Laporan kebakaran lahan ini berada di kecamatan Sungayang sebanyak satu kasus, kecamatan Batipuh Selatan satu kasus dan di Kecamatan Lintau Buo sebanyak dua kasus.

Dari kempat laporan itu, luas lahan yang terbakar mencapai empat setengah hektar. Pihak Damkar juga menyesali, tidak ada pihak yang bertanggungjawab atau adanya sikap lepas tangan atas seluruh peristiwa yang terjadi

” Kami menyesali, saat kami tanya tidak ada yang mau mengakui siapa yang membakar,” ujar Suradi, Kabid Damkar saat ditemui, Rabu (12/08/26).

Suradi menghimbau, antisipasi kebakaran yang berdampak luas kepada lahan produktif, masyarakat diminta berhati hati dalam membersihkan lahan atau membakar sampah pembersihan. Hal ini tak lain, agar api tidak menyebar ke area yang lebih luas. (eym)

The post Damkar Tanah Datar Terima 4 Laporan Karhutla appeared first on Prokabar.

Sistem ini dikenalkan dalam pameran  Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020  yang digelar 11-13 November.

“AI Karhutla dikembangkan dalam kerangka menghasilkan suatu perspektif baru dalam memahami profil parameter hidrometeorologi yang kemudian diolah mengikuti kaidah proses AI untuk menghasilkan indikator tingkat ancaman kejadian karhutla ke depan,” ujar Jon Arifian, Kepala BBTMC-BPPT dilansir Kamis (12/11).

Analisis hasil prediksi ini, lanjut Jon Arifian,  dapat menjadi referensi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan upaya mitigasi terhadap potensi bencana karhutla dengan cara pembasahan lahan gambut melalui TMC.

Halda Aditya Belgaman, perekayasa muda sekaligus koordinator  AI Karhutla  BBTMC menjelaskan, sistem ini khusus dibuat untuk memprediksikan TMA (Tinggi Muka Air) lahan gambut dalam 3 bulan ke depan.

Data prakiraan dalam jangka waktu panjang ini, lanjut Aditya, diperlukan mengingat pengalaman selama ini, dibutuhkan waktu dalam merencanakan dan melaksanakan operasi TMC di daerah bencana karhutla.

“Hasil dari analisis korelasi antara hotspot dengan tinggi muka air tanah nantinya dapat memberikan gambaran kepada BBTMC mengenai daerah-daerah rawan karhutla. Daerah-daerah rawan ini nantinya menjadi daerah prioritas penyemaian awan,” ujar Aditya.

Alur sistem AI TMC Karhutla ini menggabungkan data observasi TMAT (tinggi muka air tanah) dari lapangan (SIPALAGA, SMOKIES), kemudian melalui proses data engineering (quality check,data preparation, data aggregation) dan proses data science (test model dengan berbagai algoritma). Hasil prakiraan model berikutnya ditampilkan dalam aplikasi atau website.

“Porsi AI disini adalah proses forecastingmenggunakan algoritma yang ada. dilakukan di proses data science. Algoritma machine learning juga digunakan pada tahap clustering hotspot,” ujar Aditya.

Yudi Anantasena, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT mengatakan sistem AI TMC Karhutla yang saat ini dibuat untuk membantu merencanakan kapan operasi TMC harus dilakukan untuk pembasahan lahan gambut .

Tahun-tahun sebelumnya BPPT kerap diminta melaksanakan TMC pada saat bencana karhutla sudah terjadi, yaitu biasanya di puncak musim kering dimana awan-awan potensial sudah sangat berkurang, sehingga TMC menjadi kurang efektif.

Sistem AI TMC Karhutla akan ditargetkan di 6 provinsi rawan karhutla yang sudah memiliki sensor observasi TMA, yaitu Jambi, Sumsel, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pada saat pengembangan awal, dengan melibatkan IBM, Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dijadikan daerah pilot project. “Saat ini dalam pengembangan prototipe sudah dilakukan di 6 provinsi tersebut,” ujar Yudhi.

