Adapun kegagalan panen itu tersebar dibeberapa nagari di kecamatan tersebut seperti Gurun, Padang Laweh, Pasia Laweh dan Sungai Tarab.

Berdasarkan laporan penyuluh petanian dilapangan, dari 10,25 hektar, 5,25 hektar lahan telah dipastikan fuso atau gagal panen.

” Untuk sisanya sekitar 5 hektar masih bisa diselamatkan,” ujar Kabid tanaman pangan dinas pertanian Tanah Datar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/6/25).

Dari total kerusakan padi di Sungai Tarab, Tanah Datar telah dipastikan kehilangan atau penurun produksi padi sebanyak 27,3 ton.

Tidak menutup kemungkinan, angka fuso pada tanaman padi di Tanah Datar akan terus bertambah seiring akan masuknya laporan dari petugas di lapangan nantinya.

” Sampai saat ini baru satu laporan itu yang masuk. Petugas kita sampai saat ini masih bekerja mendata dampak perubahan iklim ini,” tutupnya. (eym)

The post Kemarau, 5,25 Hektar Sawah di Sungai Tarab Dipastikan Gagal Panen appeared first on Prokabar.

Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, mengatakan 1 Kelurahan memberikan informasi telah mengalami krisis air bersih, yakni Kelurahan Pagambiran Kecamatan Lubuak Bagaluang Nan XX.

“BPBD bekerjasama dengan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan,” katanya.

“Kita menyuplai air bersih untuk warga di Jalan Bhakti Abri RW I8 Kelurahan Pagambiran Kecamatan Lubuak Bagaluang Nan XX,” tambahnya.

“Ini bisa berlanjut apabila hujan belum turun, untuk kebutuhan airnya kita bekerja sama dengan PDAM,” ujar Hendri Zulviton saat menyuplai air bersih di Kelurahan Pagambiran,, Sabtu (27/07).

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki di kelurahan tersebut,”

“Satu trip ada sekitar 5.000 liter. Kita dapat suplai air dari PDAM Kota Padang dan pada hari ini total yang sudah kita suplay sebanyak 10.000 liter air bersih untuk sekitar kurang lebih 200 KK yang menerima air bersih,” ungkapnya

Ditambahkannya, Krisis air yang dialami warga, karena mata air yang ada di daerah tersebut mengering dan juga pipa Pamsimas tidak mengalir.

Sementara mata air dan pamsimas itu merupakan satu-satunya sumber air bersih bagi warga yang tinggal di daerah tersebut.

Hendri Zulviton menyebutkan bahwa peristiwa ini merupakan hal lumrah yang terjadi setiap musim kemarau melanda Kota Padang.

Menurut data di BPBD Kota Padang, terakhir, krisis air bersih yang paling banyak disuplai BPBD terjadi pada 2018, saat itu BPBD menyuplai air bersih kepada warga selama tiga bulan.

Turut serta dalam suplai air bersih di Kelurahan Pagambiran dari Kecamatan, Kelurahan, Srikandi kelompok siaga bencana, dan RT/RW setempat. (Adh)

The post BPBD Padang Suplai Air Bersih di RW 18 Pagambiran Lubeg appeared first on Prokabar.

Salah seorang masyarakat yang juga Imam Shalat Sunan Istsqa Khairul Athfal di Barulak Senin, mengatakan kemarau yang cukup lama berdampak cukup signifikan pagi masyarakat setempat.

Sehingga mengakibatkan sawah, sumur, hingga ladang warga di daerah itu mengalami kekeringan.

“Bila sudah tidak ada air semuanya susah, sawah kering, sumur kering, hingga tanam-tanaman kering dan mengakibatkan terjadinya keresahan bagi masyarakat di Nagari Barulak,” kata dia.

Dia mengatakan, di Nagari Barulak jika terjadi kemarau dalam cukup lama, atau tidak turun hujan rentang waktu 20 hingga 30 hari maka di Nagari itu akan mengalami kekeringan.

Sehingga apabila sudah lama tidak turun hujan, maka masyarakat setempat bersama-sama melaksanakan shalat istisqa atau shalat minta hujan sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

Shalat istisqa itu biasanya dilakukan ditempat-tempat terbuka, seperti di tanah lapang, di persawahan dan tempat lainnya.

