-tapal-batas-tanah-datar-kabupaten-solok/">Tim dari Kemendagri Ukur dan Verifikasi Ulang Tapal Batas Tanah Datar Kabupaten Solok</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan</title>
		<link>https://prokabar.com/sempat-jadi-polemik-pelantikan-amasrul-sudah-sesuai-aturan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 05:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#kasn]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Mahyeldi]]></category>
		<category><![CDATA[#ppk]]></category>
		<category><![CDATA[#walikota]]></category>
		<category><![CDATA[Amasrul]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Hefdi]]></category>
		<category><![CDATA[Hendri Septa]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretaris Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=93504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prokabar.com, Padang &#8211; Pelantikan Amasrul sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Barat belakangan ini menjadi polemik. Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/sempat-jadi-polemik-pelantikan-amasrul-sudah-sesuai-aturan/">Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://prokabar.com/">Prokabar.com,</a> Padang &#8211;</strong> Pelantikan Amasrul sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Barat belakangan ini menjadi polemik.</p>
<p>Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan Amasrul dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang atas dasar pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).</p>
<p>Tak berselang lama, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali melantik Amasrul dengan jabatan berbeda, yakni Kepala Dinas DPMD.</p>
<p>Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menanggapi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi menegaskan pelantikan Amasrul tidak perlu menjadi polemik.</p>
<p><strong>Berita Terkait</strong></p>
<p><strong><a href="https://prokabar.com/balada-sekda-padang-di-non-aktifkan-walikota-dilantik-gubernur/">Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur</a></strong></p>
<p>Sebab, pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</p>
<p>KASN pada 9 Agustus 2021 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor B-2682/KASN08/2021.</p>
<p>Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memberikan izin pelantikan tersebut pada 23 Agustus 2021 dengan nomor 821/4533/SJ dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Pengisian JPT Pratama di bawah koordinasi KASN.</p>
<p>&#8220;Artinya ini sudah ada izin rekomendasi KASN serta Kemendagri. Pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. Jelas tidak ada pelanggaran aturan. Semua taa azas,&#8221; kata Hefdi, Kamis (26/8).</p>
<p>Sebelumnya Amasrul memang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020.</p>
<p>Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan lampiran surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.</p>
<p>Lampiran surat izin itulah yang membuat Amasrul dapat mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemrpov Sumbar.</p>
<p>&#8220;Tanpa ada surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk Uji Kompetensi,&#8221; jelas Hefdi lagi.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/sempat-jadi-polemik-pelantikan-amasrul-sudah-sesuai-aturan/">Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemendagri Pertimbangkan Sanksi Penundaan Pelantikan Paslon Pilkada</title>
		<link>https://prokabar.com/kemendagri-pertimbangkan-sanksi-penundaan-pelantikan-paslon-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 02:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#protokolkesehatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=73810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih, yang  melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada)...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-pertimbangkan-sanksi-penundaan-pelantikan-paslon-pilkada/">Kemendagri Pertimbangkan Sanksi Penundaan Pelantikan Paslon Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih, yang  melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.</p>
<p data-reader-unique-id="15">Pelanggaran tersebut antara lain terhadap protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.</p>
<p data-reader-unique-id="16">&#8220;Salah satu opsi bentuk sanksi dan ketegasan kita, terhadap para pelanggar. Bagi paslon yang menang nanti bisa tunda pelantikannya, disekolahkan dulu selama tiga sampai enam bulan,&#8221; kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik,  melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/9).</p>
<p data-reader-unique-id="18">Ia mengatakan, pasangan calon yang bersangkutan akan disekolahkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selama tiga sampai enam bulan.</p>
<p data-reader-unique-id="20">Paslon terpilih disekolahkan untuk menerapkan kepatuhan terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat menjadi kepala daerah.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="21">
