Sementara, berdasarkan RTRW Pemerintah Tanah Datar lahan tersebut sudah diusulkan menjadi lahan pemukiman.

Rektor UIN Mahmud Yunus Prof. Delmus Puneri Salim menyebut upaya alih fungsi lahan ini sudah sesuai dengan RTRW Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk ditindaklanjuti pada sistem ATR/BPN. Nantinya, sertifikat milik Menteri Agama merupakan lahan pemukiman yang sesuai dengan RTRW.

“Kita berharap dengan pertemuan ini alih fungsi lahan LDS milik kampus UIN Mahmud Yunus bisa terealisasi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kampus ke depannya, termasuk pembangunan asrama mahasiswa,” ucap Delmus.

Delmus juga mengatakan bahwa Wamen ATR/BPN sangat mengapresiasi Bupati Tanah Datar dan pihak kampus dalam usahanya meningkatkan pendidikan di kabupaten Tanah Datar.

”Tadi pak Wamen menyampaikan, perubahan LDS menjadi lahan pemukiman ini untuk kepentingan negara dan kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar adalah milik Kementerian Agama sehingga tanah ini nantinya juga akan menjadi milik negara. Pak Wamen tadi juga berjanji akan menindaklanjutinya, kita diminta untuk melengkapi syarat-syaratnya. InsyaAllah dalam waktu dekat ini bisa terlaksana, sehingga BPN Tanah Datar bisa mengeluarkan sertifikat sesuai RTRW yang baru,” pungkasnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan bahwa kampus UIN Mahmud Yunus saat ini merupakan salah satu kampus kebanggaan masyarakat Tanah Datar dan berkat perjuangan bersama-sama akhirnya kampus tersebut saat ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

“Alhamdulillah, kita di Tanah Datar mempunyai salah satu kampus kebanggaan yakni UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang mana dulu sudah kita perjuangkan bersama-sama dari sebuah Institut menjadi Universitas. Tahun kemarin Pemda mengajukan RTRW, ternyata sebagian lahan milik kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan LDS, sementara baik Pemda maupun pihak kampus diwajibkan mensertifikatkan tanahnya. Itulah yang saat ini menjadi kendala dan kita upayakan alih fungsi lahan melalui kementerian ATR/BPN,” tutup bupati. (eym)

The post Upayakan Alih Fungsi Lahan untuk Pengembangan kampus, Bupati Dan Rektor UIN Temui Wamen ATR/BPN appeared first on Prokabar.

Bagi UIN Bukittinggi, momentum tersebut menegaskan peluang strategis untuk menempatkan diri sebagai pusat riset dan pembangunan wakaf produktif di Sumbar.

Rektor UIN Bukittinggi Silfia Hanani mengatakan arah kebijakan Kemenag saat ini tertuju pada dua prioritas besar.

Pertama, modernisasi tata kelola wakaf dan kedua penguatan kemandirian ekonomi pesantren.

Keduanya membutuhkan kontribusi ilmiah yang kuat dari perguruan tinggi keagamaan.

“PTKIN khususnya UIN Bukittinggi harus menjadi pelopor riset model wakaf produktif. Jika wakaf ingin masuk ke era modern, maka pendekatannya tak lagi dengan pengelolaan tradisional,” kata Silfia Hanani.

Dia menekankan tantangan ke depan adalah membangun sistem wakaf berbasis data, inovasi, dan transparansi.

Selain itu, perlu mendorong model-model investasi syariah yang dapat diterapkan lembaga wakaf di tingkat lokal.

Terkait kunjungan Menag ke Sumbar, ada tiga agenda strategis yang menyertai.

Ketiga agenda tersebut adalah Konferensi Wakaf Internasional, Pengukuhan Pengurus BP4 Sumbar, serta Expo Kemandirian Pesantren di UIN Imam Bonjol Padang.

Dari seluruh agenda tersebut, isu yang konsisten muncul adalah penguatan kolaborasi antara pemerintah, PTKIN, dan pesantren untuk membentuk ekosistem ekonomi umat yang lebih modern.

Menurut Silfia Hanani, hal tersebut merupakan ruang kontribusi yang semakin nyata.

Sebab, wakaf produktif bakal mampu menggerakan ekonomi masyarakat berbasis keadilan, terlebih jika ditopang riset multidisipliner dari kalangan akademisi.

“UIN Bukittinggi wajib hadir memberikan rekomendasi ilmiah dan solusi implementasi, bukan hanya soal kajian normatif. Wakaf adalah lokomotif pembangunan sosial-ekonomi umat kalau dikelola secara serius,” ucapnya.

Siflia Hanani menyebut spiriti transformasi dibawa Menag sejalan dengan arah pengembangan akademik UIN Bukittinggi yang menempatkan riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai basis pengembangan institusi.

Dalam konteks Sumbar, ekosistem wakaf dan pesantren cukup besar namun belum terintegrasi secara optimal.