“Apabila sudah lama tidak ada hujan maka kita dianjurkan melaksanakan Shalat Istisqa, dan shalat itu dilaksanakan di tempat terbuka,” kata dia

Hal yang sama juga disampaikan Dt. A Rajo Nan Hitam bahwa dulu rasul apabila sudah terjadi musim kemarau maka rasul membawa umatnya ke tengah lapang untuk melaksanakan sholat Istisqa.

“Maka itulah yang diikuti orang-orang tua kita terdahulu di Nagari Barulak, dan itu telah kami lakukan sebagai yang dilakukan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam,” kata dia.

Musim kemarau juga berdampak pada pertanian khususnya sawah warga di Jorong Kapuak Koto Panjang. Irigasi yang biasa digunakan masyarakat setempat rusak dalam jangka waktu yang lama dan belum juga diperbaiki.

Dia mengaku selanjutnya masyarakat di tempat itu kembali melaksanakan Shalat Istisqa ditempat berbeda hingga turun hujan. (eym)

The post Warga Barulak Tanah Datar Laksanakan Shalat Minta Hujan appeared first on Prokabar.

Akibatnya, dia dan beberapa masyarakat lainnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama untuk keperluan mandi, cuci dan kakus.

“Sumur kami kering, untuk mandi saja tidak cukup, sebelum-sebelumnya juga pernah kekeringan, tapi tidak selama dan separah ini,” katanya.

Disisi lain, masyarakat Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco itu terancam gagal panen karena kekeringan dan masih belum diperbaikinya saluran irigasi yang rusak parah pasca dihantam air bah kurang lebih tiga tahun yang lalu.

Meski sudah dilaporkan dan diusulkan kepemerintahan nagari setempat terkait perbaikan irigasi yang rusak, namun tidak juga diperbaiki.

Sudirman (63) mengatakan sejak musim kemarau lebih kurang satu bulan yang lampau hingga saat ini sawahnya tak kunjung berair dan terancam gagal panen karena tanah persawahannya yang sudah retak.

“Dulu saluran irigasi ke sawah kami ada, tapi sudah rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Alternatif satu-satunya selama ini dengan mengharapkan limpahan air dari sawah lain yang disambungkan ke saluran irigasi menuju persawahan kami juga sudah tidak berfungsi karena kekeringan,” katanya.

Dampaknya jika kemarau ini berlangsung lama, sekitar puluhan hektare persawahan di daerah itu akan terancam gagal panen.

“Harapan kami para petani berharap kepada pemerintah baik nagari maupun kabupaten untuk memperbaiki segera saluran irigasi ke persawahan kami yang rusak itu,” katanya. (eym)

The post Sebahagian Wilayah Tanah Datar Mulai Mengalami Kekeringan appeared first on Prokabar.

“Dari 342 daerah ZOM di Indonesia, sebanyak 69% ZOM telah memasuki musim kemarau seiring dominannya sirkulasi angin Monsun Australia yang bersifat kering yang bertiup dari arah Timur – Tenggara,” demikian bunyi rilis yang diterima, Senin (27/7).

Daerah-daerah yang telah memasuki musim kemarau adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, pesisir utara Banten, DKI, Sumatra Selatan bagian timur, Jambi bagian timur, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatra Utara, pesisir timur Aceh, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Kalimantan Selatan bagian utara, Sulawesi Barat bagian selatan, Pesisir selatan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara bagian utara, Maluku bagian barat, Papua Barat bagian timur, dan Papua bagian utara dan selatan.

Dari wilayah-wilayah yang telah memasuki musim kemarau tersebut, 31% ZOM telah mengalami kondisi kering secara meteorologis berdasarkan indikator Hari Tanpa Hujan berturut-turut (HTH) atau deret hari kering yang bervariasi antara 21 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan di atas 61 hari.