<p data-reader-unique-id="22">Akmal mengatakan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelaksanaan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Pada pendaftaran pencalonan yang berlangsung pada 4-6 September terjadi kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.</p>
<p data-reader-unique-id="23">Bawaslu dan KPU telah menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan kepada Kemendagri. Kemendagri akan segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan instansi yang mampu menertibkan peserta pilkada gar patuh terhadap protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="24">&#8220;Tadi saya katakan menyamakan persepsi, teman-teman KPU akan melakukan apa, Bawaslu melakukan apa, lalu pemerintah daerah lakukan apa. Kita jadikan masukan untuk Pak Mendagri untuk rapat hari Rabu di Menko Polhukam,&#8221; tambahnya.</p>
<p data-reader-unique-id="25">Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendiskualifikasi bakal pasangan calon (bapaslon) yang tak memedulikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.</p>
<p data-reader-unique-id="26">Penyebabnya,  sejumlah bapaslon yang menimbulkan kerumunan massa saat pendaftaran pencalonan Pilkada 2020.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="27">
<p data-reader-unique-id="28">&#8220;Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bapaslon yang tak peduli dengan protokol kesehatan,&#8221; kata Bahtiar melalui keterangannya.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="30">
<p data-reader-unique-id="31">Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu harus tegas dalam menindak bapaslon dan partai politik sebagai peserta pilkada yang tidak mentaati aturan.</p>
<p data-reader-unique-id="32">Sebab, protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi bagian dari aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.</p>
<p data-reader-unique-id="33">Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sudah mengatur ketentuan pendaftaran pencalonan harus memperhatikan protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="34">Pendaftaran hanya dihadiri oleh bapaslon dan/atau ketua serta sekretaris partai politik pengusung.</p>
<p data-reader-unique-id="35">Untuk pejawat kepala daerah yang maju dalam pilkada 2020, Kemendagri dapat memberikan teguran tertulis jika yang bersangkutan melanggar protokol kesehatan. Bagi bakal calon yang bukan dari pejawat pun seharusnya tidak boleh luput dari sanksi. (*)</p>
</div>
</div>
</div>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-pertimbangkan-sanksi-penundaan-pelantikan-paslon-pilkada/">Kemendagri Pertimbangkan Sanksi Penundaan Pelantikan Paslon Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemendagri Usulkan Sanksi untuk Bapaslon yang Abaik Protokol Kesehatan</title>
		<link>https://prokabar.com/kemendagri-usulkan-sanksi-untuk-bapaslon-yang-abaik-protokol-kesehatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 00:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#protokolkesehatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=73757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-usulkan-sanksi-untuk-bapaslon-yang-abaik-protokol-kesehatan/">Kemendagri Usulkan Sanksi untuk Bapaslon yang Abaik Protokol Kesehatan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendiskualifikasi bakal pasangan calon (bapaslon) yang tak memedulikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.</p>
<p data-reader-unique-id="15">Penyebabnya, sejumlah bapaslon yang menimbulkan kerumunan massa saat pendaftaran pencalonan Pilkada 2020.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="16">
<p data-reader-unique-id="17">&#8220;Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bapaslon yang tak peduli dengan protokol kesehatan,&#8221; kata Bahtiar melalui keterangannya, Senin (7/9).</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="18">
<p data-reader-unique-id="19">Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu harus tegas dalam menindak bapaslon dan partai politik sebagai peserta pilkada yang tidak mentaati aturan.</p>
<p data-reader-unique-id="20">Sebab, protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi bagian dari aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.</p>
<p data-reader-unique-id="21">Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sudah mengatur ketentuan pendaftaran pencalonan harus memperhatikan protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="22">Pendaftaran hanya dihadiri oleh bapaslon dan/atau ketua serta sekretaris partai politik pengusung.</p>
<p data-reader-unique-id="23">Untuk pejawat kepala daerah yang maju dalam pilkada 2020, Kemendagri dapat memberikan teguran tertulis jika yang bersangkutan melanggar protokol kesehatan. Bagi bakal calon yang bukan dari pejawat pun seharusnya tidak boleh luput dari sanksi.</p>
<p data-reader-unique-id="24">Bahtiar mengatakan, ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai landasan hukum menindak setiap pihak yang melanggar protokol kesehatan. Aturan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pilkada.</p>