Selain IBM, BPPT juga melibatkan BRG (Badan Restorasi Gambut) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), KLHK serta BNPB dalam implementasi sistem ini.  Prototipe pengembangan TMC berbasis AI untuk penanggulangan Karhulta dapat dilihat pada laman: http://wxmod.bppt.go.id/index.php/riset/ai-karhutla. (rel)

The post BBTMC Kembangkan Teknologi Berbasis AI dalam operasi TMC Karhutla appeared first on Prokabar.

“Inilah kondisi Sumbar yang harus kita pahami. Bulan kemarin, dilanda hujan lebat dan banjir, kemudian cuaca mendadak panas dan angin kering. Makanya kita harus selalu waspada,”sebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman.

Dikatakannya, padahal status darurat bencana banjir dan longsor baru berakhir pada 29 Februari 2020. Jika suhu masih rata-rata diatas 30 derjat, BPBD akan mengeluarkan surat edaran bahasa bencana kebakaran.

“Kita sudah rapat dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau, saat ini cuaca di Sumatera Barat lebih terlihat kering. Suhu panas diiringi angin kencang, telah berlangsung beberapa hari terakhir ini. Kita kaji lagi, apakah kita akan keluarkan surat edaran,”ujarnya.

Dikatakannya, beberapa hari belakangan sudah ada kebakaran lahan, salah satunya di Padang tepatnya di Lubuk Minturun. Selain itu juga ada di Padang Pariaman, Lubuk Alung dan Kabupaten Agam.

“Sudah ada tiga laporan, mudah-mudahan tidak ada lagi,”sebutnya. (gas)

The post Panas Terik Landa Padang, Hati-hati Kebakaran Hutan dan Lahan appeared first on Prokabar.

Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Putri Santy Siregar menjelaskan, secara umum titik panas di Sumatra berjumlah 45 titik. Titik panas ini terpantau di 4 provinsi yakni Aceh 4 titik, Sumbar 2 titik, Sumut 9 titik dan Riau 30 titik.

Titik panas itu memiliki tingkat kepercayaan (confidence) di atas 50 persen. Sementara untuk level di atas 70 persen, di Riau hanya terdeteksi 12 titik. “Hotspot yang memiliki confidence 50 persen itu ada 30 titik di Riau yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota,” katanya.

Dari data yang dirilis BMKG, titik panas yang diyakini sebagai titik api terdapat di Dumai 6 titik, Bengkalis 2 titik, Meranti 2 titik dan Rohil 2 titik. “Sementara untuk jarak pandang masih normal hampir di seluruh wilayah Riau,” tutup dia. (*)

The post 45 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera appeared first on Prokabar.

Sukses dengan program aplikasi berbasis IT Polisiku dan transparansi pelayanan, maka Selasa (25/2) kemarin, Kapolres AKBP Doni Setyawan merangkul Pemkab dan Pemnag di wilayah administratif Limapuluh Kota yang masuk wilkum Payakumbuh, membentuk Satgas Karhutla.

“Atas nama Pemerintah Nagari, kami bangga dan apresiasi yang tinggi dengan kepedulian Kapolres panutan pak Doni (AKBP Doni Setyawan,-red),” kata Walinagari Situjuah Batua, Situjuah Limo Nagari, DV Dt Tan Marajo.

Hal itu diungkapkan Tan Marajo, dalam Focus Group Discution (FGD) yang digelar Polres Payakumbuh. Hadir dalam kegiatan itu, selain Kapolres dan PJU Polres, Kadis PUPR Limapuluh Kota Yunire Yunirman, Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota Joni Amir dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Eki Hari Pratama dan seluruh walinagari se wilkum Payakumbuh.

“Situjuah Batua, sebelumnya memiliki 4 Pernag Krusial. Yang salah satu nya mengatur tentang Karhutla. Jadi, ada korelasi yang jelas, dengan kegiatan yang difasilitasi pak Kapolres sekarang,” jelasnya.

