Sepeda lokal, misalnya, banyak produk sepeda asli buatan Indonesia yang dilirik karena kualitasnya setara dengan sepeda impor. Bahkan karena permintaan yang tinggi, membeli sepeda lokal perlu inden berbulan-bulan lamanya.

“Meningkatnya minat pada sepeda lokal ini tentunya berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kita sebagai konsumen harus turut membantu keberlangsungan industri dalam negeri,” ujar Kemendag dalam akun instagram @kemendag dikutip Senin (20/7).

Terdapat tiga merek sepeda lokal yang sudah mendunia. Ketiganya adalah Polygon, United, dan Wimcycle. Keberadaannya yang sudah puluhan tahun di industri sepeda membuat ketiganya diburu pecinta sepeda dari seluruh penjuru dunia.

Soal pengembangan industri sepeda lokal yang diharapkan punya daya saing, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacunya. Pasalnya, tren sehat dengan bergowes di tengah pandemi turut mendongkrak kebutuhan pasar domestik.

Adapun kebutuhan sepeda di dalam negeri mencapai lebih dari 8 juta-9 juta unit, baik untuk sepeda dewasa maupun anak-anak. Kondisi ini yang ingin direbut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut dia, tingginya permintaan pasar menjadi peluang yang baik bagi industri sepeda nasional untuk lebih memacu kapasitas produksinya.

“Kita melihat tren pembelian sepeda oleh masyarakat semakin besar, ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk meraih pasar tersebut dengan menambah produksi,” tegas Agus. (*)

The post Musim Gowes, Pemerintah Ajak Gunakan Sepeda Lokal appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, yang menjabat sebagai Ketua Dewan ICO periode 2019/20 saat memimpin secara virtual jalannya Pertemuan Khusus Dewan ICO yang ke-126 pada 4-5 Juni lalu.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan ICO yang pertama kalinya dilangsungkan secara virtual pada 1–5 Juni 2020. Tema besar yang diangkat ICO kali ini ialah “Building a Sustainable Global Coffee Industry Together”.

“Sebagai ketua dewan, kami menegaskan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas pertanian penting yang menggerakkan roda perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” kata Iman.

Menurut Iman, hal ini sangat terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang ditopang secara berimbang oleh tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Lebih lanjut, Iman menyampaikan, misi utama pada pertemuan kali ini ialah mengupayakan kesepakatan di antara anggota ICO mengenai rekomendasi dan opsi kebijakan bagi seluruh negara anggota.

Selain itu, juga memperkuat kolaborasi antara ICO dengan lembaga pembangunan/donor, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapai sektor kopi.

Adapun menurut Iman, keketuaan Indonesia pada Dewan ICO ini menjadi penting dan mencerminkan kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk mendorong keberlangsungan ekonomi dari sektor kopi melalui kemitraan antara pemerintah, petani, dan sektor industri.

Dalam konteks situasi saat ini, Indonesia akan berjuang untuk membantu petani lokal yang terpukul karena pandemi Covid-19. Sektor kopi terus mengalami tantangan penurunan harga, ditambah pandemi yang terjadi saat ini turut memperbesar tantangan tersebut.

Seluruh negara, tanpa terkecuali mengalami krisis di berbagai sektor, termasuk sektor kopi, sebagai dampak penyebaran Covid-19. Penutupan perbatasan lintas negara dan pembatasan sosial telah mengganggu rantai pasokan dan permintaan. Akibatnya, pasokan tidak dapat disalurkan dan konsumsi tertekan

Situasi ini, menurut Iman, tidak hanya berdampak negatif kepada petani, tapi juga kepada industri kopi. Inilah, lanjut Iman, yang mendorong Indonesia di ICO untuk segera merespons dampak pandemi, terutama bagi pelaku yang sangat terdampak, seperti petani kecil dan UMKM.

“Negara, entitas organisasi internasional, lembaga pembangunan, akademisi, dan sektor industri bersatu dan bertemu secara virtual untuk mencari solusi terbaik bagi pemulihan sektor kopi dunia,” ungkap Iman.

