“Sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja mereka,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto, Rabu (25/11).

Suhariyanto juga mengungkapkan sejumlah temuan menarik tentang Program Kartu Prakerja dalam Sakernas tersebut. Pertama, mayoritas penerima Kartu Prakerja adalah laki-laki (58 persen), tinggal di perkotaan (76 persen), usia muda, dan berpendidikan SMA ke atas (91 persen).

Selanjutnya,  sebanyak 45 persen penganggur pada bulan Agustus, atau 5 bulan sejak program diluncurkan, menyatakan tahu tentang Program Kartu Prakerja. Alasan utama peserta untuk ikut program tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja atau skill (48 persen) dan mencari insentif (27 persen) dari penduduk usia 18 tahun ke atas.

Temuan lainnya, insentif Kartu Prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (81 persen), ditabung (33 persen), dan modal usaha (23 persen).

Penerima Kartu Prakerja berasal dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan penerima terbanyak ada di Jawa Barat (16 persen), disusul DKI Jakarta (10 persen), dan Jawa Timur (9,8 persen). Sedangkan provinsi dengan penerima paling sedikit adalah Papua Barat (0,08 persen), disusul Gorontalo (0,37 persen), dan Papua (0,46 persen).

Suhariyanto mengungkapkan, Sakernas Agustus 2020 mempunyai jumlah sampel 30 ribu blok sensus atau sekitar 300 ribu rumah tangga yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan survei sebelumnya, dalam survei kali ini dimasukkan beberapa pertanyaan terkait dampak pandemi COVID-19 dan program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

“Sakernas 2020 ini berbeda dengan survei sebelumnya, kali pertama kami tambahkan beberapa pertanyaan terkait dampak COVID-19, program Kartu Prakerja, dan persepsi mengenai program pemerintah terkait bantuan sosial.

Ditambahkannya, selain memberikan informasi keberhasilan Program Kartu Prakerja, survei ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya penyebaran informasi yang lebih masif di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kartu Prakerja adalah program yang masih sangat muda. Saat Sakernas dilaksanakan pada Agustus 2020, program tersebut baru berjalan efektif 2 bulan dengan jumlah penerima kurang dari 50 persen.

“Hasil Sakernas ini sangat penting sebagai bahan evaluasi program, melengkapi tiga survei yang diadakan oleh Manajemen Pelaksana, dan Sakernas ini mengkonfirmasi dampak positif Program Prakerja dalam meningkatkan keterampilan kerja,” ujarnya.

Merespons hasil temuan Sakernas, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menegaskan Manajemen Pelaksana serius menjaga kualitas pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja, agar betul-betul membekali keterampilan peserta.

“Untuk bisa diterima, sebuah pelatihan harus lolos asesmen berlapis dari platform digital, Manajemen Pelaksana, dan Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, dan Indonesia Mengajar. Sesudah masuk ke dalam ekosistem pun akan dievaluasi lagi oleh Manajemen Pelaksana, Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dan oleh peserta melalui ulasan dan rating,” ujarnya.

Seperti diketahui, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah melakukan tiga survei evaluasi. Survei evaluasi pertama diikuti oleh 2,4 juta peserta dan survei kedua dengan 293 ribu peserta, sementara survei ketiga masih berlangsung saat ini. Hasil survei mencatat bahwa 81 persen peserta belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya. Lebih dari 84 persen menyatakan bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan kompetensi, baik skilling, reskilling, maupun upskilling.

“Jadi hasil survei ini sejalan dengan temuan BPS bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan keterampilan kerja peserta,” pungkas Denni.

Sejak digulirkan 11 April 2020, Program Kartu Prakerja menarik minat 43 juta pendaftar dan telah menerima 5,6 juta orang peserta. Mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi dan hasil yang cukup memuaskan di tahun 2020, Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan pada tahun 2021. (*)

The post Kartu Prakerja Diklaim Tingkatkan Keterampilan Penerima appeared first on Prokabar.

Revisi Perpres dilakukan setelah mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi ingin memastikan bahwa Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.

Perpres yang baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas Program. Perpres ini juga telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah memastikan bahwa Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan bantuan.

“Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, dilansir Selasa (14/7).

Sesmenko Perekonomian menjelaskan, selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Perpres 76/2020 ini juga mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Susunan organisasi Komite Cipta Kerja pun diperkuat dengan penambahan anggota Komite yang meliputi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ungkap Sesmenko Perekonomian.