Posisi UIN Bukittinggi dinilai strategis menjadi simpul riset dan laboratorium implementasi kebijakan wakaf produktif.

“Ini bukan momentum seremonial. Ini tanda bahwa PTKIN di Sumbar harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi umat,” tutupnya.

The post UIN Bukittinggi Siap Jadi Pusat Riset Wakaf Produktif di Sumbar appeared first on Prokabar.

Rektor UIN Bukittinggi, Silfia Hanani, menyebut langkah tersebut menjadi standar baru kepemimpinan keagamaan di Indonesia.

“Pengakuan terhadap kekurangan bukanlah kelemahan, melainkan titik balik untuk reformasi pelayanan umat,” tegas Silfia, Jumat (18/7/2025).

Silfia menekankan, permintaan maaf Menag menunjukkan bahwa kepemimpinan modern harus transparan, profesional, dan berorientasi nilai kemanusiaan.

“Ini adalah standar baru kepemimpinan. Pesannya jelas, tata kelola keagamaan harus lebih terbuka dan humanis,” ujarnya.

Selain itu, permintaan maaf tersebut juga sangat strategis, terutama pada usia Kementerian Agama yang ke-75, dimana publik menuntut pelayanan keagamaan yang lebih adil dan inklusif.

“Haji hanyalah satu wajah layanan umat. Permintaan maaf Menag adalah simbol bahwa Kemenag tidak alergi terhadap kritik dan siap berbenah,” tambah Silfia.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi keagamaan, Silfia menegaskan UIN Bukittinggi siap mendukug transformasi besar pelayanan haji melalui peran akademisi dan riset.

“UIN Bukittinggi punya tanggung jawab mendukung reformasi layanan keagamaan melalui riset, inovasi digital, dan penguatan SDM berintegritas.”

“Pelayanan umat tidak hanya soal logistik, tetapi juga manajemen modern berbasis nilai,” tutupnya

The post Rektor UIN Bukittinggi: Permintaan Maaf Menag, Babak Baru Reformasi Layanan Umat appeared first on Prokabar.

Rencananya, seluruh calon jemaah dibagi atas dua keberangkatan.  Sebanyak 299 orang tergabung dalam kloter 12 dan sebanyak 37 orang lainnya diberangkatkan melalui kloter 17.

” dari 336 ini kita sudah mempersiapkan mulai dari paspor, pelunasan, kesehatan. Semuanya selesai,” ungkap Kasi Haji Kemenag Tanah Datar, Erizal.

Persiapan lainnya, lanjut Erizal yaitunya menunggu manifest jemaah sebanyak 299 dan 37 orang yang belum dikeluarkan oleh Siskohat”, lanjutnya.

Karena belum terbitnya manifest itu, pihak Kemenag sampai saat ini belum membagikan kelengkapan keberangkatan Jemaah, salah satunya koper.

“Jadi setelah terbitnya manifest, baru kita bagikan (Koper). Kan manifest itu kita tahu siapa jemaah yang akan diberangkatkan. Kemungkinan, dalam dua hari kedepan manifest sudah kita terima lah,” ujarnya.

Berdasarkan data dari kemanag Tanah Datar, sebanyak 60 persen dari keseluruhan calon jemaah haji merupakan jemaah lanjut usia atau usia diatas 65 tahun, dan 40 persen berusia dibawah 65 tahun.

” adapun calon jemaah haji tertua kita berusia 88 tahun asal kecamatan Tanjung Emas dan yang termuda berusia 19 tahun asal kecamatan Rambatan,” tambahnga.

Seperti tahun sebelumnya, calon jemaah haji Tanah Datar akan dilepas secara resmi oleh pemerintah kabupaten Tanah Datar pada 15 juni mendatang di Gedung Indo Julito Batusangkar. (eym)

The post CJH Tanah Datar Dibagi Dua Kloter Keberangkatan appeared first on Prokabar.

Sidang Isbat menentukan 1 Zulhijjah dilakukan rabu sore di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, atau yang akrab disebut Taman Budaya.

Kemenag Sumbar bersama Kemenag Padang dan tim ahli dari BMKG dan lainnya akan melakukan Rukyatul Hilal, sebelum menentukan atau menetapkan 1 Zulhijjah atau awal masuk bulan Hijriah.

Meski diakui ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penetapan awal masuk bulan hijriah, namun Edi Oktafiandi berharap muslim di Padang, termasuk pengurus masjid dan mushalla, dapat mempedomani hasil dari sidang isbat rabu sore.

“Sidang Isbat ini lah yang menjadi hakim  dalam menetapkan satu hijriah, karena memang sesuai dengan mekanisme penentuan satu hijriah atau awal masuk bulan Hijriah, dilakukan Rukyatul Hilal, yang dihadiri oleh Kemenag, BMKG dan organisasi keagamaan Islam Lainnya,” sebut Edi Oktafiandi, Kakan Kemenag Padang.