Kapolres Doni Setyawan menyebut, perlu dibentuk Satgas Karhutla dengan Melibatkan Semua Pihak dengan leading Sektor BPBD Limapuluh Kota

“Saat ini yang menjadi acuan penanganan Karhutla adalah Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Lancang Kuning,” jelas Dony Setyawan.

Dia meminta, konsepkan strategi dengan mensinergikan sumber teknologi dan sumber daya manusia dan selaraskan dengan kondisi di Lima Puluh Kota

“Paparkan situasi, jumlah karhutla, dan strategi dalam merubah kebiasaan masyarakat yang suka membakar lahan, serta bentuk strategi jangka panjang dalam penanganan Karhutla,” tutur Kapolres.

Berdasarkan penelitian, kata Dony Setyawan, 80 % penyebab kebakaran karena ulah manusia baik itu personal maupun Korporasi.

“Maka, perlu dibentuk Satgas- Satgas dengan rumusan tugas yang jelas dan tanggung jawab yang jelas,” demikian Doni Setyawan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Eki Hari Pratama mengaku, hakikat FGD adalah meminta pokok-pokok pikiran semua pihak dalam merumuskan permasalahan, early warning system, kesadaran terhadap bencana, manajemen penanganan bencana sehingga terbentuk sistem yang baik.

“Pembakaran lahan terjadi saat petani membuka lahan perkebunan, untuk Wilkum Polres Payakumbuh terdapat di Lareh Sago Halaban, Sebagian Situjuh,” katanya.

Kepala BPBD Limapuluh Kota Jhoni Amir mengatakan, sudah ada Peraturan Bupati tentang Karhutla namun setiap tahun dirubah sesuai situasional.

Dia merinci, infografis bencana Limapuluh Kota tahun lalu. Untuk banjir (39 kejadian), kebakaran hutan dan lahan ( 3 kali kejadian), angin puting beliung dan longsor beberapa kali.

Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota diwakili Kasi Perlindungan KSDAE dan PM Ismet Fanani mengatakan, kewenangan Dinas kehutanan berada dibawah Pemerintah Provinsi.

Dinas kehutanan, kata dia, membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) yang sudah ada di Nagari-Nagari untuk penanggulangan Karhutla seperti di Sungai Balantiak.

“PPHBN dibentuk dan di SK kan oleh Walinagari untuk Penanganan Karhutla di Nagari dan sudah ada dana intensif sebanyak Rp. 200.000,- perbulan dengan dibayarkan per Triwulan,” jelasnya.

Kadis PUPR Limapuluh Kota Hj Yunire Yunirman mengatakan, kebakaran hutan akan berakibat kepada longsor dan terdapat 3 tipe jalan. Yaitu jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten. “Alat-alat berat stand-by di daerah-daerah rawan namun jika ada daerah yang jauh dari alat akan lama menunggu alat,” katanya.

“Membangun infrastruktur sangat mahal, sedangkan dana terbatas. Setelah bencana selesai, maka PUPR akan memberikan bantuan dengan pasir karung, turab, dan lain-lain,” kata Yunire. (Vbm)

The post Cegah Karhutla, Kapolres Doni Rangkul Pemkab-Pemnag Bentuk Satgas appeared first on Prokabar.

“Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini, sehingga kita harapkan ini membuat efek jera bagi pembakar hutan, baik itu perusahaan maupun perorangan,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2).

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa perubahan iklim dan panasnya sekarang ini semua merasakan sehingga jangan sampai terjadi kebakaran dan membesar pada saat cuaca sangat panas dan sulit dikendalikan.

”Dan seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa kita perlu mencari sebuah solusi yang permanen dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Kita telah membentuk yang namanya Badan Restorasi Gambut (BRG). Saya ingatkan kepada Kepala BRG agar pembasahan itu terus dijaga,” sambungnya.

Kanal-kanal, menurut Presiden dijaga betul agar basah terus, terutama di daerah-daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis di musim-musim kemarau, pembasahan masif.

