“Berkasnya sudah kami terima, dan saat ini tengah kami teliti,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Padang Yarnes, didampingi JPU yang menangani perkara Irna, Rabu.

Ia mengatakan penelitian bertujuan untuk menilai kelengkapan berkas dari kasus tersebut.

“Secepatnya penelitian akan dirampungkan,” katanya.

Amiruddin adalah tersangka kasus pencabulan terhadap korban yang masih berstatus murid Sekolah Dasar, dan saat ini korban menderita kanker serviks.

Polisi menetapkannya sebagai tersangka karena melanggar pasal 82 Juncto (Jo), pasal 76 E, pasal 81, pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016.

Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan terancam hukuman penjara selama 15 tahun, dan denda Rp5 miliar.

Dari pemeriksaan polisi terungkap bahwa perbuatan bejad tersangka terhadap korban sudah dilakukan sebanyak empat kali, diawali pada Agustus 2018.

Hal itu dilakukan di semak-semak, dan beberapa tempat lain di daerah Bungus, Teluk Kabung.

Modus yang digunakan adalah mengiming-imingi korban dengan uang untuk membeli dagangan milik korban. Ia juga mengancam korban agar tidak memberitahu atau melaporkan perbuatannya kepada orang lain.

Namun perbuatannya terbongkar pada Juli 2019 ketika korban mengeluhkan sakit ke anggota keluarga, lalu melaporkannya ke polisi.

Sebelum diringkus polisi di Jambi pada Sabtu (30/11) tersangka sempat berstatus buron beberapa bulan.

Sementara korban yang masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) diketahui saat ini berada di Jakarta untuk penanganan medis terhadap penyakitnya.(*/mbb)

The post Kejari Padang Tangani Kasus Pencabulan Anak di Bungus appeared first on Prokabar.

“Hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka serta barang bukti dari penyidik ke penuntut umum (tahap II), dan kedua tersangka kami tahan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, di Padang, Selasa.

Sebelumnya di tingkat penyidikan, polisi juga menahan kedua tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (18/10), di depan Kantor Bapenda, di Jalan M Yamin.

Kedua tersangka itu adalah staf Bapenda Padang atas nama Jonirson (54), dan pihak swasta sebagai terduga pemberi suap Inang Zakri (63).

Proses tahap II terhadap kedua tersangka dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB, di Kejari Padang Jalan Gajah Mada.

Para tersangka yang didampingi penasehat hukum sempat menjalani pemeriksaan serta proses administrasi, sebelum akhirnya digiring dari Kantor Kejari menuju Rutan Padang sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari berkas kasus diketahui bahwa uang total yang diamankan dalam kasus itu sekitar Rp33 juta, namun yang diduga diberikan oleh Inang Zakri sebesar Rp15 juta.

Perbuatan Jonirson dijerat pasal 12 huruf a dan b Juncto (Jo) pasal 11, Jo pasal 5 ayat (2) UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Inang Zakri dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Jo pasal 13 UU 31 tahun 1999.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Perri Ritonga mengatakan pihaknya segera menyusun dakwaan terhadap para tersangka.

“Secepatnya kami susun surat dakwaan agar perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Sementara di tempat terpisah penasehat hukum dari tersangka yaitu Defika Yufiandra (Jonirson) dan Desman (Inang Zakri) mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah serta bukti yang diperlukan dalam persidangan nanti.(*/mbb)

The post Kejari Padang Tahan Dua Tersangka Pungli BPHTB appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat, memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal dari perkara pidana umum yang ditangani dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Barang bukti hari ini berasal dari perkara yang sudah inkrah, ada ribuan botol minuman keras dan barang bukti lainnya yang kami musnahkan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, di Padang, Selasa.

Pemusnahan barang bukti dengan melindas ribuan botol minuman keras menggunakan alat berat.

Selain minuman keras kejaksaan juga memusnahkan barang bukti narkotika dari 161 perkara dengan rincian jenis sabu-sabu seberat 158, 87 gram, ganja 419, 27 gram, dan ekstasi 0,56 gram.