Rukyatul Hilal dilakukan di lantai tiga atau lantai empat Gedung Kebudayaan Sumbar di kawasan jalan samudera, kecamatan Padang Barat.

Lokasi ini menjadi satu dari 86 titik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dalam melihat hilal penanda masuk awal bulan Hijriah, dalam hal ini 1 Zulhijjah. Dari sidang isbat selepas Maghrib nanti, dapat diketahui, kapan Hari Iduladha atau 10 Zulhijjah.

Secara aturan, Hilal harus dapat terlihat 3 derajat, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, beberapa bulan lalu. (Adh)

The post Kakan Kemenag Padang Imbau Muslim Di Padang Ikuti Hasil Sidang Isbat Iduladha appeared first on Prokabar.

Seperti yang dilaksanakan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Padang 09, Minggu (13/3) di Studio Podcast Kanwil Kemenag. Pengurus Kwarcab mendaulat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra, H. Helmi sebagai narasumber dalam kegiatan Rover Actifity Trainer On Internet (Reactor).

Kegiatan ini diikuti anggota pramuka se Indonesia secara virtual melalui zoom meeting dengan mengangkat tema Marhaban Ya Ramadan. Pada kesempatan itu, Kakanwil mengajak generasi muda terutama siswa untuk aktif dalam gerakan Pramuka.

Karena menurut Helmi yang juga aktif dalam kegiatan pramuka ini, gerakan pramuka telah terbukti ampuh dalam membina mental generasi muda. Tak lupa pada kesempatan itu, Kakanwil meminta seluruh kepala madrasah untuk bisa melaksanakan kegiatan pramuka dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan akan masuknya bulan suci Ramadan dalam beberapa waktu ke depan, ia berharap, Kwarcab tetap aktif dalam melaksanakan gerakan pramuka. Anggota pramuka bisa menjadi contoh atau dalam melaksanakan puasa Ramadan.

“Ramadan bukan menghalangi kegiatan pramuka. Namun tentunya disesuaikan dengan suasana Ramadan dan kondisi pandemi Covid 19,” ungkap Kakanwil dengan penuh semangat dipandu dua host yang juga anggota pramuka.

“Jangan lewatkan bulan Ramadan begitu saja. Tentunya kita ingin meraih tiket taqwa. Bukankah Nabi Muhammad pernah berperang di bulan Ramadhan,” kata Helmi memotivasi anggota pramuka se Indonesia yang hadir secara virtual.

Ketika ditanya tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Kakanwil menjabarkan ada faktor utama yang harus ditanamkan yaitu Niat.

“Karena puasa itu ibadah fisik, jika diluar bulan Ramadan tubuh kita takkan mampu tanpa asupan makanan dalam waktu kurang lebih 14 jam. Maka semua tergantung pada niat, dengan niat yang tulus semua akan terasa mudah, kata Kakanwil.

Yang Kedua kata Kakanwil motivasi atau semangat. Dalam Islam banyak sekali hadis yang memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berpuasa.

“Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan maka haramnya jasadnya masuk api neraka. Ini adalah motivasi agar kita gembira menjalankan puasa,” sambunga Kakanwil.

Ketiga sambung mantan Kakan Kemenag Padang Pariaman dan Kabupaten Solok ini, membersihkan diri. Ada budaya di beberapa daerah namanya balimau (mensucikan diri).

“Sebenarnya dalam Islam tidak ada syarat yang membolehkan balimau, ini hanya syarat untuk orang membersihkan diri. Secara fisiknya mandi dengan segala rempah-rempahnya, secara non fisik adalah saling memaafkan,” tutur Helmi.

Kakanwil juga mengajak peserta zoom untuk meningkatkan semua ibadah di bulan ramadan, mulai dari tarawih dan membaca Alquran, mengkuti pengajian dan merutinkan salat sunnah.

“Bagaimana pada bulan ramadan kali ini kita niatkan khatam Alquran minimal satu kali. Jangan lupa juga mengikuti wirid pengajian atau diskusi tentang agama tentunya dengan tetap memperhatikan protkol kesehatan,”pesan Kakanwil.

Kegiatan yang dilaksanakan virtual ini juga diwarnai dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Pertanyaan diajukan peserta dari Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Bagi yang aktif bertanya juga diberikan reward. (rls)

The post Kakanwil Kemenag Sumbar Ajak Anggota Pramuka Jadi Teladan di Bulan Ramadan appeared first on Prokabar.

Ungkapan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, H. Irwan saat menjadi pembicara dalam Program Dialog Sumbar, RRI Pro 1 Padang, Selasa (1/2). Kabag TU yang tampil secara virtual dari ruang kerjanya didampingi Sub Koordinator Subbag Ortala dan KUB, Fauqa Nuri Ichsan.

Dikatakan bahwa kunci dari semua perbedaan itu adalah toleransi. “Untuk memastikan kehdupan yang nyaman, kebersamaan maka berbagai perbedaan  itu harus kita letakkan kata kuncinya adalah toleransi. Prinsip toleransi itu sendiri, saling menghormati, saling menghargai, setuju dalam perbedaan dan selalu berpikir posistif,” ungkap H. Irwan.