”Ini memang yang paling kita takutkan memang di gambut, karena betul-betul di situ adalah tingkatnya paling sulit untuk dipadamkan. Sekat kanal, timbun kanal, embung, sumur bor, terus saya selalu mendapatkan laporan sudah berapa banyak yang kita kerjakan mengenai ini. Saya ikuti terus ini,” tambah Presiden.

Mengenai penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, Presiden mengingatkan untuk hati-hati karena yang namanya kubah gambut harus terus dilanjutkan secara konsisten dan diminta kalau itu di dalam area konsesi sudah harus dijaga.

”Karena kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri, ini berbahaya. Kemudian juga carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi,” jelas Presiden.

Dari laporan yang diterima, menurut Presiden, 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi, dan seluruh luas yang terbakar itu hampir 80 persen langsung masuk ke kebun.

”Karena memang pembersihan lahan (land clearing) yang paling murah itu memang lewat pembakaran. Sehingga mulai harus kita kata ulang kembali,” katanya. (*)

The post Rakornas Karhutla, Presiden Minta Penegakan Hukum Tegas appeared first on Prokabar.

Berdasar data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per-Oktober 2019 luas areal yang terbakar seluas 942.465 hektare terdiri dari lahan mineral 672.708 ha (71%) dan lahan gambut 269.777 ha (29%). Dana siap pakai yang sudah digunakan untuk keperluan penanggulangan karhutla sampai 5 Desember 2019 mencapai Rp3,4 triliun.

Sebagai bukti komitmen dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Doddy Usodo Hargo menghadiri Rapat Kordinasi Khusus Tingkat Menteri  tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tujuan rapat tersebut adalah untuk menyusun program dan strategi pemerintah dalam melaksanakan pencegahan terjadinya kahutla di tahun 2020 mendatang.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, perlu pemberian reward atau penghargaan kepada pemerintah, aparat TNI/POLRI, relawan dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla. “Selain itu juga perlunya upaya meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB),” ujar Siti.

Sedangkan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan ke depan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan segera melakukan mitigasi bencana. Menurutnya, pencegahan karhutla merupakan jalan yang terbaik dibandingkan dengan memadamkan kebakaran.

“Pemerintah perlu melakukan pendekatan ke daerah yang umumnya sering terjadi karhutla agar terjadi lagi pembakaran lahan untuk pembukaan lahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI Hadi Tjajanto berharap Pangdam dan Kapolda dapat memetakan daerah yang mungkin terjadi karhutla sehingga ketika musim kemarau tiba, sudah bisa melakukan pencegahan, dan ditambah melakukan patroli udara di daerah-daerah tertentu untuk memantau adanya titik api.

Menurut Kapolri Idham Azis, pihaknya telah melakukan penegakan hukum bagi para pembakar hutan di tahun 2019. Sampai 5 Desember lalu, penegakan hukum yang sudah dilakukan sejumlah 363, 191 kasus statusnya P21 oleh kejaksaan, 165 proses sidik, 7 kasus proses penyelidikan, dan jumlah tersangka 416, 393 perorangan dan 23 korporasi.

“Strategi ke depan membentuk satgas didaerah-daerah yang mungkin terjadinya karhutla dan kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil adilnya dan tidak ada SP3 untuk kasus ini,” ujar Idham.

Menko Polhukam Mahfud MD pada akhir acara memastikan pemerintah akan mencegah terjadinya karhutla pada 2020. Setelah rapat akan diusulkan program kepada Presiden yang nantinya akan menjadi tindak lanjut untuk mencegah karhutla. (*/hdp)

The post Ini Strategi Pemerintah Cegah Kebakaran Hutan di Tahun 2020 appeared first on Prokabar.

“Selain berkas perkara, lima tersangka berikut barang bukti ikut diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok, Donny Haryono Setiawan, didampingi Kasi Intelijen Ulfan Yustian Arif di Solok, Rabu.