Wilayah yang sudah mengalami deret hari kering lebih dari 30 hari (sebulan) antara lain:

-Bali (Bangli, Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Denpasar)
-D I Yogyakarta (Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kulonprogo, dan Sleman)
-Jawa Tengah (Karanganyar, Kebumen, Klaten, Purworejo, Sukoharjo, dan Wonogiri)
-Jawa Timur (Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo)
-Nusa Tenggara Barat (Bima, Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat)
-Nusa Tenggara Timur (Alor, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara)
-Sulawesi Selatan (Kepulauan Selayar)

Sementara itu, daerah-daerah yang telah mengalami deret hari kering lebih dari dari 60 hari (2 bulan), yaitu:

-Nusa Tenggara Timur (Belu, Kota Kupang, dan Timor Tengah Selatan);
-Nusa Tenggara Barat (Dompu)

Berdasarkan perkembangan kondisi kering tersebut, ditambah dengan prediksi peluang curah hujan rendah untuk 2 dasarian ke depan, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang disampaikan ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

Surat Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis yang dikeluarkan oleh Deputi Klimatologi BMKG tertanggal 24 Juli 2020 tersebut memuat 3 Kabupaten/Kota di NTT dan 1 Kabupaten di NTB yang mendapatkan status AWAS (kode merah) kekeringan meteorologis. Daerah tersebut adalah: Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Dompu. Selain itu, 58 Kabupaten/Kota juga tersebut berstatus SIAGA (kode oranye) yang tersebar di Provinsi NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Sulawesi Selatan. (*)

The post Ini Wilayah yang Alami Musim Kemarau di Indonesia appeared first on Prokabar.

Menyikapi kondisi itu, PDAM Kota Padang dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD, PMI dan Organisasi Kemanusian Aksi Cepat Tanggap-ACT kemaren melakukan pendistribusian air bersih ke dua Kecamatan tersebut. Air bersih yang didistribukan tersebut berjumlah 50 ribu liter air dalam satu hari.

Wakil Walikota Padang Hendri Septa usai melepas 4 unit armada air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat di halaman kantor PDAM Kota Padang pagi tadi mengatakan, Pemerintah Kota Padang akan terus melakukan pendistribusian air bersih kerumah rumah masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut.

Hendri Septa mengimbau kepada masyarakat, untuk dapat menghemat dalam pemakaian air untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari mengingat kondisi musim kemarau saat ini.

“Kegiatan ini sudah kesekian kalinya dilakukan, Pemko akan terus memberikan bantuan air bersi kepada masyarakat. Pemko menghimbau masyarakat untuk menghemat dalam pemakaian air, selain itu masyarakat yang memiliki kelebihan debit airnya untuk saling membantu,”ujar Wakil Wali Kota. Kamis (19/9).

Sementara itu Direktur Teknik PDAM Kota Padang Andri Satria mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan karena kondisi air yang ada di sungai mengalami penurunan hingga 30 sampai 40 persen sehingga berdampak terhadap debit air yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

“Kita distribusikan mulai dari Indarung, Baringin, Tarartak, Panambiran, Dangau Teduh, Jundul Rawang hingga ke Seberang Palinggam Padang Selatan. Ini disebabkan terjadinya penurunan air di sungai 30 hingga 40 persen, ini berdampak terdapat debit air yang akan di salurkan,”ujar Andri Satria.

Andri Satria menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pendistribusian air bersih ke rumah rumah warga yang membutuhkannya. Menurutnya, kapasitas produksi air di PDAM sekitar 1.415 liter per detik terutama di wilayah Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. (*/gas)

The post Dua Kecamatan terdampak kekeringan, PDAM Salurkan 50 Ribu Liter Air Bersih appeared first on Prokabar.

Selain dikonsumsi, air sungai juga dimanfaatkan untuk keperluan mencuci pakaian hingga mandi.

Seorang warga setempat, Jusmanir, mengatakan, ia terpaksa menggali lubang kecil di tengah sungai yang sudah mengering, demi mendapatkan air resapan yang cukup bersih.

“Ya mau gimana lagi, air sumur sudah kering. Sedangkan kita tiap hari butuh air,” sebutnya kepada Prokabar.com , saat mengambil air, Kamis (19/9)

Dikatakan, dalam sehari, ia menjemput air ke sungai, lima hingga tujuh kali menggunakan dua derigen dan satu gayung, untuk penimba.