Kemudian kata Irwan, dalam konteks Sumatra Barat, orang Minang itu adalah orang yang sangat toleran. Jika ada yang mengatakan masyarakat Sumatra Barat tidak toleran itu kurang tepat. “Kita punya bukti bahwa orang Minang itu toleran,” pungkas Irwan.

Pertama,  hampir seluruh penjuru dunia ada orang Minang. Bahkan di pulau terkecilpun ada orang Minang dan ada rumah makan Padang. Dimana pun mereka berada mereka diterima dan mendapat tempat. “Jika masyarakat Minang tidak toleran mereka akan sulit diterima dan sulit mendapatkan tempat,” tukas Irwan.

Kedua, di Sumatra Barat, nama tempat dan nama daerah berasal dari nama suku daerah luar. “Kita punya kampung jawa, kampuang kaliang, kampung cina dan kuburan cina. Ini membuktikan bahwa orang Minang itu orang yang sangat toleran. Orang dari luar Sumatra Barat pun mendapat tempat di sini,” tukas Kakanwil.

Ketiga, dari segi kehidupan beragama tidak ada kita dengar orang agama lain tidak mendapat tempat  di Sumatra Barat. Orang berbeda ras tidak mendapat tempat  di Ranah Minang. Bahkan tidak kita dengar ada bentrokan fisik, pembulian dan lain sebagainya. Sesuai falsafah Minang, adat basandi syara’, syara’ basandi kita bullah, paparnya.

“Kita adalah masyarakat yang bertoleransi dan menerima perbedaan di Ranah Minang. Ini harus kita rawat terus, kita jaga terus dalam rangka memastikan bahwa tidak hanya Ranah Minang tetapi juga Indonesia secara keseluruhan,” imbuh Irwan.

Untuk mendukung ini lanjut Kabag TU, Kementerian Agama juga sudah melakukan penguatan moderasi beragama menuju tahun toleransi 2022. Sumatra Barat menjadi salah satu pilot project dan role model toleransi yang baik untuk Indonesia.

“Untuk tahun 2021 kemarin Kementerian Agama Sumatra Barat telah melakukan FGD (Focus Group Discussin) bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan terkait tahun toleransi ini. Dilanjutkan dengan sosialisasi moderasi beragama bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Bhabin Kamtibmas,” terang Kabag Irwan.

Hal ini juga didukung Komisi V DPRD Sumbar, Mochlasin yang juga dinobatkan sebagai pembicara dalam program ini bahwa masyarakat Minang ini bersifat terbuka. Anggota dewan yang berasal dari Jawa Timur ini juga bangga  dan mengapresiasi kehidupan masyarakat di Sumatra Barat.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan pak Irwan bahwa bicara toleransi di Sumatra suatu hal yang luar biasa. Sebagaimana tradisi dan ciri khas masyarakat Minangkabau itu merantau dan berdagang. Modalnya adalah pandai berkawan  dan pandai bersahabat sehingga tidak ada sikap yang memilah-milah. Inilah kunci sukses kita sebagai masyarakat perantau,” ungkapnya.

Dari sisi lain ia menilai bahwa masyarakat minang itu terbuka. Dalam menilai sesuatu, standarnya itu objektif yaitu nilai. Masyarakat Minang dalam menilai sesuatu basiknya tidak melulu berbicara masalah agama. Intinya adalah nilai kejujuran, sportifitas, kapasitas kemampuan, inetgritas dan sebagainya.

“Maka siapapun tidak sejalan dengan nilai nilai kejujuran, disiplin, sportifitas apalagi nilai moral,  itu otomatis menjadi catatan yang sangat kuat bagi masyarakat Minang. Dengan nilai-nilai inilah masyarakat Minang mampu merangkul siapapun, dimana pun ia berada selalu secara personal mendapat posisi,” ungkap Mochlasin.

Dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam bersama pemirsa RRI Pro 1 Padang ini dipandu host Tito dan Cut Tia dengan mengusung tema Perkokoh Toleransi Beragama di Tengah Omicron. (vky)

The post Kemenag dan Anggota DPRD Sumbar Ungkap Ini Alasan Orang Minang Disebut Toleran appeared first on Prokabar.

Puncak peringatan hari amal bhakti ke 76 ditandai dengan pelaksanaan upacara, Senin (03/01/22) di Halaman Kanwil Kemenag Sumbar. Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldi didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, H. Helmi beserta seluruh jajaran.

Upacara ini juga dihadiri mantan Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Dalimi Abdullah beserta Buya Bagindo M. Letter dan sesepuh Kementerian Agama lainnya, Ketua Dharmawanita, Ny. Nazifah Helmi beserta pengurus, Sementara peserta upacara berasal dari ASN Kanwil Kemenag Sumbar, Kemenag Kota Padang dan perwakilan madrasah.