Pihaknya membenarkan pelimpahan berkas perkara dugaan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut. Dengan surat pelimpahan perkara nomor B-2257/L.3.15/Ep.3/11/2019 pada 26 November 2019 dengan lima orang terdakwa itu, terlihat berkas perkara dipisah (split).

Dari lima orang terdakwa masing-masing KD (43), DR (37), Af (36), dan YM (35) yang merupakan orang suruhan dalam kasus itu, perkaranya dilimpahkan dalam satu berkas.

Sementara LK (50), yang diduga pemilik modal dan memperkerjakan orang lain dalam kasus pembakaran hutan dan lahan itu, berkas perkaranya dilimpahkan terpisah.

Sementara itu menurut Dony, dalam pengembangan perkara pembakaran hutan dan lahan yang didalami pihak Kejari terungkap ada pelaku lain sebagai operator alat berat yang kini berstatus DPO petugas.

Dalam kasus itu, para pelaku di tuntut pasal belapis yakni pasal pasal 40 ayat 1 UURI no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pasal 78 ayat 2 dan 3 ke pasal 50 ayat 3 ke huruf b dan d UURI no 41 tahun 1990 tentang kehutanan dan atau pasal 94, pasal 82 ayat 1 huruf c UURI no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Atas perbuatanya para pelaku terancam pidana kurungan paling lama 15 tahun dan denda Rp5 miliar.

Awalnya kelima terdakwa terpaksa berurusan dengan pihak berwajib akibat ulahnya membakar hutan dan lahan di kawasan hutan lindung.

Hampir dua hektar kawasan hutan Margasatwa Barisan yang berada di Jorong Bali Batingka, Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok terbakar.

Atas laporan dari masyarakat adanya kawasan hutan terbakar, petugas kepolisian dari Mapolres Solok Kota berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan BKSD Sumbar langsung turun kelokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

Tenyata, kawasan yang terbakar merupakan kawasan hutan Margasatwa.

Dari penyelidikan lebih lanjut diketahui terbakarnya kawasan hutan itu diduga ada unsur kesengajaan maupun kelalaian. Tidak lama berselang, para pelaku yang diduga melakukan pembakaran lahan berhasil diamankan dengan sejumlah barang bukti.

Diduga para pelaku melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Dalam kasus ini barang bukti yang diamankan petugas berupa mesin sinsaw, mesin pemotong rumput, genset dan sejumlah jerigen berisi bahan bakar.

Dalam pengembangan kasus pembakaran hutan dan lahan di Kejari Solok, petugas berhasil mengungkap peran masing masing pelaku.

Empat pelaku terungkap berperan memotong kayu yang sudah ditebang dan merambah lahan secara bergantian menggunakan cinsaw dan alat pemotong rumput.

Sementara pelaku lain merupakan pemilik modal yang menyuruh dan menggaji pelaku lain dalam kasus tersebut. (*/mbb)

The post Kejari Solok Limpahkan Kasus Pembakaran Hutan ke Pengadilan appeared first on Prokabar.

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Utama BNPB Harmensyah kepada Gubernur Riau Syamsuar dan disaksikan oleh Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Edwar Sanger pada saat Apel Pagi di Halaman Kantor BPBD Provinsi Riau.

“Alat ini bisa dipakai untuk operasi pencegahan karhutla dengan mengisi kanal, canal block atau sekat kanal hingga mengisi embung. Jadi kita bisa jamin gambut bisa basah. Kan, namanya rawa gambut, hakikatnya gambut itu basah. Jadi harus basah. Selain itu pompa ini juga bisa untuk operasi pemadaman darat,” jelas Sekretaris Utama BNPB Harmensyah dalam keterangan tertulis yang diterima Prokabar, Selasa (5/11).

Penyerahan bantuan pompa tersebut diharapkan dapat melengkapi kebutuhan operasional lapangan dan mampu meningkatkan performa Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui penerapan metode pencegahan dengan mengembalikan hakikat gambut sebagai vegetasi basah. Selain itu juga dapat memaksimalkan operasi pemadaman darat saat tanggap darurat.