Pada kesempatan itu, Iman menambahkan, proyek peningkatan kapasitas untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan kali ini sebagai langkah nyata membantu petani kopi dunia, termasuk di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Antonius Yudi Triantoro, juga telah memimpin Delegasi RI pada pertemuan virtual Komite Keuangan dan Administrasi pada 1–2 Juni 2020.

Dalam acara yang masih menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Khusus Dewan ICO tersebut, Yudi menyampaikan bahwa ICO sebagai organisasi terdepan di sektor kopi harus segera merespons berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul akibat pandemi.

“Berbagai tantangan keuangan dan administrasi yang dihadapi ICO saat ini perlu segera dicarikan solusi guna menjamin keberlanjutan dan relevansi organisasi,” ujar Yudi.

Sementara itu, pada 3 Juni 2020, Iman juga telah membuka dan menutup seminar internasional secara virtual dengan tema “Covid-19 Impact on the World Sector and Mitigation Measures” yang dihadiri lebih dari 400 stakeholders termasuk lembaga internasional dunia seperti World Bank, European Community, FAO, SCA, Rabobank, IDH-The Sustainable Trade Initiative, dan London School of Economics. (*)

The post Indonesia Bantu Bantu Petani Kopi di Tengah Pandemi appeared first on Prokabar.

“Dalam kondisi sulit melawan pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat diminta pemerintah memilih sarana daring untuk berbelanja sehingga dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini diterapkan beberapa wilayah di Indonesia. Ini salah satu cara pemutus mata rantai virus corona, karena harus dihindari adanya penumpukan masa yang bertransaksi di pasar,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Minggu (26/4).

Untuk itu, pemahaman cara berbelanja daring dimasa sulit pandemi corona ini menjadi dasar diadakannya Talkshow Series Kartini oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan secara daring dengan menghadirkan srikandi-srikandi bangsa dalam rangka memperingati hari KARTINI, Minggu 26 April 2020 dengan mengusung tema “Cerdas Berbelanja Online di Situasi Pandemi COVID-19”.

Melalui gelar wicara atau Talkshow yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono ini diharapkan dapat mempercepat penyebarluasan informasi perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya yang terkait dengan belanja online.

Dipandu pemerhati konsumen nasional yang juga sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, acara ini dihadiri srikandi-srikandi Indonesia yaitu Ema Mukaromah-anggota DPR RI, Rini Dwiyanti-Deputi Kemenpan RB, Atalia Praratya-Ketua PKK Provinsi Jabar, Reni Adriani-Deputi BPOM, Amalia Adininggar W.- Staf Ahli Menteri PPN, serta beberapa pembicara inspirator bangsa diantaranya Bernadette Mulyanti Waluyo-Akademisi, Atih Suryati-Komisioner BPKN, dan Agnes Susanto-IdEA.

Kegiatan talkshow melalui aplikasi Zoom ini diikuti sebanyak 160 peserta dari berbagai kalangan. Dari data parameter Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajiban dalam bertransaksi di pasar pada kurun 5 tahun terakhir mencatat terdapat peningkatan. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2019 nilai transaksi dagang meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni dari 40,41 menjadi 41,70 pada tingkat mampu. Pada tahun sebelumnya parameter IKK masih pada taraf faham yakni tahun 2015 (34,7), 2016 (30,86), dan 2017 (33,70).

Dirjen PKTN Veri Anggrijono menjelaskan, Talkshow Series Kartini ini ini merupakan wadah untuk membangun kepercayaan konsumen saat berbelanja daring di masa sulit melawan COVID-19 serta mengajak masyarakat agar memahami arti perlindungan konsumen di Indonesia.

“Marilah kita menjadi konsumen Indonesia yang berdaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju,” ujar Dirjen Veri.