Pada kesempatan itu Audy menyampaikan, sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua.

“Pada setiap Hari Amal Bakti, tanggal 3 Januari, dicanangkan sebagai Kick Off pelaksanaan program atau kegiatan tahun berjalan,” ungkap wakil gubernur di hadapan jajaran Kanwil Kementerian Agama.

“Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya,” imbuh Audy.

Hal tersebut lanjut wagub, dibuktikan dengan naiknya Indeks Kesalehan Umat Beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Indeks Kerukunan Umat Beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021.

Dikatakan wagub, Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta unsur masyarakat lainnya.

“Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi,” tukas Audy.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat, H. Helmi mengatakan Dirgahayu Kementerian Agama ke 76 momentum bagi ASN untuk bersyukur atas anugrah dan capaian yang telah diraih jajaran Kementerian Agama khususnya Sumatra Barat.

“Karena apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati hari ini adalah berkat para pendahulu kita, para pejuang dan sesepuh Kementerian Agama khususnya,” tutur Kakanwil.

Dikatakan Kakanwil ke depan Kementerian Agama memakai moto transformasi layanan umat. Bagaimana Kementerian Agama memiliki sikap dan pandangan dalam pelayanan kepada umat, pelayanan yang baik yang prima.

“Bagaimana masyarakat yang kita layani betul betul merasa bahwa mereka di Kementerian Agama itu merasa nyaman tenang dan dilayani dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati,” ungkap Doktor Helmi

Kedua lanjut Kakanwil, transformasi layanan umat ini dalam artian kita akan beralih dari layanan yang bersifat manual menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang dan digitalisasi.

“Kita sudah beranjak ke sana. Kanwil Kementerian Agama kita sudah menerapkan aplikasi Siguntur (Sistem Informasi e Government Terstruktur) dan ini akan kita perkuat. Sehingga proses layanan kita betul-betul bisa terukur dengan SOP yang jelas,” harap Kakanwil kepada jajarannya.

“Begitu juga dengan pelayanan di madrasah bagaimana guru-guru kita juga mampu melaksanakan pembelajaran dengan digitalisasi ini. Sehingga pembelajaran yang diterima peserta pendidik data terserap dengan baik,” pesan Kakanwil kepada seluruh guru di Sumatra Barat.

Pada momen peringatan hari amal bhakti ke 76 ini Wakil Gubernur bersama Kakanwil Kemenag Sumbar berkesempatan satya lencana karya satya kepada ASN Kemenag Sumbar, menyerahkaan penghargaan kepada ASN, guru dan siswa madrasah yang meraih prestasi baik International maupun nasional. (*/vky)

The post HAB Ke-76, Wagub Sumbar : Kementerian Agama Hadir sebagai Payung Teduh Semua Umat Beragama appeared first on Prokabar.

Menyikapi hal ini, Sosialisasi dan penguatan moderasi beragama masih terus dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat. Penguatan dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama se Sumatra Barat. Sosialisasi ditujukan kepada tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat serta Babin Kantibmas.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 06 sd 08 Desember 2021 di Hotel Emersia Batusangkar. Pelaksana kegiatan Subbag Ortala dan KUB menghadirkan 120 peserta yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan pengurus FKUB.

Kasubbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Sumbar, Fauqa Nuri Ichsan mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia. Menyadari pentingnya moderasi beragama sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya kata Fauqa membangun kesadaran untuk merespons situasi keberagamaan di Indonesia saat ini. Meningkatkan pemahaman tentang kasus-kasus intoleransi, ekstremisme kekerasan dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki sifat dan sikap yang moderat dalam melaksanakan pengabdian ditengah masyarakat yang beragam.

Sementara Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi mengatakan moderasi beragama dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman agama yang terkadang kelihatan mengesampingkan sisi sisi kehidupan bernegara. Karena akhir-akhir ini ada gejala yang mengatasnamakan Negara, maka perlua dilakukan penguatan moderasi beragama, ungkap Kakanwil, Rabu (08/12).

Untuk itu, lanjut Helmi perlu ada indikator orang yang moderat dan tidak moderat itu. seseorang dikatakan moderat jika menjalankan empat indikator tersebut. Indikator Moderat yang pertama adalah memiliki komitmen kebangsaan. Kedua tasamuh atau toleransi.

Ketiga anti kekerasan, melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. “Jika terjadi persoalan mari kita selesaikan secara jalur hokum tidak dengan kekeraan, bakar bakaran dan lain sebagainya,” imbau Kakanwil.

“Keempat menghargai kearifan atau budaya lokal. Misalnya jika masyarakat melaksanakan maulid nabi, ziarah kubur kita hargai dan hormati,” imbuh Helmi.

Kakanwil juga mengatakan, Sumatra Barat satu dari depalan provinsi yang diberikan anggaran untuk penguatan moderasi beragama sekaligus dijadikan model tahun toleransi dan kerukunan umat beragama. Disebutkan Kakanwil ada ada tiga program yang ditawarkan Sumatra Barat dalam penguatan moderasi beragama ini.