Syamsuar pun mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Ia berharap agar seluruh anggota BPBD di lingkup administrasi Provinsi Riau dapat mengoptimalkan penggunaan pompa sebagai penguatan dalam prabencana maupun tanggap darurat.

“Terima kasih kepada BNPB. Saya berharap agar alat ini bisa membantu rekan-rekan BPBD se-Provinsi Riau dalam mengoptimalkan operasi pencegahan maupun tanggap darurat bencana karhutla,” ungkap Gubernur Riau.

Usai melakukan serah terima, tim BPBD Provinsi Riau juga melakukan uji coba pompa tersebut di sela rangkaian apel pagi dan disaksikan oleh Sekretaris Utama BNPB, Gubernur Riau, Kalaks BPBD Riau, jajaran pegawai Pemerintah Provinsi Riau maupun BPBD Riau.

Sebagai informasi, mesin pompa ini menggunakan teknologi transisi 4 langkah dengan sistem injeksi berbahan bakar bensin dan memiliki kapasitas setara 75 tenaga kuda, sehingga tak heran jika pompa ini mampu menyemprotkan air melalui rangkaian selang hingga 10 km.

Pompa dengan tipe NP-20/100, sentrifugal, konsol, dua langkah ini memiliki dimensi panjang 1300mm, lebar 780mm dan tinggi 930mm dan berat kering mencapai 215 kilogram. Pompa ini dioperasikan secara portable dan dapat ditarik menggunakan mobil 4×4 dengan mengaitkan trailer empat roda yang mampu menahan beban maksimal hingga 2 ton. (*/hdp)

The post BNPB Bantu 10 Unit Pompa Air ke Pemprov Riau appeared first on Prokabar.

Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan BNPB masih mengindikasikan terjadinya karhutla, dilihat dari beberapa indikator seperti kualitas udara dan titik panas atau hot spot.

Ditinjau dari kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 dan bersumber dari KLHK dalam 24 jam terakhir menunjukkan kualitas udara pada kategori baik hingga tidak sehat.

Data kualitas udara di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Jambi menunjukkan kategori sedang, di wilayah Sumatera Selatan tidak sehat dan Riau baik.

Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan lebih dari 30% melalui citra satelit modis-catalog Lapan pada 24 jam terakhir menunjukkan 148 titik, dengan distribusi di Sumsel 48 titik, Kalsel 58, Kalteng 30, Jambi 7, Kalbar 5 dan Riau tidak terpantau titik panas.

Di samping karhutla di enam provinsi prioritas tadi, karhutla juga terjadi di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Untuk Pulau Jawa, karhutla terjadi di lahan mineral atau di kawasan gunung. BNPB memantau karhutla yang masih terjadi di Gunung Ungaran, Cikuray, Sumbing, Arjuno, Ringgit dan Rinjani.

BNPB juga mencatat beberapa laporan karhutla khususnya di Pulau Jawa, sebagai berikut:

Bandung, Bandung Barat, Banjarnegara, Banyuwangi, Blitar, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Brebes, Cirebon, Garut, Grobogan, Jember, Jepara, Jombang, Karanganyar, Kediri, Kendal, Kota Batu, Kota Malang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kudus, Kuningan, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pangandaran, Pasuruan, Pekalongan, Ponorogo, Probolinggo, Purbalingga, Purwakarta, Purworejo, Semarang, Sidoarjo, Situbondo, Sragen, Sukabumi, Sukoharjo, Sumedang, Sumenep, Tegal, Temanggung, Trenggalek, Tuban, Wonosobo, dan Wonogiri.(rls/eym)

The post Kebakaran Hutan dan Lahan Masih Terjadi appeared first on Prokabar.