Saat ditanya mengenai pederstribusian air bersih, ia mengaku, air yang didistribusikan tidak untuk kebutuhan sehari hari.

“Karena kebutuhan kita banyak, buat minum, mandi, mencuci,” tambahnya. (gas)

The post Akibat Kemarau, Warga Baringin Terpaksa Konsumsi Air Sungai appeared first on Prokabar.

“Sawah di Jorong Sungai Salak sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Warga hanya mengharapkan air hujan bila hendak ke sawah, kalau musim panas seperti ini terpaksa dibiarkan saja hingga musim hujan tiba,” kata warga setempat, Malin Sirah (45) di Batusangkar, Jumat.

Akibat kondisi ini sekitar 150 hektare lahan pertanian di daerah itu terpaksa dibiarkan liat atau menganggur.

Bahkan ada juga lahan warga yang terpaksa dibiarkan keras selama setahun, karena petani tidak mungkin memaksakan bertanam padi kalau tidak memungkinkan terjangkau air.

“Saat musim panas ini karena ke sawah tidak memungkinkan, warga setempat menggantungkan hidupnya dengan mengambil getah karet,” katanya.

Sementara Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Ameh Bakhtiar membenarkan 150 hektare lahan pertanian di Jorong Sungai Salak kekeringan sehingga berdampak kepada ekonomi warga setempat.

“Hujan yang tak kunjung turun terpaksa lahan warga menganggur akibat tidak mendapatkan pasokan air yang memadai,” katanya.

Untuk mengalirkan air ke sawah warga sebelumnya telah dilakukan upaya peninjauan lokasi oleh pemerintah daerah untuk membuatkan saluran irigasi.

“Namun upaya itu sepertinya tidak berhasil, karena dari hitungan mereka membutuhkan biaya yang cukup banyak,” kata Bakhtiar.

Ia mengatakan lahan pertanian masih dibiarkan menganggur disebabkan para petani khawatir jika mereka memaksakan menanam justru akan gagal panen, karena air tidak mencukupi sehingga lahan dibiarkan menganggur untuk mengantisipasi kerugian. (*)

The post Akibat Kemarau, Ratusan Hektar Sawah di Tanjung Ameh Tanah Datar Kekeringan appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Iklim Sicincin Sumatera Barat mengungkapkan sejumlah daerah di provinsi itu mulai mengalami kekeringan karena tidak turun hujan sejak dua bulan terakhir.

“Tidak hanya daerah zona musim tetapi daerah pesisir pantai juga mengalami penurunan curah hujan,” kata Pengamat Meteorologi Geofisika Analisis Iklim BMKG Staklim Sicincin Rizky A.Saputra, Kamis.

Ia menyampaikan daerah yang mengalami kekeringan, antara lain Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Limapuluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar. Masyarakat di sejumlah daerah itu mulai merasakan dampak penurunan ketersediaan air.

“Daerah Sitiung di Kabupaten Dharmasraya saat ini mengalami hari tanpa hujan yang sangat panjang sudah lebih dari 30 hari,” kata dia.

Ia menyampaikan untuk daerah Koto Besar dan Koto Salak di Dharmasraya hingga saat ini sudah lebih dari 20 hari tanpa hujan.

Ia mengatakan hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang, yaitu 30 sampai 60 hari, harus diwaspadai sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar.

“Oleh sebab itu langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu untuk disiapkan dalam mengatasinya,” katanya.

Ia menyampaikan di Sangir Jujuan di Solok Selatan tercatat hari tidak hujan selama 31 hari dengan jumlah curah hujan 47,5 milimeter dalam 50 hari, sedangkan sejak Juli hingga saat ini hujan turun hanya tiga hari.

“Bahkan berdasarkan data yang dihimpun di daerah Sungai Kunyit Sangir Balai Janggo juga sudah mulai krisis air bersih,” kata dia.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait harus mewaspadai dampak kekeringan pada sektor pertanian.

Sekitar 100 hektare areal persawahan warga di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, di Solok Selatan terancam gagal panen karena turunnya debit air Sungai Batang Sangir sehingga tidak mampu mengaliri pertanian masyarakat.