Pertama melalui kurikulum pendidikan, kita pastikan nilai-nilai moderasi beragama sampai ke tenaga pendidik. Kedua melalui bimbingan teknis atau workshop dan pembinaan moderasi beragama bagi ASN, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketiga, melalui revitalisasi surau di Sumatra Barat.

“Program ini juga sudah kita bicarakan dengan guberur Sumatra Barat. Karena surau, mesjid dan mushalla kita sudah mulai banyak yang tidak terurus. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan tapi tidak 100 persen mengurus,”terang mantan Kakan Kemenag Padang Pariaman dan Kabupaten Solok ini.

“Kita ingin surau dan mesjid ini benar-benar terurus. Sebab dulu di Minangkabau surau-suaru itu semarak. Buktinya sekarang, ulama tokoh agama yang ada di surau itu sudah tidak terlihat lagi. Kita ingin surau itu kita revialisasi atau diberdayakan,” tutur Kakanwil penuh harapan.

Untuk revitalisasi surau ini kita akan rekrut tamatan pesantren tamatan madrasah dan sebagainya yang hafiz dengan kriteria tertentu di mesjid kabupaten satu-satu. Kemudian dilanjutkan di mesjid-mesjid kecamatan.

“Selain sebagai guru ngaji, ustad mereka juga dijadikan konsultan agama. Jika ada masyarakat yang bermasalah mereka akan menjadikan solusinya. Mereka juga disediakan tempat untuk bias berjualan,” tukas Kakanwil dihapan 120 tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. (rel)

The post Kemenag Sumbar Akan Perkuat Moderasi Beragama Melalui Revitalisasi Surau appeared first on Prokabar.

Bahkan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutera, Toni Nasrianto, dituduh tidak becus mengurus konflik tersebut, dan dia mengaku diancam di blacklist sebagai kepala KUA oleh Jajaran Kemenag setempat.

Informasi dihimpun Prokabar.com, tidak terwujudnya musala beralih menjadi masjid adanya dalang dari orang dalam di jajaran Kemanag inisial YS.

Orang dalam yang di jajaran Kemenag yang dimaksud merupakan pengurus masjid dekat musala tersebut. Orang dalam itulah tidak menginginkan musala tersebut menjadi masjid.

Sehingga, Kepala KUA mendapat ancaman itu, diduga dilakukan oleh Kakan Kemenag Pessel, Abrar Munanda, dengan memerintahkan Kasubag Tata Usah (TU), Yossef Huda yang menghubungi KUA tersebut.

“Pada Minggu lalu, saya ditelpon oleh Kasubag TU, Yossef Huda berkata, jika Uda indak mampu menyelesaikan persolan antaro pengurus mushola dan pengurus masjid mungkin Uda kanai di blacklist menjadi KUA dek Kakan Kemenag, (jika Abang tidak mampu menyelesaikan persolan antara pengurus mushola dan pengurus masjid mungkin Abang akan di blacklist menjadi KUA oleh Kakan Kemenag),” ujarnya menirukan.

Mendapatkan ancaman itu, Toni menjawab, silahkan saja pak Kasubag, kapan perlu hentikan sekarang juga sebagai KUA.

Padahal, kata Toni, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyelesaikan konflik tersebut. Bahkan, pihaknya telah memberikan surat rekomendasi kepada pengurus musala untuk menjadikan masjid.

Selian itu, kata Toni, konflik antara pengurus mushola dan pengurus masjid terdekat sudah dilakukan rapat di Kantor Camat setempat yang dihadiri Kapolsek Sutere, ketua MUI Sutera, Danramil dan Wali Nagari di daerah itu.

“Masalah ini, sudah saya upayakan mengadakan rapat antara pengurus mushola dan pengurus masjid untuk mencari kata sepakat,” ungkapnya.

Kepada wartawan, Kasubag TU Kemenag Pessel, Yossef Yuda mengatakan, dirinya tidak pernah diperintahkan oleh Kakan Kemenag untuk menelpon kepala KUA dalam artian menekan kinerjanya.

“Saya tidak pernah menelepon KUA dan saya tidak pernah di perintahkan oleh Kakan Kemenag untuk menelpon KUA,”kilahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kakan Kemenag Pessel, Abrar Munanda enggan diberitakan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Musala Nurul Ihsan Sungai Sirah Surantih, Kecamatan Sutera, Datuk Marjohan saat mendatangi kantor Kemenag di Painan mengatakan permohonan ini peralihan status mushola menjadi masjid, sudah berbulan-bulan belum juga disetujui.

“Kedatangan kami di sini hanya meminta kejelasan dari Kepala Kankemenag. Soalnya, permohonan peralihan (perubahan) status mushalla kami menjadi masjid sudah berbulan-bulan tidak tidak ditanggapi,” ungkap Ketua Musala Nurul Ihsan Kampung Sei Sirah, Kecamatan Sutera, Datuk Marjohan.