Menurut Veri Anggrijono, saat ini pemerintah berupaya keras untuk menguatkan perlindungan terhadap masyarakat sambil terus bekerja keras memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, selain membangun protokol-protokol di pasar tradisional dan ritel modern, upaya lainnya adalah dengan mewajibkan masyarakat untuk tetap di rumah dan melakukan aktivitas dari rumah termasuk berbelanja. Potret ini yang menjadikan tren konsumen dalam berbelanja daring semakin meningkat.

“Melalui Talkshow ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan konsumen selama melakukan belanja daring serta mampu menyikapi permasalahan perlindungan konsumen saat berbelanja daring,” terang Dirjen Veri.

Berbelanja daring merupakan dampak globalisasi ekonomi dengan munculnya keterbukaan pasar. Konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan produk baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, konsumen juga diharapkan dapat memiliki akses yang mudah dan cepat untuk bertransaksi di pasar global dengan kemajuan teknologi.

Belanja daring, lanjut Veri, memberikan keuntungan positif bagi konsumen dalam enghemat waktu, tenaga, serta dapat lebih fokus untuk membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

“Konsumen diharapkan dapat berbelanja secara bijak dan aman. Selain itu, konsumen juga harus teliti dan kritis dalam memilih produk-produk yang dibeli. Berhati-hati juga dalam menggunakan sistem pembayaran serta aktif memberikan penilaian yang objektif kepada pelaku usaha. Penilaian konsumen diperlukan untuk memacu pelaku usaha meningkatkan kualitas, membangun kepercayaan konsumen, dan mampu bersaing secara kompetitif,” imbuh Dirjen Veri.

Pemerintah juga akan melakukan penguatan pengawasan terhadap perdagangan daring ini. Penduduk Indonesia sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan ilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), secara khusus dalam pembelanjaan barang maupun jasa konsumsi rumah tangga. (*)

The post Kemendag Minta Masyarakat Belanja Secara Online, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

Namun, pemerintah mengimbau para eksportir dalam negeri untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masker di Indonesia saat ini.

“Menyikapi permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap masker dan hand sanitizer, kami mengimbau para produsen barang tersebut untuk tidak menaikkan harga jual ke masyarakat. Imbauan ini juga ditujukan kepada para distributor dan penjual pengecer,” tutur Kemendag, Agus Suparmanto dalam siaran persnya.

Pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian dari ancaman disrupsi proses produksi dan distribusi barang akibat terganggunya perdagangan internasional.

Dalam hal ini, pemerintah mendorong integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dengan Inaportnet melalui pembentukan National Logistics Ecosystem untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijomo menjelaskan, pemerintah pun menyederhanakan berbagai ketentuan Larangan-Pembatasan (Lar-Tas) atau Tata Niaga Ekspor seperti

SVLK, Health Certificate, Surat Keterangan Asal dll. Juga melakukan pengurangan terhadap Lar-Tas Impor dan percepatan proses impor, terutama yang diimpor oleh 500 importir terpercaya (reputable importer), untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

“Melalui berbagai kebijakan untuk mendorong efisiensi proses logistik, mempermudah pelaksanaan ekspor dan memperlancar pemasukan impor bahan baku, akan membantu industri mendapat jaminan pasokan bahan baku dan tetap menjaga serta meningkatkan ekspornya,” tegas Susiwijono.

Selain itu, pemerintah pun akan mempercepat peluncuran Kartu Pra Kerja (khususnya di daerah proyek percontohan, yakni Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau). Saat ini sedang dipersiapkan Peraturan

Presiden (Perpres) dan penunjukkan Project Management Office (PMO) terkait hal tersebut. Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara (wisman) agar pariwisata Indonesia terus bergerak.

Sementara, untuk wisatawan nusantara (wisnus) akan diberikan potongan harga 30 persen untuk tiket pesawat di 10 tujuan wisata, dengan kuota seat 25% per penerbangan selama tiga bulan (Maret, April, dan Mei 2020). Juga akan dilaksankan realokasi anggaran khusus untuk 10 destinasiwisata, serta tarif pajak hotel dan restoran diubah menjadi 0 (nol) persen.

