Ada tiga kebijakan haji 2025 yang menjadi sorotan UIN Bukittinggi.

Ketiga kebijakan itu adalah murur, tanazul, dan safari wukuf.

Murur memberikan akses kepada jemaah lanjut usia dan disabilitas untuk tetap sah berwukuf tanpa harus turun di Arafah.

Tanazul dan safari wukuf menjadi alternatif mobilitas bagi jjemaah rentan agar tidak kehilangan esensi ibadah sekaligus terlindungi secara fisik.

Baca Juga: Agro Tourism dan Pertanian Tradisional Minangkabau: Solusi Ketahanan Pangan dan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Nagari

Rektor UIN Bukittinggi Silfia Hanani menyatakan ketiga kebijakan itu menunjukkan keberanian negara dalam menafsirkan ulang syariat secara kontekstual dan maslahat.

“Kebijakan ini bukan sekadar administratif. Kebijakan ini berdasarkan empati dan berlandaskan ilmu.”

“Ketiga kebijakan ini menjadikan hifzh al-nafs atau perlindungan jiwa sebagai panglima,” ujar Silfia.

Menurutnya, kebijakan haji 2025 menandai era baru dalam manajemen ibadah yang berpijak pada prinsip-prinsip maqashid syariah namun tetap responsif terhadap tantangan zaman.

Ia juga menyebut Kementerian Agama telah membuka ruang bagi kolaborasi antara negara, ulama, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan berbasis maslahat.

Sebagai kampus Islam negeri, UIN Bukittinggi siap mengambil peran dalam memperkuat landasan ilmiah dan etika dari kebijakan keagamaan.

Baca Juga: Rektor UIN Bukittinggi Sebut Kebijakan Haji 2025 Mencerminkan Prinsip Islam

Di tahap ini, UIN Bukittinggi bakal menguatkan kurikulum, menambah riset kebijakan, dan memasifkan literasi publik untuk mengawal transformasi ini.

” Di UIN Bukittinggi, kampus bukan hanya tempat diskusi, tetapi tempat lahirnya pembaruan syariah yang berpihak pada umat.”

“Kami ingin kebijakan seperti ini tak hanya di bidang haji, tetapi juga zakat, pendidikan, hingga digitalisasi layanan keagamaan,” pungkasnya.

The post Kebijakan Haji 2025 Bukti Ijtihad Progresif, UIN Bukittinggi Dorong Upaya Kemenag appeared first on Prokabar.