<p data-reader-unique-id="25">&#8220;Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,&#8221; kata Bahtiar.</p>
<p data-reader-unique-id="26">Bahtiar juga mendorong aparat keamanan dan penegak hukum berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Ia mengimbau agar seluruh partai politik memastikan bapaslonnya selalu patuh pada protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="27">&#8220;Mohon kepada pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perserorangan,&#8221; ujarnya.</p>
<p data-reader-unique-id="28">Sebelumnya,  Kemendagri akan memantau  pendaftaran peserta Pemilu 2020.</p>
<p data-reader-unique-id="29">Apalagi, masih ada sejumlah wilayah yang terpantau melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran.</p>
<p data-reader-unique-id="30">Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagrida, Akmal Malik, pelanggaran yang terjadi terbilang beragam.</p>
<p data-reader-unique-id="31">Termasuk diantaranya yang jadi perhatian ialah pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>
<p data-reader-unique-id="32">Kemendagri mengimbau agar proses pendaftaran peserta Pemilu 2020 dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="33">Kemendagri menganjurkan supaya tak mengumpulkan massa dalam proses tersebut. Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggar dalam hari pendaftaran pada Jumat (4/9).</p>
<p data-reader-unique-id="34">&#8220;Terpantau Konawe Selatan, Sulawesi Utara, Karawang, Jawa Barat menjadi contoh yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan,&#8221; kata Akmal. (*)</p>
</div>
</div>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-usulkan-sanksi-untuk-bapaslon-yang-abaik-protokol-kesehatan/">Kemendagri Usulkan Sanksi untuk Bapaslon yang Abaik Protokol Kesehatan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tambahan Anggaran Pilkada Segera Cair</title>
		<link>https://prokabar.com/tambahan-anggaran-pilkada-segera-cair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 01:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#anggaranpilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=73583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, tambahan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tambahan-anggaran-pilkada-segera-cair/">Tambahan Anggaran Pilkada Segera Cair</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-reader-unique-id="1"><strong>Jakarta, Prokabar —</strong> Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, tambahan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahap kedua dan ketiga akan digabungkan.</p>
<p data-reader-unique-id="3">Sedangkan realisasi anggaran tersebut direncanakan Menteri Keuangan (Menkeu) selambat-lambatnya pekan depan.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="4">
<p data-reader-unique-id="5">&#8220;Saat ini masih review. Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp 3 triliun lebih dibagikan KPU, Bawaslu daerah,&#8221; kata Tito dilansir Jumat (4/9).</p>
<p data-reader-unique-id="6">Tito mengatakan, jika sudah ditransfer, maka 270 Bawaslu maupun KPU daerah memiliki cukup dana menyelenggarakan pilkada. Tambahan dana dari APBN akam digunakan memenuhi kebutuhan barang/jasa karena menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.</p>
<p data-reader-unique-id="7">Tahap pertama sudah dicairkan lebih dari Rp 1 triliun pada akhir Juni lalu. Tambahan anggaran itu sudah ditransfer ke masing-masing KPU daerah lebih dari Rp940 miliar dan Bawaslu Rp52 miliar. Sedangkan, untuk KPU RI mencapai Rp463 miliar dan Bawaslu RI sejumlah Rp104 miliar.</p>
<p data-reader-unique-id="8">Sementara, anggaran Pilkada 2020 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp Rp 15,2 triliun. Akan tetapi, per 31 Agustus 2020, anggaran yang baru direalisasi lebih dari Rp 14 triliun atau 92,05 persen.</p>
<p data-reader-unique-id="9">Tito memerinci, jumlah anggaran yang sudah direalisasikan kepada KPU daerah senilai Rp9,9 triliun dari total anggaran Rp10,2 triliun atau 97,16 persen. Kemudian anggaran yang telah ditransfer ke Bawaslu daerah mencapai Rp3,3 triliun dari Rp3,4 triliun atau 95,9 persen dan aparat pengamanan sebesar Rp745 miliar dari Rp1,5 triliun atau48,94 persen.</p>
<p data-reader-unique-id="10">&#8220;Kami sudah bergerak semua ke daerah-daerah selama dua bulan ini ada 18 provinsi membicarakan mengenai ini,&#8221; katanya. (*)</p>
</div>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tambahan-anggaran-pilkada-segera-cair/">Tambahan Anggaran Pilkada Segera Cair</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terima Berbagai Usulan, KPU Persiapkan Perubahan Regulasi Kampanye Pilkada</title>