BMKG memperkirakan dalam 10 hari ke depan peluang curah hujan hanya kategori rendah hingga menengah.

Untuk itu, katanya, perlu antisipasi penyesuaian pola tanam di daerah musim kering pada sawah tadah hujan dengan menyesuaikan tanaman, seperti hortikultura berumur pendek atau menunda tanam.

Selain itu, perlu pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau ladangnya sehingga membuat rendahnya titik api di Sumatera Barat.(*/mbb)

The post Dua Bulan Terakhir tak Hujan, Sembilan Daerah di Sumbar Mulai Kekeringan appeared first on Prokabar.

“Praktis, kemunculan awan memang sangat jarang,” kata Hammam seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, (17/7).

Hanya saja, kata Hammam, tidak ada salahnya dicoba. “Selama musim kemarau, ada kalanya dinamika atmosfir memungkinkan terbentuknya awan,” terangnya.

Meski, kemungkinan untuk berhasil rendah. Menurut dia, waktu yang tepat untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca adalah saat masa transisi. Antara bulan April hingga Mei.

Secara administratif, mekanisme yang tepat untuk menerapkan modifikasi cuaca pada situasi saat ini diikuti dengan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan. “Sehingga terbuka peluang bagi BPPT untuk bertindak atas azas pemanfaatan peluang hujan sekecil apapun potensi tersedia,” katanya.

Dengan mekanisme seperti itu, pemerintah daerah dapat menerbitkan statemen siaga bencana kekeringan. Untuk kemudian, pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Pertanian dapat menindaklanjuti upaya penanggulangannya. (*/hdp)

The post Hujan Buatan Sulit Dilakukan, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.

BNPB sendiri, menurut Doni, telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.

“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” ujar Doni.

Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

Untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah saya melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. “Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” ungkapnya. (*/hdp)

The post 1.963 Desa di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan appeared first on Prokabar.

“Kewaspadaan dan antisipasi dini juga diperlukan untuk wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normalnya, yaitu di wilayah NTT, NTB, Bali, Jawa bagian selatan dan utara, sebagian Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Merauke,” ungkap Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat, perlu mewaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal, yaitu di sebagian wilayah NTT, NTB, Jawa Timur bagian timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian tengah dan selatan, sebagian Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau serta Kalimantan Timur dan Selatan.

Lebih lanjut BMKG menjelaskan, datangnya musim kemarau 2019 berkaitan erat dengan peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi angin Timuran (Monsun Australia).

BMKG merinci, peralihan peredaran angin monsun itu akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara pada Maret 2019, lalu wilayah Bali dan Jawa pada April 2019, kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Mei 2019, dan akhirnya Monsun Australia sepenuhnya dominan di wilayah Indonesia pada Juni hingga Agustus 2019.

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (23.1 persen) diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April 2019, yaitu di sebagian wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Jawa.

Wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau pada Mei sebanyak 99 ZOM (28.9 persen) meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi. Sementara itu 96 ZOM (28.1 persen) di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua akan masuk awal musim kemaraunya pada Juni 2019.

Jika dibandingkan rerata klimatologis Curah Hujan Musim Kemarau (periode 1981-2010), kondisi Musim Kemarau 2019 diperkirakan NORMAL atau SAMA dengan rerata klimatologisnya pada 214 ZOM (62.6 persen), 82 ZOM (24 persen) akan mengalami kondisi kemarau BAWAH NORMAL (curah hujan musim kemarau lebih rendah dari rerata klimatologis) dan 46 ZOM (13.4 persen) akan mengalami kondisi ATAS NORMAL (lebih tinggi dari curah hujan reratanya).

Oleh karena itu, BMKG menghimbau kepada Institusi terkait, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat untuk waspada dan bersiap terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta ketersediaan air bersih. (*/hdp)

The post Inilah Prediksi BMKG Terkait Musim Kemarau appeared first on Prokabar.