Aspek pengenaan sanksi juga menjadi fokus perhatian. Tertuang dalam Perpres tersebut bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan

“Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Perpres ini juga menegaskan hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan Platform Digital dan Lembaga Pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun dalam pelaksanaannya ke depan, Manajemen Pelaksana akan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan (Perubahan Permenko 3 Tahun 2020).

Dalam hal lembaga dan jenis pelatihan, ditetapkan bahwa lembaga pelatihan harus memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

Perbaikan tata kelola ini bersifat progresif ke depan, sehingga beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan dan dilaksanakan pada program sebelumnya (batch 1-3) yang dilakukan dengan itikad baik perlu ditegaskan, dan program ke depan (batch 4 dan seterusnya) dapat dilakukan dengan tata kelola program yang sudah lebih baik lagi.

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota dapat mencapai 500.000 orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data White List dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga mengharapkan agar pelatihan offlinedapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan physical distancing,” pungkas Sesmenko Perekonomian.

Sebagai informasi, hal-hal terkait teknis pelaksanaan program Kartu Prakerja akan dirumuskan selanjutnya dalam Peraturan Menteri yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. (*)

The post Presiden Teken Perpres 76 Tahun 2020, Tingkatkan Tata Kelola Progam Kartu Prakerja appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Kamis (30/4).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan bahwa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Joko Widodo di depan para gubernur menegaskan perhatian pada sektor-sektor usaha yang terdampak dalam oleh Covid-19 ini.

“Sektor utama yang terdampak tentunya sektor yang terkait dengan pariwisata, restoran, sarana umum, transportasi dan sektor retail. Dimana dampaknya itu lebih dari 40 persen bahkan kalau sektor pariwisata itu sekitar 70 persen,” ujar Menko Perekonomian.

Namun, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa selain sektor-sektor tersebut, ada juga sektor-sektor yang masih mampu bertahan yaitu antara lain industri karet kulit masih tumbuh field year on year-nya 20 persen terkait dengan industri makanan pokok itu 17 persen, farmasi alat kesehatan sebesar 13 persen dan terkait dengan minyak nabati 14 persen.

“Inilah sektor-sektor yang memungkinkan untuk revitalisasi di awal karena mereka secara field year on year masih tumbuh sebesar 16 persen,” terang Airlangga.

Menurut Menko Perekonomian, seperti diprediksi beberapa daerah utama terdampak Covid-19 yang terkait dengan pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara itu keluhannya memang terdampak cukup dalam demikian halnya DKI Jakarta yang melaksanakan PSBB itu juga cukup dalam.

“Selanjutnya tadi direkonsiliasi data mengenai Ketenagakerjaan, nanti di detailkan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 1 juta lebih,” tandas Airlangga.

Ia juga menambahkan bahwa pekerja yang terkena PHK 375.000, total yang dirumahkan sebanyak 1,4 juta, dan pekerja informal terdampak sebesar 314.833 dan juga 1,7 juta secara total.

“Nah data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, diverifikasi dan ini berbasis kepada selain daripada Kementerian Tenaga Kerja juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya seraya menyebut kompensasi Kartu Prakerja bagi yang dirumahkan dan PHK.

Secara sekilas disampaikan terkait dengan kartu prakerja, lanjut Menko Perekonomian, yang sudah mendaftar, registrasi 9 juta dan yang telah mendapatkan saldo itu adalah gelombang pertama dan kedua sebanyak 456000 user terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia ada yang sudah menggunakan kartu prakerja.

“Dari pengguna kartu itu 18 persen memilih mengambil fasilitasnya dalam bentuk cashmelalui perbankan, yaitu BNI, sisanya 72 persen melalui e-wallet atau e-money,” imbuhnya.

Kemudian, Menko Perekonomian sampaikan juga dibahas terkait dengan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek, nanti ada 116.250 perusahaan yang terdampak Covid-19 meminta relaksasi, nanti secara detail disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

“Namun di sini relaksasi yang diberikan adalah pemotongan iuran sebesar 90% untuk 3 bulan dan ini bisa diperpanjang 3 bulan lagi, yaitu terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” terangnya.