		<link>https://prokabar.com/terima-berbagai-usulan-kpu-persiapkan-perubahan-regulasi-kampanye-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 00:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=71957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon  masukan terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terima-berbagai-usulan-kpu-persiapkan-perubahan-regulasi-kampanye-pilkada/">Terima Berbagai Usulan, KPU Persiapkan Perubahan Regulasi Kampanye Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon  masukan terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p>
<p data-reader-unique-id="1"><br data-reader-unique-id="4" />&#8220;Saat ini KPU telah mempersiapkan rancangan perubahan PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Rancangan perubahan telah diajukan ke DPR untuk dikonsultasikan,&#8221; kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dilansir Senin (3/8).</p>
<p data-reader-unique-id="5">Raka menyampaikan bahwa usulan yang diterima KPU terkait perubahan PKPU ini diberikan sejumlah pihak, salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</p>
<p data-reader-unique-id="6">Ia memastikan, masukan-masukan tersebut akan dibahas lebih lanjut baik dalam rapat KPU maupun dalam proses konsultasi dan harmonisasi di DPR.</p>
<p data-reader-unique-id="7">Adapun, kata dia, sejumlah masukan terkait kampanye Pilkada 2020 di antaranya penggunaan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye, juga terkait pengaturan kampanye di media daring, pengaturan kampanye secara langsung (offline) perlu lebih diantisipasi agar tetap sehat, aman, dan demokratis.<br data-reader-unique-id="8" /><br data-reader-unique-id="9" />Menurutnya, misi dan program pasangan calon dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar diangkat sebagai salah satu tema.</p>
<p data-reader-unique-id="10">Sekali lagi berbagai masukan dari berbagai pihak nanti akan dicermati dalam proses perubahan PKPU Kampanye Pilkada,&#8221; katanya.</p>
<p data-reader-unique-id="11">Sebelumnya, Mendagri M.Tito Karnavian memberikan masukan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Salah satunya tentang pentingnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.</p>
<p data-reader-unique-id="12">Tito menyampaikan bahwa dirinya telah mendorong KPU untuk membuat satu regulasi yang mengatur agar protokol kesehatan ini benar-benar diimplementasikan di tengah masyarakat. Misalnya, menjadikan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye bagi kontestan di Pilkada serentak 2020.</p>
<p data-reader-unique-id="13">&#8220;Dimasukkan ke dalam aturan PKPU misalnya alat peraga masker, maskernya boleh menggunakan gambar, nama kontestan misalnya seperti itu hand sanitizer juga,&#8221; kata Tito. (*)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terima-berbagai-usulan-kpu-persiapkan-perubahan-regulasi-kampanye-pilkada/">Terima Berbagai Usulan, KPU Persiapkan Perubahan Regulasi Kampanye Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada</title>
		<link>https://prokabar.com/mendagri-akan-panggil-kepala-daerah-yang-belum-cairkan-anggaran-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=71559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada 2020. Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda)...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/mendagri-akan-panggil-kepala-daerah-yang-belum-cairkan-anggaran-pilkada/">Mendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-reader-unique-id="22"><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada 2020. Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda) segera merealisasikan anggaran pilkada berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).</p>
<p data-reader-unique-id="23">&#8220;Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus pemerintah daerah pelaksana Pilkada belum mentransfer 100 persen NPHD-nya kepada penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dimaksud akan diundang ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan khusus dari Bapak Mendagri,&#8221; kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian.</p>
<p data-reader-unique-id="24">Ia menegaskan sedang berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Otonami Daerah Kemendagri, untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang realisasi anggaran pilkadanya kurang dari 40 persen.</p>
<p data-reader-unique-id="25">Laporan per 24 Juli pukul 21.00 WIB, realisasi anggaran pilkada kepada KPU mencapai Rp9,22 trilliun atau 90,49 persen.</p>
<p data-reader-unique-id="26">Kemudan, realisasi pencairan anggaran pilkada ntuk Bawaslu sebanyak Rp3,05 trilliun atau 88,32 persen. Berikutnya, transfer dana pilkada untuk aparat pengamanan sudah Rp574,88 milliar atau 37.64 persen.</p>
<p data-reader-unique-id="27">Ardian merinci, ada 206 pemda dari 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020 telah mentransfer anggaran pilkada sebesar 100 persen kepada KPU. Daerah itu antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Jambi.</p>
<p data-reader-unique-id="28">Sementara, terdapat lima pemda yang transfernya kurang dari 40 persen kepada KPU. Daerah itu yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Karawang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Halmahera Barat.</p>