Puluhan jamaah musala Nurul Ihsan datang ke Kantor Kemenag Pessel sejak pukul 09.00 WIB dari Kampung Sei Sirah, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera Jamaah yang dominasi emak-emak itu datang tampak membawa bundelan surat- surat terkait perubahan status mushalla mereka.

Mereka disambut sejumlah pejabat Kantor Kemenag, diwakili Kasubag TU Kemenag Yossef Yuda dan pegawai Kemenag. Dalam kesempatan itu, jamaah menyampaikan protes mereka dan meminta kejelasan.

Karena Pengurus Musala menyebut, saat ini persoalan permohonan rekomendasi perubahan status hanya tinggal di Kantor Kemenag. Namun, karena ada sanggahan dari Masjid terdekat hal itu menjadi terganjal.

“Jadi kami ingin kejelasan ini. Kalau benar karena sanggahan itu tidak bisa beri kejelasan. Boleh kami tahu kepastian. Tapi, ini tidak sudah berbulan-bulan permohonan kami tidak ada jawaban,” terangnya.

Saat ini, terkait persoalan itu Pengurus dan Jamaah mendesak Kantor Kemenag Pessel untuk segera menindaklanjuti dan memberi kepastian terkait perubahan status musala mereka. Karena perubahan status itu sudah permintaan jamaah dengan berbagai pertimbangan kondisi wilayah dan kondisi jamaah.

“Jadi kami tidak minta banyak ke Kemenag. Kami hanya ingin kepastian. Kalau benar, karena ada sanggahan itu (sanggahan masjid terdekat) rekomendasi kami tidak keluarkan berikan alasan. Jangan nanti kami suudzon Kepala Kemenag diskriminatif kepada kami,” tutupnya. (min)

The post KUA Sutera Ngaku Diancam Jajaran Kemenag, Konflik Perubahan Musala ke Masjid appeared first on Prokabar.

Pada tahun 2021, Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar untuk bantuan pembanunan Masjid dan Mushalla.

“Terkait bantuan Masjid dan Mushalla, Kemenag menyediakan anggaran Rp 6,9 miliar dengan proses yang mudah dan tidak perlu proposal yang menyulitkan,” kata Menteri Agama Yaqut di Jakarta, Kamis (2/9).

Yaqut mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan bantuan, khususnya bantuan pembangunan.

Pengurus bisa mengunjungi mengklik tautan ini untuk mendapatkan bantuan

Tautan

Pada laman tersebut sudah ada tecatat dan tecantum persyaratan yang harus dilengkapi.

Prosedurnya sangat mudah, pengusulan bantuan ini semuanya secara online.

“Ini untuk memudahkan masyarakat,” tegas Yaqut.

The post Cara Mendapatkan Bantuan Pembangunan Masjid dan Musala dari Kemenag appeared first on Prokabar.

Baru-baru ini, beredar foto kartu nikah digital dengan tampilan empat kolom untuk istri.

Kartu tersebut menyatut logo Kemenag di tampilan depannya.

Prokabar.com mengutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (26/8), foto kartu nikah tersebut bukanlah kartu resmi dari kementerian.

“Itu masuk kategori hoaks karena mengatasnamakan dan menggunakan logo Kemenag,” kata Kamaruddin Amin dalam rilisnya di laman resmi Kemenag.

Kamaruddin memastikan foto kartu yang resmi hanya menampilkan foto pasangan suami dan istri beserta identitas.

“Kartu nikah digital Kemenag hanya menampilkan foto pasangan suami dan istri beserta keterangan nama keduanya dan tanggal akad nikah,” jelas Kamaruddin.

Pada bagian atas kartu tertulis lengkap nama Kementerian Agama Republik Indonesia beserta gambar garuda dan logo Kemenag.

Sedangkan di bagian bawah terdapat keterangan KUA tempat menikah, nomor akta, dan barcode yang akan terhubung dengan data server Bimas Islam.

Saat scan barcode, data lengkap suami dan istri tersebut bisa terbaca.

Pada Agustus 2021, Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik.

Pengantin yang menikah pada Agustus ini akan menerima kartu nikah melalui WhatsApp atau E-mail yang terdaftar.

Seluruh KUA bisa mengakses kartu nikah ini yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).

Hingga berita ini terbit sudah ada 5.819 yang bisa mengakses Simkah Web.

The post Kartu Nikah Digital dengan 4 Istri Dipastikan Hoaks appeared first on Prokabar.

Siswa, mahasiswa, guru serta dosen bakal mendapatkan bantuan ini untuk proses belajar dan mengajar.

“Untuk bantuan paket internet selama tiga bulan kita menganggarkan Rp 479 miliar,” kata Menteri Agama Yaqut Cholol Qoumas, Kamis (5/8).