“Akibat Anomali Cuaca, potensi hujan diprediksi ada di tgl.27 – 30 Oktober 2019,” ujar Nuga, dilansir dari keterangan tertulis, Sabtu (26/10).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Hari Tanpa Hujan di Tahun 2019 lebih panjang dibanding Tahun 2018 yang saat ini mengalami 30 Hari Tanpa Hujan, sehingga kondisi ini menjadi sumber pemicu kekeringan di beberapa lahan gambut yang mengakibatkan karhutla, terlebih di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang memang notabene lahan nya merupakan lahan gambut.

“Anomali cuaca adalah kondisi tidak teraturnya cuaca yang menyimpang dari keadaan normalnya secara rata-rata,” terangnya.

Sementara itu Kepala BPBD Prov Sumsel, Iriansyah menjelaskan tentang upaya-upaya yang di lakukan Pemprov Sumsel bersama TNI, Polri dan elemen masyarakat dalam mengatasi Karhutla antara lain tambahan Heli untuk Water Bombing, Pesawat TMC, Penambahan Pasukan.

“Kemrin (25/10), Gubernur Sumsel H.  Deru bersama Kapolda Irjen.Pol.Firli Bahuri dan Pangdam II SWJ Mayjen Irwan, telah memberangkatkan pasukan tambahan berjumlah 500 personil dari unsur TNI,Polri, Pol PP dan BPBD untuk membantu pasukan yang telah ada dalam memadamkan Karhutla di Kab.OKI,” ujar Iriansyah.

Dirinya mengatakan, Pemprov mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan doa dan sholat istisqo meminta hujan, untuk mengatasi Karhutla. (*/hdp)

The post Anomali Cuaca di Sumsel Picu Kekeringan dan Karhutla appeared first on Prokabar.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227 ribu ha. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di di Kalimantan Tengah dengan luasan 76 ribu ha, sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119 ribu ha. Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 ha.

Data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 ha dengan rincian lahan mineral 630.451 ha dan gambut 227.304 ha. Berikut ini luasan lahan terdampak baik mineral dan gambut di beberapa provinsi yang sering terjadi karhutla setiap tahunnya. Luas lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 134.227 ha, Kalimanan Barat (Kalbar) 127.462 ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 113.454 ha, Riau 75.871 ha, Sumatera Selatan (Sumsel) 52.716 ha dan Jambi 39.638 ha.

Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510 ribu ha, sedangkan pada 2016 sebesar 438 ribu ha.

Sementara itu, Data BNPB hari ini (22/10), pukul 08.00 WIB mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Titik panas atau hot spot teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi 2. Data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lapan pada 24 jam terakhir. Masih adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak. Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat.

Berikut ini rincian kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 di enam provinsi, yaitu Sumsel tidak sehat (136), Jambi tidak sehat (102), Kalteng tidak sehat (101), Kalsel tidak sehat (60), Riau sedang (27). Hanya Kalimantan Barat kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meskipun terdapat titik panas.

Selain keenam provinsi tersebut, kebakaran juga masih terjadi di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray, Ungaran dan Arjuno-Welirang, dan Ringgit.

Hingga kini (22/10) BNPB masih menyiagakan sejumlah helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing maupun patroli. Total air untuk pengeboman air di seluruh wilayah mencapai 392 juta liter. Di samping pengeboman air, BNPB bersama BPPT dan TNI melakukan operasi udara berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggunakan fixed-wing. Total garam yang telah disemai mencapai 272 ribu kg. (rls/eym)

The post Luas Lahan Terbakar Seluruh Indonesia Capai 857 Ribu Ha appeared first on Prokabar.

Berdasarkan pantauan satelit Modis (Terra Aqua), Suomi NPP, dan NOAA-20 selama seminggu terakhir (8 Oktober 2019 – 14 Oktober 2019), sejak tanggal 9 Oktober 2019  BMKG mendeteksi adanya peningkatan jumlah titik panas di beberapa wilayah Indonesia yang saat ini tercatat sebesar 1.547 titik.