“El-Nino kategori Lemah, berlangsung di Samudra Pasifik Ekuator, Samudera Hindia dalam kondisi Netral. El-Nino kategori lemah ini ditandai oleh kondisi lebih panasnya suhu muka laut di wilayah Pasifik ekuator bagian tengah berada pada kisaran 0.5 – 1^oC di atas normalnya sejak Oktober 2018 diikuti oleh melemahnya Sirkulasi Walker (Angin Pasat Samudra Pasifik Tropis) dari kondisi normalnya. Kondisi El-Nino lemah diprediksi bertahan hingga Juni – Juli 2019 dan berpeluang melemah hanya 50% setelah pertengahan tahun,” tambah Herizal.

Herizal juga menambahkan bahwa tidak terdapat indikasi kejadian anomali iklim Samudra Hindia, IOD (Indian Ocean Dipole) dan diprediksi tetap dalam status netral hingga pertengahan tahun 2019.

Aktifnya El-Nino Lemah diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap Sirkulasi Monsun.

Kajian historis pengaruh El-Nino Lemah terhadap curah hujan menunjukkan dampak yang tidak nyata terhadap sebaran curah hujan di Indonesia.

Apalagi pada saat periode Maret-April-Mei, yang mana pada umumnya dampak El-Nino tidak seragam di Indonesia, sehingga dimungkinkan pula tidak memengaruhi peralihan musim hujan menuju musim kemarau.

Sementara itu, terkait awal musim kemarau 2019, Deputi Bidang Klimatologi BMKG juga menyampaikan bahwa datangnya musim kemarau berkaitan erat dengan peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi angin Timuran (Monsun Australia).

Peralihan peredaran angin monsun itu akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara pada Maret 2019, lalu wilayah Bali dan Jawa pada April 2019, kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Mei 2019 dan akhirnya Monsun Australia sepenuhnya dominan di wilayah Indonesia pada bulan Juni hingga Agustus 2019.

Mengingat El-Nino Lemah dan IOD tidak akan banyak memengaruhi peralihan musim kali ini, maka kondisi musim kemarau 2019 nanti diperkirakan akan lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan Monsun Australia dan gangguan cuaca berupa gelombang atmosfer tropis skala sub-musiman yaitu MJO (madden julian oscillation).

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (23.1%) diprediksi akan mengawali musim kemarau pada bulan April 2019 yaitu di sebagian wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Jawa.

Wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei sebanyak 99 ZOM (28.9%) meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi. Sementara itu 96 ZOM (28.1%) di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua akan masuk awal musim kemaraunya di bulan Juni 2019.

Jika dibandingkan terhadap rerata klimatologis Curah Hujan Musim Kemarau (periode 1981-2010), kondisi Musim Kemarau 2019 diperkirakan NORMAL atau SAMA dengan rerata klimatologisnya pada 214 ZOM (62.6%), 82 ZOM (24%) akan mengalami kondisi kemarau BAWAH NORMAL (curah hujan musim kemarau lebih rendah dari rerata klimatologis) dan 46 ZOM (13.4%) akan mengalami kondisi ATAS NORMAL (lebih tinggi dari curah hujan reratanya).

BMKG mengingatkan masyarakat bahwa perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal yaitu di sebagian wilayah NTT, NTB, Jawa Timur bagian Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian tengah dan Selatan, Sebagian Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan dan Riau serta Kalimantan Timur dan Selatan.

Kewaspadaan dan antisipasi dini juga diperlukan untuk wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normalnya yaitu di wilayah NTT, NTB, Bali, Jawa bagian Selatan dan Utara, Sebagian Sumatra, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Merauke.

Secara umum Puncak Musim Kemarau 2019 diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus-September 2019.

Imbauan disampaikan kepada Institusi terkait, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat untuk waspada dan bersiap terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta ketersediaan air bersih. (*/hdp)

The post Awal Musim Kemarau 2019 Mulai di Bulan April appeared first on Prokabar.

“Wilayah yang cukup signifikan mengalami peningkatan titik panas yaitu Kalimantan Barat (798 titik), Kalimantan Tengah (226 titik), Jambi (19 titik) dan Sumatra Selatan (13 titik),” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di Jakarta.

Peningkatan jumlah titik panas ini, menurut Kepala BMKG, diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar. Ia mengingatkan, kondisi tersebut perlu diperhatikan, agar tidak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar.

Menurut Dwikorita, BMKG terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Pemerintah Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih.