<p data-reader-unique-id="29">Sedangkan, pemda yang sudah mentransfer 100 persen kepada Bawaslu ada 203 pemda. Daerah itu diantaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Jambi.</p>
<p data-reader-unique-id="30">Sementara, masih ada empat pemda yang transfer anggaran pilkadanya kurang dari 40 persen, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Taliabu, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk realisasi pencairan terhadap aparat pengamanan tercatat 55 pemda sebesar 100 persen, antara lain Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
<p data-reader-unique-id="31">Sedangkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengharapkan kepada kepala daerah yang akan menggelar Pilkada  pada Desember mendatang agar segera menyelesaikan penyetoran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.</p>
<p data-reader-unique-id="32">Di Kalimantan Barat, misalnya, Kabupaten Sambas belum selesaikan NPHD untuk Bawaslu.</p>
<p data-reader-unique-id="33">Berdasarkan laporan dari Ketua KPU Kalbar tadi, di provinsi ini tinggal kabupaten Sambas yang belum menyetorkan 100 persen NPHD-nya kepada penyelenggara Pemilu. Untuk itu, kita imbau agar ini bisa segera diselesaikan,&#8221; kata Tito.</p>
<p data-reader-unique-id="34">Menurutnya, adanya kesengajaan penahanan NPHD dipastikan akan diketahui oleh pihaknya. Sebab sebagai Mendagri, Tito pasti tahu berapa anggaran yang ada direkening daerahnya.</p>
<p data-reader-unique-id="35">&#8220;Jadi NPHD jangan ditahan-tahan. Karena kita juga tahu, ada beberapa daerah yang ada anggaran sementara pembayaran ke KPU dan Bawaslu ditahan untuk di-<em data-reader-unique-id="36">bargaining</em>,&#8221; tuturnya.</p>
<p data-reader-unique-id="37">Dia mencontohkan, satu kabupaten di Kalsel belum tuntas 100 persen dan semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 di Kalteng sudah tuntas. Di Kalbar, untuk KPU, semua daerah sudah menuntaskan 100 persen, sementara Kabupaten Sambas belum selesaikan untuk Bawaslu. (*)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/mendagri-akan-panggil-kepala-daerah-yang-belum-cairkan-anggaran-pilkada/">Mendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemendagri Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada</title>
		<link>https://prokabar.com/kemendagri-minta-masyarakat-sukseskan-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 09:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=71556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, sebagai bagian dari agenda nasional. Kemendagri mengingatkan protokol kesehatan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-minta-masyarakat-sukseskan-pilkada/">Kemendagri Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, sebagai bagian dari agenda nasional.</p>
<p data-reader-unique-id="15">Kemendagri mengingatkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 harus dikedepankan, untuk menjamin keselamatan bersama.</p>
<div dir="auto" data-reader-unique-id="16">
<p data-reader-unique-id="17">&#8220;Pilkada  2020 sebagaimana diketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada, yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada. Itu merupakan agenda nasional, atau ada juga yang menyebut program strategis nasional, dan itu harus dilaksanakan dan disukseskan,&#8221; ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori di Jakarta, Minggu (26/7/2020).</p>
<p data-reader-unique-id="18">Hudori mengharapkan agar pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi.</p>
<p data-reader-unique-id="19">Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.</p>
<p data-reader-unique-id="20">&#8220;Prinsip demokrasi yang saya maksud ini, bisa saja, supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain, berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan,&#8221; urainya.</p>
<p data-reader-unique-id="21">&#8220;Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,&#8221; tambahnya. (*)</p>
</div>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kemendagri-minta-masyarakat-sukseskan-pilkada/">Kemendagri Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme</title>
		<link>https://prokabar.com/pemerintah-daerah-didorong-aktif-cegah-paham-radikalisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 07:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#ISIS]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Radikalisme]]></category>
		<category><![CDATA[#wni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=60165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau turut berperan aktif dalam pencegahan paham radikalisme, dan terorisme. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pemerintah-daerah-didorong-aktif-cegah-paham-radikalisme/">Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau turut berperan aktif dalam pencegahan paham <em data-reader-unique-id="2">radikalisme</em>, dan <em data-reader-unique-id="3">terorisme</em>.</p>
<p data-reader-unique-id="4">Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).</p>