Di luar ini, berbagai kebijakan terkait juga akan dijalankan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun pasar modal. (beb)

The post Kemendag Minta Produsen Masker dan Hand Sanitizer tidak Menaikan Harga Bagi Masyarakat appeared first on Prokabar.

Dari 20 kabupaten tersebut, yang sudah berjalan sudah ada di 13 kabupaten, diantaranya di Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang, Karanganyar dan Tuban.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Suwandi mengatakan, pasar lelang ini digelar tiap sore. Manfaat pasar lelang (cabai, red) cukup banyak. Diantaranya membantu petani mendapatkan harga yang tertinggi.

“Selain itu, pasar lelang ini juga membantu menjaga pasokan dan harga di tingkat petani,” ujar Suwandi, dilansir Rabu (26/6).

Menurut Suwandi, petani yang ikut pasar lelang bisa mendapatkan kepastian harga pada sore itu juga. Sebab, tiap sore hasil panennya bisa dibawa ke pasar lelang yang sudah disepakati bersama antar pembeli dan petani.

“Nantinya penawar tertinggi yang diterima dalam lelang tersebut. Petani juga bisa memanfaatkan WhatsApp (WA) untuk mendapatkan informasi berapa harga tertinggi cabai sore itu,” jelas Suwandi.

Suwandi mengatakan, pasar lelang yang sudah dikembangkan di 13 kabupaten tersebut rata-rata sudah berjalan dengan baik.

Seperti di Magelang dan Sleman, fasilitas tempat untuk lelangnya sudah bagus. Bahkan, di dua tempat itu petani bisa menggunakan WA untuk mendapatkan harga tertinggi.

“Jadi, kalau semua petani sudah mengikuti pasar lelang, mereka akan mendapatkan harga paling tinggi. Contohnya, petani di 17 kecamatan di Sleman bisa mendapatkan harga yang sama. Setelah itu, cabai yang dilelang baru dikirim ke daerah lain, seperti Pasar Induk Kramat Jati dan sejumlah daerah di luar Jawa,” papar Suwandi.

Menurut Suwandi, pasar lelang yang dikembangkan Kementan bisa memangkas rantai pasok, dari 8 titik menjadi tiga titik.

Sehingga, petani tak hanya mendapatkan harga tinggi (tertinggi). “Karena itu tak ada gejolak harga di tingkat petani. Nah, petani bisa mengembangkan pasar lelang melalui koperasi atau wadah apapun namannya, yang penting sudah ada kesepakatan antara mereka dengan pelaku usaha,” jelas Suwandi.

Suwandi juga mengungkapkan, sistem pasar lelang ini mirip lelang ikan di Pelabuhan Perikanan Indonesia. Karena itu, sejumlah komoditas horti seperti sayuran penjualannya bisa dikembangkan melalui sistem ini.

“Barangnya nantinya bisa dikumpulkan di satu tempat, kemudian ada sortasi dan ditimbang. Kemudian ada biaya administrasi antara Rp 200-Rp 300/kg, untuk bayar listrik dan sebagainya. Melalui sistem ini harga di tingkat petani dijamin tak akan jatuh,” pungkas Suwandi. (*/hdp)

The post Pemerintah Kembangkan Pasar Lelang Cabai di 20 Kabupaten, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Dengan pelaksanaan OP secara kontinyu, maka akan dapat memberikan jaminan pasokan ke pasar-pasar serta mampu menekan harga di pasar seluruh daerah di Indonesia sehingga kembali pada level harga normal yaitu di kisaran Rp25.000/kg,” jelas Mendag di Jakarta, Selasa.

Menurut Mendag, sejak 18 April 2019, OP bawang putih telah dilakukan di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Jambi, dan Riau. Selain itu, OP bawang putih ini akan dijadwalkan di beberapa daerah lainnya.

Pada OP tersebut telah digelontorkan sebanyak 226,2 ton bawang putih dan memberikan dampak yang positif, yaitu menurunkan harga komoditas ini. Begitu pula di DKI Jakarta yang kenaikan harganya kini sudah di bawah 5 persen dan sudah mulai meredam.