“Titik panas tersebut khususnya muncul di wilayah  Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Timur, sedangkan jumlah titik panas di Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat cenderung menurun,” kata Mulyono Rahardi Prabowo, Deputi Metereologi BMKG, dalam siaran persnya, Selasa (15/10) pagi.

Berdasarkan pantauan citra Himawari-8 dan potensi angin bergerak ke arah Barat Daya, menurut Mulyono, sebaran asap dari jumlah titik hotspot ini cenderung meluas di Sumatra Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Deputi Bidang Metereologi BMKG itu menambahkan, meski di beberapa wilayah Sumatra dan kalimantan sudah mulai turun hujan ringan – sedang, namun masyarakat masih harus mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

BMKG, lanjut Mulyono, berperan aktif bersama dengan TNI, BPPT dan BNPB pada upayakan peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di daerah terjadinya karhutla dengan melakukan kegiatan teknologi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“BMKG mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di wilayah dekat dengan karhutla untuk selalu mewaspadai untuk selalu berhati-hati akan adanya potensi sebaran asap,” pesan Deputi Bidang Metereologi BMKG itu. (*/hdp)

The post BMKG Minta Masyarakat Wasapada, Ini Sebabnya appeared first on Prokabar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani, menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan langkah terhadap upaya penegakan hukum terkait karhutla di Riau.

Pelaku pembakar hutan dan lahan akan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. “Penegakan hukum secara serius akan kita jalankan sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku karhutla,” ungkap dia dilansir dari keterangan tertulis, Minggu (13/10).

Rasio Ridho juga mengatakan, pemerintah melakukan kerja sama dalam penyidikan karhutla yang melibatkan Bareskrim, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung, para ahli lingkungan serta elemen-elemen yang berkaitan lainnya.

“Karhutla ini kasus yang sangat besar selain membahayakan kesehatan juga berdampak pada ekonomi dan kerusakan ekosistem keanekaragaman hayati. Jadi ini penegakan hukumnya harus optimal,” ujarnya.

Rasio Ridho Sani menambahkan, berbagai Undang-undang (UU) akan dikenakan untuk menjerat para pelaku pembakar hutan dan lahan sehingga akan membuat pelaku merasakan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah diperbuat.

“Ada UU perkebunan, kehutanan, dan UU lainnya. Tentu saja ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan kasus yang sama tidak lagi terulang,” ujarnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Komit Penegakan Hukum Karhutla appeared first on Prokabar.

“Untuk itu, langkah inventarisasi dan penanganan terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Untuk sementara, tercatat ada 8.968,25 hektare lahan telah hangus terbakar sepanjang 2019 ini,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger dilansir melalui keterangan tertulis, Minggu (6/10).

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menginventarisasi lahan terbakar di provinsi Riau sejak Januari hingga awal Oktober 2019. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menjadi wilayah yang terluas mengalami Karhutla dengan luas mencapai 1.939,45 hektare. Lalu disusul Kabupaten Bengkalis dengan luasan lahan terbakar 1.907,34 hektare.

“Kita terus menginventarisiasi angka karhutla. Untuk yang terluas (Karhutla) di Wilayah Rohil. Untuk di Bengkalis terdapat pulau yang berlokasi di bibir Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu mengalami kebakaran beberapa waktu lalu,” papar dia. 

Tidak hanya Bengkalis, kebakaran turut melanda wilayah Indragiri Hulu (Inhu) dengan luas kebakaran mencapai 1.172,3 hektare. Selanjutnya Indragiri Hilir (Inhil) 1.071,85 hektare, Kabupaten Siak 867,87 hektare dan Kabupaten Pelalawan seluas 548,2 hektare.

Kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti lahan terbakar 368,5 hektare, Kabupaten Kampar 352,03 hektare dan Kota Dumai 351,75 hektare. Untuk di Pekanbaru 280,11 hektare, Kuansing 20,1 hektare, dan Rokan Hulu 89,25 hektare. (*/hdp)

The post Titik Api Berkurang, BPBD Riau Tetap Siaga Antisipasi Karhutla appeared first on Prokabar.