<p data-reader-unique-id="5">Hadi  menuturkan perubahan pola <em data-reader-unique-id="6">terorisme</em> dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak, tak terkecuali Pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah.</p>
<p data-reader-unique-id="7">Pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat.</p>
<p data-reader-unique-id="8">“Optimalisasi peran Pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan kita bersama,” ujarnya.</p>
<p data-reader-unique-id="9">Dia menambahkan, pemerintah diminta aktif melakukan pengawasan, kewaspadaan dan pencegahan teror. Pemda terutama diminta melakukan pemetaan, jaringan dan pendanaan <em data-reader-unique-id="10">terorisme</em>. Langkah itu, merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror.</p>
<p data-reader-unique-id="11">Menurutnya, Pemda menjadi perpanjangan penebaran wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pemda juga perlu mengaktifkan dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi.</p>
<p data-reader-unique-id="12">Adapun upaya Kemendagri dalam Pencegahan <em data-reader-unique-id="13">Radikalisme</em> dan <em data-reader-unique-id="14">Terorisme</em> adalah sebagai berikut:</p>
<ol class="list-style-type-none" data-reader-unique-id="15">
<li data-reader-unique-id="16">Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3038/SJ tanggal 17 Mei 2018.</li>
<li data-reader-unique-id="17">Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah.</li>
<li data-reader-unique-id="18">Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di daerah.</li>
<li data-reader-unique-id="19">Melakukan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.</li>
<li data-reader-unique-id="20">Bekerjasama dengan Ormas-Ormas dan Tokoh-Tokoh agama.</li>
<li data-reader-unique-id="21">Mengirimkan Radiogram Nomor 300/1807/POLPUM untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan melalui sinergi dan kerjasama dengan Instansi Vertikal</li>
<li data-reader-unique-id="22">Mengirimkan Radiogram Nomor 300/2297/SJ perihal menjaga situasi aman dan kondusif di daerah.</li>
<li data-reader-unique-id="23">Radiogram Nomor 300/3059/SJ Tanggal 10 Juli 2017, antara lain menekankan peningkatan koordinasi dan sinergisitas unsur Forkopimda.</li>
<li data-reader-unique-id="24">Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 339/1524 /SJ Nomor: HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme.</li>
</ol>
<p data-reader-unique-id="25">Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok ISIS, atau<em data-reader-unique-id="26"> foreign terrorist fighters</em> (FTF), namun WNI berstatus terlantar tetap dipulangkan. (*)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pemerintah-daerah-didorong-aktif-cegah-paham-radikalisme/">Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTRW Pessel Dikonsultasikan ke Kemendagri</title>
		<link>https://prokabar.com/rtrw-pessel-dikonsultasikan-ke-kemendagri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi6]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 00:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#mbb]]></category>
		<category><![CDATA[#MIN]]></category>
		<category><![CDATA[#Pessel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=59079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Painan, Prokabar &#8211; Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dibahas di Kementerian Dalam Negeri melalui rapat konsultasi dengan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/rtrw-pessel-dikonsultasikan-ke-kemendagri/">RTRW Pessel Dikonsultasikan ke Kemendagri</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Painan, Prokabar &#8211;</strong> Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dibahas di Kementerian Dalam Negeri melalui rapat konsultasi dengan melibatkan pejabat pemerintah kabupaten setempat.</p>
<p>&#8220;Secara subtansi Ranperda Perubahan RTRW sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta telah mengakomodir kepentingan umum,&#8221; kata Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan, Erizon dihubungi di Painan.</p>
<p>Berdasarkan hasil rapat tersebut, kata dia, dalam waktu dekat Kemendagri akan mengeluarkan nomor register untuk penetapan ranperda menjadi perda.</p>
<p>Menurutnya, Ranperda Perubahan RTRW Pesisir Selatan 2010-2030 mendesak dilakukan untuk menjawab gerak perubahan dan tata ruang yang begitu cepat dan dinamis.</p>
<p>&#8220;RTRW Kabupaten Pesisir Selatan sudah berumur hampir delapan tahun sejak ditetapkan. Untuk mengakomodir berbagai kebutuhan daerah, maka perubahan mesti secepatnya dilakukan,&#8221; sebutnya.</p>
<p>Disisi lain, sebutnya, pemkab juga terus melakukan berbagai terobosan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi pemerintah daerah.</p>