“Selanjutnya, Kemendag masih terus berkoordinasi dengan dinas di daerah lainnya untuk meneruskan OP bawang putih,” ujar Mendag.

Mendag juga menegaskan, bawang putih akan segera membanjiri pasar. “Pasokan bawang putih yang melimpah dalam waktu dekat akan mampu menurunkan harga di bulan puasa ini,” tandasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan harga bawang putih yaitu dengan membuka impor produk tersebut. Namun, izin impor yang diberikan kepada pihak swasta diikuti dengan kewajiban menanam 5 persen dari jumlah impor yang dilakukan.

“Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan kepada petani sekaligus dunia usaha. Kebijakan ini akan menghindari terjadinya rente ekonomi serta menunjukkan konsistensi pada mekanisme pasar,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan tanam ini juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan produksi bawang putih di dalam negeri. “Dengan kebijakan ini, kebutuhan akan bawang putih ke depannya diharapkan tidak akan selalu bergantung pada impor, tetapi dapat dipenuhi secara mandiri,” kata Mendag. (*/hdp)

The post Ini Cara Pemerintah Tekan Harga Bawang Putih appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar — Data Badan Pusat Statistik (BPS) minggu ke-3 Maret 2019 menunjukkan, secara umum harga bapok relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan turun untuk beberapa komoditas seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah.

“Pemerintah daerah perlu mengawal kelancaran distribusi komoditas-komoditas tersebut melalui kerja sama perdagangan antardaerah, khususnya daerah sentra produksi dan sentra konsumsi,” kata Mendag dalam siaran pers Kementerian Perdagangan yang diterima, Selasa (9/4).

Secara nasional, rata-rata harga beras pada Maret 2019 hingga minggu ke-3 turun 0,38 persen dibanding rata-rata harga Februari. Hal ini tergambar dari kondisi harga di 71 daerah dari 82 kota pantauan yang tercatat stabil di 37 daerah dan turun di 34 daerah.

Lebih lanjut, kenaikan harga beras hanya terjadi di 11 daerah, dengan 9 daerah di antaranya mengalami kenaikan harga di bawah 1 persen. Adapun daerah yang harga berasnya naik di atas 1 persen pada 2019 cenderung turun, yaitu 22 daerah pada Januari, 14 daerah pada Februari, dan 2 daerah pada Maret.

“Harga beras pada 2019 cenderung turun seiring dengan mulai memasuki masa panen raya. Namun, saya mengimbau seluruh sinergi bapok agar tetap menjaga kecukupan pasokan beras di pasar,” tegas Mendag.

Oleh karena itu, guna menghadapi berbagai tantangan menjaga kestabilan harga bapok pada bulan puasa dan Lebaran 2019, Kemendag mengharapkan agar pemerintah daerah dapat bekerja sama memantau perkembangan harga dan pasokan bapok di pasar-pasar secara intensif sehingga dapat memonitor indikasi kelangkaan barang dan dapat melakukan langkah antisipasi dengan cepat.

Selain itu, juga memetakan jalur/rantai distribusi bapok di wilayah masing-masing sebagai antisipasi identifikasi masalah ketika ada gejolak lonjakan harga.Tak kalah penting, perlu juga dilakukan identifikasi jumlah stok bapok dan ketahanan pangan, terutama yang ada di pelaku usaha distribusi bapok di wilayah masing-masing, sehingga dapat menjadi sumber pasokan saat terjadi permintaan.

Koordinasi dengan satgas pangan di masing-masing daerah juga harus berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diharapkan mengawal kelancaran distribusi beras medium Bulog dalam program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) di pasar-pasar rakyat di wilayah masing-masing.

“Keberhasilan menjaga harga dan pasokan bapok selama ini harus terus dilanjutkan, sehingga sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pelaku usaha harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan,” pungkas Mendag. (*/hdp)

The post Barang Pokok Terpantau Masih Stabil appeared first on Prokabar.