Dengan aplikasi tersebut, XL Axiata sekaligus berharap bisa membantu peningkatan dan pemerataan literasi digital di kalangan nelayan kecil yang pada akhirnya akan bisa membantu memacu produktivitas mereka.

Dalam peringatan HUT ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang dilaksanakan di Desa Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Selasa (26/10), Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. menyempatkan diri meninjau cara kerja aplikasi Laut Nusantara.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Program aplikasi Laut Nusantara ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka panjang, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya XL Axiata dan BROL yang telah membangun aplikasi Laut Nusantara ini, yang terbukti memudahkan nelayan kecil menangkap ikan di laut. Saya berharap aplikasi ini bisa terus dikembangkan sehingga nilai manfaatnya maksimal lagi. Jika nelayan bisa lebih produktif, maka kualitas hidup mereka juga akan ikut meningkat.” terangnya.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, saat ini kementerian yang dipimpinnya tengah menyiapkan roadmappengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045.

Roadmap ini bentuk komitmen pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan  Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto menyampaikan rasa terimakasih atas peran XL Axiata yang selama ini telah aktif membantu nelayan tradisional dalam menangkap ikan melalui aplikasi Laut Nusantara.

“Kita harapkan digitalisasi di sektor perikanan tangkap terus diperkuat agar nelayan bisa sejahtera dan laut sehat.” terangnya.

Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata, Marwan O Baasir, mengatakan, Saat ini sekitar 55 ribu pengguna aktif aplikasi Laut Nusantara, mayoritas merupakan masyarakat nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bersama Balai Riset dan Observasi Laut (BROL), serta instansi lainnya seperti BAKAMLA dan sejumlah pemerintah daerah, kami juga terus melaksanakan sosialisasi kepada lebih dari 5.000 nelayan di 29 kota/kabupaten di berbagai provinsi tentang penggunaan aplikasi ini. Tujuan utama kami adalah berharap nelayan Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penggunaan teknologi digital.” ungkapnya

Menurut Marwan, implementasi aplikasi Laut Nusantara secara luas ke berbagai daerah merupakan bagian dari komitmen XL Axiata dalam upaya memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital di kalangan nelayan kecil.

Program ini juga searah dengan upaya perluasan jaringan 4G ke berbagai pelosok Nusantara, termasuk ke area-area 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana sebagian di antaranya ada di wilayah pesisir.

Selain terus memperluas jaringan, XL Axiata berusaha untuk ikut mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat yang masih awam dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Pengembangan aplikasi Laut Nusantara saat ini sudah sampai pada memperkaya fitur-fitur yang bisa mendeteksi lokasi keberadaan jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi.

Ikan-ikan tersebut adalah Lemuru Bali, Tuna Mata Besar, Cakalang, Tuna Sirip Kuning, Tuna Sirip Biru, dan Albacore. Saat ini XL Axiata dan BROL juiga sedang menyiapkan fitur baru untuk mendeteksi keberadaan ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya. (rel)

The post Dukung Perkuat Digital Sektor Perikanan, XL Axiata Terus Kembangkan Aplikasi Laut Nusantara appeared first on Prokabar.

Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah meminta dukungan kementerian untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menteri KKP menyambut baik keinginan kepala daerah mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menurutnya, potensi perikanan tangkap di provinsi tersebut sangat besar salah satunya terdapat tuna yang merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi.

“Potensi laut dari perairan Sumatera Barat itu besar sekali. Ada WPP 572 yang perairannya masuk Sumadera Hindia. Di sana banyak tuna,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (12/4) sore.

Dukungan yang diminta pemda di antaranya alat penyimpanan ikan (coldstroge) untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, alat tangkap, tempat pelelangan ikan, hingga mengajak pelaku usaha berinvestasi di kawasan pesisir seperti Kabupaten Pesisir Selatan.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Trenggono menyatakan siap memberi dukungan sarana dan prasarana untuk mendorong produktivitas perikanan tangkap.

Dia menjelaskannya, banyak program KKP yang memang sasarannya nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Pastikan tidak ada persoalan sosial

Sedangkan perihal investor, Menteri Trenggono meminta kepala daerah memastikan tidak ada persoalan sosial yang nantinya muncul imbas sektor usaha yang akan dibangun.