<p>Pembangunan itu tidak hanya difokuskan pada fisik seperti infrastruktur ekonomi, kantor pemerintah, gedung sekolah, sarana kesehatan dan sarana publik lainnya, tetapi juga membangun mental masyarakat dalam arti luas.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Erizon didampingi Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan, Yozki Wandri, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Pesisir Selatan, Andi Fitriadi Amdar, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Biro Hukum Setda Sumatera Barat.<strong>(*)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/rtrw-pessel-dikonsultasikan-ke-kemendagri/">RTRW Pessel Dikonsultasikan ke Kemendagri</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih</title>
		<link>https://prokabar.com/pilkada-2020-pemerintah-fokus-pada-partisipasi-pemilih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#mendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=58258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, adalah fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  M Tito...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pilkada-2020-pemerintah-fokus-pada-partisipasi-pemilih/">Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><strong>Jakarta, Prokabar —</strong> Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, adalah fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  M Tito Karnavian menuturkan partisipasi merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan sebuah pesta demokrasi.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Tingkat partisipasi pemilihan yang tinggi sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi kuat kepada siapapun yang menang, dan ini memerlukan kegiatan sosialisasi, dan pendidikan politik untuk membangunkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kita bekerja sama untuk itu,&#8221; kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Mendagri menegaskan, untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pusaran pilkada, pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran (SE) untuk tidak melakukan pergantian jabatan hingga waktu yang telah ditentukan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Kemudian untuk menjaga netralitas ASN, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar Pemda dan kepala daerah dimana ada pilkada, tidak boleh melakukan pergantian jabatan kecuali izin menteri, dan izin menteri itu pun hanya untuk hal yang khusus, misalnya meninggal dunia,&#8221; urainya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Tak hanya itu, Mendagri juga minta pergantian tak dilakukan di Sekretariat Penyelenggara Pemilu untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Sekretariat juga sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh dilakukan pergantian,&#8221; ujarnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Tercatat, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada  2020, sebanyak 224 petahana berpotensi kembali mencalonkan diri.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Nanti ada 224 petahana Begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan (Pelaksana Tugas), kira-kira berarti akan ada banyak Plt,&#8221; tambahnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ia juga memastikan pihaknya telah melakukan penyisiran anggaran, untuk memastikan anggaran di 270 daerah tercukupi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Kemudian kita sisir lagi, anggaran mana yang kurang, mana yang belum. Kami akan mendorong Pemda untuk memenuhi permintaan terutama Bawaslu, KPU hampir tidak masalah. Tapi jika di aparat keamanan belum, ini masih terlambat, tolong dibantu dorong,&#8221; imbuhnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sedangkan, Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai jadwal, meski ada satu komisioner ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Jadi saya yakinkan seluruh tahapan berjalan sebagaimana ketentuan yang ada dalam undang-undang (UU), tetap berjalan sebagaimana adanya, &#8221; ujarnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Menurut Arief, KPU sudah dibangun dengan sistem yang baik.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sehingga, semua divisi tetap bisa melanjutkan apa yang harus dikerjakan terkait Pilkada 2020 yang akan digelar pada September mendatang.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sebelumnya, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pilkada  2020.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa, yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan, yang tersebar di 270 daerah.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Penyerahan DP4 merupakan salah satu dukungan Kemendagri dalam mensukseskan Pilkada.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pilkada 2020 akan dilangsungkan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota pada Rabu, 23 September. (*)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/pilkada-2020-pemerintah-fokus-pada-partisipasi-pemilih/">Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih</title>