Sedangkan untuk kasus non narkotika kejaksaan memusnahkan barang bukti dari 105 perkara. Kasus tersebut adalah minuman keras ilegal, mesin jackpot (judi), alat kosmetik, dan sejumlah handphone.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan.

Sebelumnya Kejari Padang juga telah melakukan pemusnahan barang bukti pada Oktober 2019.

Sementara kepala Seksi Pidum Kejari Padang Yarnes menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan adalah penyisihan dari barang bukti yang diamankan polisi di tingkat penyidikan.

“Yang dimusnahkan ini adalah barang bukti yang dibawa jaksa ke pengadilan berupa sampel, sedangkan sisanya penyidik yang memusnahkan,” katanya.

Pemusnahan barang bukti dihadiri dan disaksikan langsung Staf Ahli Wali Kota Padang Zabendri, ketua pengadilan, kepolisian, TNI, dan lainnya.

Zabendri mengapresiasi pemusnahan yang dilakukan kejaksaan tersebut agar barang terlarang itu tidak beredar di tengah masyarakat.(*/mbb)

The post Kejari Padang Musnahkan Ribuan Botol Minuman Keras Ilegal appeared first on Prokabar.

“Dalam tahap penyidikan saat ini saksi yang telah dipanggil sebanyak sebelas orang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Syamsul Bahri, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Perry S Ritonga, Selasa (23/7).

Pemeriksaan saksi itu dalam rangka mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam tahap penyidikan.

Ia menceritakan kasus itu berawal dari koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai temuan terhadap pembayaran pada dana tunjangan transportasi dan perjalanan luar daerah anggota dewan.

“Dari temuan itu sudah diupayakan pengembalian keuangannya, namun belum maksimal sehingga diserahkan ke pihak kejaksaan,” katanya.

Ia mengatakan ada sekitar dua anggota dewan yang “bandel” dan belum mengembalikan temuan tersebut.

Dalam penyidikan pihak kejaksaan belum menetapkan tersangka, namun menerima pengembalian uang dari dua anggota dewan .

Pertama adalah Y yang mengembalikan sekitar Rp152.900.000 secara bertahap, lalu OA sebesar Rp25 juta.

Syamsul menegaskan dalam menangani kasus tersebut pihaknya mengendepankan upaya pencegahan, pengembalian uang negara, serta penindakan.

Tidak tertutup kemungkinan untuk mendalami kasus itu pihak kejaksaan akan kembali memeriksa saksi lain, atau memanggil saksi yang pernah diperiksa sebelumnya.

Saksi yang diperiksa berasal dari sekretariat DPRD Padang.(*/mbb)

The post Kejari Periksa 11 Saksi Kasus Dugaan Korupsi di DPRD Padang appeared first on Prokabar.

“Memang benar hari ini ada empat saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Yuni Hariaman, Senin (8/7).

Menurutnya pemeriksaan saksi yang merupakan pegawai di Sekretariat DPRD Padang itu adalah bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam penyidikan.

Empat saksi itu mendatangi Kantor Kejari Padang di Jalan Gajah Mada, Padang, dan masuk ke ruang pidana khusus sekitar pukul 15.00 WIB.

Bersama saksi juga tampak petugas yang membawa sejumlah berkas serta dokumen.

Kasus itu berawal adanya laporan dari sebagian anggota dewan, yang sudah mengembalikan kelebihan anggaran.

Berdasarkan Laporan Hasil Keuangan (LHK) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2017 dan 2018, yang menemukan kelebihan pembayaran pada dana tunjangn transportasi dan perjalanan luar daerah.

Yuni Hariaman mengungkapkan penyidikan untuk kasus itu sudah dilakukan sejak pertengahan Juni 2019.

“Pemanggilan empat saksi hari ini merupakan pemanggillan saksi yang pertama,” katanya.

Dalam proses penyidikan berjalan pihak kejaksaan akan kembali memintai keterangan dari saksi yang berkaitan dengan kasus.

Hingga saat ini penyidik kejaksaan belum menetapkan tersangka, dan untuk kerugian negara masih terus didalami.(*/mbb)

The post Kejari Padang Periksa Empat Saksi Selidiki Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Padang appeared first on Prokabar.