Kemudian kegiatan usaha yang akan dibangun harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

“Untuk investasi, harus dipastikan dulu ke depan tidak ada masalah. Salah satunya masyarakat bisa menerima kegiatan usaha yang masuk,” ujarnya.

Selain perikanan tangkap, dalam pertemuan itu dibahas pula mengenai potensi perikanan budidaya dan juga pariwisata.

Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya, terdapat pesisir dan teluk yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya udang, kerapu maupun lobster.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera Barat mencapai 232 kilometer.

Namun selama ini potensi yang ada belum tergarap maksimal. Baik di bidang budidaya maupun pariwisata.

“Kita punya tempat untuk budidaya lobster, udang. Kita juga punya teluk yang bagus untuk budidaya kerapu. Jadi semua potensi belum tergarap maksimal. Pemda sudah siapkan ruang, kita beri ruang kepada investor untuk bisa investasi,” ujar Bupati Rusma Yul Anwar.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, penggerak sektor perikanan di daerah didominasi nelayan tradisional.

Untuk itu, bantuan sarana penangkapan dan penyimpanan ikan sangat dibutuhkan, termasuk pembangunan tempat pelelangan ikan.

Di daratan Padang Pariaman juga terdapat daerah yang selama ini aktif melakukan kegiatan budidaya, salah satunya budidaya lele.

Dengan potensi yang ada, Suharti Bur optimistis sektor perikanan sebenarnya mampu mendongkrak pertumbuan ekonomi masyarakat bila dikembangkan dan dikelola secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai upaya menjaga kelestarian ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

Pemda dan juga pemerintah sepakat berkolaborasi untuk menjaga kelestarian ikan air tawar itu. (*)

The post Kepala Daerah di Sumbar Minta Dukungan KKP Kembangkan Perikanan appeared first on Prokabar.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa Program Kerja KKP Tahun 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh pemerintah, dan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian.

“Kami mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan kepentingan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Saya minta utamanya sesuai program kerja tahun 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah,” ujar Senator Papua saat membuka rapat kerja tersebut didampingi Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.

Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin yang juga hadir pada rapat kerja tersebut berpesan, agar KKP juga ikut serta mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk ke dalam prolegnas 2020 kali ini, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan.

“RUU yang menjadi inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan. Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program-program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” ujar Sultan.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhi Prabowo menyatakan terbuka dalam menerima semua aspirasi dari DPD RI, bahkan akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan.

“Kami solid akan menyelesaikan semua permasalahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. Kami akan menjalin komunikasi dengan semua stakeholder apalagi aspirasi dari DPD RI, dan kami terbuka dengan komite II untuk mengakses semua ruang-ruang program kerja kami dan tidak ada dusta. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perijinan, investasi, program budidaya ikan baik darat dan laut, nelayan, dan permasalahan-perrmasalahannya,” ucap Edhi.

Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KKP sangat kecil dalam skala pekerjaan kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar.

“Setelah mendengar program-program dari Pak Mentri, saya menilai berat beban yang ditanggung KKP, tidak sebanding dengan anggaran yang mereka dapat yang hanya sekitar 6,4 triliun untuk menyelesaikan semua permasalan tata kelola perikanan dan kelautan yang dihadapi saat ini. Seharusnya anggaran KKP naik dua kali lipat,” kata mantan Gubernur Aceh tersebut.

Pada rapat kerja ini, Komite II DPD RI bersepakat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk bersama-sama mensosialisasikan program kerja KKP dan dalam menyelesaikan maslah-masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan di daerah.

“Saya punya keyakinan bahwa Menteri Edhi bisa melaksanakan semua program di KKP, dan kami Komite II DPD RI akan mendukung segala program kerja dengan memperhatikan semua aspirasi dari Anggota DPD RI,’’ tutup Hasan Basri Wakil Ketua Komite II DPD RI. (Rel)

The post Komite II DPD RI Gelar Rapat Kerja dengan KKP RI, Ini Penbahasannya appeared first on Prokabar.

“Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara,” kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1) sore.

Pemerintah, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian diakui Menteri, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang  dilakukan dalam 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.

Ia menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

“Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated  fishing,” jelas Susi.

Terkait pertanyaan Presiden Jokowi mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 – 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

“Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported,” ungkap Susi.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada.

“Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini,” jelas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengemukakan, dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai 4.894,81 juta dollar AS. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari 36,9 miliar dollar AS menjadi 4,04 miliar dollar di tahun 2018. (*/hdp)

The post Pemerintah Klaim, Ikan Indonesia Sudah Diterima di 147 Negara appeared first on Prokabar.

“Pada triwulan 2018 ini kelihatannya akan jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya karena pada semester pertama sudah naik secara signifikan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) kemarin.

Secara nominal, Susi menjelaskan, economic sizePDB perikanan kita di 2014 adalah Rp245,48 triliun, tahun 2015 Rp288,9 triliun, tahun 2016 Rp317 triliun, tahun 2017 Rp349,53 triliun. Tahun 2018 pada triwulan II sudah Rp187 triliun.

“Jadi yang bilang perikanan melemah tidak benar, karena ekspor dan PDB secara signifikan terus naik,” tegas Susi.

Ditegaskan Susi,  pertumbuhan PDB perikanan, terutama di perikanan tangkap ini mutlak dihasilkan melalui kekuatan armada nasional, karena sejak November 2014, kapal-kapal ikan asing dan eks asing sudah tidak boleh beroperasi di wilayah Indonesia.

Mengenai kenaikan produksi perikanan tangkap secara signifikan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, kenaikan itu nilainya lebih tinggi dibanding volumenya. Sehingga terjadi gap yang lebar  antara volume dan nilai (value) itu.

“Artinya, perikanan kita sudah menuju pada perikanan yang berkelanjutan. Ada selective catch, ukuran ikan lebih besar, volumenya turun tapi value-nya naik. Itulah cara mengelola perikanan yang benar. Jadi bukan ikan jelek-jelek yang ditangkap, melainkan ikan-ikan baik yang nilainya tinggi,” tutur Susi.

Ditambahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budidaya juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Seperti udang, patin, nila, lele, kepiting, kakap dll. Sementara produksi perikanan rumput laut di tahun 2017 ada penurunan akibat cuaca, karena produksi tersebut berada di pesisir, jika ombak tinggi biasanya menyebabkan produktivitas rendah.

“Kita juga mengkampanyekan terus menerus gemar makan ikan untuk memperbaiki sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi, Presiden mulai tahun ini akan memprioritaskan pembangunan SDM Indonesia yang lebih berkualitas,” sambung Susi.

Ekspor hasil produksi perikanan.

Dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah sinyalemen sejumlah pihak bahwa ekspor perikanan kita sekarang turun. Ia menjelaskan, ekspor ikan Indonesia sekarang banyak yang sudah diolah.

“Jadi kode HS-nya jangan ikan gelondongan, tapi kalau dengan produk added value-nya dari bakso, nugget, surimi dan sebagainya itu terlihat ada kenaikan tinggi,” terang Susi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, nilai ekspor akhir tahun 2018 akan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, karena yang masuk data baru dua kuartal saja sudah pada angka 2.272,67 juta dollar AS. Sedangkan tahun lalu hanya 2.013 juta dolar AS, berarti ada kenaikan lebih dari 12,88 persen.

“Ini pertama kali dalam sejarah pemerintahan, sejak 4 tahun ini neraca perdagangan perikanan untuk Asia Tenggara selalu di atas negara-negara ASEAN yang lain. Untuk pertama kalinya nomor 1 di Asia Tenggara,” terang Susi seraya menambahkan, kita bukan cuma juara dalam negeri saja, tapi sudah ASEAN., karena negara tetangga ikannya dari Indonesia, sekarang sudah tidak bisa nyolong lagi, jadi harus impor dari kita. (*/hdp)

The post Sejak 2014 Produksi Ikan Tangkap di Dalam Negeri Meningkat Signifikan appeared first on Prokabar.