		<link>https://prokabar.com/kpu-diminta-jaga-kerahasiaan-daftar-pemilih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 03:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2019]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Kemendagri]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=57908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Kerahasiaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) memperoleh perhatian dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengharapkan Komisi Pemilihan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kpu-diminta-jaga-kerahasiaan-daftar-pemilih/">KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s2"><strong>Jakarta, Prokabar —</strong> Kerahasiaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) memperoleh perhatian dari pemerintah.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mampu menjaga kerahasiaan  DP4 untuk Pilkada  2020. Data DP4 tersebut berjumlah 105.396.460 jiwa. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">“Mohon maaf agar dapat dijaga kerahasiaanya sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (25/1).</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Berdasarkan data DP4 yang telah diserahkan KPU, ada 52.778.939 pemilih laki-laki dan 52.617.521 pemilih perempuan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Menurut Tito, jumlah pemilih laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah pemilih perempuan. “Data tersebut tersebar di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten,&#8221; urainya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Data tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 270 daerah, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri. Setelah DP4 diserahkan, tahapan selanjutnya akan disinkronkan dengan data pemilihan terakhir (Pemilu 2019).</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Hasil sinkronisasi oleh KPU ini nantinya disampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Sedangkan Ketua KPU RI, Arief Budiman menyatakan, penyerahan DP4 dari Kemendagri kepada pihaknya merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilu.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Nantinya, data yang sudah diserahkan ini akan disinkronisasi untuk kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Setelah itu, KPU akan kembali melakukan pemutakhiran data di lapangan hingga akhirnya ditetapkan menjadi DPT.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">&#8220;KPU menyelesaikan tahapan yaitu penyerahan DP4 dari Kemendagri kepada KPU untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dan setelah itu ditetapkan jadi DPS dan kita lakukan pemutakhiran di lapangan, sampai kemudian di bagian akhir ditetapkan menjadi DPT,&#8221; katanya. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Arief menjelaskan, DPT yang sudah disahkan akan menjadi dasar penentuan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan penentuan jumlah logistik. Daftar nama yang sudah sah itu kemudian didistribusikan ke seluruh TPS.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Sebelumnya, pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi suara menjadi kendala utama dalam pemilu 2019.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan kendala tersebut akibat kondisi geografis di sejumlah daerah.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">&#8220;Pada saat melakukan pendataan pemilih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau,&#8221; ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Ia mengatakan, daerah-daerah yang sulit dijangkau itu seperti area perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya, daerah yang memiliki banyak mahasiswa pendatang, daerah pedalaman, hutan nasional, kelompok adat, dan pulau tepencil. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Kemudian, kompleks apartemen, pondok pesantren, lembaga pemasayrakatan, rumah sakit dan korban bencana alam atau konflik sosial juga menjadi daerah yang sulit dijangkau.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Permasalahan pada pemutakhiran data pemilih, yakni pemilih yang belum terdata di DPT pada TPS Tambahan dan lokasi-lokasi yang jauh dari permukiman yang masuk ke dalam TPS Khusus. KPU juga menghadapi berita-berita hoaks yang terkait pemutakhiran data pemilih.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Arief mengungkapkan, KPU juga mengalami beberapa kendala terkait proses rekapitulasi suara. Menurutnya, kendala tersebut terdapat pada rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan di beberapa daerah yang membuat proses tersebut tak sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Menurutnya, jumlah TPS yang terlalu banyak menyebabkan KPU membutuhkan waktu yang panjang untuk merekap suara meskipun sudah dilakukan oleh empat kelompok secara bersamaan. Lalu, administrasi hasil perolehan suara di tingkat TPS juga kurang baik. <b>(*)</b></span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kpu-diminta-jaga-kerahasiaan-daftar-pemilih/">KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 42/275 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/16 queries in 0.036 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:28:38 by W3 Total Cache
-->