“Yang perlu diwaspadai adalah dampak paparan kabut asap jika sampai terbakar karena sangat berpotensi menganggu kesehatan,” tutur Dwikorita.

95,03 Persen Kemarau

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menerangkan, hasil monitoring yang dilakukan BMKG menunjukkan hingga pertengahan Agustus 2018 hampir seluruh wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau yaitu sebanyak 95.03 persen, sedangkan sisanya 4.97 persen masih mengalami musim hujan.

Musim kemarau ini diprediksi BMKG akan berlangsung hingga akhir Oktober 2018.

Herizal memaparkan, pantauan BMKG terhadap deret hari tanpa hujan sebagai indikator kekeringan meteorologis awal menunjukkan, deret hari tanpa hujan (HTH) kategori sangat panjang (31-60 hari) hingga ekstrem (>60 hari) umumnya terjadi sebagian besar di Jawa – Bali – Nusa Tenggara, meskipun di beberapa daerah sudah terpantau terdapat jeda hari hujan.

Di sebagian Sumatra bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pengaruh meluasnya musim kemarau itu juga ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah yang telah mengalami HTH kategori menengah (11-20 hari) hingga panjang (21-30  hari).

“Kondisi kering itu diikuti oleh kemunculan hotspot yang memicu kejadian kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara. Jumlah hotspot di Kalimantan Barat sendiri mengalami peningkatan 17.6 persen dibandingkan pekan lalu,” terang Herizal.

Ia menunjuk contoh, pantauan alat kualitas udara di Stasiun Klimatologi Mempawah, Kalimantan Barat, awal pekan ini menunjukkan konsentrasi Particulate Matter (PM10) tertinggi sebesar 356.93 µg/m3 yang artinya masuk dalam kategori berbahaya.

“Pengamatan jarak pandang mendatar (visibilitymaksimum) tercatat kurang dari 100 meter,” ungkap Herizal.

BMKG memprediksi kondisi tersebut akan relatif berkurang dalam waktu beberapa hari ke depan. Namun demikian, Herizal mengingatkan, tetap diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak. (*/hdp)

The post BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Saat Musim Kemarau appeared first on Prokabar.

Sejumlah langkah antisipatif yang sudah dilakukan Kementan diyakini akan mampu menjaga produksi pertanian, khususnya padi.

“Seluruh pejabat kementan dan kita bersama sama turun ke lapangan untuk membantu petani langsung di lahan sawah mereka. Mencari sumber air dan mempertahankan pertanaman 1 juta hektar bulan Agustus ini agar tetap panen,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dimintai keterangan, Minggu (12/8).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto saat diwawancarai di kantornya pada Jumat (10/8) menyatakan, sejumlah langkah komprehensif sudah dilakukan, antara lain: melakukan percepatan tanam pada daerah yang belum mengalami kekeringan, penggunaan bibit padi khusus untuk lahan kering, serta penerapan teknologi dan mekanisasi untuk penyediaan air.

Secara kelembagaan, lanjut Gatot, Kementan juga meningkatkan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah.

Secara umum, Gatot menyatakan bahwa musim kekeringan seharusnya tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Menurutnya, justru banyak peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jika dikelola dengan baik.

Gatot menambahkan, salah satunya adalah kesempatan untuk memanfaatkan areal pertanaman di rawa. Rawa yang semula tinggi muka air 1 meter, pada musim kering turun menjadi 20-30 cm, sehingga menjadi peluang untuk wilayah tanam baru.

“Selain itu, musim kemarau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena hasil panen lebih bagus, hama lebih sedikit, sinar matahari cukup baik untuk fotosintesis, dan kualitas gabah lebih baik,” jelasnya optimis.

Sikap positif Kementan juga didukung dengan data luas pertanaman pertanaman tahun ini yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dibanding bulan Oktober-Juli 2016/2017, pertanaman di bulan yang sama tahun 2017/2018 ini surplus 738.524 hektare (ha).

Selain itu, luas petanaman bulan Juni sebagai awal kemarau tahun 2018 mencapai 984.234 hektare, juga masih lebih baik dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu yakni seluasi 933.390 hektare.