Selain bantuan paket data internet, Kementerian Agama juga menetapkan kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kebijakan ini berupa pengurangan UKT dan penyicilan UKT pada PTKN BLU.

Yaqut mengatakan kebijakan Kementrian Agama ini merupakan wujud komitmen pemerintah memastikan proses pembelajaran berjalan lancar selama pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut juga dapat mencegah angka putus sekolah atau kuliah yang meningkat.

Bantuan paket data internet dan UKT ini merupakan kolaborasi dari tiga kementrian, Kemenag, Kemdikbud, dan Kemenkeu.

Kemenag juga menyiapkan kebijakan penanggulangan lain di bidang pendidikan selama Covid-19.

Yaqut menyebut Kemenag akan memfokuskan kembali anggaran Ditjen Pendis sebesar Rp 574 miliar untuk mengembangkan kurikulum darurat Madrasah, Program Jaga Pesantren dan Paket Imun, serta vaksinasi guru, siswa dan mahasiswa.

Program Kemenag selain Internet dan UKT

Kemenag juga menyiapkan program pengembangan kompetensi guru  untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Begitupun dengan penyaluran BOS Madrasah sebesar Rp 3,668 triliun sebagai penunjang pembelajaran digital dan optimalisasi sanitasi madrasah.

“Demi pengembangan digitalisasi pendidikan kami sudah mengupayakan sejumlah terobosan seperti platform SuperAPP,” katanya lagi.

Ke depan aplikasi ini akan menjadi rumah digital bagi Kemenag untuk menunjang pendidikan jarak jauh.

Anggaran lainnya dari Kemenag pada tahun 2021 ini adalah bantuan Afirmasi Madrasah untuk optimalisasi sanitasi dan program digitalisasi pendidikan dengan besaran Rp 399,9 miliar untuk 2,666 madrasah.

Yaqut menyadari pandemi Covid-19 ini berdampak serius pada bidang pendidikan.

Sejak Maret 2020 seluruh satuan pendidikan dan perguruan tinggi tutup. Akibatnya lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa binaan kemenag terdampak Covid-19 dan harus belajar mengajar dari rumah.

“Lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa terdampak Covid-19 dan harus belajar dari rumah,” tutupnya.

The post Kemenag Alokasikan Anggaran Besar di Bidang Pendidikan appeared first on Prokabar.

“Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021 M. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus 2021 M,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, dilansir Kamis (5/8).

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Selain hari libur dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 H, ada juga perubahan hari libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, 12 Rabiul Awwal 1443 H. “Awalnya hari liburnya 19 Oktober, berubah menjadi 20 Oktober 2021 M,” jelasnya.

“Sedangkan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021 M, ditiadakan,” sambungnya.

Kamaruddin menjelaskan, kebijakan ini sebagai bagian dari upaya  pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19. “Ini ikhtiar untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, maka dipandang perlu dilakukan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2021 M,” sebutnya.

“Jadi hari liburnya saja yang berubah, bukan hari besar keagamaannya,” tandasnya. (*)

The post Kemenag Geser Hari Libur Tahun Baru Islam appeared first on Prokabar.

Untuk itu, Kemenag telah menerbitkan edaran No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Edaran ini antara lain mengatur terkait dengan peniadaan sementara kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Artinya, di rumah-rumah ibadah tidak dilakukan kegiatan yang menghadirkan jemaah di masa PPKM Darurat ini,” tegas Menag dilansir Sabtu (17/7).

Surat Edaran ini, juga mengatur penyelenggaraan takbiran. Menurutnya, takbiran di masjid/musala yang berada pada wilayah PPKM Darurat ditiadakan sementara.

Demikian juga dengan takbiran keliling, dalam bentuk arak-arakan, baik menggunakan kendaraan maupun jalan kaki, ditiadakan.

Kemenag mempersilakan umat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja. karena itu tidak mengurangi sama sekali makna dari takbiran.

“Tidak ada pelaksanaan salat Iduladha di masjid atau lapangan pada wilayah PPKM darurat. Jadi, di wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Salat Id dilakukan di rumah masing-masing,” tegasnya.

Menag menambahkan, ketentuan yang sama juga berlaku untuk wilayah di luar PPKM, tapi masuk dalam zona merah dan oranye.

Takbiran dan Salat Iduladha di masjid/musala yang masuk zona merah dan oranye juga ditiadakan, termasuk takbiran keliling.

“Jadi di luar wilayah PPKM yang masuk zona Merah dan Oranye, ketentuannya sama, takbiran dan Salat Iduladha di rumah,” tandasnya.

Menag meminta masyarakat mematuhi edaran yang telah diterbitkan. Dijelaskan Menag, Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Taat kepada perintah Allah dan Rasul bersifat mutlak dan wajib hukumnya. Sedang taat pada Pemerintah bersifat muqayyad.

“Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat, maka wajib dipatuhi,” ujarnya.

The post Menang Minta Daerah Zona PPKM Darurat Takbiran dan Salat Iduladha di Rumah appeared first on Prokabar.