Fasilitas yang diberikan untuk jaminan kecelakaan kerja itu, lanjut Menko Pereko sebanyak 2,6 triliun, jaminan kematian sebanyak 1,3 triliun, dan juga penundaan iuran jaminan pensiun sebesar 3 bulan, selama 3 bulan dan besarnya juga sekitar 8,74 triliun. Jadi dengan relaksasi Jamsostek ini melalui RPP ataupun Rancangan Peraturan Pemerintah ini jumlahnya sebesar 12,36 triliun. (*)

The post Pekerja Terkena PHK? Pemerintah Siapkan Program Kartu Prakerja Secara Bertahap appeared first on Prokabar.

“Gelombang kedua dibuka sejak Senin 20 April pukul 08:00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April pukul 16:00 WIB,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir Sabtu (18/4)

Rencananya pendaftaran Kartu Prakerja dibuka per minggu, sampai dengan minggu ke-4 Bulan November 2020. “Untuk tahap pertama ini setidaknya bergabung 200.000 peserta,” ujar Airlangga.

Pada Jumat 17 April 2020, Pemerintah mengumumkan peserta Gelombang I. Di hari yang sama, peserta juga sudah dapat menggunakan bantuan pelatihan di 8 mitra platform digital.

Bagi peserta yang diterima, Airlangga menuturkan, dapat langsung membeli pelatihan yang diinginkan. Pembayaran dilakukan menggunakan Kartu Prakerja, dengan kode unik 16 angka.

“Apabila pendaftaran belum diterima, calon peserta dapat bergabung di gelombang pendaftaran selanjutnya dan tidak perlu mengulang proses pendaftaran dari awal, tinggal pilih nanti mau bergabung di gelombang berapa,” imbuhnya.

Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000, yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.

“Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta,” tutur Airlangga.

Insentif tersebut terdiri dari 2 bagian. Pertama, Insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp2.400.000, terdiri dari Rp600.000 per bulan. “Kedua, ada insentif pasca pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya. Ada 3 survei sehingga totalnya Rp150.000,” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya jika sudah menuntaskan pelatihan yang pertama. Selain itu, pelatihan akan hangus apabila dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima peserta belum menggunakan Kartu Prakerja untuk pelatihan yang pertama.

Sisa bantuan biaya pelatihan yang pertama, dapat digunakan untuk pelatihan kedua atau ketiga hingga 31 Desember 2020. “Kesempatan ini silakan dioptimalkan dan kita harus tetap optimis dengan kegiatan yang produktif termasuk dengan mengambil pelatihan dalam Program Kartu Prakerja ini,” jelasnya.

Sampai hari ini, terdapat 2.000 jenis pelatihan secara daring dari 198 lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan 8 platform digital. Airlangga mengimbau agar peserta dapat mulai mengunjungi situs platform digital, membandingkan harga, dan memilih jenis pelatihan sesuai minat atau kebutuhan.

Manajemen pelaksana dan platform akan fokus menambah jumlah dan variasi jenis maupun lembaga pelatihan. Jenis pelatihan secara offlineatau dengan tatap muka dapat dilaksanakan setelah Pemerintah mengevaluasi aspek keamanan dan setelah pembatasan sosial telah dicabut.

“Statistik menunjukkan, antusias masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja sangat besar,” tutur Menko Airlangga.

Hingga hari Kamis 16 April 2020, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 5.923.350, yang sudah melakukan verifikasi NIK sebanyak 3.269.445 (55%), dan yang sudah bergabung di gelombang pendaftaran atau Join Batch pertama sebanyak 2.061.500.

Kolaborasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi UKM, akan membantu memberikan pendampingan pendaftaran dan membantu menyediakan beberapa komputer untuk masyarakat di tempat yang ditentukan Pemerintah Daerah agar dapat mengikuti pelatihan yang dipilih.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pelatihan yang tersedia hanya pelatihan online. Selain itu, Pemerintah Daerah membuat standar yang memastikan keamanan dari dampak pandemik Covid-19, untuk memastikan agar pelaksanaannya sejalan dengan imbauan physical distancing.

Manajemen Pelaksana telah menyiapkan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja Untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain Pedoman Teknis Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja Sebelum Pendaftaran dan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja Pada Saat Pendaftaran. (*)

The post Ini Jadwal Gelombang Kedua Pendaftaran Prakerja appeared first on Prokabar.

“Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dengan yang ada di kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-TK sekitar 400.000 pekerja,” papar Dirjen Anggaran dalam acara Dialogue Kita bertema “Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Virus Korona (Covid-19)” dengan metode video conference bersama Direktur Perbendaharaan Andin, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Prima Astera pada Kamis (9/4)

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, yang akan di-lead oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO).

Para pekerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan skilling dan reskilling-nya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

”Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan,” tambah Askolani.

Penerima manfaat dari kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak dari pada Covid-19 dengan minimal usianya 18 tahun.

Untuk mendapatkan kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara onlineyang sudah disiapkan oleh PMO. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan di-launching dan dilakukan oleh PMO. Selain itu pekerja yang sudah ikut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BPJS-TK.

Ia menambahkan, bantuan Prakerja ini merupakan bentuk bansos lainnya untuk meningkatkan dan menahan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. (*)

The post Total Cakupan Kartu Prakerja 6 Juta Orang appeared first on Prokabar.

“Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (10/12).

Menurut Presiden, kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal, atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Presiden menjelaskan, fokus pemerintah dalam Kartu Pra Kerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur.Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui rescaling dan upscaling agar semakin produktif dan berdaya saing.

Oleh sebab itu dalam Ratas tersebut, Presiden ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi terutama soal pembentukan project management office (PMO) yang akan mengelola program Kartu Pra Kerja itu. Kemudian juga kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa. Dan yang ketiga kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya. (*/hdp)

The post Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan Program Menggaji Pengangguran appeared first on Prokabar.

“Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Presiden berharapkan agar (program ini, red) dikerjakan secara masif lewat media jasa swasta yang diprioritaskan, kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. Kemudian yang ketiga, lanjut Presiden, baru BLK (Balai Latihan Kerja) yang diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang saja.

Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescalingmaupun upscaling.

“Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya mencoba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, seperti yang sering disampaikannya ISS, Kompas.

“Diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak,” sambungnya. Presiden betul-betul berharap, menginjak Januari proram ini sudah mulai dijalankan. (*/hdp)

The post Kartu Pra Kerja Diimplementasikan Tahun Depan appeared first on Prokabar.

“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta. Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini adalah many to many multi to multi. Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah, kalau  pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak. Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam “diakreditasi” dan bisa dilakukan oleh masyarakat.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini  akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan  Presiden minta  ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible. Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga.

Menjawab wartawan soal gaji bagi peserta pelatihan, Menko Perekonomian mengatakan, nanti PMO itu ada budget-nya untuk PMO.

Sedangkan titik pelatihannya nanti dimulai di seluruh Indonesia. Di semua BLK, semua BLK pasti akan ikut, yang di kementerian, BLK semua akan ikut. Kemudian ditambah yang pihak swasta.

“Launchingnya kita persilakan dalam 2-3 bulan akan di launching. Sesudah Perpres ditanda tangani,” sambung Airlangga.

Dijelaskan Airlangga, kalau pra pekerja namanya unemployment benefit, sedang tentu ada program-program penciptaan lapangan kerja yang lain. Tentu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi 6% maka yang tercipta lapangan kerja antara 2,5-3 juta. “Nah itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Yang lain ini adalah untuk safety net,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Kartu Pra Kerja Dipersiapkan Untuk 2 Juta Tenaga Kerja appeared first on Prokabar.

“Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra Kerja,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripuran Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, kehadiran Kartu Pra Kerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gapantara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital,” bunyi aline kedua hal 4-8 buku tersebut.

Melalui program Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Menurut buku tersebut, Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Adapun mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama: Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang.

“Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri, dimana pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),” bunyi buku tersebut.

Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) . Ditegaskan dalam buku ini, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target.

Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital seperti:  GoJek, Tokopedia, dan lainnya.  “Pelatihan dapat dilaksanakan secara online maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah,” tegas buku tersebut.

Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000,0 miliar – Rp10.000,0 miliar.

Sementara agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, menurut buku ini, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

Menurut pemerintah, program ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan pencari tenaga kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri.

Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah dijalankan.

Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau Project Management Office (PMO) yang akan menangani implementasi program Kartu Pra Kerja baik akses regular maupun digital. (*/hdp)

The post Siapkan 2 Juta Kartu Pra Kerja, Pemerintah Alokasikan Rp8-Rp10 Triliun appeared first on Prokabar.