“Peningkatan ini penting karena di beberapa tempat yang menurut BMKG mengalami kemunduran musim kemarau, Kementan berkomitmen melakukan percepatan tanam padi di beberapa wilayah, terutama yang masih bisa memanfaatkan hujan,” terangnya.

Penerapan Teknologi

Di beberapa wilayah yang memang sudah mengalami kekeringan, Kementan sudah melakukan langkah langkah dengan memanfaatkan hasil inovasi petanian yang cocok untuk dilakukan pada musim kering.

Salah satu contoh pertanaman lahan kering yang sudah dimulai adalah di lokasi petani binaan, Poktan Berkarya, di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatra Utara.

Direktur Serelia, Ditjen Tanaman Pangan, Kementan Bambang Sugiharto menjelaskan pihaknya telah mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul khusus lahan kering yakni Inpari 32.

“Wilayah Labuhan Batu menargetkan 10.000 ha perluasan areal tanam baru padi lahan kering selesai tanam bulan September 2018. Langkah ini untuk tetap menjaga produksi padi di daerah Sumatera Utara yang notabenenya sentra beras,” paparnya.

Bambang juga menyatakan, alokasi bantuan Kementan untuk lahan kering di Sumatra Utara meliputi luas 124.701 hektare. Luas tertanam sampai dengan hari ini seluas 32.079 hektare dengan, sehingga dibutuhkan target luas tambah tanam harian Agustus 2018 di Sumut minimal 3.500 ha.

Wilayah yang mempunyai potensi besar pertanaman padi lahan kering di Sumatra berada di Madina, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Labuhan Batu Utara.

Secara Nasional, Bambang juga menjelaskan, penanaman padi di lahan kering ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga produksi padi nasional. Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menargetkan penanaman padi Gogo di lahan kering seluas 1 juta hektar.

“Lahan kering diharapkan sebagai potensi baru lahan pertanaman padi selain padi sawah mengingat mulai maraknya alih fungsi lahan di persawahan. Potensi pemanfaatan padi lahan kering bisa menggunakan lahan perkebunan, kehutanan maupun menggunakan tanaman sela,” terangnya.

Selain benih khusus lahan kering, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Dirjen Tanaman Pagan Kementan Yanuardi juga mendorong penerapan teknologi adaptasi untuk menanggulangi dampak kekeringan, di antaranya adalah penerapan Biopori dan Sumur Suntik. Pembuatan lubang bipori selain untuk mengantisipasi terjadinya banjir dengan membuat air hujan cepat meresap ke dalam tanah, juga membuat tanah tidak cepat kehilangan air pada saat musim kemarau.

Sementara, pembuatan sumur suntik diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pengairan pada saat memasuki musim kemarau, terutama pada sawah tadah hujan.

“Kementan sudah memetakan wilayah-wilayah mana saja yang mendapat alokasi teknologi tersebut di 18 provinsi. Total alokasi 400 biopori dan sumur suntik. Aceh, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat misalnya mendapatkan teknologi Biopori, sementara sisanya menggunakan sumur suntik,” bebernya.

Dipetakan bahwa, lokasi yang peluang kekeringan besar berada di jalur pantura Jawa karena menurunnya curah hujan. Namun, faktor lain juga perlu dihitung, yakni dengan memaksimalkan pemanfaatan sungai, embung, dan waduk yang masih banyak debit air dan bisa dilakukan pompanisasi.

Kementan juga sudah melakukan koordinasi massif di setiap daerah agar langkah antisipatif tersebut berjalan maksimal, yakni dengan mengerahkan babinsa, dinas pertanian, kodim, tim upaya khusus (upsus), dan Kantor Cabang Dinas (KCD). Selain itu upaya pengamanan standing crop bekerja sama dengan TNI agar hambatan di lapangan bisa diatasi.

“Semua turun untuk meyakinkan bahwa kekeringan bukan halangan tetapi opportunity. Pemetaan, pendataan, hingga penerapan langkah antisipatif diharapkan bisa maksimal,” pungkas Gatot mengulang permintaan Menteri Amran. (*/hdp)

The post Ini Langkah Kementan Antisipasi Kekeringan appeared first on Prokabar.